IMG-LOGO
Nasional

Islam Nusantara Tidak Menyentuh Aspek Akidah dan Ibadah Mahdhah

Sabtu 2 Maret 2019 7:0 WIB
Bagikan:
Islam Nusantara Tidak Menyentuh Aspek Akidah dan Ibadah Mahdhah
Banjar, NU Online
Islam Nusantara menjadi salah satu pembahasan pada Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019. Istilah yang mulai mengemuka sejak dijadikan tema pada Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur ini dibahas secara lebih komprehensif.

KH Abdul Moqsith Ghazali, juru bicara komisi tersebut, dalam laporannya menyampaikan bahwa Islam Nusantara tidak menyentuh aspek aqidah dan ibadah mahdlah, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah.

"Quran yang dibaca sama, Nabi yang diikuti sama," katanya pada sidang pleno Munas dan Konbes NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2) malam.

Perbedaan yang terjadi terdapat pada penerapan pengamalan syariatnya (tathbiq amal li asyyariah). Hal itu sebagaimana disampaikan oleh KH Afifuddin Muhajir pada saat musyawarah berlangsung. Pengajar di Mahad Aly Salafiyah Syafiiyah itu mencontohkan walimah nikah yang sudah disyariatkan. Adapun bentuk walimahnya yang berbeda.

"Dalilnya sudah jelas, tetapi penerapannya beda-beda," kata Kiai Afif.

Di samping itu, penulis kitab Fathu al-Mujib al-Qarib itu juga mencontohkan takziyah yang terbatas tiga hari dalam kitab-kitab klasik. Setelahnya justru makruh karena khawatir akan membuat sedih kembali. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di Jawa Madura.

Karenanya, Islam Nusantara, menurutnya, bisa juga diterapkan di belahan bumi lainnya dengan wujud yang berbeda pula.

"Islam Nusantara bisa di-tatbiq-kan (diterapkan) di negara lainnya dalam wujud yang berbeda," pungkasnya. (Syakir NF/Fathoni)
Bagikan:
Sabtu 2 Maret 2019 16:0 WIB
Demi Syiar, Pasangkayu Ingin Sulbar Ditempati Munas NU
Demi Syiar, Pasangkayu Ingin Sulbar Ditempati Munas NU

Kota Banjar,  NU Online
Kendati Kabupaten Pasangkayu berada di luar Pulau Jawa dan cukup jauh dari 'pusat' NU, namun kultur ke-NU-annya cukup menonjol. Ritual seperti tahlilan, yasinan, selapanan, pembacaan barzanji dan sebagainya biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

"Awalnya kultur seperti itu memang dibawa oleh orang Jawa yang melakukan transmigrasi puluhan tahun yang lalu. Tapi lama-kelamaan masyarakat 'pribumi' terbiasa," tukas Wakil Ketua PCNU Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), KH Asad kepada NU Online di sela-sela penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3).

Pasangkayu terletak di ujung utara Provinsi Sulbar, sekitar 276 kilometer dari ibu kota, Mamuju.  Secara geografis, Pasangkayu memang cukup terpencil, bahkan namanya nyaris tak terbaca di atlas Indonesia. Namun kondisi keislaman di Pasangkayu cukup membanggakan. Dari total penduduknya yang berjumlah sekitar 200 ribu jiwa, 88 persenya adalah pemeluk agama Islam. Selebihnya adalah pemeluk Kristen, Hindu dan Katolik.

"Dari jumlah itu, mayoritas adalah kultur nahdliyyin," jelas pria yang asli suku Bugis tersebut.

Walaupun demikian, mereka tidak begitu mengenal NU, malah banyak yang tidak tahu apa itu NU. Itu bisa dimaklumi lantaran kultur ke-NU-an mereka tercipta  sebagai hasil  proses asimilasi dengan warga transmigran asal Jawa.

"Lucunya mereka tidak tahu NU tapi kalau dibilang  Muhammadiyah, marah," ucap KH Asad.

Ia menambahkan, kedatangan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj ke Kabupaten Mamuju Tengah sekitar 3 tahun lalu, sediikit banyak telah memperkenalkan nama NU di Mamuju Tengah dan sekitarnya, termasuk Pasangkayu.

Untuk lebih memperkenalkan NU sekaligus konsolidasi, Asad mengaku sudah dan akan mengadakan silaturrahim antar Pengurus Cabag NU se-wilayah Sulbar. Kebetulan semua kabupaten di Sulbar sudah terbentuk Pengurus Cabang (PC) NU. Masing-masing adalah Mamuju (ibukota Sulbar), Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamasa.

"Kalau PC-nya sudah lengkap, tapi MWC-nya banyak yang belum," urai KH Asad yang.hadir di Munas-Konbes 2019 mewakili PWNU Sulbar.

Menurut KH Asad, konsolidasi akan terus dilakukan untuk melindungi nahdliyyin dari penetrasi aliran yang menyimpang. Sebab, jaringan Islam transnasional sudah agak lama memasuki Sulbar. Misalnya di  Mamuju Tengah sudah berdiri masjid dari kelompok mereka. Begitu juga di Pasangkayu, ada masjid yang dikelola kelompok ‘cingkrang’. Walaupun demikian, suasana keagamaan di Pasangkayu dan secara umum di Sulbar, relatif  kondusif.

"Kenapa? Karena di sini, saya adalah saya, kamu adalah kamu, sehingga tidak  peduli dengan lingkungan sekitarnya," ulasnya.

Tapi jika kondisi itu dibiarkan,  lama kelamaan kultur NU akan terkikis juga karena model dakwah mereka adalah pndekatan sosial, dan sekali-kali dengan menyalah-salahkan kelompok lain sebagaimana biasanya.

"Jadi menurut saya kita tidak  hanya perlu pengokohan kultur, tapi juga lambang organisasi (NU). Kita sangat berangan-angan suatu saat Munas-Konbes atau  Muktamar NU bisa digelar di Sulbar, untuk syiar yang lebih luas," pungkasnya. (Aryudi AR)


Sabtu 2 Maret 2019 14:0 WIB
Kafir dan Non-Muslim Hanya Masalah Pemilihan Kata
Kafir dan Non-Muslim Hanya Masalah Pemilihan Kata
KH Misbahul Munir, Wakil Ketua LDNU PBNU
Jakarta, NU Online
Ketua Aswaja Centre Pusat KH Misbahul Munir menjelaskan bahwa istilah kafir dan non-Muslim adalah permasalahan pemilihan kata yang dalam ilmu bahasa dinamakan dengan Diksi. Menurutnya, dalam konteks ke-Indonesia-an pemilihan kata non-Muslim lebih baik dan lebih sejuk.

"Dalam konteks ke-Indonesia-an kita kan sudah sepakat punya rumah besar namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ada berbagai agama. Kata non-Muslim itu dipilih, saya kira pas itu. Walaupun esensinya bermakna sama," kata Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) PBNU, Jumat (1/3).

Kiai misbah menegaskan bahwa pemilihan kata dan kalimat itu penting dalam pergaulan dengan sesama manusia. Banyak kata yang memiliki makna sama namun akan berbeda rasa dan menimbulkan kesan negatif ketika digunakan tidak pada tempatnya.

Ia menyontohkan kata "mati". Banyak kata yang memiliki kesamaan arti dengan mati seperti meninggal, wafat, berpulang, mampus dan modar. Jika salah dalam memilih dan menempatkan kata tersebut maka akan bisa berubah rasa.

"(Misalnya) Kalau ayam ya mati. Kalau Kiai wafat. Kalau bajingan menggunakan kata modar," ungkap Pengasuh Pesantren Ilmu Qur'an Al Misbah Jakarta ini dan mengingatkan agar jangan sampai menukar-nukar kata tersebut.

Kata lain seperti makan juga memiliki padanan kata seperti dahar, maem, mbadog dan sebagainya. Penggunaan kata ini harus melihat subjek (pelakunya). Jika tidak maka bisa bernada negatif.

Terkait dengan kata kafir yang memang ada dalam Al-Qur'an ia menegaskan bahwa kata tersebut tidak bisa diganti. Redaksi Al-Qur'an merupakan ketentuan dan tidak bisa dirubah. Dalam Al-Qur'an pun ada kata-kata lain yang lebih yang maknanya sama dan lebih sejuk seperti kalimat Ya Ayuuha Nas (Wahai para manusia) bukan hanya Ya Ayyuhal Kafirun (Wahai orang-orang kafir).

"Pilihan-pilihan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam konteks ke-Indonesia-an, kata non-muslim lebih sejuk karena kita punya kesamaan namanya ukhuwah wathaniyah yakni persaudaraan satu bangsa dan negara," pungkasnya.

Penjelasan ini menjawab berbagai pendapat dan penafsiran yang sedang viral khususnya di media sosial terkait hasil keputusan Bahtsul Masail Maudluiyah Munas dan Konbes NU 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Jawa Barat yang memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia.

Kata kafir seringkali disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri.

Hal ini selaras dengan penjelasan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Abdul Muqsith Ghozali yang menyebutkan bahwa pemilihan kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan non-Muslim di dalam sebuah negara.

“Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” terang Dosen Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. (Muhammad Faizin)
Sabtu 2 Maret 2019 13:30 WIB
Munas NU: Hoaks Politik dan Pelintiran Kebencian Jadi 'Lapangan Pekerjaan' Baru
Munas NU: Hoaks Politik dan Pelintiran Kebencian Jadi 'Lapangan Pekerjaan' Baru
Banjar, NU Online
Hal yang paling mengkhawatirkan belakangan ini adalah digunakannya hoaks dalam propaganda politik yang dibungkus dengan isu SARA. Hoaks politik mengandung isu SARA, dan sebaliknya isu SARA dikaitkan dengan isu politik.

Demikian termaktub dalam rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes) yang digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2019. Naskah rekomendasi dibacakan pada sidang pleno, Jumat (1/3) dini hari.

Rumadi Ahmad yang bertugas membacakan naskah rekomendasi di sidang pleno mengatakan, hoaks politik bernuansa SARA perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua karena berisi hasutan dan kerap merekayasa ketersinggungan, yang dikenal dengan pelintiran kebencian (hate spin). Hate spin adalah usaha-usaha sengaja oleh para pengobar kebencian untuk mengada-adakan atau merekayasa kebencian. 

Hoaks dan hasutan kebencian, tambahnya, harus dilawan, di samping efek sosial yang ditimbulkan, juga karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman yang dipahami NU, sebagaimana tertuang dalam mabadi’ khaira ummah. Hoaks dan hasutan kebencian mengandung bahaya, antara lain: merendahkan martabat manusia; menyuburkan prasangka dan diskriminasi; dapat memicu kekerasan/kejahatan kebencian, konflik antarkelompok dan paling buruk dapat menyebabkan pembersihan etnis.

Upaya menangkal hoaks pada dasarnya merupakan upaya untuk merawat akal sehat (hifdhul ‘aql) sebagai salah satu kebutuhan primer yang harus dilindungi. Karena itu, bersama melawan hoaks merupakan aktivitas syar’i yang perlu dilakukan bersama. Sebaliknya, orang-orang yang sengaja memproduksi hoaks untuk berbagai kepentingan pada dasarnya merupakan aktivitas yang berlawanan dengan prinsip syariat Islam, yakni hifdhul ‘aql.

Forum Munas-Konbes NU 2019 mendorong pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat literasi digital agar masyarakat mempunyai sikap kritis atas segala informasi yang diterima.Literasi digital harus terus diperkuat sebagai upaya untuk memberi daya imun kepada masyarakat dari pengaruh hoaks dan pelintiran kebencian.

Rumadi menyampaikan, masyarakat harus diberi kemampuan untuk mendeteksi kebenaran informasi yang diterima. Di pihak lain, orang-orang yang dengan sengaja memproduksi hoaks, melakukan pelintiran kebencian dengan maksud apa pun, harus mendapatkan tindakan hukum yang tegas.

"Hal ini diperlukan karena hoaks belakangan ini telah menjadi industri. Banyak orang yang menggunakan hoaks dan pelintiran kebencian sebagai 'lapangan pekerjaan' baru untuk menghancurkan kredibilitas orang atau kelompok yang dibenci," katanya.

Munas-Konbes NU yang dibuka Presiden Joko Widodo ini diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren. Pagi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi menutup Munas-Konbes NU 2019 yang merupakan forum tertinggi setelah Muktamar.

Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game (MLM), sel punca, politisasi agama, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menyebabkan sumur warga kering, dan lain-lain. (Mahbib)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG