IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Seribu Satu Jalan Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Jumat 29 Maret 2019 14:30 WIB
Bagikan:
Seribu Satu Jalan Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Jakarta, NU Online

Pada prinsipnya tidak ada satu pemerintahpun yang berani menjamin bahwa tidak akan ada aksi terorisme di negaranya. Itu merupakan pesan penting dari aksi terorisme yang terjadi di Selandia Baru, sebuah negara yang mendaku sebagai salah satu negara teraman di dunia. Pemerintah lengah mengantisipasi adanya penembakan teroris dari kelompok sayap kanan pada komunitas beragama Islam saat shalat Jumat.

Hal yang sama juga bisa dikatakan bahwa tidak ada pula jaminan bahwa orang yang dideportasi dari negara perang tidak akan melakukan aksi teror saat kembali ke negaranya masing-masing. Faktanya, kejadian aksi terorisme di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara memiliki keterikatan atau benang merah yang kuat dan tak bisa diabaikan.

Hal itu disampaikan oleh Silvana Apitulay dari Kantor Staf Presiden saat seminar publik bertajuk; “Radikalisme dan Ekstremisme di Asia; Pengalaman, Analisis dan Strategi untuk Mencegahnya” yang digelar Organisasi Non-Pemerintahan INFID di Jakarta, Kamis (28/3).

Silvana Apitulay yang mewakili Moeldoko Kepala Kantor Staf Presiden memaparkan sejumlah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah terorisme baik perumusan regulasi, dan maupun dalam bentuk program. Secara umum pencegahan terorisme ini dilakukan dalam berbagai bentuk, kata dia. Antara lain melahirkan regulasi dalam bentuk undang-undang baru atau memperbaharui yang lama yang dirasa perlu penyempurnaan seperti peraturan tentang pendanaan terorisme.

Hal lain yang dilakukan pemerintah seperti penguatan perbatasan. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan perbatasan kerap dijadikan ‘pintu belakang’ oleh kawanan teroris untuk keluar masuk menuju dan dari sebuah negara seperti geng Abu Sayyaf.

Namun di sisi yang lain pemerintah juga menyadari bahwa hal pemicu aksi intoleransi hingga radikalisme kekerasan tidak tunggal. Faktor kesejahteraan juga menjadi timbulnya ketidakpercayaan kepada pemerintah yang pada akhirnya mudah dibelokkan menjadi kebencian dan menjadi alasan melakukan gerakan di luar jalur hukum. Oleh karena itu, pemerintah juga membuat skema program peningkatan kesejahteraan bagi kelompok yang diindikasikan termasuk dalam daftar di atas.

Diskusi ini sendiri menghadirkan empat pembicara dari background yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman dan strategi yang berbeda untuk menanggulangi aksi radikalisme kekerasan yang berujung pada terorisme.

Ada empat dari lima pembicara yang hadir dalam acara tersebut, yakni: Franco Joseph Raymond Silva (RSIS-NTU) Singapura, Muhammad Amir Rana (Pak Institute for Peace Studies) Pakistan, Rafia Bhulai (Strong Cities Network) dan Yuyun Wahyuningrum dari Indonesia rep for AICHR dengan moderator Dina Zaman dari IMAN Research. (Ahmad Rozali)

Bagikan:
Jumat 29 Maret 2019 22:50 WIB
Kembangkan Wawasan, Mendes PDTT Lepas Sejumlah Kades dan Pendamping Desa ke Luar Negeri
Kembangkan Wawasan, Mendes PDTT Lepas Sejumlah Kades dan Pendamping Desa ke Luar Negeri
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo
Jakarta, NU Online
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo melepas sejumlah kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa yang akan mengikuti studi banding ke negara Korea dan China.
 
"Ada 40 peserta yang diberangkatkan. 20 ke Negara Korea dan 20 lagi ke Negara China," kata Eko Putro Sandjojo usai pelepasan di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Jumat (22/3).
 
Menurut Eko, studi banding ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa, serta para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan dan membuka pasar antar kepala desa dengan mitra luar negeri.
 
Kita memerlukan kepala desa, pengiat desa dan pendamping desa untuk lebih punya wawasan lagi. Diharapkan setelah kunjungan itu, para peserta bisa menerapkan di desanya masing-masing apa yang apa yang mereka liat di luar negeri," katanya.
 
Lebih lanjut, Eko menambahkan bahwa untuk tahun ini, Kemendes PDTT telah merencanakan akan mengirim seribu peserta dari kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa ke sejumlah negara lainnya untuk studi banding seperti ke negara Jepang, Thailand, Vietnam dan Malaysia.
 
"Salah satu cara yang paling cepat kita belajar adalah kita melihat negara lain yang relatif sudah maju. kita harapkan kepala desa dan penggiat desa ini punya wawasan yang lebih lagi. Kegiatan ini juga penting untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi tidak hanya infrastruktur yang dibangun, tapi juga manusianya," katanya.
 
Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menyebutkan bahwa para peserta yang mengikuti studi banding ke China akan mempelajari terkait revitalisasi pembangunan desa, kebijakan pengentasan kemiskinan, pertanian modern, perikan air tawar dan diskusi dengan perani lokal di china.
 
"Sedangkan yang ke negara Korea akan mempelajari terkait pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, mengunjungi pusat buah buah kering dan mempelajari pendistribuannya serta mengunjungi pabrik pengolahan ikan dan pasar-pasar perdesaan di Korea," katanya.

Jumat 29 Maret 2019 22:0 WIB
Dilantik, Ini Tekad Dekan Baru Fakultas Islam Nusantara Unusia
Dilantik, Ini Tekad Dekan Baru Fakultas Islam Nusantara Unusia
Jakarta, NU Online
Ahmad Suaedy resmi dilantik sebagai Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta oleh Rektor Unusia H Maksum Mahfudz di Auditorium lantai 4 Unusia, Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta, Jumat (29/3) siang.

Dalam sambutannya, Ahmad Suaedy menegaskan bahwa tantangan FIN ke depan adalah mampu mengubah arah sejarah yang bersifat diskontinuitas menjadi berkelanjutan. Pasalnya, selama ini sejarah lebih banyak ditulis sejak pascaera modern dan meninggalkan era-era sebelumnya.

"Kita harus menembus sejarah. Hampir semua sejarah berangkat dari masa modern karena itu pesantren dan kiai hampir tidak pernah disebut," ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia itu.

Suaedy yakin dan optimis bahwa FIN bakal menjadi salah satu fakultas yang maju dengan ikon Islam Nusantaranya. Sebab, tidak ada kampus lain yang secara spesifik mengkaji subjek tersebut.

"Kalau kita bekerja dengan serius dan memikirkan bersama, kita akan maju seperti universitas lain dalam hal ikon Islam Nusantara," katanya.

Sebenarnya, aku Suaedy, menjabat sebagai dekan di luar kemampuannya. Namun, ia harus menerimanya mengingat Rektor sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU yang memintanya.

Di luar itu, Suaedy juga menyatakan bahwa kemungkinan dia dipilih karena disertasi yang ia tulis bertema Islam Nusantara sebagai solusi perdamaian Aceh dan Papua.

Melihat hal tersebut, Direktur Institute of Southeast Asian Islam (Isais) UIN Sunan Kalijaga itu menegaskan bahwa Islam Nusantara tidak sesederhana sekadar tahlilan, tetapi jauh lebih dari itu.

Namun hal paling penting, menurut Suaedy, adalah sinergitas seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama membangun dan memajukan FIN. "Paling penting adalah partisipasi dari teman-teman, mahasiswa, sivitas akademika," pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FIN 2017-2019 Mastuki HS mengungkapkan bahwa banyak dinamika yang ditemuinya selama menjabat bersama para tenaga akademik lain.

"Alhamdulillah kami beserta kawan-kawan menggawangi Fakultas Islam Nusantara dari STAINU, SPs, sampai jadi Fakultas Islam Nusantara banyak dinamikanya," kata Mastuki.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama itu juga berharap FIN berkembang lebih maksimal dalam mengembangkan keilmuan.

Pelantikan ini dihadiri Rektor Unusia H Maksum Mahfudz, Wakil Rektor I Unusia H Syahrizal Syarif, Wakil Rektor III Unusia KH Mujib Qolyubi, dan seluruh mahasiswa FIN. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Jumat 29 Maret 2019 18:0 WIB
Rektor Unusia Lantik Pejabat Fakultas Islam Nusantara
Rektor Unusia Lantik Pejabat Fakultas Islam Nusantara
Pelantikan Pejabat Fakultas Islam Nusantara
Jakarta, NU Online
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta H Maksum Mahfudz melantik pejabat Fakultas Islam Nusantara (FIN) pada Jumat (29/3).

Sebelum resmi melantik, Maksum menyampaikan bahwa FIN sangat penting. Pasalnya, di hari lalu, Kamis (28/3), Fakultas yang hanya satu-satunya di dunia ini diajak kerjasama oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk merumuskan Islam Nusantara sebagai solusi perdamaian dunia.

"Signifikansi Fakultas Islam Nusantara ini sangat luar biasa," kata Maksum.

Sebelum melantik, Maksum menanyakan kesiapan para pejabat baru itu. "Siap bersedia," jawab mereka serempak.

Barulah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu melantik mereka dengan membacakan sumpah yang diikuti oleh para pejabat baru tersebut.

Adapun pejabat baru FIN adalah sebagai berikut:
1. Dekan FIN Ahmad Suaedy menggantikan Mastuki HS
2. Ketua Program Studi Doktoral Islam Nusantara Mariya Ulfah menggantikan Hamdani
3. Ketua Program Studi Magister Islam Nusantara Imdadun Rahmat menggantikan Ayatullah
4. Patoni sebagai Sekretaris Program Studi Sarjana Islam Nusantara

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Unusia H Syahrizal Syarif, Wakil Rektor III Unusia KH Mujib Qolyubi, Dekan FIN Unusia 2017-2019 H Mastuki HS, dan seluruh mahasiswa FIN. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG