IMG-LOGO
Nasional

Beda Darul Islam dan Daulah Islamiyah Menurut KH Afifuddin Muhajir

Kamis 28 Februari 2019 23:50 WIB
Bagikan:
Beda Darul Islam dan Daulah Islamiyah Menurut KH Afifuddin Muhajir
Banjar, NU Online
Ulama asal Situbondo, Jawa Timur KH Afifuddin Muhajir menjelaskan perbedaan antara istilah Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Pembahasan tersebut mengemuka ketika para kiai membahas konsep negara, kewarganegaraan, dan hukum negara dalam Bahtsul Masail Maudluiyah Munas dan Konbes NU 2019.

“Darul Islam itu merujuk pada wilayah Islam, sedangkan Daulah Islamiyah lebih pada kekuasaan politik,” ujar Kiai Afifi, Kamis (28/2).

Selain membahas persoalan negara, forum Bahtsul Masail ini juga membahas posisi Non-Muslim dalam kehidupan berbangsan dan bernegara. Karena sebagian kelompok tetap menganggap bahwa Non-Muslim ialah kafir sehingga perlu dibahas serius.

“Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,” kata salah satu pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah KH Abdul Muqsith Ghozali.

Para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara.

“Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” terangnya.

Meskipun demikian, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak. 

“Tetapi memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana,” kata Kiai Moqsith.

Pembahasan ini dilakukan mengingat masih adanya sebagian warga negara lain yang mempersoalkan status kewargaan yang lain. 

“(Mereka) memberikan atribusi teologis yang diskriminatif dalam tanda petik kepada sekelompok warga negara lain,” kata Kiai Moqsith. (Fathoni)
Bagikan:
Kamis 28 Februari 2019 23:30 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
IPPNU Ajak Masyarakat Stop Pernikahan Anak
IPPNU Ajak Masyarakat Stop Pernikahan Anak
Halaqah kerja sama LKKNU dan IPPNU
Kota Banjar, NU Online
Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menggelar halaqah di arena Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019. Kegiatan digelar di Masjid Jami Baitul Muttaqin, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Menurut Magfiroh Hamid, berdasar banyak data bahwa pernikahan anak lebih berdampak negatif pada banyak hal secara sosial, kesehatan, ekonomi dan masa depan. "Misalnya tingkat perceraian tinggi, depresi, ketidaksiapan biologis yang merembet pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat," kata Dewan Pembina Pimpinan Pusat IPPNU ini.

Usia anak masih belum siap dalam berumah tangga. Maka, IPPNU dan LKKNU perlu bersinergi dalam membangun masyarakat. "Selain itu, peradaban baru menuju bangsa yang kuat dengan kampanye stop pernikahan anak," jelasnya.

IPPNU perlu mempersiapkan kadernya dengan pemahaman yang utuh tentang pernikahan dari pendidikan pra nikah, menikah hingga usai menikah.

"Maka, kematangan pendidikan, mental spiritual serta psikologis adalah hal yang utama sebagai fondasi pernikahan," pungkasnya. (Rof Maulana/Ibnu Nawawi)

Kamis 28 Februari 2019 23:15 WIB
Terkait Sampah, Lembaga Pendidikan Belum Aplikatif
Terkait Sampah, Lembaga Pendidikan Belum Aplikatif
Banjar, NU Online
Direktur Bank Sampah Nusantara Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Fitri Aryani mengatakan persoalan dalam menangani masalah sampah di Indonesia harus dimulai dari dunia pendidikan.

Menurut dia, di pesantren atau lembaga pendidikan umum pun mengenal kebersihan sebagian dari iman. Namun, hal tersebut tidak aplikatif dalam kehidupan keseharian. 

"Dalam soal sampah plastik misalnya, Indonesia menempati urutan kedua sebagai pembuang sampah ke laut, setelah China," katanya. "Pola pikir yang harus berubah. Dalam penanganan sampah di Australia sama dengan Jepang dalam hal gempa. Jadi, kampanye sampah mereka lakukan kepada anak-anak sejak di bangku sekolah,” katanya. 

Jadi, lanjutnya, ketika besar itu tidak seperti kita harus ada sosialisasi dan kampanye. Masuk di kurikulum sekolah. Menjaga kebersihan, memilah sampah itu selesai di sekolah.

Khusus sampah plastik, menurut Fitri, hingga saat ini belum ada solusi terbaik untuk menanganinya “Kalau pemerintah melarang kita-kita ini menggunakan sampah plastik, pemerintah dan perusahaan harus mencari solusi apa penggantinya karena soal pemakaian plastik itu soal mindset. Jadi, apa-apa kita kan dari bangun sampai tidur ketemunya dengan produk plastik,” katanya. 

Kalau masyarakat tiba-tiba secara ekstrem harus menghentikan plastik tanpa diberikan solusi penggantinya, itu yang sebenarnya sangat susah. 

"Paling efektif dilakukan sekarang ini sebenarnya adalah memilah sampah, mana yang organik dan anorganik, sampah plastik dipisah dengan sampah yang bisa membusuk. Itu akan sangat membantu," katanya.

Para kiai NU membahasa hukum membuang sampah plastik pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahull Huda Al-Azhar mulai 28 Februari hingga 1 Maret. Para kiai menyatakan haram membuang sampah plastik sembarangan. (Abdullah Alawi)

Kamis 28 Februari 2019 23:0 WIB
Pancasila dalam Petuah Ulama di Munas dan Konbes Citangkolo
Pancasila dalam Petuah Ulama di Munas dan Konbes Citangkolo
Banjar, NU Online 
Jika ada sekelompok umat Islam mempertanyakan dan berniat ingin mengubah Pancasila, kiai-kiai NU sejak 1984 menyatakan organisasinya berasaskan Pancasila. Mereka berpendirian seperti itu karena Islam dan Pancasila tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.

Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, 27 Februari hingga 1 Maret, panitia memampang petuah-petuah ulama terkait Pancasila, NU, kemanusiaan, dan lain sebagainya. 

Beberapa petuah ulama yang terkait Pancasila di antaranya adalah KH As'ad Syamsul Arifin. Ia mengatakan:

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya. 

Sekarang saya sudah mengerti apa itu Pancasila. Sekarang bila ada orang Indonesia, bila orang Islam, orang NU, yang anti-Pancasila, itu berarti anti padaku. (KH Bisyri Sansoeri) 

Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan, saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan." (KH Ahmad Shiddiq).

Petuah-petuah tersebut juga ada yang menyangkut kemanusiaan, misalnya dari seorang habib yang merupakan Mustasyar PBNU: 

"Jika sulit mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan bahwa dia adalah "manusia" ciptaan Allah SWT saja sudah cukup. (Habib Muhammad Luthfi bin Yahya)

"Islam Nusantara bukan agama baru, tetapi Islam yang tumbuh di Nusantara. Islam Nusantara ya Islam Aswaja an-nahdliyah." (KH M'aruf Amin) 

"Satu saja yang saya pesankan untuk kalian santri-santri NU. Satu saja. Jangan sampai melupakan guru-gurumu. Caranya, yang penting caranya, doakan mereka. Terutama doa supaya para guru kita mendapatkan husnul khatimah." KH Sahal Mahfudh.

"Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk selalu berikhtiar untuk mencoba." KH Abdullah Faqih. 

"Jangan takut tidak makan kalau berjuang mengurus NU. Yakinlah, Kalau sampai tidak makan, tegur aku jika aku masih hidup. Tapi jika aku sudah mati, tagihlah ke batu nisanku. (KH Ridwan Abdullah)

"Para ulama benar-benar mencurahkan kemampuan dan wibawanya demi kelangsungan hidup jamiyah dan kejayaan NU. (KH Ali Maksum).

Tentu ada petuah Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari: “Siapa yang mengurus NU, saya anggap santriku, siapa yang menjadi santriku saya doakan khusnul khotimah beserta keluarganya”. (Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG