IMG-LOGO
Opini
MUNAS-KONBES NU 2019

Tentang Non-Muslim bukan Kafir

Sabtu 2 Maret 2019 10:0 WIB
Bagikan:
Tentang Non-Muslim bukan Kafir
Oleh M Kholid Syeirazi
Hasil Bahtsul Masâil Maudlū’iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang paling menyengat publik adalah hasil bahasan di tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian.”

Bagi saya, ini bukan tema baru, tetapi kelanjutan dari visi kebangsaan NU yang telah ditanamkan sejak tahun 1936, 1945, 1953, 1984, dan 1987. Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai Dârus Salâm.

Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasarkan Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI dari pendudukan kolonial. Tahun 1953, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlarūri bis Syaukah.

Tahun 1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Tahun 1987, NU memperkenalkan trilogi ukhuwwah: Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insâniyah. 

Produk-produk penting ini perlu saya ingatkan, terutama kepada orang NU, yang mulai gemar menilai NU dengan kacamata non-NU. Saya mengikuti sejumlah grup WA yang isinya orang NU tetapi menghujat produk Munas/Konbes NU 2019 terkait isu ini.

Saya tidak terlibat di Komisi Bahtsul Masa’il, tetapi di Komisi Rekomendasi sebagai sekretaris. Namun, saya mengikuti nuansa perdebatan tentang materi penting itu di luar forum. Bahtsul Masâ’il di lingkungan NU, terlebih jika isunya penting, selalu melibatkan perdebatan panas, sampai-sampai pimpinan PBNU (Rais ‘Am, Ketua Umum, Katib ‘Am, dan Sekjen) turun gelanggang.

Kenapa ini terjadi? Karena tradisi Bahtsul Masâ’il NU adalah adu ta’bir (ibârât/kutipan/rujukan) teks kitab. Dan begitu melihat teks kitab terkait status non-Muslim, yang tersedia adalah istilah Kâfir Harby, Kâfir Dzimmy, Kâfir Mu’âhad, dan Kâfir Musta’min.

Kâfir Harby merujuk ke orang kafir yang agresif karena itu harus diperangi. Kâfir Dzimmy merujuk ke orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang tunduk dan dilindungi dengan membayar jizyah (pajak). Kâfir Mu’âhad merujuk ke orang kafir yang dilindungi karena mengikat perjanjian. Kâfir Musta’min merujuk ke orang kafir yang datang ke negeri Islam yang minta perlindungan dan dilindungi. 

Kategori ini adalah kategori sosiologis-politis, bukan teologis. Orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW disebut kafir secara teologis. Tetapi, fiqih jihad membagi mereka berdasarkan kategori sikap sosial dan politis. Semua haram darahnya, kecuali kâfir harby.

Kategori sosiologis-politis ini, menurut saya, bias Negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah. Memang, teks kitab yang dikaji dan dirujuk di lingkungan NU, termasuk kelompok Islam lain, rata-rata disusun dalam konfigurasi politik dawlah Islâmiyah.

Dalam konteks itu, orang Islam adalah pemain utama yang menguasai negara dan pemerintahan. Status orang kafir tergantung sikapnya. Kalau dia agresif, dia harus dibunuh. Kalau tunduk dan bayar pajak, dilindungi dan tidak boleh diganggu. Kalau minta perlindungan, harus dilindungi. Kalau mengikat perjanjian, wajib dilindungi selama tidak melanggar perjanjian.

Pertanyaannya, apakah kategorisasi ini tetap relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula telah ditetapkan sebagai bukan Negara Islam? Musyâwirīn dalam forum Bahtsul Masâ’il sebagian masih terikat dengan teks harfiah kitab, karena itu tetap mengenakan idiom kafir untuk menghukumi status non-Muslim di Indonesia.

Perdebatan keras itu berujung kepada keluarnya idiom baru: Musâlimin. Istilah ini merujuk ke seluruh pihak yang terikat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter. Semua pihak berkedudukan sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling menjaga dan melindungi.

Ketika konsep ini diplenokan, Ketua Umum PBNU mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah Wathaniyah (konsensus kebangsaan), seluruh pihak, tanpa diskriminasi, adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Secara normatif, tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua  berlaku prinisp keseteraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).

Keputusan ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Mu’min dan kafir itu tetap ada di ranah privat teologis masing-masing agama. Bagi orang Islam, non-Muslim itu kafir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, idiom ini tidak berlaku di ranah publik (mu’âmalah wathaniyah). Semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat.

Ini persis seperti yang dilakukan Nabi ketika mendirikan Negara Madinah. Kaum Muslim dan Yahudi dengan beragam suku dan agamanya, di dalam naskah Piagam Madinah, semua disebut sebagai Ummatun Wâhidah.

Definisi “umat” dalam Piagam Madinah bahkan jauh lebih inklusif daripada penggunaan sekarang, yang secara eksklusif hanya merujuk kepada umat Islam. Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi dan persekusi berbasis SARA. Prosekusi diberlakukan kepada seluruh pelanggar hukum, tidak peduli suku dan agamanya.

Adakah yang salah dengan keputusan ini? Sama sekali tidak! Ada pihak, yang dengan keputusan ini, ingin menambahkan bukti tentang penyimpangan NU di bawah kepimpinan KH Said Aqil Siroj. NU, kata mereka, semakin menyimpang dari jalur para pendiri. Penilaian ini salah, totally wrong!

Tahun 1936, Hadlratussyekh KH M Hasyim Asy’ari telah memimpin Muktamar di Banjarmasin yang memutuskan Nusantara sebagai kawasan damai (Dârus Salâm). Tidak berlaku hukum perang sejauh penguasa kolonial masih membolehkan umat Islam menjalankan syariat Islam, meskipun terbatas.

Tahun 1945, Hadlratussyekh setuju Indonesia tidak menjadi Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. Di tahun yang sama, ketika kompeni berniat menduduki lagi negeri yang sudah diproklamirkan merdeka, Hadlratussyekh mencanangkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila itu.

Tahun 1983-84, dalam kontinuum semangat yang sama, NU memutuskan NKRI final. Apa konsekuensi dari resepsi finalitas NKRI? Secara normatif, seluruh warga negara dalam NKRI berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi SARA.

Orang Islam, meski mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama. Umat Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku sejauh tidak melanggar syariat. Tidak ada mukmin dan kafir di ranah publik NKRI. Yang ada adalah warga negara Indonesia, yang berbhinneka tunggal ika. 

Keputusan Munas/Konbes NU, sekali lagi, adalah menghidupkan kembali semangat Piagam Madinah dan kesepakatan para founding fathers yang mendirikan Indonesia bukan sebagai Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. NU sejak 1984, telah menyatakan NKRI final. Konsekuensinya, tidak lagi relevan mengungkap idiom-idiom privat agama ke ranah publik.

Non-Muslim Indonesia tidak layak dihukumi sebagai kâfir dzimmy, kâfir mu’âhad, kâfir musta’min apalagi kâfir harby yang harus dimusuhi. Nahnu al-Muwâthinūn: kita semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada persekusi dan prosekusi kecuali kepada para pelanggar hukum, apa pun suku dan agamanya.


Penulis adalah Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU)
Tags:
Bagikan:
Sabtu 2 Maret 2019 21:30 WIB
Kafir, Cover, Keparat, dan Kaffarat
Kafir, Cover, Keparat, dan Kaffarat
Oleh Halimi Zuhdy

Kata "kafir" beberapa hari ini lagi viral, menjadi topik menarik dari berbagai aspeknya. Apa sih sebernya kata "kafir" itu? Dalam kesempatan ini, penulis tertarik mengkaji kata "keparat", "cover" dan "kafir", apakah ketiga kata tersebut ada hubungannya?

Dalam bahasa Arab ada istilah isytiqaq asghar dan isytiqaq akbar. Apabila dari beberapa hurufnya ada kemiripan dan kesamaan, biasanya memiliki arti yang mirip atau sama, seperti kata, "qawala, waqala, laqawa, walaqa, qalawa, lawaqa" yang pada awal maknanya adalah bergerak (yataharrak), yang kemudian, "qâla, qawala" diartikan berkata—berkata itu bergerak, kalau tidak bergerak namanya "diam-mingkem".

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antarbahasa, kita dapat melihat dari sisi kemiripannya, seperti kata dalam bahasa Indonesia "logat dan lughah, alkohol dan alkukhul, marbot dan marbuth, dan lainnya". Di situ ada kemiripan dengan bahasa Arab dan Inggris/Indonesia, dan ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Arab.

Kata, "keparat", dalam bahasa Indonesia bermakna, "kurang ajar, bedebah, bajingan, sompret, sialan dan kata-kata makian lainnya", ia dipergunakan untuk memaki seseorang, karena jengkel. Kata, "keparat" dalam kamus bahasa Indonesia (asal kata) berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "kuffar"—kata "kuffar" adalah jamak (plural) dari "kafir", dan "kafir" adalah pelaku (orangnya). Dalam banyak kamus bahasa Arab, kata tersebut berakar dari "kafara-yakfuru-kufran, kufrânan" yang bermakna "menutup, tertutup".

كافِرٌ والجمع : كُفَّارٌ ، وكَفَرَةٌ وهو كَفَّارٌأَيضًا وهي كَفُورٌ والجمع : كُفُرٌ وهي كافرة، والجمع كوافرُ ، والمفعول مكفور - للمتعدِّي، كفَرَ
الشَّيْءَ : سَتَرَهُ ، غَطَّاهُ كَفَرَ عَلَيْهِ. الكَفَرُ : وعاءُ طَلْع النَّخْل

Kata "kafara" yang bermakna "menutup" digunakan pada pra-Islam bagi petani yang menutup benih dengan tanah setelah ditanam. Sedangkan ketika Islam datang, kata "kafir" bermakna "Orang yang mengingkari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak percaya kepada Tuhan, atau orang yang tidak beriman". Dan dalam agama lain; Yahudi dan Kristen juga memiliki makna sendiri. Misalkan dalam Yahudi, orang kafir adalah bangsa-bangsa di luar Israil.

Maka, kata "keparat" itu bila didekatkan dengan kata "kafir", mereka yang mengingkari kebenaran, tidak beriman, menjengkelkan, mereka yang tidak beriman dianggap kurang ajar, membuat kesal dan sial.

Sedangkan kata "cover" yang berasal dari bahasa Inggris, muasalnya dari bahasa Arab. Dalam beberapa keterangan bahasa Indonesia, "cover" adalah sampul atau tutup luar dari majalah atau buku. Atau, bermakna bagian depan dari sebuah kemasan produk rekaman suara komersial (album). Atau juga sampul yang digunakan untuk menutup.

Kata, "cover" dalam kitab Al-Lughah al-Arabiyah Asl al-Lughah Kulluha, ia bermakna, "yughatthi, yukhfi" (menutupi), yang dalam bahasa Arab, "kafaras syai: satarahu, waghattahu". 

Maka, kata "keparat” dan “cover" berasal dari satu kata, "kafara", yang diambil dari makna awalnya, "menutup" dan "ingkar".

Sedangkan kata "Kaffarat" secara behasa bermakna "tutup, menutupi" (al-taghtiyah, al-sitr) derevasi dari kata "kaffara-yukaffiru). Sedangkan secara istilah "Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menghilangkan/menebus dosa yang telah dilakukannya. Maka, sama dengan beberapa kata di atas yang memiliki makna yang sama "tutup".


Penulis adalah Dosen Bahasa dan Sastra Arab UIN Maualan Malik Ibrahim Malang; Khadim PP. Darun Nun Malang

Sabtu 2 Maret 2019 6:45 WIB
Munas NU Menjawab Para Penentang Islam Nusantara
Munas NU Menjawab Para Penentang Islam Nusantara
Oleh Fathoni Ahmad

Dalam pengantar materi tentang pembahasan Konsep Islam Nusantara pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pesantren Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, NU menjelaskan bahwa Islam Nusantara sebagai model keberislaman Nusantara digaungkan kembali menjadi  narasi besar oleh Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015.

Namun wacana Islam Nusantara tersebut kemudian menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Dan kelompok yang kontra terus-menerus melakukan counter narasi, baik melalui media sosial maupun mimbar khotbah.

Ironisnya, para penentangnya membuat asumsi sendiri kemudian memberikan “tuduhan” Islam Nusantara adalah adalah Islam yang anti-Arab, bertentangan dengan syariat Islam, hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, bahkan Islam Nusantara dianggap sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama.

Berbagai ragam tuduhan dan stigma negatif yang terus berseliweran sampai hari ini belum pernah direspon secara resmi oleh NU secara kelembagaan. Karenanya NU secara kelembagaan perlu menjawab tuduhan-tuduan miring tersebut. Sebab, jika tuduhan-tuduhan tersebut tetap dibiarkan, maka sama artinya NU meng-amini dan membenarkannya. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif baik bagi warga NU sendiri maupun bagi kelangsungan wacana Islam Nusantara.

Berpijak dari hal itu, maka diperlukan penjelasan memadai tentang beberapa hal mendasar terkait wacana Islam Nusantara sebagai respon balik atas tuduhan negatif yang dilontarkan oleh penentang wacana Islam Nusantara.

Konsep Islam Nusantara bisa dilihat dari perspektif Pribumisasi Islam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ini penting karena Islam Nusantara bisa dibaca melalui konsep pribumisasi Islam yang dicetuskan oleh Gus Dur sebagai metode atau cara yang digunakan untuk membaca keislaman, kebudayaan, fiqih dan adat, aplikasi nash, tasawuf, hingga seni.

Entitas tersebut bersifat universal sehingga keliru jika konsep Islam Nusantara adalah konsep yang berupaya melokalisasi Islam. Justru konsep ini mengonstelasi entitas-entitas tersebut. Karena di antara mereka kerap kali terjadi benturan jika dihadapkan satu sama lain. Misal antara agama dan budaya. Ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara, di situlah Islam dihadapkan dengan tradisi dan budaya yang telah mengakar sehingga kerap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Namun demikian, Wali Songo sebagai subjek utama penyebaran Islam di nusantara tidak memandangnya demikian. Justru mereka menilai bahwa tradisi dan budaya yang telah mengakar tersebut sebagai sebuah potensi untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang nusantara zaman dulu. Oleh karena itu, tradisi yang berkembang dijadikan instrumen penyebaran Islam oleh para Walisongo. Tradisi yang berkembang saat itu bukan hanya ritual-ritual agama, tetapi juga seni, adat, dan sistem kepercayaan yang dianut mereka.

Apakah tradisi tersebut hilang bersamaan dengan proses Islamisasi yang dilakukan oleh Walisongo? Sama sekali tidak, karena proses yang terjadi adalah akulturasi bukan asimilasi. Dalam hal ini, akulturasi dapat dikatakan sebagai penyatuan beberapa unsur, namun karakter masing-masing unsur tersebut masih ada. Berbeda dengan asimilasi yang berarti satu sama lain melebur sehingga karakter masing-masing hilang. Terbukti dengan kekayaan budaya yang dimiliki oleh orang-orang nusantara dari zaman dulu hingga sekarang. Hal ini berdampak pada kehidupan yang selaras meskipun terdapat lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia dengan 700 suku lebih yang masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri.

Dalam perspektif kenusantaraan, Islam Nusantara adalah perwujudan Islam melalui budaya lokal, yakni tradisi dan budaya yang berkembang di Indonesia. Perwujudan ini juga dalam rangka mengoperasionalkan bahwa Islam adalah agama universal. Sehingga dengan konstruksi Islam Nusantara ini, Islam mampu mewujud pada apapun dan dimanapun ia akan disebarkan. Bukan semata-semata melokalisasi seperti yang telah disebutkan di atas, namun sebagai cara yang sangat operasional untuk mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Konsep ini dapat diwujudkan secara universal mengingat dunia Islam mudah bergejolak dari dulu hingga sekarang. Corak Islam Nusantara mengakomodasi tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat lokal. Inilah corak Islam yang sama sekali berbeda dengan negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Oleh karena itu, Islam Arab yang sedari lahir ikut memajukan peradaban dunia, sekarang justru mereduksinya, sebab tidak menerima Islam yang mewujud melalui budaya lokal. Padahal peradaban dibangun melalui budaya yang berkembang di masyarakat.

Tak heran sejak Dinasti Saud berkuasa di Arab Saudi berkuasa, pemurnian Islam yang disebut gerakan puritanisasi atas nama paham wahabi menggejala dengan berupaya menghancurkan pusat-pusat peradaban Islam. Hal ini meliputi makam Nabi Muhammad yang hendak dihancurkan. Bahkan upaya tersebut hingga kini terus mengemuka. Karena makam Nabi banyak di-ziarahi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, baik saat musim haji maupun hari-hari biasa. Tradisi ziarah kubur yang sering dilakukan orang-orang nusantara sejak dulu dianggap kebiasaan yang mengada-ada, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam versi wahabi. Oleh karena itulah, makam Nabi, sahabat, ulama, hingga kiai yang merupakan pusat peradaban Islam berusaha dihancurkan.

Jika ziarah sebagai budaya yang telah men-tradisi dikalangan masyarakat Muslim di Indonesia, maka menjaga peradaban melalui makam adalah sebuah ‘kewajiban kultural’. Karena kewajiban inilah yang disebut Gus Dur merupakan media perwujudan kultural Islam (Gus Dur, 1974: 12) yang merupakan salah satu substansi konsep Islam Nusantara.

Tak heran jika saat ini, corak keislaman di Indonesia menjadi rujukan bagi masyarakat dunia. Terutama negara-negara Muslim yang tak kunjung reda dengan kesengsaraan akibat perang. Bagaimana mungkin negara super majemuk seperti Indonesia bisa menjalani kehidupan dengan damai? Sedangkan negara-negara Arab yang hanya terdiri tak lebih dari lima suku, namun keadaannya terus mencekam. Oleh sebab itulah, Islam di Indonesia dengan Islam Nusantaranya adalah sebuah konsep universal yang dibangun melalui tradisi dan budaya lokal sebagai perwujudan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Salah satu peradaban Islam yang megah yakni makam Nabi Yunus as dihancurkan oleh kelompok Islam garis keras yaitu NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah). Sesungguhnya hal ini bukan salah satu klimaks gerakan puritanisme. Pusat-pusat peradaban lain seperti masjid pun tak lepas dari aksi teror bom seperti yang terjadi di sebuah masjid di Yaman dan menewaskan tak kurang dari 127 manusia tak berdosa. Tentu paham demikian tak ideal bagi dunia Islam khususnya.

Islam Nusantara dapat dijadikan pendekatan oleh negara-negara Islam dalam menghadapi benturan antar-keyakinan yang mengarah pada gerakan radikalisme mengatasnamakan agama. Selain merugikan peradaban materi, radikalisme dapat mengahncurkan peradaban manusia sebagai pusat peradaban (central of civilization) itu sendiri sehingga umat Islam justru hancur oleh gerakan-gerakan yang mengusung pemurnian agama (puritanisme).

Dalam memandang Islam Nusantara sebagai sebuah pendekatan, tentu rumusannya harus jelas. Selama ini yang konsisten mengawal Islam ramah dan toleran ala nusantara adalah organisasi sosial keagamaan (jam’iyah diniyah ijtma’iyah) Nahdlatul Ulama, organisasi yang digawangi oleh para kiai pesantren. Dengan prinsip al-Muhafadzah ala al-Qadhimi al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadidi al-Ashlah, melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, NU mampu mewujudkan sikap kemasyarakatan yang bersifat fleksibel.

Sikap-sikap kemasyarakatan NU diwujudkan melalui prinsip tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), tawasuth (mengambil jalan tengah), i’tidal (adil), dan amar ma’ruf nahi munkar (mengerjakan yang baik, menjauhi yang buruk) dengan cara yang baik. Tentu semua prinsip itu merupakan sebagian dari konsep Islam Nusantara. Sehingga menggali Islam Nusantara sebagai pendekatan, dapat melalui rumusan organisasi seperti NU yang diejawantahkan oleh orang-orang Nusantara sebagai perwujudan kultural Islam, yakni Islam melalui kultur tradisi dan budaya Nusantara.

Para kiai menyepakati bahwa Islam Nusantara lebih banyak bergerak pada aspek fiqih dakwah yaitu bagaimana Islam didakwahkan bukan bagaimana bagaimana mengistinbathkan hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan perkataan lain, Islam Nusantara tak banyak masuk pada wilayah takhrij al-manath melainkan pada wilayah tahqiq al-manath. Dalam konteks itu berlaku kaidah fikih, taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-`adat (perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi).

Dengan demikian, jelas bahwa Islam Nusantara tak memasuki wilayah ibadah mahdhah dan wilayah akidah. Sebab, dua wilayah tak mengalami perubahan di setiap ruang zaman. Bangunan shalat orang Islam Nusantara misalnya sama saja dengan bangunan shalat orang Islam di tempat-tempat lain.

Begitu juga dalam bidang akidah. Nabi yang menjadi rujukan umat Islam Nusantara adalah Nabi yang juga menjadi rujukan umat Islam di negeri-negeri lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, kitab suci yang menjadi acuan umat Islam Nusantara adalah kitab suci yang juga menjadi acuan umat Islam di wilayah-wilayah lain, yaitu kitab Al-Qur’anul Karim.


Penulis adalah Pengajar Sejarah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Jumat 1 Maret 2019 9:30 WIB
Munas NU dan Nilai-nilai Kemanusiaan Gus Dur
Munas NU dan Nilai-nilai Kemanusiaan Gus Dur
Oleh Fathoni Ahmad

Salah pembahasan penting dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat ialah posisi Non-Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan persoalan tersebut terkait dengan penyebutan kafir kepada mereka oleh kelompok tertentu.

Persoalan tersebut dibahas dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah. Para kiai yang hadir dalam komisi tersebut sepakat bahwa Non-Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bukan kafir, tetapi mereka warga negara (muwathinun). Langkah ini untuk menciptakan kondisi di mana sesama warga negara harus saling menghormati. Penyebutan kafir hanya akan menyakiti suadara sesama bangsa, padahal mereka juga turut berjuang dalam memerdekakan Indonesia.

Dalam beberapa literatur klasik kitab kuning, para kiai memang menyebut jenis-jenis orang kafir, yaitu kafir dzimmi, kafir harbi, kafir mu’ahadah, dan kafir musta’man. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, posisi seluruh masyarakat sama atau setara di hadapan hukum dan konstitusi. Kesetaraan sebagai warga negara ini juga penting dalam menyebut mereka yang non-Muslim. Bukan kafir jenis apapun, mereka adalah warga negara Indonesia.

Lebih dari mewujudkan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, NU selalu berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Berangkat dari nilai ini, Islam juga memiliki nilai-nilai universal. Bahkan nilai-nilai luhur karena penghormatan terhadap kemanusiaan telah dicontohkan sejak lama oleh Nabi Muhammad SAW.

Ingat kemanusiaan atau humanisme, tentu masyarakat mengingat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ketua umum PBNU tiga periode (1984-1999). Sosok yang dekat dengan siapa saja dan dicintai oleh hampir semua elemen masyarakat. Perbedaan agama, ras, etnis, dan lain-lain tidak menghalangi mereka untuk mencintai Gus Dur. Dalam hal ini, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) pernah mengatakan bahwa Gus Dur dicintai banyak orang, karena Gus Dur juga mencintai mereka.

Aspek kemanusiaan menjadi perhatian utama seorang Gus Dur dalam setiap pemikiran, pandangan, dan gerak langkahnya. Maka dari itu, di dalam batu nisannya tertulis here rest a humanist, di sini istirahat seorang humanis. Sosok yang dekat siapa saja sekaligus mencintainya.

Gus Dur pernah berpesan singkat, namun mendalam dan penuh makna. Beliau mengatakan tiga substansi soal hubungan antar-manusia, “Mari kita wujudkan peradaban di mana manusia saling mencintai, saling mengerti, dan saling menghidupi”. Pesan tersebut termaktub dalam buku Fatwa dan Canda Gus Dur anggitan KH Maman Imanulhaq (2010).

Pesan tersebut disampaikan oleh Gus Dur ketika memberikan tanggapan atas kontroversi goyang ngebor yang dilakukan oleh pedangdut Inul Daratista. Tidak sedikit orang yang mengecam goyang tersebut karena menimbulkan dampak moral yang kurang baik untuk generasi muda sehingga apa yang dilakukan Inul perlu dihentikan dan diboikot.

Namun tidak dengan Gus Dur. Menurut Kiai Maman, Gus Dur menekankan bahwa dalam kehidupan yang banyak warna dan banyak wajah ini, manusia sebaiknya belajar memahami, mengerti, dan memaafkan orang lain. Hal ini bernagkat dari prinsip bahwa Allah SWT tidak bosan memaafkan hamba-hambanya yang sering bertindak salah dan melakukan dosa.

Dalam hal ini, Al-Qur’an Surat Ali ‘Imran ayat 159 menjelaskan, “Karena Rahmat Allahlah kamu bersikap lunak kepada mereka. Sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu, maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu hal”. 

Al-Qur’an mengajak manusia untuk senantiasa bermusyawarah. Kalau pun berdebat tentang suatu hal, musyawarah dengan penuh kelapangan dada, besar hati, dan pikiran terbuka perlu untuk dikedepankan. Perbedaan dan persoalan yang timbul harus dihadapi dengan cara yang baik dan lembut, bukan dengan cara yang menghujat, mencaci maki, apalagi menggunakan cara-cara teror dan kekerasan.

Terkait kontroversi Inul ini, Gus Dur bercerita tentang seorang kiai yang datang ke Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat sambil marah-marah. Bagaimana mungkin seorang ulama sekelas Gus Dur dengan jutaan umat di belakangnya serta punya kredibilitas tinggi, membela penari bernama Inul?

Setelah puas melampiaskan amarahnya, kiai tersebut dipersilakan duduk dan minum air putih oleh Gus Dur. Setelah kiai tersebut duduk, Gus Dur mencoba memberikan beberapa pertanyaan singkat dan mudah dijawab.
“Emang kiai sudah lihat bagaimana ngebor-nya Inul?” tanya Gus Dur.

Kiai tersebut dengan menggebu-gebu bercerita bagaimana hebohnya goyangan Inul. Bukan hanya iman, nyawa pun akan melayang, jelas sang kiai.

“Oh, kalau aku belum pernah lihat. Dan tidak akan bisa lihat. Aku kan buta,” kata Gus Dur.

Mendengar tanggapan Gus Dur, sang kiai terdiam seribu bahasa dengan muka memerah. Ia memahami yang bahwa yang dibela Gus Dur murni dari sisi kemanusiaan. Karena Islam menganjurkan memelihara kasih sayang terhadap sesama manusia dalam kondisi apapun.

Nilai-nilai pokok kemanusiaan ini terus dipegang teguh oleh NU terutama dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap bersatu dan kuat antar sesama suku di Indonesia. Tidak terpungkiri, saat ini kehidupan bangsa Indonesia dalam kondisi normal dan damai. Kedamaian ini harus terus dijaga dengan menciptakan ruang-ruang harmonis antar sesama pemeluk agama. Wallahu’alam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar di FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG