IMG-LOGO
Trending Now:
Opini

Indonesia di Antara Resolusi Jihad dan Resolusi Gambar

Selasa 2 April 2019 21:15 WIB
Bagikan:
Indonesia di Antara Resolusi Jihad dan Resolusi Gambar
Oleh Aswab Mahasin

Belum lama ini Nahdlatul Ulama (NU) menggelar syukuran akbar memperingati Hari Lahirnya ke-96. Banyak agenda yang diletakkan NU untuk berperan aktif membangun bangsa, salah satunya menyiapkan sumber daya manusia menyambut tantangan era revolusi industri 4.0.

Perkembangan era teknologi tidak hanya memberikan tantangan ‘penyesuaian diri’. Tantangan terberat adalah meminimalisir kerja-kerja negatif yang dilakukan olehpihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pemanfaatan kerja negatif di era digital memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Apalagi tahun politik sekarang, produksi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian mendominasi dinding halaman medsos.

Alat-alat digital diciptakan muasalnya untuk kemanfaatan, memudahkan berkomunikasi, menerima berita, dan untuk mencari informasi lebih cepat. Tapi, pemanfaatannya telah dislewengkan. Dunia sedang berputar cepat, inovasi teknologi luar biasa—perkembangan handphone yang awalnya hanya mempunyai fungsi komunikasi semata, berkembang melebihi itu, punya kamera, punya pemutar video, pemutar musik, lalu sekarang terlahirlah smartphone—menawarkan berbagai macam kecanggihan tanpa batas.

Begitupun perkembangan medsos, dahulu hanya ada Friendster, sekarang kita dimanjakan dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Saat ini, orang lebih banyak menonton Youtube daripada Televisi. Itu semua adalah kerja gambar. Tidak sedikit diantara anak-anak kita sekarangbercita-cita menjadi Youtuber, dahulu sama sekali tidak terbayang jenis cita-cita itu.

Kalau kita mau jujur, kebutuhan kamera (gambar) saat ini sudah menjadi kebutuhan wajib, disetiap momen pasti ada jeprat-jepret, begitupun bentuk promosi—seperti restoran mempunyai slogan baru instagramable. Tidak ada yang salah dari fenomena ini—bagian dari perkembangan zaman—tidak bisa dihindari.

Namun, gejala tersebut perlu diwaspadai, khususnya ditahun politik, banyak gambar/hasil jepretan tidak sesuai dengan aslinya. Seperti hoaks/fitnah yang ditujukan kepada KH Ma’ruf Amin, katanya dibilang cipika-cipiki dengan wanita bukan muhrim. Tapi ternyata wanita pada foto/gambar tersebut istri beliau. Kan aneh, hoaks!

Hoaks menurut Rhenald Kasali (dalam acara televisi) adalah “kerja iblis”. Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa terlemparnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ke dunia. Dengan itu, apakah kita akan terus melanjutkan tradisi iblis? Mau dilihat dari sudut pandang manapun, hoaks sangat merugikan individu maupun kelompok.

Dari kegaduhan palsu sekarang, kita seharusnya berkaca pada nilai-nilai Resolusi Jihad yang digagas oleh KH. Hasyim Asy’ari. Tidak hanya melulu terjebak pada manipulasi Resolusi Gambar—yang mempunyai watak menghancurkan keutuhan bangsa ini. Memang, sekarang tahun panas, tapi bukan berarti ikut terbakar atas kepentingan sesaat.

Sebagai pengingat, mari kita tarik ke belakang, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, ancaman penjajahan itu datang kembali. Pihak Belanda bersama tentara Inggris yang mengatasnamakan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) berduyun-duyun menginjakkan kaki di Indonesia satu persatu wilayah Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda dan kaum penjajah lainnya.

Kondisi tersebut dianggap genting, Soekarno mengutus orang untuk menghadap KH. Hasyim Asy’ari. Singkat cerita, KH Hasyim Asy’ari bersama dengan ulama lainnya wakil-wakil cabang dari NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945, hasil rapat tersebut melahirkan sebuah nilai dasar penting bagi bangsa ini, jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Nilai dasar tersebut dikenal dengan Resolusi Jihad. (Baca karya Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, Resolusi Jihad: Perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama hingga Negara).

Resolusi jihad ini menjadi inspirasi bagi berkobarnya semangat masyarakat Indonesia, khususnya arek-arek Suroboyo mempertahankan kemerdekaan Indonesia, momen itu melutus pada tanggal 10 November 1945, yang kita kenal sekarang sebagai hari pahlawan. Sedangkan seruan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, sekarang menjadi hari santri.

Narasi sejarah pendek tersebut bisadijadikan sebagai standar nilai dalam membangun bangsa. Saya yakin, kita semua bermimpi tentang kebangkitan Indonesia keluar dari semua permasalahan. Hanya saja, jalan keluar yang diambil bersifat ambigu; apakah kebangkitan harus didahului pertengkaran,pembunuhan karakter,dan fitnah bertebaran?

Mengapa terjadi ambiguitas semacam ini? Adanya perjumpaan silang sengkarut di antara kita (bangsa Indonesia), perjumpaan tidak diwarnai ide-ide segar, tanpa keakraban, dan tidak adanya trust. Hasilnya adalah persepsi yang membingungkan dipenuhi kontradiksi, apa yang kita usung dipermukaan bukan sebuah konsep kemajuan peradaban dan bukan realitas aktual objektif, melainkan didasarkan pada memori kebencian serta buruk sangka.

Keributan yang terjadi di Indonesia masa kini sama sekali tidak merefleksikan keragaman interpretasi terhadap realitas, melainkan lebih menggambarkan perbedaan otoritas (panutan) terhadap yang diyakininya. Itu susahnya. Apalagi gerakan resolusi gambar (hoaks, meme, video, dan sejenisnya) semakin masif akhir-akhir ini. Jangkauannya pun tidak sebatas satu atau dua orang, melainkan menyebar dengan cepat melalui medsos dan grup Whatsapp (WA). Untuk apa? Distribusi kebencian.

Jelas sudah, semangat resolusi gambar yang menyimpang, entah gambar dengan resolusi rendah, sedang, ataupun tinggi menyimpan semangat “menghancurkan”, bisa lawan politik, bisa individu, bisa juga kelompok (organisasi). Efeknya apa? Ada pepatah mengatakan, “satu kebohongan, akan diikuti kebohongan lainnya.” Relavan jika disematkan, “satu kehancuran, akan diikuti kehancuran lainnya.”

Mungkin, gerakan resolusi gambar tidak mempunyai tujuan menghancurkan peradaban bangsa ini. Tapi, tidak bisa dipungkiri—menjadi pintu masuk untuk kehancuran sesungguhnya, minimal kehancuran silaturahmi akan terasa. Sebenarnya tradisi saling hujat dengan menampilkan gambar sudah cukup lama terjadi pada pentas politik Indonesia, sepertihalnya menjelang Pemilu tahun 1955 terjadi perang gambar antara Masyumi dan PKI di surat kabar harian saat itu (lebih jelasnya Anda bisa browsing saja).

Namun, perang gambar tersebut tidak secanggih dan seheboh sekarang, dan peredarannya tidak cepat seperti sekarang. Saat ini semua orang bisa akses mulai anak kecil sampai orang tua, dari orang yang tidak punya kepentingan sampai yang berkepentingan. Akhirnya, banyak yang terepengaruh dan menjadi hiburan seakan-akan lumrah dan pantas. Padahal yang disuguhkan kebanyakan tidak laik konsumsi. Ini sesat pikir.

Dari berbagai permasalahan tersebut mari kita tarik semua, manipulasi resolusi gambar yang menyimpang harus dikurangi (kalau memang susah dihentikan), produksi hoaks dan fitnah baiknya diendapkan. Syukur-syukur musnah dari bumi ini, tapi kemungkinannya kecil, karena telah menjadi pola hidup dan (mungkin juga) gaya hidup dan jalan hidup (sumber ekonomi) bagi sebagian orang.

Coba kita bersama-sama renungkan makna Resolusi Jihad; dari mulai semangatnya sampai nilai-nilai yang dikandungnya, setidaknya sebagai orang beriman rasa malu kita muncul kembali untuk tidak melakukan perbuatan jahiliah modern. Resolusi Jihad mempunyai banyak nilai yang bisa kita jadikan prinsip kebangsaan (secara individu maupun kelompok), semangat menegakkan agama dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia salah satunya.

Menegakkan agama bukan berarti mendirikan Negara Islam dan menuding salah sana-sini. Melainkan mendidik akal dan jiwa untuk selalu menebarkan kedamaian, cinta, dan kasih terhadap sesama—inilah esensi dari beragama. Karena sekarang kita sedang menghadapi penjajahan terhadap diri kita sendiri, yakni selalu menuruti nafsu jahat.

Nilai lain dari Resolusi Jihad adalah mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebagai orang Indonesia yang beragama Islam kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Islam sebagai mayoritas di Indonesia harus tampil sebagai agama publik yang toleran dan mampu mengayomi semua elemen masyarakat dari agama apapun dan suku apapun. Itulah hakikat sebagai orang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

Sebenarnya masih banyak nilai yang dikandung dari Resolusi Jihad untuk kita tarik dan tanamkan sebagai pondasi politik dan prinsip kebangsaan, tapi akan terlalu panjang. Singkatnya, Resolusi Jihad mempunyai semangat komitmen kebangsaan, persaudaraan, gotong royong, dan saling menanamkan kepercayaan di antara warga negara (masyarakat).

Silakan Anda renungkan nilai-nilai luar biasa lainnya dari spirit Resolusi Jihad untuk kita tanamkan di era digital sekarang, supaya medsos, WA, dan bentuk saluran informasi lainnya terkontrol serta mempunyai semangat bersama dalam membangun bangsa ini lebih baik dan lebih beradab.

Semoga pengingat “sederhana” ini bisa menyadarkan kita semua untuk menghentikan gerakan “resolusi gambar” yang menyimpang dan kita hidupkan nilai-nilai manfaat dari Resolusi Jihad—supaya resolusi gambar yang ditampilkan lebih mendidik dan informatif secara pengetahuan.

Saya tutup tulisan ini dengan petuah bijak seorang budayawan Kang Sobary (sapaan akrab Mohamad Sobary), dalam tulisannya yang berjudul Menjadi Orang Indonesia, “Kita, orang Indonesia, tak boleh main-main. Loyalitas, biarpun kecil, harus diwujudkan. Perjuangan, biarpun tampak sepele, harus dilakukan. Untuk Tanah Air, kita menyediakan cinta. Dan cinta itu boleh membakar kita dan membuat kita terbakar dalam keindonesiaan yang utuh dan sejati karena kita sudah bulat menjadi orang Indonesia.”


Penulis adalah Pembaca NU Online
Tags:
Bagikan:
Selasa 2 April 2019 23:59 WIB
Pesantren dan Pemimpin Nasional
Pesantren dan Pemimpin Nasional
ilustrasi: para santri berangkat mengaji
Oleh: Asmawi Mahfudz

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan dengan suasana politik Nasional akhir-akhir ini, yang penulis anggap mengkhawatirkan. Dengan banyaknya berita-berita yang mengatasnamakan agama atau organisasi sosial keagamaan tertentu, berakibat dengan menjelek-jelekkan kelompok yang lain, partai yang lain, ideologi yang lain. Apalagi dengan ditopang oleh arus informasi dan media sosial yang begitu bebasnya, akhirnya kadang menabrak sendi-sendi akhlaqul karimah, budaya bangsa, tradisi yang sudah menjadi ikon bangsa Indonesia yang berbudaya luhur. Hari ini seolah luntur dengan perilaku-perilaku kepentingan yang sudah tidak sesuai dengan ajaran agama, kultur, tradisi yang kita pegang teguh sejak nenek moyang kita. 

Penulis ingin mengungkap kembali kekuatan budaya bangsa Indonesia yang santun, ramah, memegang teguh tradisi, juga mempunyai potensi religiusitas yang kuat di bumi Nusantara ini. Ini dapat direnungkan kembali bagaimana konstalasi politik Nusantara pada saat kerajaan-kerajaan Hindu atau saat penyiaran Islam, sesudah Islam masuk di Indonesia, juga sampai paskakemerdekaan, di bumi Nusanatara ini selalu memegang teguh budaya dan potensi religiusitas sebagai sebuah bangsa. Maka ending dari semua perjalanan kesejarahan politik Nasional selalu diwarnai oleh dua hal penting ini, yaitu hubungan yang selalu harmonis antara kekuatan budaya juga agama. 

Institusi yang sejak lama memegangi dua hal penting itu menurut penulis adalah pondok pesantren. Pernyataan ini bukan hal yang tidak berdasarkan, tetapi didasarkan pada perjalanan kesejarahan pondok pesantren di Nusantara, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan, kolonialisme, paskakemerdekaan sampai kepada saat ini. Pesantren dapat membuktikan eksistensinya sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga budaya dan sebutan lain untuk pondok pesantren di Indonesia.
 
Sebagai lembaga dakwah dapat dibaca dalam referensi-referensi sejarah pesantren, awalnya memang sebagai institusi yang dipegang oleh para penyiar-penyiar Islam Nusantara. Pada saat menyiarkan Islam mereka berdialektika dengan masyarakat sekitar yang menjadi obyek dakwah. Hasil dialektika ini menjadikan pesantren menunjukkan peran di masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan yang dihadapinya, tergantung dinamika masyarakat sekitarnya. Saat itu pesantren menjelma sebagai institusi pendidikan karena mengajarkan ilmu, peran sosial keagamaan karena membimbing masyarakat untuk taat kepada ajaran Islam, berperan sebaga lembaga politik ketika masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan politik dari pemimpin pesantren. Pesantren juga sebagai tempat laboratorium budaya karena di dalamnya banyak diamalkan tradisi, adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Sebagaimana di Kediri di Pesantren Lirboyo yang mengajarkan seni bela diri, di Ponorogo ada tradisi reog, pada masa Wali Songo terdapat bedug, wayangan, juga ada budaya bernyanyi, menari dan lain sebagainya. 

Sebagai lembaga politik, pesantren juga menampilkan kekuatan sosial yang diperhitungkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu sampai sekarang. Ini bisa kita baca pada saat kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, Kerajaan Banten, Kerajaan Singosari, Kerajaan Samudera pasai, kerajaan Demak, kerajaan Mataram dan seterusnya sampai era awal kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Pesantren dan kiai selalu bersinergi dengan para raja-raja atau penguasa di wilayahnya masing-masing. Pada masa kerajaan-kerajaan terdapat tokoh-tokoh nasional pesantren bersinergi dengan raja untuk menyelesaikan problem-problem umat. Misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, para Wali Songo, dan para ulama lainnya. Pada masa kemerdekaan para kiai dan pesantren juga berpartner dengan pemimpin Soekarno untuk mempertahankan kemerdekaan, sebagaimana yang dilakukan KH Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Wahid Hasyim, KH Mahrus Ali, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Sansuri, KH Abbas dan lain sebagainya. 

Pada masa Orde baru yang dipimpin oleh H Muhammad Soeharto, pondok pesantren, kiai juga berperan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. Di antara kiai itu adalah KH Mahrus Ali Lirboyo Kediri, KH Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, KH As’ad Samsul Arifin Situbondo, KH Thohir Widjaya dari Blitar, KH Maemun Zubair Sarang , KH Ali Yafie Jakarta, KH Sahal Mahfudz Pati, KH Ahmad Sidiq Jember, KH Mustain Romli Jombang. Malah dialektika kiai-ulama saat ini lebih dinamis dikarenakan rezim Orde Baru dan para ulama-ulama berdialiktika yang dibangun begitu dinamis sesuai dengan kondisi politik tanah air. Pada saat ini ketika kiai dapat bersinergi dengan pemerintah akhirnya dapat membangun Masjid seluruh tanah air hampir di setiap kecamatan yang dimotori oleh KH Thohir Widjaya, alumni PP Lirboyo yang dengan diplomasinya dapat mempengaruhi penguasa dalam mengambil kebijakan-kebijakan keagamaanya.

Juga pada masa Reformasi sekarang ini, kita diperlihatkan dialektika pesantren atau kiai dengan pemimpin negeri ini. Yang pada puncaknya dapat mengantarkan seorang tokoh pesantren menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu KH Abdurahman Wahid. Pada saat Reformasi ini dapat dilihat juga bagaimana sinergi pesantren dan kiainya dengan pemerintah. Sebagaimana perjuangan tokoh-tokoh pesantren dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Taruhlah seperti KH Ali Yafie dan KH Sahal Mahfudz yang memberdayakan hukum Islam dengan tema Fiqih Sosial, Gus dur dengan perjuangan demokrasi, pluralisme, tema membumikan Islam. KH Qadri Azizi memperjuangan fiqih dengan tema ijtihad dengan saintifik modern, Emha Ainun Najib mengkolaborasikan seni buaya dan agama dengan tema Padhang Bulan, Din Samsudin dengan tema Islam berkemajuan, Tuan Guru Zaini Martapura, Habib Luthfi Pekalongan, KH Asrori Surabaya dengan pemberdayaan Cinta Rasul dan taarekatnya, KH Zainudin MZ dengan dakwah sejuta umatnya. Pondok Pesantren Sidogiri yang sukses mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekitar dengan koperasi pondok pesantrennya, KH Said Aqil Siroj mendakwahkan Islam Nusatara, Pondok Gontor yang sudah mempunyai alumni yang bertebaran seantero Nusantara, mereka juga berperan di bumi Nusantara dan lain sebagainya. 

Paparan itu dapat dipahami bahwa pesantren dengan perannya yang multidimensi telah menghasilkan tokoh-tokoh Nasional maupun Internasional, juga membuktikannya sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pesantren dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Nasional, padahal institusi ini bukan lembaga kaderisasi pemimpin politik, sebagaimana lembaga partai politik? Jawabannya beragam. Di antarannya adalah sistem kepemimpinan di pesantren menggabungkan potensi budaya (culture) dan religiusitas. Pesantren dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang kiai atau ulama. Terminologi kiai dan ulama adalah dua istilah yang mensinergikan dua dimensi yakni kiai adalah budaya dan ulama adalah istilah agama. Kiai artinya adalah seseorang yang ditokohkan sedangkan ulama adalah orang yang mapan dalam pengetahuan keagamaannya.

Pesantren mempunyai dua istilah ini dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang kiai berperan sebagai tokoh panutan yang diikuti oleh santri-santrinya dan masyarakat sekitarnya. Dia juga seorang ulama yang mengetahui secara mendalam ilmu-ilmu agama yang kemudian diamalkan membentuk suri tauladan atau uswah hasanah oleh orang-orang di sekitarnya. Jadilah seorang kiai adalah ulama dan ulama juga kiai pesantren, yang dia menjadi profil tokoh panutan bagi orang-orang sekitarnya baik dari kalangan santri, alumni maupun masyarakat umum. Maka akan terlihat di dunia pesantren, seorang kiai memberikan solusi atau menjadi tempat bersandar seluruh urusan masyarakat, baik masalah klenik, kesehatan, doa, agama, ekonomi penyakit sosial, kenakalan remaja, keamanan, pidana konflik keluarga dan sebrek problematika sosial masyarakat. Inilah kemudian yang menjadikan kiai pesantren! ulama, menjadi tokoh yang mengakar di masyarakatnya. Sesuai dengan dawuh Rasulullah “Sayid al-Qawmi Khadimuhum, Pemimpin masyarakat adalah pelayan bagi mereka”. Apa yang di-dawuh-kan oleh kiai, perbuatannya, keputusannya akan selalu menjadi ukuran dan panutan bagi umat di sekitarnya.    

Dengan profil demikian tidak mudah memerankan tokoh kiai pesantren di Nusantara ini. Karena dalam diri mereka terdapat potensi budaya dan religius yang bersinergi dalam dirinya. Mungkin ini nantinya yang memunculkan istilah sosiologi kepemimpinan kharismatis dalam dunia pesantren. Kepemimpinan model kharismatik ini akhirnya tidak mudah digantikan oleh orang sembarangan, kalau dia tidak mempunyai kekuatan budaya dan agama yang kemudian menghasilkan kharisma. Maka sistem pergantian atau suksesi kepemimpinannya menggunakan dua pendekatan di atas, yaitu budaya dan agama. Artinya orang yang dapat mengganti kiai atau ulama adalah dia yang mempunyai kekuatan budaya yang tercermin dalam nasab, genealogi keturunan yang sama, juga kekuatan agama yang mumpuni.

Role model kepemimpinan pesantren ini nampaknya relevan dengan model khazanah kepemimpinan yang ada dalam tradisi bangsa Indonesia, yang di mulai masa kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, seorang yang secara nasab kekeluargaan dari golongan kesatria dan kemampuan agama Hindu budaya mumpuni. Masa awal kemerdekaan oleh Ir Soekarno yang nota bene menggabungkan kekuatan budaya dan kemampuan ilmu, dia juga bersinergi dengan para ilmuwan dan tokoh-tokoh agama.

KH Abdurahman Wahid sebagai presiden keempat juga berusaha menggabungkan kekuatan budaya dan agama. Dia secara intelektual menggelorakan pribumisasi Islam dan secara sosial keagamaan adalah seorang kiai dan ulama juga. Demikian seterusnya bahwa sejarah kepemimpinan di Nusantara selalu saja ada penggabungan antara kekuatan budaya dan agama.

Sisi lain kekuatan pesantren dapat menghasilkan kepemimpinan adalah ajaran akhlaqul karimah yang dimiliki oleh pesantren. Di pesantren selain mempunyai kekuatan budaya dan agama, juga mempunyai potensi akhlak yang mulia. Ajaran-ajaran agama sebagai bentuk manifestasi tafaquh fi al-din tidak hanya dilihat dari perspektif intelektual rasional saja, atau perspektif sosial empiris saja, tetapi juga perspektif spiritual intuitif. Artinya ilmu agama atau ilmu yang telah dikaji di pesantren didalami secara intelektual, dipraktekkan di ranah social, juga dihiasi dengan ajaran-ajaran spiritual dengan berdasarkan hati yang bersih, keikhlasan, selalu minta petunjuk Allah, keistiqamahan dan ajaran-ajaran akhlak yang lain. Misalnya terdapat ajaran tawadlu (merendahkan diri) di Pesantren dalam hal kepemimpinan. Maka prakteknya selalu akan mendahulukan tokoh-tokoh senior (sesepuh) untuk memimpin pesantren, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Dengan ajaran ini di dunia pesantren selalu bisa menyelesaikan masalah kepemimpinan kalau tokoh-tokoh senior atau para sesepuh sudah membuat keputusan atau memberikan arahan. Tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan jika selalu memegang ajaran akhlaq berupa sikap tawadhu’ semacam ini. 

Untuk itu sudah seyogianya pondok pesantren dengan pengalaman empirisnya sejak zaman kerajaan samapai sekarang dapat mengantarkan para tokohnya untuk bisa berperan dalam skala yang labih luas, tidak hanya pemipin dalam satu organisasi Nahdlatul Ulama saja, tetapi menjadi pemimpin Negara atau Bangsa Indonesia dengan beragam cultur, budaya, ideologi, strata sosial, agama, suku dan yang lain. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa tokoh-tokoh pesantren dapat membuktikan kepemimpinanya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, baik di level regional, Nasional maupun Internasional. Semoga bermanfaat. Wa Allahu A’lamu!                       

Penulis adalah pengajar di IAIN Tulungagung, Pengasuh Pesantren Al-Kamal Tulungagung, dan Mustasyar NU Blitar.
Selasa 2 April 2019 8:0 WIB
Ulama dan Kearifan Lokal
Ulama dan Kearifan Lokal
Ilustrasi (ist)
Ulama merupakan sosok yang ‘arif dan bijaksana. Maka ketika bertemu budaya dan tradisi masyarakat tidak lantas menolak bahkan memberangus, melainkan menjaga dan melestarikan karena mempunyai kearifan lokal (local wisdom). Sejarah mencatat, Wali Songo berhasil menyebarkan agama Islam dengan damai dan dapat diterima oleh masyarakat karena mampu menjadikan kearifan lokal menjadi instrumen dakwah.

Artinya, dakwah Islam dengan penuh rahmat harus dikedepankan agar tercipta persatuan, bahkan perdamaian. Itu prinsip rahmat. Simpul persatuan tersebut menjadi perhatian utama para kiai pesantren yang meneruskan model dakwah Wali Songo, baik pada masa penjajahan hingga saat ini. Hal ini juga muncul dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan umat yang majemuk atau beragam, bukan seragam. Mewujudkan persatuan antar-bangsa penting, apalagi kala itu Indonesia menghadapi ketidakperikemanusiaan penjajah selama ratusan tahun.

Kearifan dalam memandang kepentingan bangsa menjadi tolok ukur perjuangan para ulama pesantren beserta santri-santrinya. Mereka berhasil mendudukkan bersama antara prinsip keagamaan dengan konsep berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi terjajah, prinsip cinta tanah air merupakan aktualisasi nilai-nilai agama sehingga perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia merupakan panggilan agama.

Prinsip tersebut menyublim pada diri KH Muhammad Hasyim Asy’ari (pendiri NU) sehingga lahir konseptualisasi agung hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Istilah iman di sini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga konsep iman menurut keyakinan dan agama-agama lain di luar Islam. Dampaknya, konsep tersebut tidak hanya menggelorakan perjuangan umat Islam, tetapi juga umat-umat agama lain beserta seluruh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah.

Walaupun Kiai Hasyim Asy’ari mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ia tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahaannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Hasyim kembali ke Indonesia.

Pertemuan tersebut terjadi pada suatu di bulan Ramadhan, di Masjidil Haram, Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan “Multazam”, dekat pintu ka’bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah.

Isi kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang di jalan Allah SWT demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam.

Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu, kondisi dan situasi sosial politik di negara-negara Timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Barat. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Perhatian para kiai terhadap bangsanya tak hanya berhenti dalam perjuangan pemikiran dan fisik, tetapi juga menyiapkan dan menempa para generasi muda untuk mencintai bangsanya. Hal ini dilakukan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah saat menginisiasi gerakan-gerakan pemuda cinta tanah air melalui Madrasah dan Perguruan Nahdlatul Wathan pada tahun 1916.

Konsep cinta tanah air melalui pendidikan ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. KH Wahab Chasbullah berhasil mendirikan perguruan Nahdlatul Wathan atas bantuan beberapa kiai lain dengan dirinya menjabat sebagai Pimpinan Dewan Guru (keulamaan). Sejak saat itulah Nahdlatul Wathan dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik menjadi pemuda yang berilmu dan cinta tanah air.

Bahkan setiap hendak dimulai kegiatan belajar, para murid diharuskan terlebih dahulu menyanyikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab ciptaan Mbah Wahab sendiri. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan setiap kegiatan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Yaa Lal Wathan yang juga dikenal dengan Syubbanul Wathan. Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas sehingga perjuangan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi pergerakan sebuah bangsa yang cinta tanah airnya untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Semangat nasionalisme Kiai Wahab yang berusaha terus diwujudkan melalui wadah pendidikan juga turut serta melahirkan organisasi produktif seperti Tashwirul Afkar (gerakan pencerahan) yang berdiri tahun 1918 dan Nahdlatut Tujjar (gerakan kemandirian ekonomi). Selain itu, terlibatnya Kiai Wahab di berbagai organisasi pemuda seperti Indonesische studie club, Syubbanul Wathan, dan kursus Masail Diniyyah bagi para ulama muda pembela madzhab tidak lepas dari kerangka tujuan utamanya, membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang terjajah.

Dalam mengembangkan Madrasah Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar ini, Kiai Wahab berupaya menyebarkan 'virus' cinta tanah air (hubbul wathan) secara luas di tengah masyarakat dengan membawa misi tradisi keilmuan pesantren. Perjuangan mulia ini tentu harus digerakkan secara terus-menerus melalui setiap lembaga pendidikan yang ada saat ini sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat dan tak pernah surut.

Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab Chasbullah merupakan dua ulama pesantren di antara banyak kiai-kiai lain yang aktif dalam pergerakan nasional untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Hal itu menunjukan bahwa kedalaman ilmu agama menumbuhkan kearifan bangsa. Begitulah sesungguhnya ajaran dan nilai-nilai Islam mampu membawa dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.

Hingga saat ini, kalangan pesantren merupakan komunitas yang tidak bisa lepas dari peran-peran kemasyarakatan selain peran-peran keagamaan. Sebab itu, pesantren adalah lembaga pendidikan yang kuat menancapkan akar sosial-masyarakat sehingga kearifan lokal tetap lestari dan terjaga. (Fathoni Ahmad)
Senin 1 April 2019 13:0 WIB
Hadiah Cangkir dari Tuhan
Hadiah Cangkir dari Tuhan
Ilutrasi: nicepng.com
Oleh: Aswab Mahasin

Dalam buku Antropologi Tasawuf, Abdul Kadir Riyadi mengutip pernyataan dari seorang Antropolog Ruth Benedict. Kutipan itu merupakan pedoman hidup bagi masayarakat Indian di Amerika Utara, "Pada mulanya Tuhan memberikan sebuah cangkir pada setiap orang dan darinya mereka meminum air." Benedict lalu menggarisbawahi bahwa, "cangkir-cangkir itu kini telah pecah berkeping-keping."

Bagi saya, cangkir-cangkir itu tetaplah utuh, ia tetap terjaga, terawat, dan tetap indah. Namun kini, cangkir-cangkir itu diperselisihkan sedemikian ruwetnya. Mereka saling beradu mulut, beradu jari, dan beradu kebenaran, bahwa cangkirnyalah yang benar-benar datang dari Tuhan. 

Cangkir-cangkir itu sekarang berada di tengah kemelut, dengan pemilik-pemilik yang agresif, haus kuasa, dan lapar jabatan. Tapi, ini bukan lagi masalah cangkir, ini masalah isi cangkir, entah air apa yang masuk ke dalam cangkirnya. Cangkir tetaplah cangkir, utuh, suci, dan bersih—isinyalah yang mengotori kesucian cangkir.

Awal Allah menghadiahkan cangkir kepada manusia pun beserta cara merawatnya. Ada buku pedoman yang menjelaskan baik dan buruk, ada tutorial cara menggunakannya, yang pasti Tuhan telah memberikan bimbingan utuh kepada setiap cangkir yang diterima manusia. 

Tetapi, kadang manusia cuek dan acuh terhadap cara-cara baik dalam merawat cangkir. Mereka lebih memilih pemahaman yang dianggap benar menurut mereka sendiri. Sehingga mereka sibuk berdebat tentang isi cangkir dan berteriak, "isi cangkir saya paling benar, isi cangkirmu salah." 

Kalau saya boleh mempersepsikan bahwa cangkir itu adalah agama yang menjadi pegangan hidup manusia. Setiap manusia harus menyadari agama datangnya dari Allah, bukan hasil ciptaan atau rekaan manusia yang boleh kita isi semau kita. Apalagi dilatarbelakangi oleh rasa benci dan hawa nafsu yang terlalu tinggi. 

Cangkir itu mempunyai daya tampung sesuai porsinya. Begitupun agama, mempunyai daya jelajah sesuai kemanfaatannya. Secara doktrinal (khususnya dalam Islam), daya jelajah tersebut dibatasi oleh sebuah ketegasan kasih sayang Allah (rahmatan lil ‘alamin). Artinya, terwujudnya kedamaian, persaudaraan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Sudah sepantasnya kita sebagai orang beragama harus mengikuti daya jelajah kemanfaatan, bukan malah sebaliknya—destruktif. 

Allah Swt sudah memperingatkan kita dalam Surat Al-Maidah ayat 2, "Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Allah Swt menghendaki manusia hidup dalam kedamaian bersama, memahami dan menerima semua perbedaan yang ada dan menjadikan hal tersebut sebagai rahmah bukan sebagai musibah atau masalah.
 
Perbedaan itu keniscayaan dan berkembang secara alamiah dalam tatanan sosio-kultural. Perjalanan panjang sejarah manusia dengan berbagai latar belakang tidak mungkin menemukan satu wujud yang tunggal. Begitupun dengan Islam—tidak tunggal, karena Islam berkembang ke seantero dunia menyerap nilai-nilai historis dan norma-norma kultural dimana ia tumbuh dan berkembang.

Jadi sangat naif golongan yang mencoba menggiring 'kebenaran' ajaran Islam hanya pada satu titik saja dan mencoba melepaskannya dari dimensi sejarah, ruang, dan waktu yang melingkupinya. Meminjam istilah Stephen Sulaiman Schwartz, 'The Two Faces of Islam' (dua wajah Islam).

Dua wajah yang dimaksud Schwartz di sini mewakili dua posisi berseberangan yang sama-sama mengklaim sebagai manifestasi ajaran Islam. Ada wajah moderasi, kesejajaran, kesabaran, kejujuran, yang merupakan wajah santun, toleran, dan inklusif—siap hidup berdampingan dengan siapapun. Sementara, pada sisi lain, ada wajah separatisme, supremasi, sewenang-wenang, dan agresif yang garang, mudah marah, intoleran, dan eksklusif. (Stephen Sulaiman Schwartz, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global, (dalam catatan penerjemah, hlm. ix).

Fenonema dua wajah ini kalau kita baca sejarahnya sudah sangat lama menyelimuti perjalanan Islam, contohnya Khawarij yang menyatakan keluar dari kelompok Ali ibn Abi Thalib ra. Dan sekarang muncul kembali golongan yang sering disebut sebagai neo-Khawarij (lazim memahami teks-teks suci secara harfiah dan mengabaikan aspek sosio-kultural). Mereka ini sering melakukan truth claim (memonopoli kebenaran 'cangkir').

Pertanyaannya, apakah fenomena tersebut berkembang di Indonesia? Saya jawab “Yes”. Saya banyak mendengarkan cerita, tidak sedikit kekhawatiran di masayarakat bawah (perdesaan) was-was terhadap gerakan yang akan merubah kebiasaan keberagamaan mereka, seperti; syukuran, kenduren, tahlilan, shalawatan, dan sebagainya. Karena ada satu atau dua kasus di lapangan terjadi pembubaran-pembubaran.   

Kekhawatiran itu wajar, mereka hanya takut kehilangan keakraban dengan tetangga, kehilangan harmoni sesama warga, dan kehilangan keintiman bersama Tuhan. Manusia punya jalan masing-masing dalam memadu cintanya dengan Allah Swt.

Pertanyaannya lagi, apakah melakukan sikap agresif terhadap kelompok lain termasuk jalan memadu cinta kasih bersama Tuhan? Rasulullah Saw mengajarkan, yang harus kita hidupkan itu bukan sikap yang destruktif agresif, tetapi sikap edukatif. Anehnya, model dakwah agresif (saat ini) di Indonesia cukup digandrungi. 

Kebanyakan para pendakwah itu tidak mempunyai kapasitas mumpuni sebagai seorang dai, mereka hanya bermodal suara lantang dan beberapa ayat saja (ketika membacanya pun pletat-pletot)—dikemas ganas dan seakan-akan kebenaran ada di pundaknya. 

Di sini letak kekhawatiran saya yang paling paripurna. Sempat viral video seorang kader Nahdlatul Ulama, tepatnya ketua Rijalul Ansor Deli Serdang mencoba tabayun kepada salah satu ustadz yang sering mengolok-olok NU, Banser, Ansor, dan pemerintah. Kader Ansor itu hanya menanyakan landasan ustadz mengkafir-kafirkan Islam Nusantara, dan dia juga menegaskan kalau tidak punya landasan pengetahuan tidak usah mengkafir-kafirkan. Apa yang terjadi? Kader NU itu dipersekusi.

Fenomena tersebut secara jujur terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat (katanya) agamis dalam mengkomunikasikan kondisi ideal yang diharapkan. Ustadz-ustadznya gagal membangun paradigma moral dalam diri umat, sulutan kebencian, amarah, dan sikap menjatuhkan lebih dominan dalam ceramah-ceramahnya. Saya khawatir kalau ustadz seperti ini terus menerus ada, sedikit banyak berdampak buruk terhadap citra Islam. Khususnya efek kepada kepribadian umat dan kesatuan umat.

Sungguh saya bingung sebenarnya apa yang ingin mereka tawarkan terhadap Indonesia? Jika mereka menghendaki NKRI berSyariah atau mungkin sampai mendirikan Negara Islam, dari awal sampai sekarang saya tidak pernah mendengar penjelasan atau penawaran konsep ideal terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, dari segi hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Mereka hanya marah-marah dan menghujat sana-sini.  

Syekh Sa’id Ramdhan Al-Buti menanggapinya dengan mengatakan, "Kebanyakan dari mereka menitik-beratkan perhatian pada seruan untuk menetapkan hukum syariat Islam sebagai pengganti semua peraturan dan tatanan hukum positif yang diserukan oleh pihak lain. Namun, dalam melakukan hal itu mereka tidak memperhatikan dasarnya, yaitu makna agama yang seharusnya justru menjaga akal dan jiwa yang merupakan esensi agama Islam."

Berbeda dengan Nahdlatu Ulama, setiap mengusulkan sesuatu selalu didasari konsep dan pengetahuan matang, seperti pada saat KH. MA. Sahal Mahfuz merumuskan Nuansa Fiqh Sosial dan serangkaian halaqah NU yang bekerjasama dengan RMI dan P3M, fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol; 

Pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; Kedua, perubahan pola bermadzhab dan bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu’); Keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara; dan Kelima, Pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. (KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarya: LKiS), hlm. xxxvi-xxxvii)

Dijelaskan lebih lanjut, lima ciri pokok tersebut memang di dasarkan atas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan (applicable) untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer. Lebih jelasnya, silakan baca saja buku karya KH Sahal Mahfudh.

Seharusnya kelompok yang mengatasnamakan diri paling islami harus lebih giat lagi dalam membaca, supaya tidak terjebak pada narasi itu-itu saja. Kekurangan literasi mengakibatkan mereka seolah-olah menjadi penguasa, lantas menganggap kalau Tuhan itu sesuai dengan dirinya, dengan egonya menikung otoritas Tuhan dalam menuntun, mengatur dan menentukan jalan hidup orang lain. Memang setiap orang membela apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Tapi bukan berarti memonopoli kebenaran—dari sini klaim kebenaran atas nama Tuhan atas nama bela agama menjadi menguap dan tidak mudah diredam. Apa penyebab utamanya?

Menurut Said Aqil Al-Munawar, "Penyabab utamanya adalah manakala manusia sedang menghadapi kemrosotan legitimasi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Karenanya, isi klaim sebenarnya tak lebih sebagai upaya mempertahankan apa yang disebut kemapanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu."

Ingat yang dikatakan Gus Dur, "Yang lebih penting dari politik adalah kemanusian." Nah, pendidikan politik saat ini belum berorientasi pada peningkatan mutu manusia, walaupun para politisi sering bilang, 'masyarakat sudah cerdas'. Praksisnya, masyarakat masih dianggap sebagai objek politik yang bisa dipermainkan. Karena pendekatannya sama sekali tidak edukatif, melainkan konfrontatif dan provokatif. 

Isu-isu yang mempunyai daya pengaruh terhadap masa dimainkan, seperti dibenturkannya Negara dengan agama, Pancasila dengan agama, Islam dengan komunis, Islam dengan selain Islam, kelompok yang dianggap kafir, dan sebagainya, siasat politik itu memang sengaja dilakukan untuk membunuh karakter lawan politiknya. Paling gampang dilakukan melalui agregasi ideologi dan agregasi sara, termasuk agama.

Maka dari itu, sungguh tidak mudah menjaga cangkir. Cangkir yang tidak terjaga mempunyai potensi dirembesi air-air jahat, kalau kita minum akan menjadi racun. Sebagai manusia memang susah menjaga utuh kesucian cangkir, ada saja kotoran-kotoran yang masuk mempengaruhi kejernihan air. Namun setidaknya air yang masuk tidak merubah esensi cangkir. Air yang dapat melepaskan dahaga, air yang dapat menggontor rasa sesak di tenggorokan, bukan air yang memabokkan—merusak keindahan cangkir.

Saya tutup tulisan ini dengan kebijaksanaan dari Mahatma Gandhi dalam bukunya, Semua Manusia Bersaudara, "Setiap nabi dan avatar pernah mengajarkan ahimsa. Tidak satu pun di antara mereka yang pernah mengajarkan himsa. Karena himsa tidak perlu diajarkan. Manusia sebagai sejenis satwa sudah punya watak himsa, namun jiwanya pantang berbuat kekerasan. Pada jiwa terdalamnya manusia tidak mungkin terus besikap keras (arogan). Ia hanya dapat memilih ahimsa atau mengejar kemusnahannya sendiri. Itulah sebabnya para nabi dan avatar membawa ajaran kebenaran, keserasian, persaudaraan, keadilan dan sebagainya."

Penulis adalah pembaca NU Online.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG