IMG-LOGO
Nasional

Faktor Kesejahteraan dan Keadilan juga dapat Memicu Aksi Terorisme

Sabtu 30 Maret 2019 2:15 WIB
Bagikan:
Faktor Kesejahteraan dan Keadilan juga dapat Memicu Aksi Terorisme

Jakarta, NU Online

Munculnya masalah radikalisme kekerasan yang memicu aksi terorisme di berbagai tempat diyakini ditimbulkan oleh latar belakang masalah yang tidak tunggal mulai dari kesalahan dalam memahami teks keagamaan hingga faktor kesejahteraan dan hilangnya rasa keadilan.

Dalam paparannya, Ahsanul Habib Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pada dasarnya aksi terorisme tidak berkaitan dengan agama manapun. Aksi ini tidak bisa dilegitimasi oleh aliran kepercayaan manapun. Karena semua agama menurutnya mengajarkan kebaikan dan kasih sayang antara sesama.

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah mencari akar masalah dari persoalan tersebut dan mengatasinya. Ia menyebut, di antara faktor pendorong aksi radikalisme adalah faktor kesejahteraan dan keadilan.

“Maka perlu mendorong agar demokrasi menghasilkan keadilan ekonomi, mempromosikan kesejahteraan dan pembangunan yang merata. Selain itu diperlukan juga mempromosikan inklusifitas, termasuk pada kelompok yang dimarginalkan,” kata Ahsanul Habib dalam seminar publik bertajuk; ‘Radikalisme dan Ekstremisme di Asia; Pengalaman, Analisis dan Strategi untuk Mencegahnya’ yang digelar Organisasi Non-Pemerintahan INFID di Jakarta, Kamis (28/3). 

Selain itu diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan institusi lain untuk mendukung cita-cita kesejahteraan dan keadilan tersebut. Peran peningkatan kapasitas ini menjadi sangat vital mengingat besarnya peran aparat negara dalam menjalankan program pemerintahan.

Di samping itu diperlukan pula kerja sama yang erat di level kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerja-kerja yang dibutuhkan dalam rangka memberantas tindakan terorisme secara menyeluruh.

Seminar ini sendiri dilangsungkan setelah paparan Ahsanul Habib dengan menghadirkan empat pembicara dari latar belakang yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman dan strategi yang berbeda untuk menanggulangi aksi radikalisme kekerasan yang berujung pada terorisme.

Ada empat dari lima pembicara yang hadir dalam acara tersebut, yakni: Franco Joseph Raymond Silva (RSIS-NTU) Singapura, Muhammad Amir Rana (Pak Institute for Peace Studies) Pakistan, Rafia Bhulai (Strong Cities Network) dan Yuyun Wahyuningrum dari Indonesia rep for AICHR dengan moderator Dina Zaman dari IMAN Research. (Ahmad Rozali)

Bagikan:
Sabtu 30 Maret 2019 19:35 WIB
Akun Medsos Bisa Jadi Pertimbangan Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja
Akun Medsos Bisa Jadi Pertimbangan Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja
Menaker Hanif Dhakiri
Bekasi, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial. Pasalnya, saat ini banyak perusahaan yang menjadikan akun media sosial sebagai salah satu aspek penilaian dalam rekrutmen tenaga kerja.

"Para pelamar nantinya diwajibkan mencatumkan akun media sosial untuk diperiksa," ujarnya saat menjadi narasumber Dialog Sosial Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Bekasi, Jumat (29/3).

Oleh karena itu, kata hanif, bila tidak bijak dalam media sosial, bisa jadi penghambat karier. "Kalau media sosialnya dipakai untuk ngumpat orang, mengeluh, itu bisa mengganggu perjalanan karier-nya," ujar Hanif.

Hanif pun menegaskan bahwa pola tersebut telah ia terapkan di Kemnaker untuk menyeleksi pejabat. Selain tes tertulis dan wawancara, panitia seleksi juga menilai akun media sosial calon pejabat.

"Jadi walaupun tes tertulis nilainya 100, wawancara nilainya 1.000, tapi media sosialnya isinya negatif, ke laut saja," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hanif juga mengajak seluruh stake holder ketenagakerjaan untuk bersama-sama membangun dunia ketenagakerjaan. Setidaknya, ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian seluruh pihak. 

Pertama, ekosistem ketenagakerjaan. Perbaikan ekosistem ketenagakerjaan sangat diperlukan. Mengingat 3 dari 10 hambatan investasi ada pada sektor ketenagakerjaan. "Bagaimana membuat ekosistem ini tidak rigit, bisa fleksibel sesuai dengan perubahan dunia," kata Hanif.

Kedua, penguatan akses peningkatan skill. Baik untuk skilling (pelatihan keterampilan), up skilling (peningkatan keterampilan), maupun re-skilling (alih keterampilan).

"Itu kan providernya bisa tempat pelatihan pemerintah, bisa swasta seperti LPK, atau training centre industri," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penguatan akses sangat diperlukan, mengingat keterampilan yang dibutuhkan di masa depan adalah keterampilan yang cepat beradaptasi dengan perubahan.

"Cara melindungi tenaga kerja adalah bagaimana mereka memiliki skill. Lalu bagaimana pula skill-nya itu bisa meningkat dan berkembang," jelasnya.

Ketiga, penguatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. "Bagaimana universal coverage ini benar-benar bisa dijalankan untuk seluruh masyarakat, baik untuk yang sektor formal maupun nonformal," paparnya. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 30 Maret 2019 4:0 WIB
Mendes Eko: Jangan Pernah Main-main dengan Dana Desa
Mendes Eko: Jangan Pernah Main-main dengan Dana Desa
Bali, NU Online
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menjamin adanya ketegasan hukum terhadap oknum yang melakukan penyelewengan dana desa. Ia menegaskan, bahwa oknum yang berani bermain-main soal dana desa dipastikan cepat ketahuan.

Hal tersebut ia katakan pada Sosialisasi Pengawasan terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali pada Kamis (28/3).

"Di samping kita berikan pendampingan kepada mereka (perangkat desa), juga yang mengawasi banyak. Ada kejaksaan, kepolisian, Satgas dana desa, masyarakat, media massa juga. Sehingga kalau ada persoalan kecil soal dana desa, semua orang pasti tahu," ujarnya.

Meski demikian menurutnya, kepala desa tidak perlu takut dalam menggunakan dana desa. Pasalnya, paradigma pengawasan dana desa bukanlah persoalan bagaimana menangkap orang yang salah, namun bagaimana agar orang tidak berbuat salah.

"Kepala desa tidak perlu takut. Penyerapan dana desa juga semakin lama semakin tinggi. Kalau mereka takut dalam pengelolaan dana desa ini, pasti penyerapannya sedikit," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu mendampingi dan mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Menurutnya, kerjasama tersebut telah membantu meningkatkan penyerapan dana desa.

"Permasalahan itu pasti ada. Dinamika di lapangan pasti ada. Desa jumlahnya 74.957 desa. Kalau ada 100 kasus (korupsi) itu jumlahnya memang besar, tapi kalau dipersentasi kecil tidak sampai 1 persen. Tapi itu tetap tidak bisa kita tolerir," ujarnya.

Di sisi lain, terkait pengawasan dana desa, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka mengatakan, Kejaksaan Agung memiliki program Jaga Desa yang khusus dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan dana desa. Menurutnya, program tersebut adalah tindak lanjut MoU antara Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung dalam rangka merubah persepsi dalam proses penanganan.

"Penegakan hukum bukan industri. Jadi bukan semakin banyak yang dihasilkan semakin dikatakan berhasil. Justru sebaliknya, bagaimana penegakan hukum bisa menekan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana kita menjaga pendistribusiannya (dana desa) dan penggunaannya agar tidak terjadi pelanggaran," terangnya.

Dalam Sosialisasi Pengawasan terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang melibatkan Kejati Bali, Kejati NTB, Kejati NTT, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo tersebut, menurutnya, bertujuan untuk meluruskan paradigma pengawasan dana desa. Ia mengajak Kejati untuk fokus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan dana desa. Buka berlomba-lomba membawa pelaksanaan dana desa ke arah pidana.

"Ini adalah bentuk sosialisasi yang nantinya agar kepala desa tidak lagi ragu-ragu menggunakan dana desa. Bahwa mereka bersama kejaksaan. Jadikan kejaksaan menjadi sahabat masyarakat," ujarnya.
Sabtu 30 Maret 2019 3:20 WIB
Gus Muwafiq: Isu Presiden Dukung LGBT dan Hapus Pelajaran Agama Hoaks Besar
Gus Muwafiq: Isu Presiden Dukung LGBT dan Hapus Pelajaran Agama Hoaks Besar

Jakarta, NU Online

Kiai kondang asal Yogyakarta KH Ahmad Muwafiq menegaskan bahwa isu yang beredar tentang calon presiden yang mendukung legalisasi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender di Indonesia adalah isu yang  tidak berdasar atau hoaks.

Ia yakin bahwa tidak satupun dari kedua calon presiden yang sedang berkompetisi baik Jokowi maupun Prabowo mendukung LGBT. “Tidak ada yang mendukung LGBT. Itu hoaks. Ini negara kok dijadikan korban hoaks. Jangan percaya,” kata Gus Muwafiq.

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada presiden yang bakal berani mendukung gerakan LGBT. “Siapapun presidennya tidak akan berani mendukung. Kalau ada yang berani nanti saua maju,” katanya

Isu lain yang dimainkan adalah penghilangan pelajaran agama di sekolah. Isu ini sempat beredar santer di kalangan masyarakat bahwa jika kandidat presiden tertentu menang maka akan menghapus pelajaran agama.

Hal itu juga dibantah Gus Muwafiq. “Tidak ada presiden yang akan menghapus pelajaran agama. Sampean nggak usah percaya,” kata Gus Muwafiq pada jamaah. (Ahmad Rozali)

 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG