IMG-LOGO
Nasional
MUNAS-KONBES NU 2019

NU Ikut Wujudkan Perdamaian Dunia dengan Islam Nusantara

Jumat 1 Maret 2019 17:15 WIB
Bagikan:
NU Ikut Wujudkan Perdamaian Dunia dengan Islam Nusantara
Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj
Kota Banjar, NU Online
NU semakin dibutuhkan kiprahnya di dunia internsional, khususnya untuk memulihkan pertikaian dan membangun perdamaian. Peran itu timbul dan terus membesar karena NU  mengampanyekan Islam Nusantara. Dengan ciri khas yang penuh rahmah, NU dipercaya mampu membawa Islam sebagai solusi masalah negara dan solusi perdamian dunia.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj melaporkan keberhasilan NU tersebut dalam Penutupan Munas dan Konbes NU 2019 di Psantren Miftahul Huda Al_azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3).  

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan sejumlah pejabat pemerintah hadir dalam acara tersebut.

"NU diminta mendamaikan golongan Sunni dan Syiah di Iraq yang terus bertikai. NU sudah beberapa kali mempertemukan antar faksi dalam Islam itu dan pelan namun pasti menuju  hasil perdamaian," papar Kiai Said.

Kemudian dia menceritakan kiprah NU yang telah mendamaikan dua kelompok yang telah 40 tahun berperang di Arghanistan. NU sebagai penengah telah empat kali mpertemukan mereka, di Jakarta, di Kabul, dan dua kali di Istanbul Turki.

"Hasilnya, ulama afghanistan sepakat mendirikan organisasi yang persis namanya dengan kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Cuma beda lambangnya, NU kita ada gambar bintang sembilan, sedangkan NU Afghanistan ada gambar bintang lima," tutur dia.

Lebih lanjut  dia beberkan, ulama Malaysia yang sudah resah atas gerakan wahabi yang telah merusak persaudaraan muslim di negeri jiran itu, sepakat mendirikan organisasi bernama Pertumbuhan Nahdlatul Ulama. "Malaysia mengagumi model Islam Nusantara yang kita gaungkan. Ulama Malaysia mendirikan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Dia terangkan pula, NU melanjutkan langkah pemerintah Indonesia, khususnya Wapres Jusuf Kalla, membangun perdamian di China, Filipina, Thailand selatan, dan di Myanmar.   

"Alhamdulillah NU telah membantu membangun perdamaian di Uighur China. Dubes China sudah bertamu ke PBNU dan kami sudah datang ke China untuk membantu mewujudkan perdamaian di sana," lanjut Kiai Said.

Dia teruskan, peran di Asia yang dimainkan NU adalah membantu memulihkan perdamaian di Filipina yang pernah diserang teroris ISIS beberapa waktu lalu. Pemerintah, kata dia,  mendukung tindakan NU. Yakni Presiden Jokowi telah mengirim bantuan untuk pembangunan kembali Masjid Raya di Marawi yang rusak akibat perang ISIS dengan tentara Filipina.

"Alhamdulillah Filipina sudah berangsur pulih dari peristiwa serangan teroris lalu. Sudah damai. Bapak Presiden Jokowi sudah mengirim bantuan pembangunan kembali masjid yang rusak akibat perang tersebut," tuturnya.

Dia teruskan, NU juga telah menjadi pendamai di Thailand Selatan yang punya masalah gerakan separatis dari warga muslimnya. Lalu di Myanmar, dalam kasus Rohingnya, NU  menerima amanah membantu perdamaian di kawasan tersebut, sehingga menjadi keputusan resmi organisasi.

"Peran NU semakin banyak, kita terus diminta menjadi penengah di negara-negara yang sedang konflik, yang melibatkan kaum muslimnya. Inilah hasil dari Islam Nusantara kita," tandasnya.

Dijelaskan Kiai Said, Munas dan Konbes NU 2019 dalam sidang komisi Bahsul Masail Maudhuiyah berhasil merumuskan pengertian Islam Nusantara, dan pada sidang pleno, seluruh musyawirin menyepakati, sehingga telah resmi menjadi keputusan organisasi.

"Dengan demikian seluruh pengurus NU dari pusat sampai ranting harus memahami pengertian Islam Nusantara. Bahwa  Islam Nusantara bukanlah paham aliran, sekte, atau mazhab baru yang dikembangkan di Indonesia," tandasnya.

Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam ahlussunnah waljamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya.

Di hulu, Islam Nusantara adalah Islam yang menghormati budaya yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di hilir, yaitu puncaknya, Islam Nusantara adalah hubbul wathon minal iman, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman.

"Islam harus menyatu dengan nasionalisme, nasionalisme harus diberi spirit dengan Islam. Itulah yang diajarkan oleh pendiri NU, hadloruts syaikh KH Hasyim Asy'ari,"  pungkas Kiai Said. (M Ichwan/Muiz)
Tags:
Bagikan:
Jumat 1 Maret 2019 22:40 WIB
Melalui BPLM, Kemendes PDTT Akan Tingkatkan Mutu dan Kapasitas Masyarakat Desa
Melalui BPLM, Kemendes PDTT Akan Tingkatkan Mutu dan Kapasitas Masyarakat Desa
Sekjen Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Anwar Sanusi

Bogor, NU Online

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan lebih meningkatkan mutu dan kapasitas dalam pelatihan kepada masyarakat desa melalui Balai-balai Pengembangan Latihan Masyarakat (BPLM) Kemendes PDTT yang tersebar di sejumlah provinsi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam arahannya kepada peserta rapat kerja teknis Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat (BBPLM) di Hotel Sahira Bogor pada Jumat (1/3/2019).

Menurutnya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur utama yang menentukan bagi keberhasilan dan juga keberlanjutan organisasi termasuk masyarakatnya.

"Tentunya kami ingin, apa yang kita lakukan itu adalah betul-betul sebuah pelatihan yang dibutuhkan masyarakat dan bisa menyediakan sebuah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa," katanya.

Anwar memberikan contoh, misalnya pelatihan tentang bagaimana mengelola sampah. Karena sampah telah menjadi persoalan serius. Kalau sampah ini dikelola dengan baik ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Selain itu, juga bisa diberikan pelatihan yang memang bisa menggali keunggulan yang ada di masyarakat desa itu sendiri.

Salah satunya kopi. Untuk kopi ini, Kemendes PDTT telah kerjasama dengan starbuck untuk daerah-daerah pengelolaan kopi.

"Jadi, pelatihan yang kita berikan itu betul-betul efektif, utamanya sebuah pelatihan yang menjadi bagian penting untuk mencerdaskan masyarakat melalui peningkatan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi ditingkat masyarakat desa," tutupnya.

Jumat 1 Maret 2019 16:30 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Pengalaman Peserta Munas-Konbes Shalat Jumat bersama Wapres JK
Pengalaman Peserta Munas-Konbes Shalat Jumat bersama Wapres JK
Wapres RI Jusuf Kalla pada penutupan Munas-Konbes NU 2019.
Kota Banjar, NU Online
Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Kenferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama berlangsung hari ini, Jumat (1/3). Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) berkenan hadir dan melanjutkan dengan shalat Jumat di masjid Pondok Pesantren Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, lokasi Munas-Konbes.

Sebagai orang penting di negeri ini setelah Presiden RI, maka pengamanan selama memasuki area penutupan demikian ketat. Sama ketika pembukaan yang menghadikan Joko Widodo, maka lokasi sekitar acara harus steril. Demikian pula saat undamngan memasuki lokasi, harus dengan membawa identitas dari panitia. Tanpa itu, dijamin tidak bisa masuk lokasi.

Kondisi serupa juga terjadi kala melakukan shalat Jumat. Para jamaah diharuskan melewati alat deteksi (metal detector) demi memastikan tidak membawa barang yang membahayakan. Alat tersebut dipasang di sebelah timur masjid, dan wajib dilewati jamaah yang akan ikut shalat Jumat.

“Korek api saya diamankan petugas,” kata Ahmad Muwafiq. Peserta yang memang ahli hisap dalam artian perokok berat tersebut tidak menyadari kalau korek api yang dibawanya akan bermasalah.

Peserta dari Jawa Timur ini awalnya tidak menyadari kalau barang bawaan jamaah akan diperiksa seketat itu. “Namanya juga mau Jumatan, masak mikir yang macam-macam,” ungkapnya. 

Pengalaman serupa juga dialami oleh Muhammad Misbah. “Alat cukur kumis dan jenggot saya juga ditahan,” kata peserta dari Jawa Barat tersebut. 

Dirinya yang sebenarnya hanya sebagai penggembira pada Munas dan Konbes NU 2019 tersebut sebelum berangkat shalat Jumat membeli alat cukur di pintu masuk pesantren. “Saat di toilet nanti sekalian mau membersihkan kumis dan jenggot yang mulai memanjang,” ungkapnya. Dirinya juga mengejar kesunnahan memotong sejumlah bulu pada hariu Jumat.

“Tahu gitu saya wudlu di luar masjid,” sesalnya. 

Shalat Jumat berlangsung khidmat dengan uraian seputar bahaya hoaks oleh khatib. (Ibnu Nawawi)

Jumat 1 Maret 2019 16:15 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Ini Penjelasan atas Kontroversi Tiada Orang Kafir di Indonesia
Ini Penjelasan atas Kontroversi Tiada Orang Kafir di Indonesia
Banjar, NU Online
Sidang komisi bahstul masail ad-diniyyah al-maudhuiyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 membahas status non-Muslim di Indonesia. Mereka mencoba mendudukkan status non-Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan merujuk pada literatur klasik keislaman.

Forum ini menyimpulkan setelah melewati diskusi panjang bahwa non-Muslim di Indonesia tidak memenuhi kriteria “kafir” sebagaimana disebutkan dalam fiqih siyasah. Non-Muslim di Indonesia tidak perlu dipaksakan untuk dipadankan dengan kata “kafir” dalam fiqih siyasah karena keduanya memiliki kedudukan berbeda.

Salah seorang peserta sidang komisi bahstul masail al-maudhuiyyah KH Mahbub Maafi menjelaskan bahwa kata “kafir” terdiri atas dua konteks berbeda. Menurutnya, pertama “kafir” dalam konteks aqidah.

“Dalam konteks aqidah, ya tetap seperti itu. Dalam soal waris dan soal lain, ya tetap. Dalam konteks keyakinan, ya mereka tetap kafir dengan segala konsekuensinya itu,” kata Kiai Mahbub kepada NU Online, Jumat (1/3) siang.

Sementara konteks kedua adalah soal muamalah atau bernegara. Menurutnya, dalam konteks bernegara dalam fiqih siyasah itu pembagian kafir terdiri atas empat “kafir”, yaitu kafir muahad, kafir musta'man, kafir dzimmi, dan kafir harbi.

Ia menambahkan, ini pembagian juga dari ijtihad para ulama. Ketika ditarik dalam konteks sekarang, dalam konteks negara bangsa seperti negara Indonesia itu semua itu tidak masuk ke dalam non-Muslim. 

“Kafir muahad itu tidak bisa ditarik dalam konteks Indonesia ini karena tidak masuk kriteria. Mau dikatakan kafir dzimmi, siapa yang ngasih dzimmah? Mau dikatakan kafir harbi, mereka tidak masuk karena Indonesia itu adalah didirikan oleh seluruh anak bangsa, bukan hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim,” kata Kiai Mahbub.

Non-Muslim di Indonesia tidak bisa disebut sebagai orang “kafir”. Mereka tidak membayar jizyah dan seterusnya itu.

“Ini fakta yang nggak bisa dipungkiri. Jadi mereka berdiri setara. Dalam konteks bernegara, ya mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana warga negara lainnya,” katanya.

“Jadi mereka tidak bisa disebut ‘kafir ini’, ‘kafir itu’ karena tidak masuk kriteria pembagian kafir dalam fiqih siyasah itu. Jadi mereka disebut apa? Ya cukup disebut warga negara saja,” kata Kiai Mahbub.

Sementara Sekretaris LBM NU Jatim Ustadz Ahmad Muntaha yang mengikuti forum ini mengatakan bahwa Munas NU 2019 sebenarnya fokus membahas status non-muslim dalam negara bangsa seperti Indonesia.

Dalam forum disepakati, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara status non-Muslim seperti di Indonesia adalah muwathin atau warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama dan setara sebagaimana warga negara lainnya

“Mereka tidak masuk dalam kategori kafir dzimmi, muahad, musta'man, apalagi harbi. Tidak masuk kategori itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tetap berstatus kafir,” kata Ustadz Muntaha kepada NU Online, Jumat (1/3) siang.

Ia mengutip Kitab Al-Qunyah dalam Bab Al-Istihlal dan Raddul Mazhalim yang menyebut ungkapan, "Andaikan seseorang berkata kepada Yahudi atau Majusi, 'Hai kafir', maka ia berdosa jika ucapan itu berat baginya (menyinggungnya).”

Konsekuensinya, pelakunya itu seharusnya ditakzir karena melakukan tindakan yang membuatnya berdosa sebagaimana dikutip dari Kitab Al-Bahrur Raiq, juz V halaman 47).

Ini yang melatari bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan seorang muslim semestisnya tidak memanggil non-Muslim dengan panggilan yang sensitif 'Hai Kafir', seiring dalam ranah akidah Islam tetap mantap menganggap mereka sebagai kafir atau orang yang tidak beriman.

“Ide ini disampaikan oleh delegasi dari PWNU Jawa Timur tepatnya oleh Kiai Muhammad Hamim HR (Hamim Hr) dan disimak secara seksama oleh seluruh musyawirin,” kata Kiai Muntaha. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG