IMG-LOGO
Opini

Ulama Pesantren dalam Menghadapi Hoaks Penjajah

Kamis 4 April 2019 10:30 WIB
Bagikan:
Ulama Pesantren dalam Menghadapi Hoaks Penjajah
Baru-baru ini, para kiai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar Bahtsul Masail NU Pati yang membahas tentang hoaks. Pembahasan ini berangkat dari keprihatinan para kiai atas maraknya praktik kebohongan yang disebarkan melalui internet dan media sosial. Dampak yang ditimbulkan tidaklah sederhana karena kabar bohong berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan di antara anak bangsa.

Setelah melalui kajian mendalam dari berbagai rujukan kitab, Bahtsul Masail yang menghadirkan Rais Syuriyah PCNU Pati KH Aniq Muhammadun tersebut dengan tegas mengharamkan praktik hoaks, termasuk menyebarkannya untuk keperluan kampanye dalam konteks pemilihan umum.

Hoaks ini bukan perkara baru. Ia sudah ada sejak zaman Nabi Adam ketika menerima informasi yang diciptakan oleh Iblis untuk memetik dan memakan buah khuldi. Ketika Indonesia berada ada masa-masa penjajahan, para pahlawan juga kerap menerima dan terjebak hoaks oleh penjajah.

Sejumlah Pahlawan Kemerdekaan Indonesia terjebak oleh bujuk rayu dan tipu muslihat penjajah Belanda yang awalnya menawarkan perdamaian, tetapi berujung penangkapan. Hal ini menimpa Pangeran Diponegoro saat Belanda merasa kewalahan dalam Perang Jawa (1825-1830 M), selain itu Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, dan lain-lain.

Tipu muslihat dan kebohongan atau yang saat ini familiar disebut hoaks menjadi salah satu senjata ampuh karena Belanda memahami karakter bangsa Indonesia yang cenderung terbuka terhadap jalan keluar terbaik. Senjata hoaks ini juga menimpa perjuangan para kiai ketika berhadapan dengan penjajah Belanda dan Jepang.

Salah satu sorotan menarik penjajah Belanda yaitu ketika umat Islam dari berbagai jalan pemikiran dan madzhab membentuk perkumpulan atau organisasi. Memang, di satu sisi Belanda juga mempunyai rasa khawatir dengan perkumpulan-perkumpulan tersebut. Karena menyebabkan mereka semakin kuat dalam hal doktrin dan konsolidasi.

Kekhawatiran munculnya perlawanan dari kaum pribumi melalui berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan organisasi Islam lainnya juga menjadi alasan Belanda mencari celah untuk melawan mereka. Melawan secara frontal tentu tidak akan dilakukan Belanda karena bisa memunculkan perlawanan yang lebih dahsyat dari rakyat pribumi.

Belanda melihat celah di mana setiap organisasi mempunyai pandangan-pandangan tersendiri perihal paham keagamaan dan madzhab. Mereka dilihat Belanda juga sering berbeda pendapat bahkan saling ‘serang’ argumen sehingga tak jarang menimbulkan friksi atau gesekan.

Untuk menjalankan misinya itu, Belanda kerap mencampuri urusan agama, melakukan politik adu domba, dan kebohongan. Namun, strategi adu domba belum juga membuahkan hasil yang diharapkan sehingga langkah akhirnya mereka lakukan ketika menyebarkan tulisan-tulisan atau kabar bohong (hoaks) yang cenderung menghina prinsip ajaran Islam.

Namun, perdebatan dan pertengkaran di antara umat Islam dari berbagai perkumpulan organisasi lewat politik adu domba pun semakin memberikan sinyal bahwa Islam harus bersatu melawan penjajah Belanda.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam forum Muktamar tahun 1936 di Banjarmasin menegaskan pentingnya persatuan umat Islam untuk melawan berbagai propaganda Belanda. Rais Akbar NU KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947) memanfaatkan forum tertinggi di NU tersebut untuk menggaungkan tali kuat persatuan di kepada para peserta Muktamar dan umat Islam pada umumnya, baik dari golongan ulama maupun masyarakat umum.

Dalam amanatnya, Kiai Hasyim Asy’ari menyerukan terjalinnya persatuan umat Islam dan membunag jauh pertengkaran soal khilafiyah guna menghadapi siapa saja yang sengaja memusuhi Islam, terutama kaum penjajah. Kiai Hasyim (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010) mengatakan:

Wahai sekalian ulama yang berta’assub kepada sebagian madzhab atau qaul ulama, tinggalkanlah ta’assub kalian terhadap perkara-perkara furu’ (cabang).

Kiai Hasyim berpandangan, sebesar apapun kepentingan suatu kelompok, jika hanya memunculkan perpecahan di antara umat Islam Indonesia harus segera diakhiri untuk prospek perjuangan yang lebih besar mengingat bangsa Indonesia masih terjajah oleh Belanda kala itu. Apalagi pemicu perpecahan dari intrik-intrik yang dilakukan penjajah.

Untuk memperkuat persatuan tersebut, langkah tindak lanjut dilakukan Kiai Hasyim Asy’ari ketika NU menyelenggarakan Muktamar ke-12 tahun 1937 di Malang, Jawa Timur. Kiai Hasyim mengajak golongan Islam manapun untuk ikut menghadiri Muktamar NU tersebut. Ajakan itu tertulis dalam sebuah undangan yang berbunyi:

“.....kemarilah tuan-tuan yang mulia, kemarilah, kunjungilah permusyawaratan kami, marilah kita bermusyawaralah tentang apa-apa yang terjadi baiknya agama dan umat, baikpun urusan agamanya dan dunianya; sebab dunia ini tempat mengusahakan akhirat dan kebajikan tergantung pula atas beresnya perikeduniaan...”

Seruan dan ajakan Kiai Hasyim Asy’ari selaku pemimpin tertinggi NU itu cukup mengetuk kesadaran seluruh pemimpin perkumpulan Islam. Jika sejak 1927-1936 tidak lagi terdengar kegiatan Kongres Al-Islam (setelah Muktamar Dunia Islam di Mekkah tahun 1926 diubah namanya menjadi MAIHS, Muktamar ‘Alam Islami Far’ul Hidis Syarqiah), yang biasanya diprakarsai Syarikat Islam dan Muhammadiyah, maka sejak ada seruan Kiai Hasyim itulah usaha untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa persatuan dan melepaskan simpul-simpul pertengkaran, mulai tampak dirintis kembali atas kepeloporan Kiai Hasyim.

Upaya Kiai Hasyim tidak hanya berhasil menyatukan seluruh komponen umat Islam, tetapi juga mampu mengikis usaha Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia. Karena walau bagaimana pun, seluruh elemen masyarakat masih menjadikan ulama dan kiai sebagai tokoh panutan dan subjek utama untuk dimintai pandangan dan pemikirannya. Hal ini menjadikan titik utama kenapa Belanda berupaya menggemboskan peran dan posisi ulama dengan menjadikan mereka terus bertengkar lewat kabar-kabar bohong.

Tidak hanya di zaman penjajahan Belanda, saat Pasukan Nippon (Jepang) datang menjajah Indonesia, negeri matahari terbit ini juga menyasar pergerakan KH Hasyim Asy’ari di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Aksi kebohongan Jepang ialah melontarkan tuduhan dan fitnah kepada Kiai Hasyim soal pemberontakan rakyat di Desa Cukir, Jombang.

Dengan bekal kabar bohong yang sampai di telinga para petinggi Jepang di Jakarta, pasukan Nippon bergerak ke Jombang untuk menangkap Kiai Hasyim Asy’ari atas tuduhan pemberontakan di Cukir. Atas tindakan semena-mena tersebut, santri Tebuireng tidak tinggal diam. Mereka melawan dan mencegah penangkapan gurunya itu.

Namun, Kiai Hasyim bersedia ditangkap, bukan karena dia salah tetapi untuk keselamatan pesantren dan santri secara luas. Peristiwa ini sekaligus memberikan pelajaran berharga untuk KH Wahid Hasyim dalam berdiplomasi dengan penjajah. Dibantu KH Wahab Chasbullah, Gus Wahid berhasil membebaskan ayahnya dari penjara dan siksa tentara Jepang. (Fathoni Ahmad)
Tags:
Bagikan:
Kamis 4 April 2019 13:30 WIB
Larangan Golput: Perspektif Kaidah Fiqih
Larangan Golput: Perspektif Kaidah Fiqih
Ilustrasi golput (Kompas)
Oleh Fathoni Ahmad

‘Hidup adalah pilihan’ merupakan adagium populer yang menyertai aktivitas manusia. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang terkadang tidak mudah untuk diterima bagi sebagian orang. Namun, setiap orang bisa mengubah mindset bahwa tidak ada konsekuensi dalam hidup, karena kehidupan merupakan konsekuensi itu sendiri. Ini bisa diartikan secara bebas bahwa jika tidak mau menerima konsekuensi, manusia tidak perlu menentukan pilihan yang artinya bahwa ia sudah keluar dari prinsip kehidupan tersebut.

Dalam sudut pandang kehidupan demokrasi terkait memilih pemimpin atau wakil rakyat, mekanisme yang berjalan di Indonesia ialah melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Secara konstitusi, negara mengatur setiap warganya untuk menentukan pilihan calon, baik calon kepala daerah, calon presiden, maupun calon legislatif. Namun pada praktiknya, sebagian orang memutuskan untuk tidak memilih karena sejumlah alasan, yaitu alasan administratif dan idealisme.

Di Indonesia kelompok ini disebut dengan golongan putih atau golput. Namun, para ulama, khususnya santri dan kiai di pesantren memegang prinsip kaidah fiqih ketika dihadapkan oleh sebuah pilihan. Kaidah fiqih yang menjadi pijakan ialah, Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (sesuatu yang yang menjadi sempurna karenanya, maka ia menjadi wajib). Tentu saja sebuah negara akan sempurna jika memiliki kepala negara dan pemerintahan. Dengan demikian, wajib bagi warga negara untuk memilih kepala negara dalam sistem demokrasi Pancasila yang berkembang di Indonesia.

Mengutip ayahnya Syekh M. Said Ramadhan Al-Buthi, Ketua Umum Persatuan Ulama Bilad Syam (Suriah) Syekh M. Taufiq Ramadhan Al-Buthi (2019) mengatakan bahwa negara tanpa pemerintah akan hancur. Prinsip tersebut terus-menerus disampaikan oleh Syekh Said Ramadhan Al-Buthi mengingat fitnah dan provokasi kelompok ekstrem-jihadis yang dilakukan agar masyarakat Suriah tidak lagi mempercayai pemerintah sah yang sedang memimpin.

Atas fitnah dan provokasi tersebut, maka muncul kelompok-kelompok pemberontak terhadap pemerintahan yang sah di Suriah. Perang saudara tidak bisa dielakkan. Ratusan ribu korban berjatuhan, hal ini diperparah oleh campur tangan militer asing yang ikut menyalakan senjata atas nama kebebasan hak-hak kemanusiaan. Kampanye pentingnya eksistensi pemerintahan yang didukung oleh rakyatnya diakui Syekh Taufiq Al-Buthi mempunyai dampak positif.

Karena dianggap mengganggu dan menghalangi misi kelompok ekstrem-jihadis, Syekh Said Ramadhan Al-Buthi tewas oleh aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Tragedi tersebut terjadi Kamis, 21 Maret 2013 di Masjid Jami’Al-Iman, Mazraa, Damaskus, Suriah. Saat itu dirinya sedang mengisi pengajian rutin di masjid tersebut. Dalam kejadian yang menelan banyak korban tersebut, cucu Syekh Said Al-Buthi yang bernama Ahmad juga ikut menjadi korban pengeboman.

Dari kaidah Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib, Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama (2017) menjelaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata. Sebab itu, demi menjaga ajaran agama di sebuah tanah air atau negara serta agar terhindar dari kerusakan (mafsadat) yang lebih besar, agama menyaratkan adanya sebuah imarah (kepemimpinan) yang mengatur urusan duniawi dan menjaga agama (hirasatud din wa siyasatud dunya). Islam mengakui dan menyaratkan adanya kepemimpinan agar pelaksanaan ajaran Islam bisa ditegakkan dalam keadaan aman.

Dalam kaidah fiqih yang lain, manusia tidak berhenti pada level memilih semata, tetapi juga harus memikirkan kemaslahatan yang lebih luas ketika dihadapkan pada dua pilihan sulit, terutama bagi yang memegang prinsip golput. Kaidah yang bisa menjadi pijakan ialah dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih (menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan).

Keburukan untuk tidak memilih pemimpin ialah dapat membuka pintu bagi orang-orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin. Jika menurut kelompok golput dua pilihannya tidak baik menurut idealismenya, agama memberikan panduan untuk memilih yang kejelekannya sedikit. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (sesuatu yang tidak bisa dicapai atau diakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya). Kalau menghendaki pemimpin yang sempurna, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki pemimpin. Namun, memilih pemimpin bukan sekadar memilih yang terbaik, tapi setidaknya mencegah orang buruk untuk memimpin.

Dalam penjelasan lain, Syaikhul Islam Ali menegaskan keberadaan pemimpin adalah keharusan (wajib); yang mana keberadaannya tidak sempurna kecuali dengan suara. Sebab itu, memilih pemimpin menjadi bagian dari ibadah sosial yang merupakan ejawantah (wujud) atas spiritualitas manusia. Maka golongan putih (golput) yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin tidak bisa serta merta diterima atas dasar hak asasi.

Demokrasi Pancasila di Indonesia menekankan kedaulatan rakyat. Hal ini sudah disepakati oleh para pendiri bangsa (ulama, kiai, dan tokoh nasionalis). Ini jelas merupakan pertemuan antara Islam dan demokrasi. Jika para ulama sudah menerima model demokrasi, maka umat juga harus menerima turunannya atau derivasi dari demokrasi yaitu proses pemilihan pemimpin, pelaksanaan pemilu, dan penggunaan hak suara, bukan hak untuk tidak bersuara. Kaidah fiqihnya berbunyi, ar-ridha bis sya’i ridha bima yatawalladu minhu.

Keputusan memilih untuk tidak memilih hendaknya didasarkan konteks. Setidaknya konteks moral yang dibangun atas dasar demokrasi berkeadaban. Sebab, kemungkinannya kecil jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan tapi menurutnya dua pilihan tersebut tidak ada sisi baiknya sama sekali sehingga memilih golput. Jika seseorang merasa bahwa kebebasan berpendapat dan bersuara diatur dalam demokrasi, maka sudah semestinya memperkuat demokrasi dengan menggunakan hak suaranya. Pencoblosan hanya mekanisme pemilihan, substansinya ialah urun rembuk memberikan suara. Wallahu a’lam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Rabu 3 April 2019 10:30 WIB
Menengok Kembali Makna Khilafah dan Khalifah
Menengok Kembali Makna Khilafah dan Khalifah
Ilustrasi (Ist.)
Oleh Muhammad Faizin

Khilafah dan Khalifah merupakan kata yang berasal dari kata Khalaf yang berarti di belakang. Maknanya adalah sesuatu atau seseorang yang datang di belakang orang lain atau sesudah orang lain. 

Dalam Al-Qur'an kata ini memiliki dua kata jamak, yakni Khulafa dan Khalaif. Kata Khulafa berarti pemimpin dalam penegakan hukum dan Khalaif berarti pemelihara yang mengantarkan segala sesuatu kepada tujuan penciptaannya.

Al-Qur'an menggunakan kata Khalifah untuk dua makna. Pertama yakni ketika Allah hendak menciptakan manusia yang termaktub dalam QS Al-Baqarah: 30: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Yang dimaksud di sini adalah manusia yakni Nabi Adam AS sehingga manusia adalah Khalifah.

Kekhalifahan yang sudah disandang oleh manusia ini menuntutnya untuk memelihara dan menghantarkan segala yang berwujud di dunia ini kepada fungsi dan tujuan penciptaannya. Laut, misalnya, diciptakan sebagai tempat berlayar kapal untuk mencari ikan-ikan, mutiara dan sebagainya. Sehingga manusia sebagai Khalifah memiliki tanggung jawab memelihara laut sesuai penciptaannya.

Ketika ada seseorang yang menyembelih anak ayam yang baru menetas atau memetik bunga yang belum mekar juga bisa dikategorikan tidak menjalankan fungsi kekhalifahan yang baik di muka bumi.

Penggunaan kata Khalifah yang kedua yakni ketika Nabi Daud diangkat sebagai penguasa yang termaktub dalam QS Shad: 26: "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami (Allah) jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, kerena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Khalifah yang dimaksud dalam hal ini penguasa yang memiliki kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat. Dan dalam konteks ini, tidak semua manusia bisa menjadi Khalifah. Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua individu wajib dan berhak menegakkan hukum sendiri-sendiri.

Kekhalifahan dalam konteks ini bisa disamakan dengan sistem pemerintahan. Sistem ini bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu waktu dengan waktu lain.

Sebagai contoh sistem pemerintahan yang digunakan oleh masing-masing Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) memiliki perbedaan. Dan di berbagai negara termasuk negara-negara Islam juga memiliki perbedaan. Indonesia sendiri menggunakan kekhalifahan yang berbentuk Republik yang berasaskan Pancasila.

Sehingga secara singkat Khilafah adalah sistem pemerintahan dan Khalifah adalah sosoknya. Sistem pemerintahan bisa berbeda tergantung zamannya dan kesepakatan yang dibuat oleh mayoritas masyarakatnya.

Mungkinkan Khilafah dengan Khalifah Tunggal?

Berbicara tentang harus ditegakkannya Khilafah dengan Khalifah tunggal, sejarah membuktikan bahwa perjalanan umat Islam sewaktu berdirinya kekhalifahan Utsmaniyyah tidaklah tunggal. Pada masa itu ada Khalifah lain seperti di Maroko. Hal ini menunjukkan sejak dulu sudah disadari bahwa Khalifah tunggal itu tidak mungkin.

Berbagai usaha dan kenyataan sejarah untuk mewujudkan Khilafah juga selalu tidak memungkinkan dan gagal dilakukan. Seperti upaya Jamaluddin Al-Afghani, Al-Jamiah Al-Islamiyyah, OKI, dan Al-Jamiah Al-Arabiyyah yang akhirnya malah memunculkan peperangan dengan Arab.

Melihat fakta ini, umat Islam harus berfikir realistis dengan melihat fakta bahwa sistem pemerintahan (Khilafah) harus menyesuaikan kondisi dan zaman dengan mengaca pada sejarah. Sistem pemerintahan harus mampu memperkuat sebuah komunitas masyarakat bukannya memunculkan perpecahan yang tidak dibenarkan.

Bertasbih adalah perbuatan yang baik. Tapi jika dilakukan di kamar mandi maka hal itu tidak diperbolehkan karena bukan tempatnya. Bertakbir dianjurkan. Tapi takbir yang menimbulkan emosi dan memecah belah umat, tidak diajarkan.

Imam Malik berkata: "Seandainya ada satu orang minta-minta dan Anda tidak mampu memberinya, maka tidak perlu berkata: ‘Mudah-mudahan Allah memberi Anda." Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa Allah tidak mau memberi. Bayangkan sesuatu hal berdasarkan kemampuan dan kemungkinan.

Penulis adalah Redaktur NU Online. (Disarikan dari beberapa ceramah dan penjelasan Prof. Quraish Syihab)
Rabu 3 April 2019 7:40 WIB
Bangunan Negara oleh Nabi Muhammad
Bangunan Negara oleh Nabi Muhammad
Sistem pemerintahan berkembanga pasca Nabi Muhammad wafat. Selain sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad juga seorang hakim dan qadhi. Ia mengembangkan negara berdasarkan kesepakatan dan perjanjian di Madinah. Nabi memimpin umat untuk berkomitmen dalam kebersamaan yang diatur dalam Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Walau demikian, Nabi sendiri tidak menetapkan aturan baku soal bentuk negara. Tetapi bentuk pemerintahan di Madinah menjadi inspirasi.

Daulah Islamiyah memang pernah berkembang setelah era Khulafaur Rasyidin. Namun hal itu sebatas pengembangan sistem pemerintahan umat Islam kala itu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendirikan negara Islam, daulah Islamiyah, kekhalifahan Islam. Nabi SAW mendirikan negara setelah hijrah ke Yatsrib (Madinah). Dengan kata lain, Nabi mendirikan negara Madinah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang termaktub dalam Piagam Madinah.

Kesepakatan tersebut dijalin oleh Nabi Muhammad dengan agama, kabilah, dan suku-suku lain yang berkembang di Madinah. Madinah kala itu memang berkembang menjadi kawasan yang majemuk atau pluralistik. Konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah berdasarkan asas keadilan untuk semua bangsa, baik Muslim, Yahudi, Nasrani, kabilah, dan suku-suku yang hidup di Madinah. Karena dalam halaman 7 disebutkan bahwa faktor penyusunan Piagam Madinah ialah pertama faktor universal, yaitu mengokohkan kemuliaan kemanusiaan (karomah insaniyyah). Kedua, faktor-faktor lokal, yaitu kemajemukan, kecenderungan bertanah air, dan semangat toleransi keagamaan dan kemanusiaan.

Piagam Madinah berisi 47 pasal. Ia merupakan supremasi perjanjian negara pertama dalam sejarah Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Dengan kata lain, Nabi SAW mendirikan Darul Mistaq, negara kesepakatan antarkelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi jika dihubungkan dengan pembentukan dasar negara di Indonesia, para ulama seperti KH Wahid Hasyim, dan lain-lain sudah tepat dalam meneladani Nabi karena melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan.

Karena sistem pemerintahan yang menempuh jejak kenabian ialah berdasarkan kebersamaan dan keadilan bagi semua bangsa dalam perjanjian dan kesepakatan yang termaktub dalam 47 pasal Piagam Madinah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mitsaq al-Madinah menjadi bukti otentik dalam sejarah peradaban Islam bahwa negara pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW ialah negara Madinah, negara kesepakatan atau perjanjian (Darul Mitsaq), bukan negara Islam, bukan daulah Islamiyah atau khilafah dalam pandangan kelompok Hizbut Tahrir dan ISIS. Dengan demikian, tidak otomatis khilafah ISIS atau kampanye khilafah Hizbut Tahrir adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena justru yang dilakukan kelompok ISIS mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama. Mereka mengangkat senjata, menumpahkan darah, dan tidak segan-segan membantai kelompok mana pun yang berbeda pandangan serta tidak mengikuti daulah yang ingin didirikannya.

Begitu juga dengan khilafah yang terus didengungkan oleh Hizbut Tahrir. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kelompok Hizbut Tahrir justru ingin mengubah dasar negara dengan menolak Pancasila dan segala sistemnya. Layaknya Piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia. Para pendiri bangsa di antaranya terdiri dari para ulama dan aktivis Islam. Mereka paham agama dan fiqih siyasah sehingga negara berdasarkan Pancasila tidak menyalahi syariat Islam. Justru syariat dan nilai-nilai Islam menjadi jiwa bagi Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam Pancasila.

Jika khilafah ‘ala minhajin nubuwwah diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan yang mengikuti jejak kenabian, Indonesia merupakan negara yang mempraktikkannya. Ukurannya bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad mendirikan negara kesepakatan (Darul Mitsaq) bersama umat beragama, suku, dan kabilah-kabilah di Madinah berdasarkan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Serupa, Indonesia juga mempunyai konsensus kebangsaan atau kesepakatan seluruh bangsa yang mendiami tanah air Republik Indonesia berupa Pancasila. Seluruh bangsa yang ada di dalamnya, tak terkecuali, dilindungi oleh negara selama mereka tidak melanggar kesepakatan dan tidak melanggar hukum yang berlaku secara norma, etika, dan legal.

Tentu saja penulis tidak bermaksud membandingkan atau menyamakan antara produk kesepakatan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah dengan para ulama Indoensia dalam Pancasila. Ulama Indonesia hanya mengambil inspirasi dari praktik pendirian negara Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di sini, Nabi hanya memberikan inspirasi kepada umat Islam bagaimana membangun sistem pemerintahan Islami berdasarkan kesepakatan bersama warga bangsa. Kendati demikian, Islam tetap menjiwai praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu.

Pertanyaannya, mengapa ada sekelompok umat Islam yang menggebu-gebu mendirikan khilafah dalam artian negara Islam? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mempraktikkan pendirian negara Islam. Celakanya lagi, ada orang-orang Islam yang memaknai bahwa negara khilafah adalah ajaran Islam. Pandangan ini bukan hanya salah kaprah dan leterlek, tetapi gagal paham soal khilafah. Karena khilafah hanya ‘ijtihad politik’ para pemimpin Muslim sepeninggal Nabi Muhammad. (Fathoni Ahmad)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG