IMG-LOGO
Opini

Fitnah: Berkat atau Laknat?

Selasa 5 Maret 2019 19:15 WIB
Bagikan:
Fitnah: Berkat atau Laknat?
Munas dan Konbes NU 2019

Oleh: Rumadi Ahmad

Bagaimana rasanya Anda dituduh telah merevisi iman? Bagaimana rasanya Anda dibilang kumpulan orang sakit jiwa? Sebagai manusia biasa, tentu sakit hati. Kalau masih bisa sakit hati, itu artinya kita masih manusia biasa. Buru-buru saya teringat petuah Gus Dur: "Kalau masih terganggu dengan hinaan dan pujian, itu tandanya hamba amatiran". Iya saya memang masih amatir.

Yang kasihan kawanku Abdul Moqsith Ghazali. Dia dituduh sebagai biang kerok bahtsul masai soal status non-muslim yang diributkan itu. Dia dituduh sebagai arsiteknya. Padahal, menurut informasi dari kawan-kawan yang mengikuti Bahtsul Masail Maudhu'iyah, dia justru banyak diam. Dia hanya menjadi moderator pada sesi kedua yang membicarakan mengenai konsepsi Islam Nusantara.

Pada sesi pertama yang membahas status non-Muslim kendali moderator dipegang Gus Ghofur. Saya tanya pada seorang teman yang mengikuti sesi itu, karena kebetulah saya memandu di Komisi Rekomendasi. "Cak Abdul Moqsith Ghazali bicara apa tentang status non-Muslim?," tanyaku. "Ngga ada mas. Mas Moqsith lebih banyak diam sambil manthuk-manthuk. Mungkin dia enggan bicara karena kiainya, Kiai Afifuddin Muhajir sudah banyak memberi pengayaan," jawab teman itu.

Meski banyak diam, tapi dia diminta untuk menjadi juru bicara yang melaporkan hasil sidang Bahstul Masail Maudhu'iyah, sebagaimana dalam Munas di Lombok pada 2017 dan Mukamar di Jombang 2015. Begitu tema yang dia sampaikan menjadi kontroversi, Abdul Moqsith Ghazali pun menjadi sasaran tembak. Bahkan, sempat beredar WA yang seolah ditulis Gus Ghofur bahwa yang disampaikan Abdul Moqsith merupakan pikirannya sendiri, bukan keputusan bahtsul masail. Bersyukur akhirnya Gus Ghofur membantah dan memastikan ungkapan itu adalah hoaks yang ditulis seseorang mengatasnamakan dirinya.

Seorang habib muda yang juga jajaran Syuriah PCNU Pasuruan juga menyerang Abdul Moqsith Ghazali membabi buta melalui twitter. Kebenciannya pada Abdul Moqsith Ghazali sedemikian rupa yang dituduh sebagai perusak bahsul masail.

"Biar saja saya difitnah. Kalau mau naik kelas memang harus melalui tahapan ini. Bahkan, kalau mau jadi wali fitnahnya semakin keras," katanya dalam perbincangan sebuah WAG.

Saya tidak tahu, apakah fitnah itu menjadi berkat atau laknat? Semoga menjadi berkat bagi yang difitnah dan menjadi laknat bagi yang menfitnah. Kalau soal keimanan dan keislaman, ulama-ulama NU gak usah diragukan.

Kalau Anda mengatakan NU mau merevisi iman hanya karena ajakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk tidak menyebut non-muslim sebagai kafir, jelas itu tuduhan ngawur. Yang dibahas ulama-ulama NU bukan soal teologi. Mengapa? Karena soal teologi sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah muttafaq alaih. Yang dibahas adalah statusnya sebagai warga negara.

Saya tahu, meskipun sudah dijelaskan, para penfitnah NU tetap tidak mau paham, karena pahamnya terhadap NU memang sudah begitu dari oroknya. Yang aneh justru orang NU , bahkan pengurus NU, yang ikut-ikutan terlarut dalam semburan fitnah yang ditiupkan para pembenci NU. Mereka menari dalam musik yang ditabuh para pembenci NU.

Teruslah engkau fitnah NU. Bersekutulah dengan aktivis-aktivis HTI (alm.) yang kebenciannya pada NU sampai ke ubun-ubun. Karena NU-lah aktor penting di balik pembubaran HTI. Bahkan, untuk melawan NU sekarang ini, kabarnya mereka akan ikut mencoblos dalam pilpres, padahal ikut pemilu selama ini mereka haramkan. Mungkin eks HTI menganggap sekarang ini dalam kondisi darurat, sehingga boleh melakukan hal yang mereka haramkan sebelumnya. Terserah!

NU sudah terbiasa fitnah, dan biasanya orang-orang yang menfitnah NU akan bergelimpangan sendiri.

Bagaimana dengan fitnah kepada Abdul Moqsith Ghazali? Dia pasti menikmati. Bukan karena menaikkan popularitas, tapi bisa mempercepat menjadi wali seperti yang dicita-citakan. Kalau yang terakhir ini jangan diatanggapi serius. (Ciputat, 4 Maret 2019)

Penulis adalah Ketua Lakpesdam PBNU

Bagikan:
Selasa 5 Maret 2019 20:0 WIB
Kafir Teologis dan Kafir Politis dalam Konteks NKRI
Kafir Teologis dan Kafir Politis dalam Konteks NKRI
Ilustrasi (Antara)
Oleh Muhammad Ishom

Salah satu hasil Munas NU 2019 di PP Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat adalah rekomendasi untuk tidak menyebut kafir terhadap non-Muslim di Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan bukan dalam konteks aqidah. Namun penolakan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam disebabkan masih banyak dari mereka yang belum bisa melihat non-Muslim secara proporsional. Mereka belum bisa memempatkan non-Muslim kapan sebagai kafir teologis dan kapan sebagai kafir politis. 

Secara teologis, non-Muslim di Indonesia tetaplah kafir. Hal ini tidak diingkari dalam Munas NU 2019 karena secara aqidah memang orang-orang di luar Islam adalah kafir sebagaimana petunjuk dalam teks-teks Al-Qur’an dan Hadits. Konsekuensi sebagai kafir, Munas NU 2019 tidak menyangkal aturan-aturan dalam fiqih yang menyangkut mereka, misalnya dalam hubungannya dengan hukum keluarga. Orang-orang kafir tidak bisa mewarisi harta kerabatnya yang Muslim, dan begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan kitab-kitab klasik tentang fiqih siyasah, orang-orang kafir secara politis dikategorikan menjadi empat macam, yakni: kafir dzimmi, kafir mu’ahad, kafir musta’man, dan kafir harbi. Keempat kategori tersebut pada intinya adalah orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam. Kecuali kafir harbi, kesemua kategori kafir tersebut mendapat jaminan perlindungan dan keamanan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi hanya kafir harbi yang boleh diperangi. Dalam konteks ini, orang-orang kafir secara politis tidak memiliki kesetaraan dengan orang-orang Islam di depan negara yang berdasarkan Islam.

Persoalannya adalah Indonesia merupakan negara bangsa berdasarkan Pancasila yang didirikan oleh berbagai komponen bangsa dengan berbagai macam suku dan agama yang berbeda. Dengan kata lain, terdapat banyak orang di Indonesia yang secara teologis adalah kafir namun tidak memenuhi keempat kategori kafir di atas karena mereka bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Islam sebagai sesama warga negara. Dalam konteks ini orang-orang kafir memiliki kesetaraan dengan orang-orang Islam di depan negara baik secara politis maupun hukum.

Dengan kesamaan warga negara beserta kesamaan hak dan kewajiban yang menyertainya di mata hukum negara menjadikan mereka tidak bisa disebut kafir secara politis sebagaimana dimaksud dalam kitab-kitab klasik fiqih siyasah. Maka tidak berlebihan dan cukup proporsional ketika pada Munas NU 2019 yang baru saja lewat ditegaskan bahwa orang-orang kafir di Indonesia disebut al-muwathinun (warga negara). Sebutan yang sama juga berlaku untuk orang-orang Islam. Tidak dianjurkan menyebut mereka sebagai kafir dalam konteks bernegara, terlebih hal itu dapat menyakiti perasaan mereka. 

Kafir Ateis

Sebagaimana telah diuraikan di atas, secara politis berdasarkan fiqih siyasah tidak ada orang kafir di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara bangsa yang berdasarkan Pancasila. Namun sejarah telah mencatat adanya kelompok tertentu di masa lalu yang disebut PKI. Mereka telah mencoba memaksakan komunisme untuk mengganti Pancasila. Dengan kata lain mereka telah kafir, dalam arti mengingkari Pancasila. 

Untuk mencapai maksud politis itu mereka sangat keras menolak sila pertama dari Pancasila yang menekankan teisme, yakni keyakinan yang mempercayai adanya Tuhan. Sedangkan paham mereka disebut ateisme, dan pelakunya disebut ateis. 

Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan konsep orang beriman dalam aqidah Islam, maka orang-orang PKI sesungguhnya adalah orang-orang kafir bukan saja karena non-Muslim, tetapi sekaligus menolak semua agama di luar Islam. PKI telah menjadi musuh semua agama di Indonesia. Orang kafir seperti ini disebut kafir ateis karena menolak semua keyakinan agama tentang adanya Tuhan. Mereka kafir baik secara teologis maupun politis.

Kesimpulannya, sekalipun Munas NU 2019 telah merekomendasikan untuk tidak menyebut orang-orang beragama di luar Islam sebagai kafir secara politis, dan sebagai gantinya menyebutnya non-Muslim atau cukup al-muwathin, kita tetap harus waspada terhadap PKI karena merekalah yang sesungguhnya kafir baik secara teologis maupun politis dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 


Penulis adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta.

Senin 4 Maret 2019 8:30 WIB
Munas NU 2019 Pertegas Bentuk Negara Bangsa
Munas NU 2019 Pertegas Bentuk Negara Bangsa
Forum Bahtsul Masail Munas NU 2019
Oleh Fathoni Ahmad

Forum Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Maudluiyyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat membahas salah satu persoalan penting yaitu bagaimana Islam menyikapi bentuk negara bangsa atau nation state? Pembahasan ini bukan tema baru, namun masih relevan dibahas di tengah keragu-raguan kelompok tertentu tentang bentuk negara bangsa, terutama para pengusung formalitas agama ke dalam sistem negara (negara Islam, pen).

Secara historis, pembahasan tentang konsep negara bangsa pernah dibahas para ulama pesantren dalam Muktamar ke-11 NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pergerakan nasional telah sejak lama dilakukan oleh kalangan pesantren, baik santri maupun kiai, termasuk menggembleng para pemuda untuk mencintai bangsanya.

Perjuangan ini lalu ditindaklanjuti oleh perjuangan para pemuda dalam meneguhkan negara berdasar asas kebangsaan. Peletakan negara bangsa (nation state) dilakukan oleh para pemuda pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Dalam catatan Abdul Mun’im DZ (Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011), gema Sumpah Pemuda Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia menggelora di seluruh penjuru Nusantara sehingga menjadi bahasan semua kalangan pergerakan termasuk dalam NU dan dunia pesantren secara umum.

Namun, salah satu butir yang menjadi perhatian adalah munculnya aspirasi negara bangsa sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Konsep negara bangsa tersebut sekaligus menjadi persoalan krusial bagi sebagian umat Islam yang masih berpandangan untuk mendirikan negara Islam. Karena persoalan ini menjadi bahan perbincangan umat Islam, maka sebagai bentuk tanggung jawab sosial, NU kemudian membawa persoalan tersebut ke dalam Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin.

Meskipun mayoritas masyarakat Nusantara beragama Islam, begitu pun tradisi dan budaya yang dikembangkan, bukan berarti di negeri Indonesia wajib didirikan negara Islam. Menurut para ulama NU, konsep negara bangsa yang digelorakan para pemuda tahun 1928 tidak lantas membatasi umat Islam di Indonesia. Dengan kata, nation state sudah sesuai dengan aspirasi Islam.

Singkatnya, dalam Muktamar tahun 1936 tersebut, NU mempertegas bahwa nation state tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, juga sudah memenuhi aspirasi umat Islam. Karena di dalamnya ada jaminan bagi umat Islam untuk mengajarkan dan menjalankan agamanya secara bebas. Dengan demikian, Islam tidak perlu membuat negara lain yang berdasarkan syariat Islam, karena negara yang dirumuskan (negara bangsa) telah memenuhi aspirasi Islam.

Pembahasan negara bangsa dalam konteks Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai universal ajaran Islam. Karena nilai-nilai tersebut termaktub di dalam sila-sila dalam Pancasila. Indonesia memang mayoritas penduduk memeluk ajaran Islam. Kuantitas tersebut tidak lantas bahwa di Indonesia wajib didirikan negara Islam. Karena bentuk negara bangsa berdasarkan Pancasila telah memenuhi aspirasi Islam, baik dalam muamalah maupun dalam perundang-undangan.

Kala itu, NU yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy’ari ini menolak gagasan Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam karena pertimbangan historis dan kebangsaan. Pendirian negara Islam juga tidak mempunyai pijakan syariat karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Lagipula, Indonesia merupakan kumpulan bangsa majemuk yang sedang berusaha secara bersama-sama dalam berjuang mencapai kemerdekaan.

Sikap tegas NU terkait darul Islam dibahas melalui Muktamar ke-11 NU tahun 1936 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan bahwa ketegasan NU menolak darul Islam Kartosoewirjo mempunyai dasar, tidak dilakukan secara srampangan. Hal ini juga menggambarkan bahwa para ulama NU selalu mendasarkan diri dengan pijakan syariat. Apalagi konsep negara bangsa sama sekali tidak mengekang agama Islam sehingga negara bangsa merupakan perwujudan aspirasi Islam.

Arti Darul Islam Menurut NU

Salah seorang ulama NU, KH Achmad Siddiq (1926-1991) memberikan penjelasan terkait darul Islam yang dibahas dalam Muktamar NU 1936 di Banjarmasin. NU mengakui darul Islam dalam artian bahwa di wilayah Nusantara pernah hidup kerajaan-kerajaan Islam. Namun, umat Islam saat itu hidup lestari dengan umat agama lain sehingga Islam adalah sistem nilai, bukan sistem negara.

KH Achmad Siddiq menegaskan, pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Muktamar NU 1936 tersebut bukan tanpa dasar. Kata darul Islam bukanlah sistem politik atau ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam) yang lebih tepat diterjemahkan wilayatul Islam (daerah Islam), bukan negara Islam. (Abdul Mun’im DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011)

Persoalan ini dipertegas oleh ulama dari Situbondo, Jawa Timur, KH Afifuddin Muhajir dalam Bahtsul Masail Maudluiyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar. Kiai Afifuddin menegaskan bahwa harus dibedakan antara istilah Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Darul Islam merujuk pada wilayah Islam dengan masyarakat yang berupaya mempraktikkan nilai-nilai Islam secara universal, sedangkan Daulah Islamiyah ialah konsep yang mempunyai tujuan-tujuan politik kekuasaan.

Adapun dalam Muktamar NU 1936, motif utama dirumuskannya pendapat bahwa Darul Islam merupakan wilayah Islam ialah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang tidak jelas non-Muslim, maka harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan, dan sebagainya, termasuk menentang ketidakperikemanusiaan penjajah. Sebab itu, NU menolak ikut milisi Hindia-Belanda karena menurut Islam, membantu penjajah hukumnya haram. Bahkan untuk membangun masyarakat Islam, setiap penjajahan harus disingkirkan.

Keteguhan pendirian NU terhadap bentuk negara bangsa ini kembali dibuktikan saat pertama kali datang Laksamana Maeda, pimpinan tertinggi tentara Jepang pada 1943. Maeda menanyakan siapa yang bisa menjadi pemimpin tertinggi negeri ini untuk diajak berunding dengan Jepang. Dengan tegas KH Hasyim Asy’ari menjawab bahwa yang pantas memimpin bangsa ini ke depan ialah Soekarno, seorang tokoh nasionalis terkemuka. Untuk itu, ketika Indonesia merdeka pada 1945, pemimpin tertinggi NU tersebut merestui Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pancasila Pondasi Kokoh Negara Bangsa

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq (Menghidupkan Kembali Ruh Pemikiran KH Achmad Siddiq, 1999) bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Karena hal itu dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. Problem ini seiring dengan isu yang berkembang di kalangan umat Islam saat itu.

Mereka beranggapan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak atau melemparkan iman dan menerima asas tunggal Pancasila berarti kafir, sedang kalau menerima keduanya berarti musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Achmad Siddiq sebagai cara berpikir yang keliru.

Dengan cara berpikir keliru tersebut, Kiai Achmad Siddiq menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Ini bukan berarti menafikan Islam sebagai agama, tetapi mengontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman.

Ideologi adalah ciptaan manusia. Orang Islam boleh berideologi apa saja asal tidak bertentangan dengan Islam. Terkait Islam diartikan sebagai ideologi, Kiai Achmad Siddiq memberikan contoh Pan-Islamismenya Jamaluddin Al-Afghani. Islam ditempatkan oleh Al-Afghani sebagai ideologi untuk melawan ideologi-ideologi lainnya. Karena saat itu dunia Timur sedang berada dalam penjajahan dan tidur nyenyak dalam cengkeraman penjajahan artinya tidak tergerak untuk melawan kolonialisme.

Maka tidak ada jalan lain menurut Jamaluddin Al-Afghani membangkitkan semangat Islam secara emosional, yaitu dengan mencantumkan Islam sebagai asas gerakan Pan-Islamisme. Sejak itu Islam mulai diintrodusir sebagai ideologi politik untuk menentang penjajah. Bukan seperti ulama-ulama di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai spirit menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Spirit yang ditumbuhkan para kiai untuk melawan penjajah tidak membawa Islam sebagai ideologi politik pergerakan, melainkan aktualisasi Islam dalam wujud cinta tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah saat ini.

Langkah yang dilakukan para kiai berdampak pada pemahaman bahwa umat Islam di Indonesia tidak memahami Islam secara simbolik tetapi substantif. Sehingga tidak ada upaya-upaya bughot untuk memformalisasikan Islam ke dalam sistem negara. Di titik inilah ulama NU perlu menjelaskan hubungan Islam dengan Pancasila agar tidak dipahami secara simbolik, tetapi substantif bahwa Pancasila merupakan wujud dari nilai-nilai agama Islam. Karena di dalamnya terkandung tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Pandangan Islam tentang bentuk negara bangsa ini dipertegas oleh para kiai dalam Munas Alim Ulama NU 2019 dengan mengutip pandangan KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh (Rais 'Aam PBNU periode 1999-2014), sebagai berikut:

“...seandainya ada produk fiqih yang tidak bermuara pada terciptanya sebuah keadilan di masyarakat maka harus ditinggalkan. Misalnya “fiqih politik” (fiqh siyasah) yang sering kali diktum-diktumnya tidak sejalan dengan gagasan demokrasi yang menyaratkan keadilan dan persamaan hak manusia di depan hukum. Rumusan fiqh siyasah klasik biasanya menempatkan kelompok non-Muslim sebagai “kelas dua” bukan sebagai entitas yang sederajat dengan kaum Muslim. Saya rasa pandangan demikian harus mulai diubah. Sebab pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi modern juga bertentangan dengan ide negara bangsa (nation state) seperti Indonesia. Profesionalisme, kemampuan dan kapabilitas mestinya yang menjadi pilihan utama, bukan Muslim atau tidak, bukan laki-laki atau perempuan.” (KH MA Sahal Mahfudh, Kata Pengantar Rais ‘Aam PBNU Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek, dalam Ahkamul Fuqaha, (Surabaya: Khalista, Cet ke-1, 2011), h. xii-xiii)


Penulis adalah Pengajar Sejarah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Ahad 3 Maret 2019 20:30 WIB
Ketika Para Kiai Kumpul di Citangkolo
Ketika Para Kiai Kumpul di Citangkolo
Para Kiai NU hadiri Munas-Konbes NU di Kota Banjar, Jabar
Oleh: Muhammad Sulton Fatoni
  
Bukan di Menteng, Lapangan Banteng atau di Monas. Para kiai se-Indonesia memilih berkumpul di Dusun Citangkolo, yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat. 

Menjangkau Citangkolo bukan perkara mudah. Dari Jakarta misalnya, memerlukan waktu hingga sembilan jam perjalanan darat. Namun jarak tempuh dan medan yang sulit itu justru menjadi rutinitas para kiai merajut keindonesiaan. Para kiai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sudut-sudut Jawa melangkahkan kakinya menuju Citangkolo. 

Pascamusyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019, Citangkolo ini melengkapi desa-desa menyejarah yang sudah populer sebelumnya di tataran nasional gara-gara kehadiran ribuan kiai, seperti Kempek Cirebon, Bagu Lombok Tengah, Krapyak Yogyakarta, Sukorejo Situbondo, dan lainnya.

Ribuan kiai berkumpul di Citangkolo itu untuk menuntaskan beberapa problem kemasyarakatan dan kenegaraan, yang tidak jarang meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, misalnya soal pendidikan, kesehatan, sampah plastik dan lainnya. 

Problem kemasyarakatan dan kenegaraan tersebut dikaji dalam forum yang populer disebut bahtsul masail. Mula-mula para kiai mendapatkan penjelasan atas problem, selanjutnya terjadilah diskusi, perdebatan, dengan disertai ribuan literasi dan argumentasi. Pada proses ini tidak ada dominasi argumentasi kiai tertentu, misalnya karena senioritas. Proses kajian berlangsung obyektif untuk menemukan jawaban dengan pendekatan keislaman.  

Di antara hasil kajian para kiai di Citangkolo adalah keputusan terma ‘kafir’ dan ‘non muslim’. Pembahasan terma ‘kafir’ dan ‘non muslim’ ini sebagai kelanjutan dari kajian tentang terma ‘kafir’ yang sebelumnya sudah dibahas para kiai pada saat Muktamar NU tahun 1930 di Pekalongan Jawa Tengah.  

Bedanya, jika pada Muktamar NU 1930 para kiai membahas terma ‘kafir’ perspektif teologis sedangkan pada Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2019 di Citangkolo ini para kiai menuntaskan pembahasan tentang ‘kafir’ perspektif kebangsaan dan keindonesiaan. 

Penuntasan pembahasan terma ‘kafir’ perspektif teologis dan keindonesiaan ini tentu melegakan.  Bayangkan, pembahasan terma ‘kafir’ yang dimulai sejak 1930 baru tuntas pada 2019 sehingga setidaknya ada rentang waktu selama 89 tahun. 

Maka pertanyaan yang menggelitik adalah, sejauh mana tingkat kerumitan terma ‘kafir’ hingga para kiai baru berhasil menuntaskannya?  Bagi para kiai, cukup mudah membahas terma ‘kafir’ atau ‘non muslim’. Tingkat kesulitan bukan pada proses pembahasan terma ‘kafir’ atau ‘non muslim’ namun pada proses penemuan kasus ‘kafir’ dalam ranah kebangsaan dan keindonesiaan. 

Terma ‘kafir’ yang pada awalnya bersifat teologis kemudian ditemukan menjadi problem saat berada di area publik yaitu ketika masyarakat berkumpul dalam sebuah entitas bangsa dan Negara yaitu Indonesia. Kasus yang mirip terjadi dengan terma ‘kafir’ saat ini adalah saat Muktamar NU 1936 di Banjarmasin. 

Di mana para kiai menghadapi problem sosial masyarakat yang dilanda kecemasan dan ketakutan beragama di era kolonialisme. Mereferensi kepada Syekh Abdurrahman Ba Alawy dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, para kiai akhirnya mengenalkan istilah ‘dar Islam’ (tanpa ‘al’), bukan ‘darul Islam’. 

Terma ‘Dar Islam’ dalam konsep para kiai yaitu cita-cita kehadiran sebuah tatanan bernegara yang memberikan jaminan kebebasan warga negara menjalankan agama yang dianutnya. Sebuah impian kelahiran suatu negara yang dihuni oleh penduduk muslim yang bebas beragama sesuai keyakinannya. Jadi pada Muktamar 1936 itu para kiai tidak mengenalkan istilah ‘darul Islam’.

Penuntasan konsep ‘dar Islam’ yang dibahas para kiai pada 1936 akhirnya menemukan momentumnya pada saat 18 Agustus 1945 yang dikuatkan pada saat Musyawarah Nasional Alim Ulama di Sukorejo Situbondo pada 1983 di mana NU melahirkan Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam. 

Rentang waktu 47 tahun (1936 s/d 1983) sekali lagi bukan karena para kiai kesulitan menuntaskan terma ‘dar Islam’ tapi lebih pada aspek momentum fenomena sosial kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Maka keputusan para kiai di Citangkolo tentang ‘kafir’ ini merupakan upaya menyelesaikan problem kebangsaan dan kenegaraan yang muncul karena realitas sosial masyarakat yang masih terganggu saat akan beragama dengan bebas, tenang dan damai. 

Perlu disadari bahwa kekuatan yang menghambat lahirnya kebebasan itu bukan hanya dari sifat dasar manusia melainkan juga dari faktor eksternal dan historis (Pierre Spoerri, 1997). Karena itu para kiai berkumpul itu untuk memastikan bahwa NU hadir di setiap problem kemasyarakatan untuk memberikan solusi penyelesaiannya perspektif keislaman. 

Penulis adalah Ketua PBNU.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG