IMG-LOGO
Nasional

Kebijakan Publik Sektor Pertanian Harus Sentuh Generasi Muda

Senin 1 April 2019 21:00 WIB
Kebijakan Publik Sektor Pertanian Harus Sentuh Generasi Muda
Wakil Ketua PBNU, H Mochammad Maksum Machfoedz
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Mochammad Maksum Machfoedz menyatakan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan publik (public policy) untuk memajukan dunia pertanian.

"Ada yang harus kita benahi dalam public policy," kata Maksum di sela-sela pembukaan Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Konsolidasi Tani Nelayan se-Indonesia di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Maksum menjelaskan, kebijakan publik itu terkait fenomena di lapangan pertanian yang hanya diisi oleh orang-orang tua. Sementara di sisi lain, pemuda menjauhinya.

Untuk itu, lanjutnya, sudah seharusnya pemerintah dengan kebijakannya mampu menyentuh pemuda agar sektor pertanian tidak tertinggal oleh sektor lain. Sebab sambungnya, pertanian tidak bisa hanya mengandalkan orang tua, sementara perkembangan teknologi tidak terbendung.

"Nah, sekarang ini bagaimana kita membangun pertanian sehingga itu menjadi sektor yang merangsang karena itu mengembalikan anak-anak muda ke sektor pertanian. Ini penting sekali," ucap pria yang juga Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.

Lebih lanjut menurutnya, dengan mengajak pemuda turut membangun sektor pertanian, maka akan mencegah terjadinya kepincangan ekonomi negara. "Kalau tidak seperti itu, negara akan pincang. Ketidakadilan sektor itu luar biasa kalau tidak ditangani sejak dini," ucapnya.

Ia pun mengemukakan agar pemuda melirik ke dunia pertanian, yakni dengan memasukkan teknologi dan membuka beragam peluang ekonomi di pertanian. Khusus teknologi, pemuda dianggapnya lebih mengerti daripada orang tua.

"Itu tidak mungkin kita bisa mengarah ke sana (pemuda terlibat dalam pertanian) kalau sektor ini tidak menggiurkan. Ini tidak mungkin dapat mengarah ke sana kalau teknologinya konvensional," jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa ada persoalan sosiologis yang harus diselesaikan, sehingga estafet perubahan ini tidak memunculkan persoalan sosial yang baru. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)
Bagikan:
IMG
IMG