IMG-LOGO
Nasional

Kebijakan Publik Sektor Pertanian Harus Sentuh Generasi Muda

Senin 1 April 2019 21:0 WIB
Bagikan:
Kebijakan Publik Sektor Pertanian Harus Sentuh Generasi Muda
Wakil Ketua PBNU, H Mochammad Maksum Machfoedz
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Mochammad Maksum Machfoedz menyatakan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan publik (public policy) untuk memajukan dunia pertanian.

"Ada yang harus kita benahi dalam public policy," kata Maksum di sela-sela pembukaan Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Konsolidasi Tani Nelayan se-Indonesia di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Maksum menjelaskan, kebijakan publik itu terkait fenomena di lapangan pertanian yang hanya diisi oleh orang-orang tua. Sementara di sisi lain, pemuda menjauhinya.

Untuk itu, lanjutnya, sudah seharusnya pemerintah dengan kebijakannya mampu menyentuh pemuda agar sektor pertanian tidak tertinggal oleh sektor lain. Sebab sambungnya, pertanian tidak bisa hanya mengandalkan orang tua, sementara perkembangan teknologi tidak terbendung.

"Nah, sekarang ini bagaimana kita membangun pertanian sehingga itu menjadi sektor yang merangsang karena itu mengembalikan anak-anak muda ke sektor pertanian. Ini penting sekali," ucap pria yang juga Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.

Lebih lanjut menurutnya, dengan mengajak pemuda turut membangun sektor pertanian, maka akan mencegah terjadinya kepincangan ekonomi negara. "Kalau tidak seperti itu, negara akan pincang. Ketidakadilan sektor itu luar biasa kalau tidak ditangani sejak dini," ucapnya.

Ia pun mengemukakan agar pemuda melirik ke dunia pertanian, yakni dengan memasukkan teknologi dan membuka beragam peluang ekonomi di pertanian. Khusus teknologi, pemuda dianggapnya lebih mengerti daripada orang tua.

"Itu tidak mungkin kita bisa mengarah ke sana (pemuda terlibat dalam pertanian) kalau sektor ini tidak menggiurkan. Ini tidak mungkin dapat mengarah ke sana kalau teknologinya konvensional," jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa ada persoalan sosiologis yang harus diselesaikan, sehingga estafet perubahan ini tidak memunculkan persoalan sosial yang baru. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)
Bagikan:
Senin 1 April 2019 23:0 WIB
Ini Kata PBNU untuk Kemajuan Sektor Pertanian
Ini Kata PBNU untuk Kemajuan Sektor Pertanian
Ketua PBNU, M. Maksum Machfoeds

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Mochammad Maksum Machfoedz berpendapat bahwa dalam upaya memajukan sektor pertanian, pemerintah harus memberikan rangsangan nilai tambah dan kebijakan pertanian yang terpusat ke satu lembaga atau kementerian.

Hal itu dikatakan Maksum di sela-sela pembukaan Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kondolidasi Tani Nelayan se-Indonesia di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Menurut Maksum, sementara ini pemerintah terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Ia mencontohkan bagaimana selama ini, pertanian hanya dilihat dalam bentuk sawah.

"Di sawah dijual murah, meskipun produksi besar, pasar disediakan, pupuknya dibantu, tetapi dia hanya menjadi pemasok bahan baku mentah, murah dan penghasil pangan murah. Nah ini tidak bisa," ucap pria yang juga Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.

Oleh karena itu, sambungnya, perhatian pemerintah seharusnya tidak hanya melihat pertanian dalam bentuk sawah, tapi juga memperhatikan industrinya yang sudah berkembang luas. Ia mencontohkan bagaimana nilai bawang ketika masih di sawah harganya kecil, namun ketika masuk ke kota (menjadi industri) harganya menjadi berlipat ganda.

"Nah bagaimana kita membangun public policy (kebijakan publik) yang ini mengaitkan sisi primer, sawah sampai ke hilirnya. Ini harus pada kementerian yang sama. Ya, kita rombak kementerian kita, Kementerian Agribisnis misalkan," ucapnya.

Sebab yang terjadi selama ini dalam kasus pertanian, banyak kementerian yang menanganinya seperti ada Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, dan Kementerian Perdagangan. Hal itu menurutnya, berdampak tidak baik kepada petani.

"Jadi kita tidak pernah memperoleh nilai tambah yang itu menjadi hak petani. Sementara nilai tambah di hilirnya besar," ucapnya.

Menurutnya, jika persoalan pertanian hanya dilakukan satu kementerian, maka kepentinganya akan mengerucut dan pada akhirnya kepentingannya hanya ke petani.

"Jadi dari hulu hingga hilirnya iti menyatu. Tentu dalam hal ini terjadi keseimbangan antara pelaku ekonomi itu bisa diatur oleh satu tangan, bukan oleh banyak tangan," jelasnya. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)

Senin 1 April 2019 21:20 WIB
Riri Sandjojo: Posyandu Ujung Tombak Pencegahan Stunting
Riri Sandjojo: Posyandu Ujung Tombak Pencegahan Stunting
Sri Mega Darmi Sandjojo
Pasaman, NU Online
Sri Mega Darmi Sandjojo atau biasa dipanggil Riri Sandjojo yang merupakan salah satu perwakilan OASE KK sekaligus istri dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), dalam arahannya mengatakan bahwa sosialisasi pencegahan stunting yang dilakukan atas kerjasama Kemendes PDTT dengan OASE KK dalam upaya menurunkan angka stunting di desa-desa di Indonesia.

"Salah satu program kami di OASE bidang II peningkatan kualitas keluarga yaitu pencegahan stunting, salah satunya program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), ini kecil dan ringan, tapi dampaknya besar," ujarnya saat memberikan arahan di acara sosialisasi pencegahan stunting di hadapan para kader PAUD, Posyandu, dan Perangkat Daerah di Gedung Pertemuan Syamsiar Thaib, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Ia melanjutkan, pencegahan stunting bisa dilakukan secara ringan melalui pola asuh, pola makan, sanitasi, dan itu ada di posyandu di jorong-jorong, harapannya cegah stunting bisa ditangani.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan I Gusti Ayu Bintang Puspayoga yang merupakan pengurus OASE KK sekaligus istri dari Menteri Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, Posyandu ujung tombak pencegahan stunting. Oleh karena itu, Perhatian terhadap PAUD-PAUD seluruh Indonesia karena merupakan pendidikan utama dan pertama pendidikan formal yang diberikan pada anak.

"Di Sumatera Barat yakin bisa karena melihat koordinasi antara forkopinda, bunda PAUD, PKK, dll cukup bagus. Kuncinya di gerakan posyandu. Kalau posyandu ini berjalan dengan baik stunting bisa ditangani," terangnya.

Menurutnya, pencegahan stunting ini merupakan arahan presiden RI Joko Widodo pada 2019 bahwa semua Kementerian/Lembaga harus bersama-sama mengeroyok program stunting. Saat ini masih ada sekitar 160 kabupaten/kota yang masih mengalami stunting.

Tiga istri kabinet kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja (KK) Bidang II melakukan sosialisasi pencegahan stunting dan mengunjungi PAUD percontohan pencegahan stunting di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Senin (1/4/2019).

Sementara itu, Bunda PAUD Mira Atos Pratama bunda PAUD Khairunnisa mengatakan saat ini ada sekitar 27,14 persen stunting di Kabupaten Pasaman. Dalam rangka pencegahan tersebut, sudah dibentuk program satu jorong satu PAUD.

"Program satu jorong satu PAUD sudah terlaksana. Saat ini ada 282 lembaga PAUD di Kabupaten Pasaman. Dan PAUD Khairunnisa ini menjadi salah satu PAUD percontohan yang tersebar di 12 kecamatan karena berbagai prestasi yang diraihnya," ungkapnya.

PAUD Khairunnisa sendiri sudah memiliki TK, KB, TPA, Posyandu terintegrasi, dan merupakan PAUD binaan. Saat ini ada 88 anak yang terdiri dari 9 pendidik.

"Cukup studi banding ke PAUD sini untuk pencegahan stunting, PAUD ini juga menjadi juara PAUD terintegrasi," ujarnya.

Sebelumnya, tiga istri menteri kabinet kerja yang merupakan Pengurus OASE Kabinet Kerja Bidang II Sri Mega Darmi Sandjojo, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Kartika Nurani Basuki mengamati anak-anak PAUD Khahairunnisa cuci tangan pakai sabun di Lubuk Sikaping, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Kegiatan ini untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini, sebagai salah satu upaya mencegah stunting.

Selain itu, penyerahan bantuan ibu-ibu Oase Bidang II berupa bantuan alat cucitangan, box paket informasi dan lain-lain.

"Kami tadi ke PAUD Khairunnisa, kami turun atas arahan Ibu Iriana Joko Widodo," ujarnya serempak.
Senin 1 April 2019 20:15 WIB
Kiai Said: Nahdliyin Harus Bantu Petani
Kiai Said: Nahdliyin Harus Bantu Petani
Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj.
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj berharap semua warga NU menyayangi dan memahami persoalan petani di pelosok kota dan desa. Warga NU juga diharapkan mau terjun langsung membantu petani melalui berbagai bantuan pemerintah.

"Mari kita sayangi petani kita dengan niat tulus. Insyaallah semua akan membawa dampak manfaat. Jadi, sayangi petani dan pahami apa yang jadi persoalan mereka," kata Kiai Said berbicara di Rakernas dan Konsolidasi Tani Nelayan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU Se-Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Kiai Said mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman. Kata dia, Mentan Amran sudah terbukti dan sudah teruji mampu menggebrak sektor pertanian menjadi lebih baik.

"Pak Amran sudah mati-matian membela petani dengan memberi berbagai bantuan bibit, benih dan traktor. Dan menurut saya, baru kali ini ada menteri yang kinerjanya seperti itu," kata Kiai Said.

Selain membela petani, Mentan Amran juga dinilai sebagai sosok menteri yang membela warga NU, khususnya para santri muda yang tersebar di Pondok Pesantren (Ponpes) seluruh Indonesia.

Upaya Mentan untuk membela warga NU melalui sektor pertanian, menurut Kiai Said sebagai hal yang snagat tepat. Pasalan NU dibangun untuk mencintai tanah air, dan yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia adalah sektor pertanian.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi PBNU Umar Syah mengatakan bahwa Mentan Amran adalah menteri pertama yang melibatkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam membangun bangsa melalui sektor pertanian.

"Selama republik ini berdiri kita belum melihat adanya kehadiran negara yang mengayomi petani sejauh yang dilakukan Mentan Amran. Termasuk gebrakan Mentan dalam melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan," katanya.

Untuk itu, melalui bantuan ini warga NU mampu membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap siapa saja yang menyelewengkan semua bentuk bantuan.

"Jadi kami ingin memastikan bahwa seluruh bantuan dari pemerintah pusat aman samapai ke tangan yang tepat, tidak berkurang secara bobot maupun kualitas. Kami serius mengawasi bantuan ini," ujarnya.

Umar meminta Mentan Amran tidak menyerah pada keadaan, dimana banyak pihak yang merasa tidak suka dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Umar menegaskan NU selalu ada bersama pejabat negara yang bersedia berjuang untuk petani. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG