IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial

Ahad 3 Maret 2019 17:0 WIB
Bagikan:
Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial
Keputusan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2019 terkait status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat. Silang pendapat diekpresikan di media sosial melalui akunnya masing-masing, baik yang ditulis sendiri maupun yang hanya meneruskan ulang pendapat orang lain yang senada dengan pikirannya. Meskipun, topik pembicaraan kebanyakan melenceng dari topik sebenarnya: mulai dari soal pilihan kata manggil non-Muslim atau kafir, hingga tuduhan tak masuk akal penggantian Surat al-Kafirun menjadi al-Nonmuslim.

Tema tersebut dibahas awalnya karena dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan di berbagai pesantren, secara politik warga negara dibagi dalam beberapa kategori. Mereka yang tidak beragama Islam masuk dalam kategori kafir yang kemudian dibagi lagi dalam subkategori seperti kafir dzimmi, mu’ahad, musta’man dan harbi. Pertanyaan yang muncul, apakah tepat menggunakan kategori-kategori tersebut di Indonesia. 

Baca juga:
Topik-topik Raksasa dalam Munas Nahdlatul Ulama
Tentang Non-Muslim bukan Kafir
Dalam konteks negara yang berbasis agama pada era tersebut, perbedaan kategori menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban masing-masing kelompok masyarakat. Kini, dengan model negara bangsa maka semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama. Jadi, tema tersebut menyangkut kedudukannya sebagai warga negara, bukan menyangkut masalah teologis karena hal tersebut sudah jelas posisinya. 

Sikap NU ini merupakan bagian dari konsistensi untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua agama dalam bentuk negara bangsa. Sebelumnya NU telah menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan sejumlah keputusan lain yang senada. Termasuk beberapa waktu terakhir, upaya NU untuk menentang ide khilafah yang sempat marak sebelum akhirnya organisasi pengusungnya dibekukan oleh pemerintah.

Bagi pejuang berdirinya negara agama, maka klasifikasi Muslim dan kafir adalah sebuah keniscayaan.  Karena itu, keputusan NU ini jelas-jelas bertentangan dengan aspirasi yang mereka usung.  Mereka menggunakan dalil-dalil agama dengan tafsir sesuai dengan ideologi yang diyakini, dari baragam tafsir yang ada, untuk memperkuat pendapatnya.

Dua pendapat tersebut saling berargumentasi dipimpin oleh para pemikir dan ideolognya masing-masing. Bagi NU, perdebatan tersebut wajar-wajar saja, sejauh dilakukan dengan mengedepankan etika dan tanpa prasangka yang mendahului argumentasi yang dikemukakan. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam munas dan konbes, semuanya juga melalui adu argumentasi. 

Ragam macam cara menyampaikan pendapat bermunculan. Ada yang berusaha menyampaikan pendapatnya secara argumentatif, banyak pula yang sekedar cacian. Beberapa versi gambar yang diunggah di media sosial yang menunjukkan jalur yang harus dilalui bagi Non-Muslim  agar tidak masuk ke Makkah, yang dikhususkan bagi penduduk Muslim. Ini menegaskan bahwa di kerajaan dengan ideologi wahabisme tersebut, juga menggunakan istilah non-Muslim, bukan kafir. 

Begitu tema kafir dan non-Muslim menjadi viral, banyak sekali kiai dan intelektual NU yang kemudian mencoba memberikan ulasan terkait pembahasan hal tersebut. Menambahkan, memperkuat atau menjelaskan kronologi persidangan di forum bahtsul masail. Media arus utama yang memiliki ruang opini terbatas, apalagi dalam bentuk cetak, membuat media sosial menjadi pilihan untuk mengekspresikan pikirannya. 

Sayangnya, sekalipun sudah berusaha dijelaskan dengan baik, tetap saja ada yang memahaminya secara sepotong-sepotong atau kehilangan konteks.  Bagi kelompok tertentu yang bangunan ideologi pemikirannya berbeda dengan NU, hasil keputusan NU ini jelas-jelas tidak sesuai dengan pemikiran mereka. 

Dengan kemudahan akses yang memungkinkan setiap orang mengunggah pendapatnya, maka tidak ada saringan untuk menentukan mana saja pendapat yang disampaikan dengan argumentasi yang baik atau dengan mengedepankan etika sebagaimana tulisan opini yang ada di media massa. Akibatnya, warganet harus menyaring sendiri konten-konten yang memiliki kualitas yang baik. Kecenderungan yang ada adalah, mengiyakan pendapat yang sesuai dengan pemikirannya, bukan melakukan pertimbangan dari berbagai pendapat yang ada.

Sekalipun mampu memperkaya wawasan, informasi yang ada media sosial tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sebelum dibahas di forum munas, tema sudah dibahas dalam workshop pramunas yang melibatkan para ahli yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian, rancangan akhir tersebut dibagikan kepada calon peserta munas dan konbes untuk ditelaah. Mereka mencari hal-hal yang mungkin terlewat dari pembahasan sebelumnya. Dari bahan yang ada itulah kemudian diskusi di persidangan di mulai. Dan para peserta sebelumnya sudah menyiapkan referensi-referensi untuk memperkuat pendapatnya. 

Forum persidangan bisa berlangsung sangat cepat karena para peserta sudah sepakat dengan rancangan yang ada. Di sisi lain, perdebatan juga bisa sangat alot karena adanya perbedaan pendapat yang tajam. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang mana tidak ada keputusan yang dihasilkan yang dalam istilah bahtsul masail disebut mauquf

Keputusan di forum sidang komisi pun belum sah karena harus dibawa ke sidang pleno untuk disahkan. Di sini, para kiai dan tokoh senior NU menyampaikan pendapatnya karena sebelumnya mereka mungkin mengikuti forum di tempat lain mengingat ada banyak sekali persidangan dalam munas dan konbes sehingga para peserta dibagi-bagi.  Keputusan akhir bisa saja direvisi seiring dengan masukan-masukan dari forum besar tersebut. Tema yang menyangkut kelompok non-Muslim ini termasuk yang pembahasannya cukup hangat di sidang pleno yang berakhir sampai Jumat dini hari. 

Munas dan konbes NU selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang diperbincangkan publik. Beberapa keputusan yang dianggap kontroversial bagi pihak non-NU ternyata diterima dengan baik di kemudian hari. Salah satunya seperti diperbolehkannya presiden perempuan dalam munas dan konbes NU tahun 1997. Ini jauh mendahului politik praktis yang memberi ruang kepemimpinan perempuan secara lebih luas setelah era Reformasi. 

Keputusan yanga dibikin dalam forum-forum NU melintasi zaman karena menggunakan rujukan dari era klasik dan kontemporer untuk kemaslahatan umat kini dan mendatang. Itulah sumbangsih yang diberikan oleh para ulama NU untuk kehidupan bangsa dan umat. (Achmad Mukafi Niam)
  

Tags:
Bagikan:
Ahad 24 Februari 2019 20:30 WIB
Sampah Plastik, Kelestarian Lingkungan, dan Peran Ormas Islam
Sampah Plastik, Kelestarian Lingkungan, dan Peran Ormas Islam
Ilustrasi (pri.org)
Plastik merupakan produk teknologi modern. Sebuah bahan yang dapat digunakan untuk banyak fungsi dan dapat diproduksi dengan harga murah. Sayangnya penggunaan yang masif menimbulkan masalah bagi lingkungan karena prosesnya yang panjang untuk bisa diurai secara alamiah. Akibatnya, hal ini menjadi problem bagi kelestarian lingkungan. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh plastik, termasuk plastik-plastik yang kemudian termakan oleh ikan paus sehingga menyebabkan kematian.

Mengingat ancaman jangka panjang yang timbul dari penggunaan plastik secara berlebihan inilah, Nahdlatul Ulama dalam musyawarah nasional dan konferensi besar (Munas dan Konbes) yang akan berlangsung di Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari-1 Maret salah satunya mengangkat masalah sampah plastik.

Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak untuk mengurangi sampah plastik. Pemerintah menetapkan aturan kantong plastik berbayar jika membeli di toko eceran modern dengan harapan agar konsumen membawa kantong dari rumah. Dengan demikian, diharapkan mengurangi penggunaan kantong plastik yang seringkali hanya dipakai sekali dan kemudian dibuang. Toh, aturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Toko eceran yang sebelumnya mengenakan biaya 200 rupiah per kantong, kemudian menggratiskan kembali. 

Aktivis pecinta lingkungan pun tak henti-hentinya mengingatkan bahaya penggunaan plastik secara berlebihan. Toh, hingga kini, suara mereka masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tak banyak menghasilkan dampak. Kesadaran terhadap bahaya sampah plastik masih lemah.

Tak mudah mensosialisasikan soal pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat. Apalagi ketika dihadapkan dengan produk murah dan mudah diakses sementara di sisi lain, produk-produk yang dianggap ramah lingkungan memiliki ongkos yang lebih mahal sehingga tidak kompetitif ketika harus bersaing. 

Banyak isu lingkungan harus berhadapan dengan kekuatan besar seperti industri tertentu yang menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi memberikan kontribusi besar keuntungan ekonomi. Bahkan negara-negara tertentu menolak menurunkan emisi karbonnya karena hal ini akan menimbulkan dampak peningkatan ongkos produksi yang ujung-ujungnya membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal dan tidak bisa bersaing dengan produk murah dari negara tertentu yang abai soal lingkungan. 

Persoalan lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang dirasakan oleh semua pihak yang menghuni bumi ini. Bukan hanya mereka yang abai terhadap persoalan lingkungan. Udara bebas bergerak ke mana saja, polusi yang terjadi di satu tempat menyebar ke tempat lainnya dengan gampang. Cuaca ekstrem berupa kekeringan yang kemudian menyebabkan kebakaran atau hujan yang turun secara terus-menerus dan kemudian menyebabkan banjir merupakan efek dari masalah lingkungan. 

Kelompok agama memiliki peran penting untuk memberikan kesadaran kepada para pemeluknya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nahdlatul Ulama telah memiliki badan yang membidani masalah lingkungan, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU). Selain memberi bantuan saat terjadi bencana,lembaga tersebut juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah  memiliki Bank Sampah Nusantara (BSN) yang mencoba mendaur ulang beragam sampah.

Tantangan mendakwahkan cinta lingkungan juga tak mudah. Banyak orang, masih menganggap urusan agama masih sebatas urusan-urusan ibadah ubudiyah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat terkait masalah agama masih berkutat pada isu-isu tersebut. Orang dianggap saleh atau salehah kalau rajn shalat berjamaah di masjid, puasa Senin-Kamis, atau menggunakan atribut-atribut yang bernuansa agamis. Upaya melestarikan lingkungan, belum dianggap bagian dari perintah agama.

Karena itu, persoalan yang lebih mendasar yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah menumbuhkan kesadaran kepada mereka bahwa urusan agama tidak sekedar masalah ibadah ubudiyah. Bahwa mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, mengantri dengan baik, dan banyak hal lain sesungguhnya juga ajaran agama yang harus dilaksanakan.   
  
Dalam banyak hal, Nahdlatul Ulama telah masuk kepada isu-isu besar tersebut dalam beberapa pertemuan tingkat nasional berupa muktamar dan munas-konbes. Hukum halal-haram terhadap sebuah persoalan yang sering ditanyakan oleh jamaah dalam pengajian online dan kemudian dijawab langsung oleh penceramahnya hanya sebagian kecil persoalan yang dibahas dalam munas dan konbes yang terakomodasi dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah. Ada masalah lain yang dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang membahas masalah perundangan, dan Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyah yang fokus pada penjelasan konseptual pada isu-isu tematik. 

Dalam tradisi bahtsul masail NU, pembahasan sebuah masalah dilakukan secara komprehensif. Tidak dengan serta merta langsung merujuk kepada sebuah dalil, berupa Qur’an dan Hadits, lalu diputuskan. Pembahasan menghadirkan pakar dalam materi yang dibahas dan mencari rujukan dari kitab-kitab klasik yang memiliki kredibilitas dan didiskusikan dengan berbagai sudut pandang sebelum akhirnya diputuskan. Bahkan ada situasi ketika tidak ada kesimpulan atau mauquf sehingga tidak dihasilkan hukumnya. 

Semakin ke sini, semakin banyak masalah kemasyarakatan yang dibahas dalam forum nasional NU. Sebelumnya dibahas soal hukum tidak membayar pajak karena adanya penyalahgunaan uang pajak, disabilitas, infotainment, presiden wanita, KB, dan lainnya. Apa yang diputuskan oleh NU banyak memberi pengaruh kepada masyarakat. Itulah bentuk sumangsih NU dalam membangun negeri. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 17 Februari 2019 20:30 WIB
Usai Pelantikan Gubernur, Saatnya Bahu-membahu Membangun Jawa Timur
Usai Pelantikan Gubernur, Saatnya Bahu-membahu Membangun Jawa Timur
Ilustrasi (wikipedia)
Gubernur baru Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah dilantik untuk memimpin provinsi di bagian timur pulau Jawa. Janji-janji yang disampaikan selama kampanye sudah saatnya mulai ditunaikan menjadi kerja nyata yang memberi dampak kepada masyarakat Jatim. Karena memang itulah amanah yang harus dipenuhi sebagai seorang pejabat publik.

Sebagai gubernur, ia memiliki tanggung jawab terhadap seluruh warga Jatim. Ia wajib memberdayakan seluruh warga di sana. Ada sejumlah persoalan mendasar yang masih membutuhkan penanganan di Jatim. Kantong-kantong kemiskinan seperti Madura memerlukan perhatian khusus agar daerah tersebut bisa berkembang setara dengan daerah lain. Madura, merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya mengidentifikasi sebagai warga NU.

Khofifah memiliki modal besar untuk mengembangkan Jawa Timur. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota parlemen dan menteri negara pemberdayaan perempuan/kepala BKKBN saat era kepresidenan Gus Dur. Terakhir, sebelum mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Jatim, ia menjawab sebagai menteri sosial pada Kabinet Kerja. Banyak orang mengapresiasi kinerjanya sebagai menteri sosial. Keterlibatannya dalam masyarakat tak diragukan lagi, yaitu selama hampir 20 tahun memimpin Muslimat NU. 

Keberhasilan dalam memimpin tidak melulu soal banyaknya sumberdaya yang dimiliki, tetapi lebih pada bagaimana mengelola sumberdaya yang dimiliki secara baik. Para pemimpin daerah yang berhasil, terbukti mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki, melakukan inovasi-inovasi baru atas apa yang selama ini sudah dianggap sebagai kewajaran dan tentu saja menggerakkan aparat pemerintah dan masyarakat agar terlibat dalam pengembangan daerahnya. 

Korupsi merupakan persoalan besar di Jatim. Terdapat 12 kepala daerah di Jatim dalam dua tahun ini yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jika kita menggunakan pendekatan teori gunung es, maka kemungkinan korupsi yang tidak terungkap lebih besar lagi. Tentu warga Jatim yang paling banyak dirugikan atas korupsi tersebut karena dana-dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat ternyata dinikmati sendiri oleh para koruptor. Ini tentu tidak mudah mengatasinya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan sebelum mampu menguranginya. Dan sesungguhnya ini persoalan nasional.

Dengan jumlah warga NU yang lebih besar, bahkan tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, maka Nahdlatul Ulama sangat berkepentingan terhadap siapa yang terpilih menjadi gubernur. Ada banyak sekali lembaga dan badan usaha yang berafiliasi dengan NU di Jatim, ribuan pesantren dan sekolah NU bertebaran di wilayah tersebut. Aktivitas warga NU juga sangat beragam. Khofifah sendiri sangat paham tentang dinamika di Jawa Timur karena dia tumbuh dan besar di provinsi tersebut dan dia memimpin Muslimat NU yang memiliki massa terbesar di sana. 

Bahkan, keterpilihannya merupakan representasi dari suara warga NU. Baru kali ini semenjak Indonesia merdeka, Jawa Timur yang merupakan kantong NU memiliki gubernur yang merupakan kader NU yang menapaki pengembangan dirinya melalui organisasi di bawah NU. Bahkan untuk pertama kalinya, kontestasi kali ini dua-duanya melibatkan kader NU terbaik. Rivalnya adalah Syaifullah Yusuf, mantan ketua umum GP Ansor. 

Sebuah kontestasi adalah pertarungan dukungan. Masing-masing kandidat membangun tim sukses sampai ke tingkat paling bawah untuk membantu pemenangan dirinya. Dan biasanya, pertarungan yang paling keras adalah di akar rumput sementara elit-elit yang bertarung di level puncaknya berdiplomasi dengan santun. Jangan sampai energi yang ada dihabiskan dengan hal-hal yang seharusnya sudah selesai. 

Kita bisa belajar dari pilkada di tempat lain yang mana antara kelompok-kelompok yang bersaing dalam pilkada masih dirawat, bahkan terasa nuansa permusuhan antara pihak-pihak yang bersaing. Dan ada upaya untuk menjaga hal tersebut untuk kepentingan politik lain atau untuk mempersiapkannya dalam pertarungan politik berikutnya.  

Ketangguhan Khofifah dalam menghadapi tantangan teruji ketika dia selama dua kali gagal dalam kontestasi pemilihan gubernur di Jatim. Toh dia tetap mencoba untuk yang ketiga yang kini memberinya keberhasilan. Tentu mental seperti ini sangat diperlukan dalam membangun sebuah daerah, yang jumlah penduduk dan wilayahnya lebih luas dari sejumah negara. Kompleksitas persoalan yang dihadapi sebagai gubenur tentu lebih tinggi karena harus memimpin kepala daerah, beragam kelompok kepentingan, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Tetapi, itulah tantangan sebagai pemimpin. Keberhasilannya diuji oleh kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. 

Sebagai pemimpin nomor satu di sebuah provinsi dengan jumlah penduduk 39,29 juta tentu tanggung jawabnnya sangat besar. Waktunya akan banyak tersita untuk mengurusi masyarakat. Karena itu, penting memikirkan bagaimana posisinya sebagai ketua umum PP Muslimat NU yang sudah didudukinya selama empat periode. Kini sudah banyak kader-kader yang siap melanjutkan kepemimpinannya. Melanjutkan keberhasilannya memimpin organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia ini, karena keberhasilan pemimpin adalah ketika ia menyiapkan pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan visi besar organisasi. 

Kita semua, adalah penerima tongkat estafet dari orang sebelumnya yang harus menyerahkan tongkat tersebut kepada orang berikutnya. Harapannya, selama memimpin, tentu meninggalkan warisan-warisan berharga bagi yang kita pimpin.  (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 10 Februari 2019 18:45 WIB
Harapan Baru dari Deklarasi Grand Syekh Azhar dan Paus Fransiskus
Harapan Baru dari Deklarasi Grand Syekh Azhar dan Paus Fransiskus
Pertemuan bersejarah antara Grand Syekh Azhar Ahmed al-Thayeb dan Paus Fransiskus di Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/2) yang menandatangani Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan memberi harapan baru atas hubungan antarumat beragama yang sebelumnya mengalami banyak persoalan. Agama-agama yang sesungguhnya mengajarkan perdamaian masih saja ada yang menggunakannya, sekalipun minoritas, sebagai alat pemberi legitimasi dalam melakukan kekerasan. Tindakan tersebut, secara keseluruhan tetap saja mencoreng nama baik agama. 

Satu bagian penting dari deklarasi tersebut berbunyi: “Semua pihak agar menahan diri menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme dan penindasan. Kami meminta ini berdasarkan kepercayaan kami bersama pada Tuhan, yang tidak menciptakan manusia untuk dibunuh atau berperang satu sama lain, tidak untuk disiksa atau dihina dalam kehidupan dan keadaan mereka. Tuhan, Yang Maha Besar, tidak perlu dibela oleh siapa pun dan tidak ingin Nama-Nya digunakan untuk meneror orang.”

Islam dan Nasrani adalah dua agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia dan ajarannya tersebar paling luas. Keduanya adalah agama samawi atau agama yang diturunkan dari langit yang jejaknya bisa ditelusuri sampai ke nabi-nabi terdahulu. Ada dinamika panjang hubungan antara dua agama ini sejak kelahirannya, di antaranya adalah Perang Salib yang berlangsung lama dan memakan banyak korban nyawa dan harta benda.

Ketika kedua pemimpin yang sangat berpengaruh dalam masing-masing agama tersebut menyatakan kesepakatan, ada harapan besar bahwa hal tersebut juga dapat ditindaklanjuti umatnya masing-masing pada seluruh tingkatan. Paus merupakan pemimpin geraja Katolik yang memiliki struktur organisasi rapi dengan jejaring sampai ke tingkat bawah. Syekh Azhar memiliki pengaruh bukan hanya di Mesir, tetapi juga di dunia Islam Sunni pada umumnya. Pendapatnya menjadi pertimbangan banyak ulama di dunia mengingat otoritas Al Azhar yang sudah mengakar lama dan diakui kredibilitasnya. 

Namun, harus kita sadari bahwa deklarasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kesepakatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kepercayaan dan tindakan-tindakan selanjutnya. Berapa banyak deklarasi yang sudah ditandatangani oleh para tokoh agama, tetapi kekerasan atas nama agama tetap saja berlangsung. Tingkat kemendesakan untuk mencegah kekerasan semakin tinggi mengingat kekerasan era kini memiliki dampak yang lebih kejam dibandingkan dengan masa lalu seiring dengan kecanggihan mesin perang yang mampu membunuh semakin banyak orang dalam sekejap. Ada sekitar 500 ribu jiwa meninggal karena konflik di Irak. Jumlah yang sama juga terjadi akibat peperangan di Suriah. 

Dampak kekerasan yang ditimbulkannya juga semakin luas ketika dunia semakin menyatu. Konflik yang terjadi di suatu daerah kini menjadi masalah di tempat lain. Negara-negara yang tidak mengalami konflik, ikut menanggung akibatnya dengan banjirnya pengungsi yang berusaha menyelamatkan diri untuk mencari daerah aman. Atau kekerasan yang diakibatkan oleh orang-orang yang berasal dari daerah konflik.

Kesepakatan kedua tokoh agama berpengaruh ini tentunya menjadi angin segar peningkatan hubungan antaragama. Kemudahan transportasi menyebabkan semakin tingginya pluralitas keyakinan. Pada satu komunitas, agama atau keyakinan yang homogen, sebagaimana era-era sebelumnya ketika banyak wilayah masih terisolasi atau menutup diri dari luar, sudah menjadi masa lalu. Di Eropa ada masalah islamophobia yang menyebabkan umat Islam kesulitan mengekspresikan identitas keagamaannya. Mungkin juga di negara-negara Muslim tertentu, umat non-Muslim mengalami hal yang sama.

Dengan deklarasi di UEA tersebut, kini saatnya kerjasama dan saling pengertian antaragama dapat terus ditingkatkan dan secara bersama-sama meningkatkan peran memperjuangkan perdamaian di dunia yang kini semakin kompleks dan rentan dengan berbagai persoalan baru. Banyak persoalan di dunia membutuhkan kerjasama antarpihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak tak lagi dapat menganggap bisa bekerja secara individual dengan caranya dan pendekatannya sendiri. 

Bahkan agama bukan hanya perlu bereaksi dengan menyelesaikan persoalan yang sudah ada, tetapi mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan-persoalan baru akibat perkembangan teknologi yang sedemikian cepat ini, yang di satu sisi memudahkan hidup manusia tetapi di sisi lain, mengancam eksistensi manusia ketika banyak peran yang dulu dilakukan pekerja diambil alih oleh mesin. Ada dampak-dampak yang mungkin belum tentu terpikirkan yang mengancam kemanusiaan itu sendiri. Ada banyak poin dalam Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan tersebut yang menunjukkan kompleksitas permasalahan yang di hadapi dunia saat ini.

Masing-masing agama meyakini kebenaran ajaran yang dipeluknya, tetapi bukan berarti atas nama agama tuhan yang diyakininya, bisa membunuh manusia lain. Kita bisa belajar dari masa lalu terkait dengan perang dalam aliran dalam satu agama atau perang antaragama. Saatnya, ketika dunia telah menjadi sebuah desa global, agama mengambil peran lebih persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Grand Syekh Azhar Al Thayeb dan Paus Fransiskus telah memulainya. Kini saatnya kita menindaklanjutinya. NU bahkan sebelumnya telah menginisiasi persaudaraan serupa sebagai ukhuwah wathaniyah. Semangat-semangat serupa sesungguhnya juga telah diinisiasi oleh para tokoh agama di banyak tempat di dunia. Saatnya momentum besar tersebut kita rangkai menjadi gerakan bersama menuju dunia yang lebih damai. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG