IMG-LOGO
Opini

NU: Empat Tahun Menuju Abad Kedua

Senin 25 Maret 2019 16:45 WIB
Bagikan:
NU: Empat Tahun Menuju Abad Kedua
Oleh Fathoni Ahmad

Tahun kelahiran sesuatu atau seseorang terkait dengan umur yang telah dicapai secara kuantitatif atau angka. Nahdlatul Ulama yang lahir pada 16 Rajab 1344 H kini telah mencapai usia 96 tahun pada 1440 H. Usia tersebut bisa dibaca dari dua sisi. Pertama dengan pencapaian usia tersebut, empat tahun lagi NU telah mencapai umur satu abad atau 100 tahun. Kedua, empat tahun lagi, NU menuju abad kedua.

Pembacaan kedua dinilai lebih visioner karena NU bisa menyiapkan diri menghadapi era dan perubahan sosial terkini. Bahkan, NU sejak telah menghadapi dan mampu melewati setiap zaman dengan tetap mempertahankan dan memperkuat identitas kultural sebagai basis kekuatan umat Islam di Indonesia.

Khazanah literatur klasik yang dikaji di pondok pesantren justru tidak membuat warga NU (Nahdliyyin) menjadi ikut-ikutan klasik, melainkan membangun pondasi kultural agar umat Islam maju secara agama, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa term ‘klasik’ hanya sebatas ditujukan pada lahirnya karya literatur tersebut, namun substansi yang ada di dalamnya merupakan produk pemikiran maju dari para ulama terdahulu.

Produk pemikiran maju tersebut telah menjadi tradisi mengakar di pesantren, yaitu Bahtsul Masail. Forum pembahasan persoalan-persoalan terkini dengan merujuk pada kitab-kitab klasik (thurats) tersebut menjadi wadah dan ruang produktif untuk menghasilkan produk-produk hukum Islam yang dapat diterima oleh masyarakat secara maslahat. Cara-cara untuk merawat pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan ini sudah berlangsung sejak lama saat KH Abdul Wahab Chasbullah menginisiasi Tashwirul Afkar (gerakan pemikiran) pada 1918.

Jalan panjang NU dalam merawat dan mengembangkan kemajuan bukan hanya membuat NU bakal berumur panjang, tetapi juga akan makin menebar banyak manfaat. Karena umur panjang tidak hanya dipahami secara angka, tetapi juga sejauh mana umur tersebut mampu menuai manfaat bagi orang banyak. Umar panjang secara angka jika tak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas akan terlewat begitu saja, dilupakan orang, dan tak berbekas bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Saat ini, perubahan sosial semakin cepat. Hal ini berakibat problem yang ditimbulkan juga semakin kompleks sehingga dengan sendirinya, tantangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di dunia juga mempunyai pekerjaan rumah yang tidak mudah. Apalagi perubahan tersebut disertai kemajuan pesat teknologi informasi dan digital. Dunia dalam genggaman. Seluruh individu, komunitas, kelompok, organisasi, bangsa, dan negara di semua belahan dunia dapat mengakses informasi secara realtime. 

Inovasi dan Kemajuan Berkelanjutan

Dahulu tradisi, budaya, pemikiran, dan ilmu harus didapat dengan mendatangi langsung seorang guru. Saat ini, dengan gadget di tangan, siapa pun bisa belajar lewat transformasi era digital berwujud media sosial, baik tulisan, video, gambar kartun, maupun gambar kutipan (meme). Bedanya, tradisi lama membentuk sekaligus mampu merawat jalinan masyarakat yang kuat dan kokoh secara keilmuan sehingga bisa membentuk budaya baru, sedangkan tradisi baru atau digital membentuk masyarakat virtual yang cenderung kurang humanis.

Namun, melihat realitas sosial saat ini, NU tidak terlalu takjub apalagi kaget. Sebab sedari awal, NU mempunyai prinsip al-muhafadzatu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (menjaga nilai-nilai tradisi yang berguna buat umat dan mengambil secara selektif terhadap nilai-nilai baru yang lebih berguna untuk umat). Warga NU juga dituntut mempunyai jiwa inovatif di segala lini kehidupan, tak terkecuali bidang sosial dan agama yang selama ini menjadi concern NU. Langkah inovatif ini harus berjalan terus menerus agar NU tetap menjadi subjek (fa’il) atau produsen, bukan objek (maf’ul) atau konsumen di tengah perubahan.

Langkah itulah yang disebut Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dalam Peta Jalan NU Abad Kedua (2018) dengan prinsip al-ashlah ilaa mahuwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah (innovative and continous improvement). Jadi, menjaga tradisi merupakan hal penting, mengadopsi dan selektif terhadap tradisi baru juga langkah yang tidak kalah penting, tetapi tetap berinovasi merupakan langkah yang sangat penting sehingga peran NU sebagai subjek akan konsisten atau istiqomah dalam keaktifan memberi manfaat (maslahah) untuk umat di seluruh dunia.

Konsep Islam Nusantara sebagai sebuah karakter dan tipologi Islam khas di Indonesia juga perlu terus digaungkan. Sebab, nilai-nilai Islam yang dikembangkan oleh para ulama Nusantara dengan jutaan khazanahnya selama ini mampu menginspirasi warga Muslim dunia untuk bisa adaptif dengan tradisi dan budaya lokal, di mana pun Muslim itu berada. Dengan prinsip kemasyarakatan yang dikembangkan oleh NU seperti tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), i’tidal (tegak lurus/adil), dan amar ma’ruf nahi munkar menjadikan Islam dapat diterima siapa saja. Alasan fundamental itulah yang mejadikan Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat lokal Nusantara hingga saat ini Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Dalam hal ini, semangat hasil Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 perlu menjadi rujukan, yakni prinsip istinbath jama’iy untuk menghadapi berbagai dinamika masyarakat yang berubah secara cepat. Jika di abad pertama NU telah membuktikan kecerdasan ijtihadnya untuk mempertemukan paham keagamaan dengan paham kebangsaan yang kemudian melahirkan ideologi Pancasila dan NKRI sebagai sebuah konsep kenegaraan yang sudah final secara hukum agama, maka tantangan NU di abad kedua akan menghadapi hiruk-pikuk perubahan sehingga istinbath jama’iy perlu terus dialakukan.

Istinbath jama’iy ini metode pengambilan hukum secara kolektif dengan menyandarkan diri kepada berbagai pendapat para ulama madzhab. Salah satu poin penting dari keputusan Munas Lampung tersebut ialah pengembangan pengambilan hukum dari secara qauliy (pendapat ulama) ke manhajiy (metodologis). Metode qauliy mengharuskan pengambilan hukum jika ada pendapat ulama yang menjelaskan. Konsekuensinya, jika pendapat ulama tersebut tidak ada dalam kitab mana pun, maka sebuah hukum tidak bisa diputuskan alias mauquf (tertunda). 

Dampak dari metode ini, NU tidak bisa merespon perubahan zaman secara cepat. Maka dari itu, diambillah metode manhajiy yang dititikberatkan kepada metodologi pengambilan hukum. Manhajiy ini yang paling relevan, sebab meskipun pendapat ulama secara sharih tidak ada, namun hukum tetap bisa diputuskan secara metodologis sehingga NU bisa terus merespon perubahan secara cepat pula.

Dakwah NU

Terlihat jelas di depan mata bahwa bidang dakwah memerlukan perhatian serius sebagai washilah menyebarluaskan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Ulama, kiai, ustadz, dan santri saat ini tidak cukup hanya menggunakan model lama dalam mendakwahkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah, tetapi juga harus mampu menggunakan dan memanfaatkan media baru (new media) berbasis digital agar dakwah Aswaja tetap familiar dan bisa diterima oleh generasi milenial.

Dakwah di dunia maya atau internet harus terus diperkuat oleh NU karena sejumlah penelitian dan studi mengungkapkan bahwa paham keagamaan generasi muda saat ini lebih banyak terpengaruh oleh konten-konten keagamaan di internet dan media sosial. Jika tidak mempunyai kemampuan memfilter informasi, seketika mereka akan terpengaruh dan termakan terkait paham keagamaan yang mereka konsumsi di internet. Dampaknya tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan yang tidak sedikit menimbulkan paham yang sempit dan keras dalam memahami agama.

Hasan Chabibie dalam Literasi Digital: Transformasi Pendidikan dan Inspirasi Generasi Milenial (2017) mengatakan, di tengah arus media digital yang demikian massif, kebinekaan yang menjadi identitas warga Indonesia mendapat ancaman (tantangan, red) serius. Ancaman itu berupa meningkatnya eskalasi kebencian dan provokasi yang disebarkan secara massif melalui media sosial. Revolusi teknologi dan mudahnya akses media sosial ternyata menyimpan ruang gelap berupa kebencian dan isu-isu negatif yang dihembuskan kelompok radikal.

Kelompok yang radikal yang diidentifikasi Hasan Chabibie tidak terlapas dari kelompok konservatif yang menghembuskan isu-isu keagamaan untuk kepentingan politik kekuasaan. Namun sebelumnya, kelompok ini sudah beredar di Indonesia dengan upaya meresahkan masyarakat dengan dalil-dalil keagamaan yang cenderang menyerang tradisi keagamaan masyarakat Indonesia.

Kini ruang mereka lebih luas di era perkembangan digital dengan merambah dakwah di media sosial untuk mempengaruhi masyarakat secara luas dengan pemikiran-pemikiran radikal dan dalil-dalil keagamaan yang konservatif. Di sinilah tantangan besar generasi milenial agar lebih cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang harus diikuti atau dikonfirmasi kebenarannya (tabayyun). Era digital ini tidak memungkiri bahwa yang selama ini berkembang justru wacana-wacana keagamaan kontraproduktif karena agama yang seharusnya bisa memperkuat persaudaraan (ukhuwah) berbagai elemen bangsa justru menjadi pemicu perpecahan di antara anak bangsa. 

Sehingga tidak heran ketika Rais Syuriyah PBNU, KH Ahmad Ishomuddin (2017) mengatakan bahwa generasi saat ini mempunyai semangat belajar keagamaan yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan upaya memahami agama yang tinggi pula. Sebab itu, belajar kepada guru, ustadz, dan kiai yang tepat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung gagasan literasi digital. Wallau’alam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Tags:
Bagikan:
Senin 25 Maret 2019 20:15 WIB
Beragama Harus dengan Ilmu, Bukan dengan Hawa Nafsu
Beragama Harus dengan Ilmu, Bukan dengan Hawa Nafsu
Ilustrasi (Ist.)

Oleh Ahmad Ishomuddin

Praktik beragama yang mantap dan tidak mudah goyah itu jika didasari oleh ilmu-ilmu agama yang benar, diperoleh dari sumber yang bisa dipercaya, bukan didasari oleh duga-duga dan dorongan hawa nafsu belaka.

Beragama tanpa ilmu itu berpotensi merusak segalanya, karena boleh jadi ia menyangka benar apa yang salah fatal, menduga suatu perbuatan sebagai ibadah padahal sama sekali bukan, menganggap berpahala atas apa yang sebenarnya berdosa, meyakini maslahatnya sesuatu padahal senyatanya adalah mafsadat dan sebaliknya, demikianlah seterusnya.

Kebutaan akan ilmu-ilmu agama telah membuat sebagian besar kaum beragama menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, dan mereka pun mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin agama. Terwujudlah peribahasa si buta menuntun si buta.

Saat ini mudah dijumpai dalam kenyataan, betapa banyaknya kaum awam yang dalam beragama berpaling dan enggan mengikuti madzhab fikih yang ada. Di antara alasan mereka adalah tidak adanya perintah yang mengharuskan mengikuti madzhab fikih tertentu dalam beragama. Yang benar menurut mereka bahwa setiap orang harus kembali atau merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadits/Al-Sunnah.

Menurut asumsi kaum awam itu bahwa pada masa Nabi dan para sahabat masih hidup tidak ada madzhab fikih sama sekali. Adanya mazhab-madzhab justru menimbulkan sengketa dan perpecahan di kalangan umat Islam.

Alasan-alasan di atas yang terus menerus dipublikasikan telah membuat kalangan awam meyakini bahwa diri merekalah yang berada di jalan kebenaran, sehingga para ulama (kiai, ustadz, ajengan, tuan guru, guru) yang memiliki spesialisasi di bidang ilmu agama justru mereka dustakan, dan bahkan dianggap sesat karena telah menganjurkan perlunya mengikuti salah satu dari empat madzhab fikih yang ada, yaitu Madzhab al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i, dan al-Hanbali.

Sungguh, sebenarnya slogan kembali kepada al-Quran dan al-Hadits telah menyesatkan banyak kaum awam, dan menghunjamkan penyakit kronis keangkuhan ke dalam jiwa-jiwa mereka dalam beragama. Menganjurkan kalangan awam untuk kembali langsung kepada al-Quran dan al-Hadits itu ibarat mengumumkan kepada para pasien yang sedang opname di rumah sakit dan kepada anggota keluarganya untuk mengambil sendiri obat mereka masing-masing di gudang obat, tanpa ada resep dokter, tanpa petunjuk apoteker, dan tanpa pedoman dari para ahli pengobatan.

Dapat dibayangkan akibatnya, akan berapa banyak di antara para pasien itu yang over dosis dan keracunan (mabuk) obat, sebagaimana orang awam yang merujuk langsung kepada al-Quran dan al-Hadits tanpa petunjuk dari ulama spesialis, sehingga mereka pun over acting, mabuk "keracunan" agama, merasa benar sendiri, ekstrim, radikal, dan intoleran terhadap setiap interpretasi dan ekspresi keagamaan yang berbeda. Lebih-lebih terhadap orang lain yang menganut agama dan keyakinan berbeda.

Berapa banyak di antara kaum awam yang bermaksud untuk mencegah kemungkaran tetapi justru tanpa menyadari telah terjerumus ke lembah kemungkaran yang lebih besar lagi. Berapa banyak di antara mereka yang merasa sedang "berjihad" dan merasa bakal masuk surga dikelilingi para bidadari. Padahal sesungguhnya sedang melakukan perbuatan jahat, mati sia-sia, dan telah mengorbankan nyawa-nyawa manusia lainnya.

Semua itu mereka lakukan dengan alasan ada ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang memerintahkannya. Padahal mereka sungguh keliru karena telah meletakkan teks-teks suci itu di luar konteksnya dan bukan pula pada tempatnya. Pendek kata, beragama tanpa ilmu dan penuh arogansi itu sangat merusak, merugikan, dan bahkan membahayakan kemanusiaan.

Oleh sebab itu, para ulama dalam pengertian yang sesungguhnya, tanpa merasa bosan telah sering mengingatkan tentang pentingnya mengikuti salah satu dari madzhab fikih yang ada. Di antara mereka adalah al-Syaikh Waliyullah al-Dahlawi dalam karyanya, Hujjatullah al-Balighah, Jilid 1, halaman 123:

قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقلدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه

"Sungguh umat (ulama) telah sepakat atau orang terpercaya dari umat ini atas kebolehan taklid kepadanya (salah satu dari empat madzhab) hingga hari ini, dan dalam hal ini ada banyak kemaslahatan yang tidak samar. Lebih-lebih pada hari-hari ini, yang semangat (menuntut ilmu agama) sangatlah berkurang, jiwa-jiwa telah memperturutkan hawa nafsu, sedangkan setiap orang yang berpendapat telah merasa kagum dengan pendapatnya sendiri."

Hal senada di atas juga disampaikan oleh al-Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'allam al-Ghuyub, halaman 75,

ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضل مضل سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعدالة والإطلاع

"Barang siapa yang enggan bertaklid (mengikuti) kepada salah satu dari mereka (para imam madzhab yang empat) dan mengatakan, "saya beramal berdasarkan al-Kitab (Al-Quran) dan al-Sunnah", ia mengaku mampu memahami hukum langsung dari keduanya, maka pendapatnya itu tidak bisa diterima. Sebaliknya, ia bersalah, sesat, dan menyesatkan. Lebih-lebih pada zaman ini yang dosa telah merata dikerjakan, banyak pula pengakuan (klaim) yang batil, dan karena ia merasa lebih hebat daripada para imam madzhab itu dalam urusan agama, padahal dalam ilmu, keadilan, maupun penelaahan ia masih terpaut jauh di bawah mereka."

Dari dua kutipan di atas cukup jelas, bahwa orang yang benar-benar awam dan atau orang alim (berilmu) yang belum mencapai peringkat mujtahid agar bertaklid dan mengikatkan diri kepada imam mujtahid tertentu dari madzahib al-mujtahidin yang diyakini lebih kuat dibandingkan lainnya atau minimal yang berkualitas setara.

Alasannya cukup jelas, bahwa yang demikian itu diwajibkan agar orang awam atau orang berilmu yang belum mencapai peringkat mujtahid tidak tersesat karena memperturutkan hawa nafsunya dalam menafsirkan dua sumber hukum utama dalam ajaran Islam, yakni al-Quran dan al-Hadits.

Seseorang tidak akan terbebani kesalahan dalam beragama manakala ia mampu mengukur kadar dirinya sendiri. Ia tidak akan tersesat bila ia mau berendah hati mau bertanya tentang apa yang ia tidak tahu kepada para ahlinya.

Untuk memahami ilmu fikih yang rumit itu hendaklah tidak merujuk langsung kepada al-Quran dan tafsir-tafsirnya dan tidak pula kepada kitab-kitab matan hadits dan syarah-syarahnya. Melainkan, sesuai kelasnya, dengan langsung membaca kitab-kitab fikih mulai dari yang paling sederhana hingga yang panjang-panjang penjelasannya. Dan akan lebih selamat apabila dalam mempelajarinya mendapat bimbingan langsung dari para orang berilmu yang ahli (spesialis) di bidang fikih islami.


Penulis adalah Rais Syuriyah PBNU

Senin 25 Maret 2019 4:0 WIB
Satu Abad Diplomasi Perdamaian NU
Satu Abad Diplomasi Perdamaian NU
Ajang ISOMIL menegaskan peran NU ke seluruh dunia (dokumen NU Online)
Oleh: Munawir Aziz

Sejak awal mula didirikan sebagai wadah konsolidasi pergerakan bagi para kiai-santri, Nahdlatul Ulama telah menempatkan posisinya dalam konteks dan dinamika geopolitik internasional. Nahdlatul Ulama tidak hanya organisasi regional, apalagi dalam lingkup yang sangat sempit dalam sebuah wilayah atau negara. Lebih dari itu, para pendiri NU sadar betul pada visi jangka panjang sekaligus horizon yang sangat luas: dalam konteks keislaman global.

Cara pandang ini, harus menjadi visi besar yang terwariskan pada setiap generasi. Bahwa, Nahdlatul Ulama dalam segala dinamikanya, memiliki daya jangkau yang sangat luas. Daya jangkau ini, perlu dimaknai dalam proses pengambilan keputusan, penempatan posisi pada dinamika internasional, perumusan program, hingga penyiapan kader-kader yang beragam kapasitasnya.

Di titik terjauh pemaknaan Nahdlatul Ulama pada masa kini, di tengah dinamika politik akhir-akhir ini, serta hiruk pikuk gerakan kebangsaan, refleksi tentang peran serta Nahdlatul Ulama pada segala lini, perlu disegarkan dan difokuskan kembali.

Dari jejak historis Komite Hijaz hingga proses-proses perdamaian internasional yang diinisiasi NU pada dekade terakhir, menunjukkan betapa luas daya jangkau para kiai. Hal inilah yang seharusnya menjadikan seluruh kader NU percaya diri dengan nilai-nilai, serta semangat yang diwariskan para generasi terdahulu.

Dari Komite Hijaz ke Perdamaian Afghanistan

Dalam rentang panjang sejarahnya, NU terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan. Para kiai NU, menginisiasi proses damai antar kabilah yang sedang bertikai di Afghanistan. Bahkan, NU beberapa kali menjadi tuan rumah untuk pertemuan-pertemuan antar tokoh dari beberapa kabilah Afghanistan, hingga menemukan kata sepakat untuk damai. 

Saat ini, proses perdamaian di Afghanistan berlangsung sangat baik, meski tetap ada kendala-kendala yang menyulitkan. Akan tetapi, NU berhasil meyakinkan beberapa kepala kabilah serta jaringan ulama di Afghanistan, untuk membangun perdamaian. Buktinya, barisan ulama Afghanistan mendirikan Nahdlatul Ulama, sebagai ruang mediasi konflik serta menjembatani aspirasi antarkelompok. 

Dalam beberapa kesempatan, rombongan ulama Afghanistan juga berkunjung ke Indonesia, untuk belajar bagaimana mengharmoniskan gagasan kebangsaan dan keislaman. Rombongan ulama Afghanistan juga belajar tentang nilai-nilai Pancasila, yang menjadi ruh dari keindonesiaan kita.

Nahdlatul Ulama juga pernah menjadi aktor perdamaian, yang mempertemukan kelompok Sunni dan Syiah di Irak. Di negeri itu, konflik berbasis ideologi dan aliran agama, sangat terasa, menjadi akar yang membelit warganya. NU hadir untuk mendamaikan Sunni-Syiah, bahkan mempertemukan kedua kelompok ini dalam forum perdamaian di Qatar. Diplomasi perdamaian di Israel-Palestina, juga menjadi agenda penting dari Nahdlatul Ulama.  

Pada konflik regional mutakhir, NU juga berperan aktif untuk membangun perdamaian di Cina, ketika terjadi krisis terhadap kelompok muslim Uighur. Delegasi NU hadir ke Uighur, menyapa sekaligus mendengar mereka, seraya mengkomunikasikan dengan pemerintah Cina tentang masa depan komunitas Muslim di negeri itu. 

Misi-misi perdamaian yang dikerjakan KH Abdurrahman Wahid, KH Hasyim Muzadi, KH Said Aqil Siroj, KH Yahya C Staquf dan beberapa kiai lain, menegaskan misi-misi perdamaian yang harus diteruskan lintas generasi.

Misi Perdamaian NU

Dalam deklarasi perdamaian, yang diterbitkan Nahdlatul Ulama dalam rangkaian acara International Summit of Moderate Islamic Leader (ISOMIL) pada Mei 2016 lalu, terlihat bagaimana misi perdamaian yang berusaha didorong ke ranah internasional.

Dalam poin 2 deklarasi ISOMIL, tercantum jelas bagaimana misi NU untuk mengajak umat muslim dunia, memberi ruang bagi dialektika budaya. "Nahdlatul Ulama tidak bermaksud mengekspor Islam Nusantara ke kawasan lain di dunia, tapi mengajak komunitas-komunitas muslim lainnya untuk melihat kedinamisan yang terbit dari pertemuan sejarah antara semangat dan ajaran-ajaran Islam dengan realitas budaya-budaya lokal di seantero dunia, yang telah melahirkan beragam peradaban-peradaban besar, sebagaimana di Nusantara."

Pada poin 15 dan 16 deklarasi, NU mengajak bagi seluruh umat Muslim sedunia untuk tidak mempolitisasi agama, seraya menjadi penyuluh dan pejuang perdamaian untuk kemasalahatan publik (mashlahah 'ammah). 

"Nahdlatul Ulama menyeru siapa saja yang memiliki iktikad baik dari semua agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam upaya membangun konsesus global untuk tidak mempolitisasi Islam," (poin 15). 

Seruan bernas ini, diteruskan dengan ajakan  untuk berjuang bagi kemaslahatan umat manusia. "Nahdlatul Ulama akan berjuang untuk mengkonsolidasikan kaum ahlussunnah wal-jamaah sedunia, demi memperjuangkan terwujudnya dunia di mana Islam dan kaum muslimin sungguh-sungguh menjadi pembawa kebaikan  dan berkontribusi bagi kemaslahatan seluruh umat manusia," (poin 16). 

Dalam konteks ini, Katib 'Aam PBNU, KH Yahya C Staquf menegaskan betapa konsep Islam Nusantara dapat menjadi tawaran alternatif, bagi model keislaman bagi warga internasional di tengah turbulensi geopolitik global. "Islam Nusantara itu dapat menjadi prinsip etik dan referensi untuk menjaga peradaban di negeri ini. Kita lihat, negeri-negeri Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Irak, India, dan beberapa negara lain, sebelumnya punya peradaban Islam yang kuat, namun hancur karena konflik," ungkap Gus Yahya, dalam sebuah percakapan di sesela forum ISOMIL, Mei 2016 lalu. 

Lebih jauh, Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj, berkali-kali mengungkapkan bahwa kader Nahdliyyin di mana pun berada harus siap menjadi duta yang menyebarkan nilai-nilai Islam Nusantara, mengembangkan ukhuwwah wathaniyyah, ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah insaniyyah untuk sesama umat di seluruh dunia.  

"NU memiliki modal sosial dan infrastruktur yang cukup untuk melakukan peran itu, antara lain, dengan memaksimalkan peran 36 PCI NU di seluruh penjuru dunia," ungkap Kiai Said, dalam sambutan penutup Munas dan Konbes NU pada 1 Maret 2019 lalu.

Optimalisasi peran Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di seluruh dunia ini menjadi penting, untuk menyuarakan gagasan-gagasan berislam yang moderat di tengah ancaman kekekerasan global. Para pengurus PCINU yang tersebar di pelbagai negara, memiliki keunggulan sekaligus tantangan masing-masing untuk mengkampanyekan Islam Nusantara sesuai dengan konteks negara masing-masing.

Pada titik inilah, diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk menggerakkan PCI NU dan kader-kader Nahdliyin di seluruh dunia agar selaras dengan agenda-agenda diplomasi perdamaian yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, seraya terus membangun jejaring struktural-kultural dengan aktor-aktor maupun organisasi perdamaian di seluruh dunia.

Penulis adalah aktivis NU, saat ini tengah melakukan riset di Southampton, Inggris; berkhidmah di PCINU United Kingdom (UK).
Jumat 22 Maret 2019 11:0 WIB
PBNU Pengusul Hari Santri, Bukan PKS
PBNU Pengusul Hari Santri, Bukan PKS
Ilustrasi (Ist.)

Oleh Ahmad Ishomuddin

Saya tidak begitu terkejut membaca berita bahwa PKS mengklaim bahwa Hidayat Nur Wahid, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah orang yang mengusulkan agar tanggal 22 oktober ditetapkan sebagai Hari Santri.

Tidak kaget karena klaim tidak benar semacam itu juga sudah sering dilakukannya untuk menarik simpati umat Islam, khususnya kaum santri, sebagaimana sudah banyak orang yang tahu.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Hari Santri 22 Oktober ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandai tangani oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo. Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 22 Oktober tersebut sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari para menteri terkait dan menimbang usulan yang ditandatangani oleh perwakilan dari 13 organisasi masa (ormas) Islam, kecuali Muhammadiyah yang enggan membubuhkan tanda tangannya karena menginginkan agar Hari Santri ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, berbarengan dengan Tahun Baru Hijriah.

Praktis hanya 12 ormas Islam seperti NU, Persis, Al-Irsyad, Perti, Al-Wasliyah, dan lain-lain yang menjadi pengusul ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Jadi, pengusul tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri jelas bukan PKS dan bukan pula Hidayat Nur Wahid, petinggi PKS itu.

Sebenarnya Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., telah sangat aktif memimpin para tokoh penting dari berbagai ormas Islam agar memperjuangkan lahirnya Hari Santri itu. Ketua Umum PBNU lah yang telah mendesak Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo, agar menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tentu saja hal itu dilakukan setelah menimbang dukungan 13 ormas Islam termasuk NU, kecuali Muhammadiyah.

Saat proses memperjuangkan adanya Hari Santri itu, Ketua Umum PBNU pernah menyampaikan kepada saya bahwa Muhammadiyah bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI untuk tidak menetapkan adanya Hari Santri itu dengan alasan akan menjadi sekat historis dan sosial antara santri dan non santri, serta berpotensi mengganggu semangat persatuan bangsa.

Tentu saja apa yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah itu hanyalah suatu dinamika yang wajar dalam proses kelahiran Hari Santri. Semua warga Indonesia tahu bahwa Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi terbesar setelah NU yang menjadi pilar kuat bagi NKRI. Namun argumentasi terkait resiko perlu ada Hari Santri bukanlah argumentasi yang kuat.

Sebab, meski bagi warga NU tanggal 22 Oktober erat kaitannya dengan Resolusi Jihad NU yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 1945, yang diawali oleh fatwa Rais Akbar Hadlratus-Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, yang antara lain berisi agar umat Islam mengangkat senjata melawan Belanda dan para anteknya yang ingin kembali menjajah Indonesia demi tegaknya NKRI.

Dengan kata lain, bahwa adanya Hari Santri bukanlah bentuk eksklusifisme dari NU, melainkan hanyalah sebuah upaya agar seluruh elemen Bangsa Indonesia jangan pernah melupakan sejarah bahwa umat Islam, khususnya jaringan para kiai dan santri, telah terbukti turut serta bersama-sama dengan unsur pejuang lainnya, bahkan juga dari golongan non muslim, dalam memerdekakan Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan sepanjang masa turut berjuang untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan kita.

Hari Santri sesungguhnya merupakan bentuk pengakuan resmi dari Pemerintah RI, sejak kepemimpinan Presiden RI, dijabat oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo, atas peran para santri yang dipimpin oleh para ulama dalam memerangi segala bentuk penjajahan dan gerakan para santri dalam membela negara agar bangsa Indonesia tetap langgeng sepanjang masa, tanpa menafikan perjuangan kelompok yang lain untuk tujuan mulia yang sama tersebut.

Hari Santri--dengan demikian--untuk memperkokoh jiwa nasionalisme kita dan mengeratkan tali persaudaraan bagi setiap warga bangsa ini. Dan dalam hal ini NU dan saudara tuanya, Muhammadiyah, telah membuktikan peran-peran besarnya dalam dunia nyata, dan bukan sekedar klaim-klaim pencitraan untuk kepentingan politik praktis belaka.


Penulis adalah Rais Syuriyah PBNU

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG