IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Cegah Radikalisme Ekstremisme, Fatayat NU Susun Modul bagi Daiyah

Jumat 8 Maret 2019 23:15 WIB
Bagikan:
Cegah Radikalisme Ekstremisme, Fatayat NU Susun Modul bagi Daiyah
Wokshop Penyusunan Modul Daiyah Fatayat NU untuk Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme
Jakarta, NU Online
Ekstremisme dan terorisme bukan saja menarik laki-laki sebagai aktor. Perempuan dan anak-anak juga sudah dibawa menjadi pelaku. Mei 2018 silam di Surabaya adalah salah satu buktinya.

Melihat fenomena itu, Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) bergerak untuk mencegah meluasnya gerakan tersebut dengan menyusul modul yang diperuntukkan bagi perempuan pendakwah (daiyah).

"Melalui modul ini, sebagai upaya kami dari fatayat NU melihat fenomena perempuan dan anak sudah jauh terlibat dalam arus terorisme ekstremisme," kata Anisah Rahmawati, Ketua Pimpinan Pusat Fatayat NU Bidang Dakwah, pada Wokshop Penyusunan Modul Daiyah Fatayat NU untuk Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme Berkekerasan di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Jumat (8/3).

Sebagai agen perubahan, para daiyah tersebut dapat memberikan informasi positif, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Semua hal tersebut didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyah.

"Diharapkan para daiyah yang sudah terlatih dengan modul ini dapat memberikan kontribusi bagi kebaikan perempuan dan bangsa Indonesia secara umum," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Working Group on Women Countering and Preventing Violence Extremism (WGWC) Ruby Khalifah melihat bahwa upaya menangani persoalan ekstremisme dan terorisme saat ini masih sangat maskulin. Padahal, jika melihat realitasnya, perempuan juga terlibat dan terdampak.

"Upaya counter terorisme, kita rasa sangat maskulin. Aktornya (penanganan terorisme) yang terlibat juga kebanyakan laki-laki. Mainstreaming gender juga sangat lemah," katanya.

Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh peserta yang hadir agar bersama membuat perubahan dalam penanganan persoalan tersebut. "Bersama-sama bersinergi untuk memainstreamkan gender dan juga sekaligus memberikan wadah kepada aktor pemerintah maupun dari masyarakat sipil unutk secara intensif membincangkan persoalan ekstremisme dan juga persoalan terorisme di Indonesia dalam kacamata jender," ungkapnya.

Workshop menghadirkan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imdadun Rahmat dan Dosen Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta Nur Rofi’ah. Kehadiran keduanya dalam rangka mengkritisi dan memberikan masukan-masukan penting guna menyempurnakan modul yang telah disusun oleh Fatayat NU tersebut sebelum digunakan oleh para daiyah nanti. (Syakir NF/Kendi Setiawan)
Bagikan:
Jumat 8 Maret 2019 22:30 WIB
LAZISNU Latih Anak Jalanan di Jakarta Pusat Keterampilan Sablon
LAZISNU Latih Anak Jalanan di Jakarta Pusat Keterampilan Sablon
Pelatihan sablon oleh NU Care-LAZISNU, Jumat (8/3)

Jakarta, NU Online

Guna membekali anak jalanan dengan keterampilan sablon, NU Care-LAZISNU menggelar pelatihan di Pesantren Shalawat Darut Taubah, Jakarta Pusat, Jumat (8/3) siang. 

Manajer Penyaluran NU Care-LAZISNU, Slamet Tuhari mengatakan, bantuan NU Care-LAZISNU kepada masyarakat tidak hanya yang bersifat konsumtif jangka pendek, namun juga yang berdampak pada kemanfaatan jangka panjang.

"NU Care-LAZISNU ingin membuat kegiatan bermafaat jangka panjang berupa soft skill atau pelatihan keterampilan. Salah satunya dengan pelatihan sablon ini," ujarnya.

Ia berharap anak jalanan binaan Pesantren Shalawat Darut Taubah nantinya memiliki bekal kemandirian dan memanfaatkan keterampilan sablon yang dipelajari hari ini.

Pembina Pesantren Shalawat Darut Taubah Jakarta Pusat, Asif Nizarudin menjelaskan Pesantren Darut Taubah Jakarta Pusat aktif sejak empat tahun lalu. Selain membina anak-anak jalanan dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan dzikir, juga membekali dengan keahlian-keahlian.

"Pelatihan sablon kali ini sangat tepat karena potensi dan peluangnya pasarnya besar," kata pria yang akrab disapa Gus Asif. 

Pelatihan sablon diadakan melalui program Ekonomi Berdaya dan merupakan pemanfaatan sumbangan warga hasil kerja sama NU Care-LAZISNU dan Tokopedia. (Kendi Setiawan)


Jumat 8 Maret 2019 19:30 WIB
KOPRI PB PMII Dorong Disahkannya RUU PKS
KOPRI PB PMII Dorong Disahkannya RUU PKS
Salah satu akti Kopri PMII
Jakarta, NU Online
Peringatan Hari Perempuan Internasional kali ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksi sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuanan. Sebab, Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB mencatat ada sebanyak 35 persen perempuan telah mengalaminya. Hal tersebut diungkap oleh Anita Karolina, Ketua Bidang Hubungan Internasional KOPRI Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Isalam Indonesia (PMII).

"Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sudah seperti fenomena gunung es. Di mana kasus yang diketahui hanya sebagian kecil saja. Bahkan ada indikasi bahwa kasus yang terjadi namun tidak terlaporkan jauh lebih besar angkanya dibandingkan dengan yang terlaporkan," katanya, Jumat (8/3)

Dia mengungkapkan, tingginya kasus yang tidak terlaporkan ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. “Lalu seringkali kekerasan seksual hanya dianggap sebagai pelecehan biasa saja dan dimaklumi,” sergahnya.

Selanjutnya, korban pelecehan seksual tidak tahu menahu harus melakukan apa dan bahkan harus mengadukan hal yang baru saja dialaminya kepada siapa. “Hal ini sering terjadi karena tidak sedikit korban dan keluarga menganggap ini adalah aib,” jelasnya. Sehingga,  keluarga akan menanggung malu jika sampai kasusnya diketahui oleh orang lain, lanjutnya.

 "Terakhir, jika pun korban berani melaporkan kepada pihak berwajib, maka siap-siap saja akan berhadapan dengan sederet pertanyaan yang menyudutkan,” ungkapnya. Di mana pertanyaan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, lanjutnya.

Sejumlah fakta tersebut, lanjut dia, menjadikan isu tersebut sebagai isu bersama di berbagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara yang akhirnya berhasil untuk merevisi undang-undangnya, setelah beberapa tahun, yaitu Tunisia, Yordania dan Lebanon. 

“Ketiga negara tersebut, merevisi undang-undang yang diskriminatif terhadap korban, yaitu jika sebelumnya ada pasal yang mengampuni pelaku pemerkosa jika menikahi korban, pasal tersebut dihapuskan dan diganti dengan memberikan hukuman kepada pelaku,” urainya.

Terbaru adalah di Swedia, pada Juli 2018, memberlakukan undang-undang yaitu seks tanpa persetujuan merupakan pemerkosaan. “Dengan adanya undang-undang tersebut, maka jaksa penuntut tidak boleh meminta bukti berupa kekerasan atau mempertanyakan konsisi korban, dalam upaya membuktikan bentuk pemerkosaan tersebut,” jelasnya.
 
Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) juga menemui jalan terjal dan berliku. Namun, tidak sedikit lembaga yang mendukung RUU tersebut. “Misalkan saja NU, memberikan merekomendasikan adanya perubahan nama RUU itu menjadi RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dengan alasan agar aspek preventif lebih menjadi perhatian,” tegasnya.
 
Di sisi lain, kasus Baiq Nuril harus menjadi catatan tersendiri,  di mana gagal memperjuangkan haknya sebagai korban pelecehan seksual di ranah hukum menjadi gambaran betapa pentingnya RUU PKS ini untuk segera disahkan. Lalu, Indonesia sebagai negara yang turut menyepakati Suistainable Development Goals (SDGs).
 
Untuk itu, adanya momentum ini melalui Bidang Hubungan Internasional KOPRI PB PMII, turut mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS agar kepastian hukum terhadap perlindungan perempuan dapat terjamin di Indonesia. 

“Terakhir, KOPRI PB PMII mengajak kepada kader KOPRI di seluruh Indonesia untuk turut mendorong disahkannya RUU PKS," pungkasnya. (Nurdiani Latifah/Ibnu Nawawi)
Jumat 8 Maret 2019 17:30 WIB
Ma'arif NU Jateng Kerja Sama dengan Kemenag dan TASS Australia
Ma'arif NU Jateng Kerja Sama dengan Kemenag dan TASS Australia
Pertemuan di kantor PWNU Jateng terkait kerja sama peningkatan mutu pendidikan.
Semarang, NU Online
Terjadi pertemuan antara Kemnterian Agama RI, Tim TASS/DFAT Australia, Penanggng Jawab Program PPKB Dir.GTK Kemenag RI pada Rabu (6/3). Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Penduidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah telah disepakati kemitraan program PPKB Kemenag RI di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah.

Ketua PW LP Ma'arif PWNU Jateng, R Andi Irawan mengatakan bahwa hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah hal. "Pada tahun 2019 ini kita diberi 10 kouta untuk melatih master trainer peningkatan mutu madrasah," katanya, Jumat (8/3).

Selain itu, kata dia, diberi tenaga ahli dalam perencanaan dalam membuat dan menyusun grand desain program LP Ma'arif Jateng satu periode ke depan. "Pada tahun 2020 kita diberi kesempatan MoU dengan World Bank dalam program peningkatan mutu madrasah," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, hadir Sekretaris PWNU Jateng KH Hudallah Ridwan, ketua dan wakil ketua, sekretaris dan bendahara LP Ma'arif Jateng, Munir dari TASS Australia, Kastolan dari Direktorat GTK, Mutmainnah dan Faridi dari GTK Kemenag Jateng.

"Kemenag RI dan Kemenag Jateng siap bersinergi dengan LP Ma’arif NU Jateng dalam program peningkatan mutu madrasah, sebab memiliki sasaran yang sama," papar dia.

Tim ahli Kemenag RI, kata Andi, siap mendampingi LP Ma'arif NU Jateng dalam membuat grand desain program satu periode. "Sekitar 5 orang akan turun mendampingi tim perumus tingkat wilayah yang terdiri atas praktisi, akademisi, dan pengawas. Tim perumus ini nanti yang akan mendampingi tim pengembang di tingkat cabang," urainya.

Menurut Andi, tim pengembang yang nantinya akan mendampingi satuan pendidikan Ma'arif secara langsung. "Dengan MoU ini, ia berharap mutu satuan pendidikan Ma'arif bisa betul-betul meningkat," tutupnya. (Hamidulloh Ibda/Ibnu Nawawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG