IMG-LOGO
Nasional

Ke Suriah atas Nama Jihad? Syekh Taufiq Al-Buthi: Mereka Tidak Mengerti Islam

Rabu 13 Maret 2019 9:25 WIB
Bagikan:
Ke Suriah atas Nama Jihad? Syekh Taufiq Al-Buthi: Mereka Tidak Mengerti Islam
Syekh Taufiq Al-Buthi di Munas NU 2019
Jakarta, NU Online
Saat terjadi perang di Suriah yang didalangi oleh ISIS dan campur tangan militer asing, tidak sedikit umat Islam, termasuk perempuan yang mengajak anak-anaknya untuk berjihad ke Suriah. Atas nama jihad, mereka bahkan rela menjadi alat pemuas nafsu (budak seks) para serdadu ISIS yang dianggapnya para mujahid.

Menanggapi umat Islam yang datang ke Suriah dari sejumlah negara itu, Ketua Umum Persatuan Ulama Bilad Syam (Suriah) Syekh M. Taufiq Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwa mereka yang datang ke Suriah tidak mengerti Islam dan tidak paham alasan terjadinya perang.

“Mereka yang datang itu tidak mengerti Islam. Banyak perempuan asing ke Suriah (ceritanya) untuk menjadi istri para mujahid dan menganggap tindakan itu berpahala. Satu orang menggaulinya, lalu satu lagi, apakah itu bagian dari ajaran Islam? Tentu bukan,” tegas Syekh Taufiq dikutip NU Online, Rabu (13/3) dalam wawancara eksklusifnya bersama Harian Kompas, Sabtu (9/3) lalu di Jakarta.

Namun, lanjut Guru Besar Universitas Damaskus itu, sebagian besar mereka akhirnya menyadari kesalahannya. Banyak anggota NIIS/ISIS sadar, lalu pergi ke Turki, dan meninggalkan senjata.

“Mereka korban penipuan, seolah ke Suriah atas nama jihad yang akan membawa mereka masuk surga,” jelasnya.

Sebelumnya, ketika ditanya soal pemicu perang Suriah, Syekh Taufiq yang lekat dengan peci khas Nusantaranya tiap berkunjung ke Indonesia ini menyebut bahwa perang diawali dari fitnah yang membenturkan antara Alawiyah dan Sunni, antara Muslim dan Kristiani.

Dari fitnah tersebut, lalu masyarakat diprovokasi agar menuntut perbaikan, kebebasan, kemudian menurunkan rezim. Kelompok Kurdi juga didorong untuk memberontak kepada pemerintah.

“Lalu milisi asing dari berbagai belahan dunia masuk ke Suriah. Ada Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dan Jabhah al-Nusra mendapat sokongan senjata dari Israel,” ucap putra Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi ini.

“Banyak negara mengirimkan dana dan senjata ke Suriah. Negeri kami (seolah) menjadi medan latihan tempur. Damaskus dikepung dari berbagai sisi. Ini upaya Amerika dan Israel untuk memecah belah negeri kami,” imbuhnya. (Fathoni)
Bagikan:
Rabu 13 Maret 2019 23:45 WIB
Sejumlah Kepala Desa Kesulitan Buat Laporan, Kemendes Lakukan Pendampingan Ekstra
Sejumlah Kepala Desa Kesulitan Buat Laporan, Kemendes Lakukan Pendampingan Ekstra
Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Anwar Husein
Kepahiang, NU Online
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan pendampingan ekstra terhadap desa-desa yang mengalami kesulitan terhadap proses perencanaan hingga pelaporan. Pasalnya, pelaporan dana desa yang mengikuti sistem akutansi pemerintahan masih menjadi permasalahan bagi sejumlah kepala desa.

"Dana desa sumber dananya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga pola pertanggungjawabannya masih menggunakan sistem akutansi pemerintah. Kita ingin pelaporan dana desa sesederhana mungkin. Presiden sudah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menyusun pola laporan dana desa agar lebih sederhana," kata Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Husein dalam Sosialisasi Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Rabu (13/3).

Anwar mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Satgas dana desa telah melakukan audit dan monitoring terhadap ratusan desa dengan sistem random sampling. Audit dan monitoring tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dana desa.

"Di Provinsi Bengkulu menurut statistik yang kami miliki masih cukup lemah, untuk itu kita lakukan sosialisasi dana desa di Bengkulu. Sebelumnya kita laksanakan di Jakarta dan Sulawesi Selatan," ujarnya.

Anwar mengatakan, faktor utama yang menjadi sumber permasalahan dana desa adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan. Selain itu juga masih banyak kepala desa yang masih berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

"Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah dana desa adalah SDM (Sumber Daya Manusia). Rata-rata kepala desa berpendidikan menengah ke bawah. Sementara mereka dipaksa mengelola kucuran dana desa. Untuk kepala desa diberikan pelatihan dan Pendampingan memadai," ujarnya.

Lebih lanjut Anwar menyampaikan bahwa total dana desa yang disalurkan sejak tahun 2015-2019 sebesar Rp257 Triliun yakni sebesar Rp20,67 triliun pada tahun 2015, Rp46,89 triliun di tahun 2016, Rp60 triliun di Tahun 2017, Rp60 triliun di tahun 2018, dan Rp70 Triliun di tahun 2019. Tahun 2015-2018 dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan tahun 2019 diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Jumlah dana desa Rp257 Triliun adalah anggaran yang sangat besar. Penyerapan terus meningkat. Tahun ini saja penyerapan dana desa mencapai 99 persen. Ini bukti kepala desa sanggup menjalankan dana desa," ujarnya. (Res-Zunus)

Rabu 13 Maret 2019 22:0 WIB
Empat Hoaks yang Sering Menimpa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Empat Hoaks yang Sering Menimpa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Jakarta, NU Online
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual hingga kini melahirkan pro dan kontra. Sayangnya, perdebatan tidak jarang diselingi beredarnya informasi sesat mengenai isi dan motif munculnya RUU ini.

“Sejatinya sikap (pro dan kontra) ini adalah baik apabila disertai dengan budaya cross check and recheck terhadap informasi yang diterima sehingga timbul keseimbangan informasi,” kata Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus Bahtul Masail Qanuniyah Munas Alim Ulama NU 2019 kepada NU Online, Rabu (13/3).  

Munas Alim Ulama NU yang berlangsung di Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret lalu antara lain membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Antimonopoli dan Persaingan Usaha. NU melakukan kajian serius sejak Pra-Munas untuk memastikan rancangan regulasi yang ada memberi dampak maslahat bagi masyarakat.

Syamsuddin mengatakan, pihaknya sudah merangkum sejumlah informasi simpang siur terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pertama, ada tuduhan RUU ini merupakan sarana bagi pemerintah untuk melegalkan perzinaan. Bahkan dalam hal ini diisukan bahwa pemerintah akan membagi-bagikan alat kontrasepsi kepada generasi muda. 

“Mereka biasanya lantas mengeluarkan imbauan agar menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut dan dilanjutkan dengan upaya memilih salah satu pasangan calon presiden tertentu,” jelasnya.

Baca juga:
'Perdebatan' Para Kiai dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Munas-Konbes NU Setuju RUU PKS dengan Catatan
Kedua, tambahnya, beredar pula anggapan ada larangan bagi orang tua mendidik anaknya guna menjalankan tuntunan ajaran agama seperti perintah menutup aurat. Ketiga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menghilangkan wewenang wali mujbir untuk menikahkan anaknya dengan ancaman penjara bila hal tersebut dilakukan. Dan keempat, RUU tersebut merupakan titipan dari NGO internasional guna melegalkan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

Menurut Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean, Jawa Timur ini, semua isu ini beredar masif di media massa dan media sosial dan diembuskan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. 

“Faktor krusial dari isu tersebut adalah: ajakan guna meninggalkan memilih pasangan capres tertentu dan beralih ke pasangan capres lainnya; dan beredar draft rancangan yang salah dan tidak sebagaimana yang tertuang dalam Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual asli dan sejak jauh hari telah dipublikasikan lewat website resmi DPR,” jelasnya.

Bagaimanapun juga, kata Syamsuddin, penyampaian informasi yang tidak benar kepada masyarakat dengan data sumber yang tidak terverifikasi adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam. Bagi pelaku bisa dikenakan Pasal penyebaran berita bohong sebagaimana tertuang dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (UU-ITE). 

Munas Alim Ulama NU 2019 sendiri mendukung diterbitkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, meski dengan sejumlah catatan. Forum tertinggi di NU setelah Muktamar itu juga mendorong DPR bersama Pemerintah segera mengesahkan RUU tersebut dengan memperhatikan suara para delegasi alim ulama NU se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam hasil keputusan dan rekomendasi Munas NU Tahun 2019. (Mahbib)

Rabu 13 Maret 2019 20:5 WIB
Kemnaker Dorong Perusahaan Terapkan Norma Ketenagakerjaan
Kemnaker Dorong Perusahaan Terapkan Norma Ketenagakerjaan
Bandung, NU Online
Pemerintah terus mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerjanya. Salah satu upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah penguatan dan sinkronisasi kerja pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan saat membuka Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat Dengan Daerah TA 2019 Ditjen Binwasnaker dan K3 di Bandung, Selasa (12/3).

"Kalau 2019 kita tetap targetkan sekitar 21 ribu perusahaan menerapkan norma-norma ketenagakerjaan. Jadi kita optimis target 2019 tercapai," kata Budi Hartawan usai membuka secara resmi rapat tersebut.

Menurut Budi Hartawan, selama ini, salah satu kendala dalam mensinergikan kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah, khususnya pada aspek pengawasan adalah kewenangan sesuai otonomi daerah. Namun, belakangan kinerja antara pemerintah pusat dan daerah semakin sinkron, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

"Hampir seluruh provinsi sekarang punya UPTD atau korwil. Sekarang sudah mulai bisa terjadi hubungan yang lebih cepat antara teman-teman di wilayah," katanya menjelaskan.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari dua indikator capaian. Pertama, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, hingga norma hubungan kerja.

Pada tahun 2015, tercatat 15.020 perusahaan telah menerapkan norma ketenagakerjaan. Jumlah ini meningkat menjadi 17.065 perusahaan pada tahun 2016.

Kemudian meningkat menjadi 20.171 perusahaan di tahun 2017, serta tahun 2018 sebanyak 24.012 perusahaan. Total capaiannya pun telah menyentuh 79,94%.

Adapun, kendala dalam pengawasan terhadap kepatuhan ini adalah anggaran dan jumlah SDM pengawas yang terbatas. "Kalau kita kalikan dengan jumlah pengawas 1.574, angka itu nggak dapet. Jumlah perusahaan yang harus diperiksa 26,7 juta. Jauh sekali rasionya," ujarnya.

Kedua, kebijakan penarikan pekerja anak yang telah berhasil menarik setidaknya 86 ribu pekerja anak dari jenis pekerjaan terburuk hingga tahun 2018.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki concern dalam pengawasan ketenagakerjaan. Ke depan, ia berharap pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran daerahnya untuk meningkatkan kinerja pengawasan di daerahnya masing-masing.

"Tentu ini semua tidak bisa kita capai jika tidak ada kerja sama yang baik antara pengawas pusat dan daerah," ujarnya.

Untuk meningkatkan kinerja pengawasan ketenagakerjaan di masa depan, ia menyatakan bahwa Kemnaker tengah menyiapkan sistem digital pengawasan. Sistem ini mencakup dari penentuan rencana kerja pengawas hingga pembuatan surat perintah tugas dan nota pemeriksaan.

Sistem ini ditargetkan akan diluncurkan di tahun 2019 ini. "Sehingga kita bisa memonitor pelanggaran-pelannggaran apa yang sedang terjadi saat ini dengan cepat. Dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat juga," paparnya. (Red: Kendi Setiawan)



IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG