IMG-LOGO
Fragmen

KH Wahab Chasbullah soal Perumpaan Kehidupan Ikan di Laut

Jumat 5 April 2019 9:15 WIB
Bagikan:
KH Wahab Chasbullah soal Perumpaan Kehidupan Ikan di Laut
KH Wahab Chasbullah (Dok. Perpustakaan PBNU)
Ijthad keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan senantiasa diperlihatkan Nahdlatul Ulama secara bijak dan lapang dada. Bukan bermaksud mengekor pada sistem yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas. Karena dengan masuk sistem, justru kesempatan memperbaiki akan lebih mudah dan diterima ketimbang teriak-teriak di luar sistem dan dianggap memberontak.

Sejumlah pro dan kontra menyelimuti tubuh kiai dan pengurus NU ketika dihadapkan pada kebijakan pemerintah seperti ajakan Muhammad Hatta kepada NU untuk mengisi kabinet. Sedangkan para kiai tidak mau karena Kabinet Hatta mendukung Persetujuan Renville sedangkan para kiai tidak. Begitu juga ketika Soekarno menggagas Nasakom. NU juga ikut di dalamnya.

Ketidaksetujuan terhadap Perjanjian Renville tidak akan bisa disalurkan tanpa NU menerima pinangan Bung Hatta. Begitu juga jika NU menolak sistem Nasakom, maka keputusan Soekarno hanya akan didominasi para nasionalis dan komunis. NU masuk sistem agar setiap kebijakan Bung Karno tidak terpengaruh orang-orang PKI.

Politik jalan tengah tersebut digelorakan oleh KH Wahab Chasbullah. Dengan alasan strategis, apapun yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebisa mungkin diterima dengan tangan terbuka. Keterbukaan politik bagi NU memang sangat dijunjung tinggi. Hal ini untuk menghalau pergerakan politik PKI yang kala itu menjadi bagian dari sistem. Keterbukaan tersebut bukan berarti hanyut dalam kegelapan dan mengorbankan prinsip. Sikap demikian ditegaskan oleh Kiai Wahab Chasbullah:

“Jadilah seperti ikan yang hidup. Ikut itu selagi dia masih hidup, masih mempunyai ruh atau nyawa. Biar dua ratus tahun hidup di laut yang mengandung garam, dia tetap saja tawar dagingnya, tidak menjadi asin. Sebabnya karena dia mempunyai ruh, karena dia hidup dengan seluruh jiwa. Sebaliknya, kalau ikan itu sudah mati, tidak mempunyai nyawa, tiga menit saja taruh dia di kuali yang bergaram, maka dia akan menjadi asin rasanya.” (Chiroul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010: 301)

Fatwa Kiai Wahab yang kala itu menjabat Rais ‘Aam PBNU itu dikemukakan berkali-kali saat NU menghadapi konstelasi politik yang tidak menentu. Hal itu menujukkan bahwa NU berupaya mempunyai sikap akomodatif, menampung dan menghadapi segala persoalan politik yang berkembang ketika itu, dengan penuh lapang dada.

Sikap seperti ini memang tidak mudah jika tidak mempunyai ilmu, kepiawaian, dan kekuatan. Kiai Wahab memberikan pelajaran bagi Nahdliyin bahwa NU mempunyai kekuatan kokoh, baik ilmu maupun karakter sejak dahulu. Persisnya saat santri dan kiai mampu menghalau para penjajah, baik Belanda, Jepang maupun tentara Sekutu.

Karena itu, mudah dipahami jika NU juga menunjukkan sikap lunak ketika menghadapi pembentukan DPR-GR, DPAS, dan DEPERNAS. Meski pada awalnya di tubuh NU sendiri terjadi pro dan kontra dalam menghadapi persoalan tersebut, sikap dan perilaku politik tetapi berupaya fleksibel. Sikap semacam NU ditempuh NU antara lain agar lebih mudah mendapatkan kesempatan dan memanfaatkannya secara efektif, setidaknya untuk mengimbangi politik PKI.

Hal ini dikemukakan KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) tentang Sosialisme Indonesia, Landreform, dan Pancasila. Tokoh-tokoh PKI di Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) menghendaki sosialisme Indonesia sebagai sosialisme komunis ala Moskow dan Peking (Beijing). Begitu pula Landreform, PKI menghendaki pembagian tanah sama rata, sama rasa, dan meniadakan hak milik.

Sejarah membuktikan, politik jalan tengah NU memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaan Indonesia. Politik dijalankan oleh NU tidak semata-mata untuk kepentingan kekuasaan belaka, namun perhatian NU secara luas untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 3 April 2019 8:45 WIB
Tiga Hizib Para Kiai saat Berperang Melawan Tentara Sekutu
Tiga Hizib Para Kiai saat Berperang Melawan Tentara Sekutu
Bangkai mobil Brigjen Mallaby (ist)
Sebelum Jepang (Nippon) datang ke Indonesia pada Maret 1942, perjuangan orang-orang pesantren masih dilakukan dalam bentuk perlawanan kultural terhadap penjajah Belanda. Pasca Nippon menduduki wilayah Indonesia seiring berjalannya waktu terjalin sejumlah kesepakatan yang membuka kesempatan para santri melakukan latihan militer bersama Jepang.

Awalnya, Pimpinan Tentara Jepang di Indonesa ingin membentuk pertahanan tambahan untuk melawan tentara sekutu. KH Hasyim Asy’ari menyetujui santri dilatih militer oleh Jepang. Tetapi mereka tidak akan ke mana-mana, tetap menjaga Indonesia dan membentuk barisan tersendiri yang dinamakan Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Ini merupakan langkah Kiai Hasyim Asy’ari dalam menyiapkan tentara santri untuk menghadapi kemungkinan datangnya tentara sekutu ke Indonesia.

Prediksi Kiai Hasyim Asy’ari benar. Setelah mengalahkan Jepang, tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara NICA Belanda ingin kembali menduduki Indonesia. Belanda membonceng sekutu sehingga ini merupakan Agresi Belanda kedua setelah sebelumnya juga menduduki Indonesia. Namun, kali ini persiapan tentara santri telah matang secara militer. Sebelumnya, Kiai Hasyim Asy’ari menyampaikan Fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 untuk menggerakkan seluruh bangsa Indonesia, terutama umat Islam untuk memukul mundur tentara sekutu.

Bagi para santri dan kiai, perjuangan fisik saja tidak cukup. Mereka berperang sembari melantunkan doa dan hizib. Menurut catatan KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013), kiai-kiai dari Jombang, Gresik, Pasuruan dan dari sekitar Surabaya menyerang musuh sambil meneriakkan doa-doa dalam Hizbul Bahr, Hizbun Nashr, dan Hizbus Saif. Pertama kali dalam sejarah perang di Indonesia melawan penjajah, kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bershut-sahutan dengan letusan bom dan rentetan suara mitraliur.

Atas kepentingan NICA, sebetulnya tentara sekutu (Inggris) terhasut untuk melawan rakyat Indonesia. Tentara sekutu terbuai karena sama-sama bangsa Barat dan bangsa penjajah. NICA mendalangi pertempuran, tentara sekutu berulangkali menyampaikan gencatan senjata saat terdesak tetapi dilanggar oleh tentara NICA. NICA terus menyebar provokasi mengadu rakyat Indonesia dengan tentara Inggris. Pertempuran sporadis terus terjadi di berbagai lokasi.

Dalam pertempuran tersebut, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, Komandan Brigade 49 Divisi 23 tentara sekutu (Inggris) ditemukan mati tertembak pada perang yang berpangsung 31 Oktober 1945. Peristiwa tersebut merusak perjanjian penghentian tembak-menembak yang telah disetujui oleh Pemimpin Indonesia dan kaum Sekutu dalam Contact Commitee.

Pimpinan tentara Sekutu di Surabaya menjawab kematian Brigjen Mallaby dengan ultimatum yang terkenal pada 9 November 1945. Ultimatum tersebut menyebutkan: “Semua rakyat Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjata di tempat-tempat yang ditunjuk oleh tentara sekutu, sambil mengangkat tangan dan didampingi bendera putih tanda menyerah kepada sekutu. Segalanya harus sudah diselesaikan pada 06.00 tanggal 10 November 1945.” (KH Saifuddin Zuhri, 2013: 337)

Rakyat Surabaya menganggap ultimatum Sekutu pada 9 November 1945 sebagai penghinaan terhadap rakyat, terhadap Republik Indonesia dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kiai Saifuddin Zuhri mencatat bahwa tentara Sekutu mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Divisi 23 dan Divisi 5 yang berkekuatan sekitar 10.000 hingga 15.000 serdadu dibantu oleh meriam-meriam kapal perang penjelajah Sussex, beberapa kapal perusak dan pesawat-pesawat terbang Mosquito dan Thunderbolt dari RAF.

Rakyat Indonesia tidak gentar. Bagai air bah yang tidak dapat dibendung, rakyat Surabaya maju menyerbu semua kubu tentara Sekutu di seluruh kota. Tua dan muda serentak menerjang musuh meski hanya bersenjatakan bedil, pistol, pedang, dan bambu runcing. Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari memberikan kekuatan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia untuk mengusir NICA dan tentara Sekutu. (Fathoni)
Selasa 26 Maret 2019 15:0 WIB
Saat Kiai Ma’ruf Diutus Gus Dur Sowan Mbah Hamid
Saat Kiai Ma’ruf Diutus Gus Dur Sowan Mbah Hamid
Kiai Ma'ruf dan Gus Dur
Gus Dur semakin dekat dengan Kiai Ma'ruf setelah peristiwa Tanjung Priok 1984. Gus Dur menemukan kawan dalam perjuangan mengembangkan NU bersama kiai yang menguasai khazanah klasik kitab kuning, terbuka untuk mengkaji kitab modern, dan selalu mengikuti perkembangan melalui media.

Setiap hari Kiai Ma'ruf membaca tiga surat kabar nasional. Majalah mingguan pun juga dibacanya. Beliau berprinsip lebih baik tidak punya kendaraan pribadi daripada ketinggalan informasi.

Gus Dur sering diundang dalam acara yang diadakan oleh Yayasan Al-Jihad, khususnya dalam upaya mensosialisasikan hubungan Islam dan Pancasila kepada para ulama dan mubaligh.

Gus Dur juga beberapa kali meminta Kiai Ma'ruf menggantikannya berceramah seperti pada acara Akhirussanah (akhir tahun pelajaran) di Pesantren Al-Ishlahiyah Singosari Malang tahun 1987. Kiai Ma'ruf yang saat itu menjadi Wakil Ketua LDNU Wilayah Jakarta, menggantikan Gus Dur yang berhalangan hadir.

Melalui Gus Dur pula, Kiai Ma'ruf disarankan untuk sowan kepada para ulama waskita, antara lain Kiai Hamid Kajoran, Magelang.

Saat pertama kali sowan ke Kajoran, Kiai Hamid sedang kurang sehat dan berbaring di ranjangnya. Sementara para tamu lain duduk bersila di bawah. Kiai Ma'ruf diminta oleh Kiai Hamid Kajoran untuk duduk di atas kasur bersamanya. Ulama yang disebut sebagai waliyullah itu meminta Kiai Ma'ruf untuk berziarah ke makam Syekh Belabelu di Parangtritis.

Kiai Maruf memenuhi anjuran Mbah Hamid Kajoran itu. Ia pergi ke Pamancingan, Parangtritis, makam Syekh Belabelu atau Raden Jaka Bandem, putra dari Raja Brawijaya V dan murid Syekh Maulana Maghribi.

Tiba di lokasi pemakaman, seseorang yang tampaknya sudah menunggu, segera menyapanya. "Anda, Ma'ruf Amin, ya?" ujar orang itu menyapa ramah. "Iya betul," jawab Kiai Ma'ruf.

"Anda akan mendapat amanah besar, Insyaallah," ujarnya menyambung. Kiai Ma'ruf tak sempat berkomentar dan bertanya lebih lanjut hingga tak sadar orang yang menyambutnya itu sudah pergi.

Tak lama berselang sejak pertemuan dengan sosok misterius itu, berlangsung Muktamar NU ke-28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta. Dalam hajat tertinggi PBNU ini, KH Achmad Siddik terpilih sebagai Rais 'Aam dan Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidziyah.

Kiai Ma'ruf Amin dipercaya sebagai Katib Syuriyah pada struktur PBNU yang kemudian nama posisi ini menjadi Katib 'Aam Syuriyah. Sejak menjadi katib inilah kealiman Kiai Ma'ruf mulai menonjol dan produktif menelurkan pemikiran-pemikiran baru.

Jabatan itu merupakan lompatan karirnya di PBNU, karena sebelumnya ia belum masuk dalam struktur di tingkat PBNU. Posisi ini tak lepas dari usulan Gus Dur. Posisi ini pula yang pernah diduduki Gus Dur dalam PBNU periode 1979-1984.

Sebagai katib, Kiai Ma'ruf mulai rutin berkantor di PBNU. Ia menyiapkan konsep sistem pengambilan keputusan hukum berdasarkan manhaji (metodologi) yang dibahas secara dinamis dalam Munas NU di Lampung tahun 1992.

Dalam Munas ini dibahas pula hukum perbankan dan rencana mendirikan bank NU, sebuah isu yang kemudian menjadi spesialisasinya.

Hasil Munas Lampung ini merupakan lompatan pemikiran para ulama NU. Majalah AULA edisi April 1992 menyebutnya dengan "Pintu Ijtihad Sudah Ketemu Kuncinya".

Dalam istilah Kiai Ma'ruf, Munas Lampung merupakan periode tajdidi (pembaruan) dalam tubuh NU, yakni merumuskan konsepsi untuk menghadapi konservatisme pemikiran menuju dinamisasi.

Suksesnya bahtsul masa'il dalam Munas Lampung itu tak lepas dari tangan dingin Kiai Ma'ruf sebagai katib syuriyah. Pelaksanaan bahtsul masa'il tak terganggu oleh situasi internal NU yang cukup pelik, akibat pengunduran diri KH Ali Yafie sebagai Wakil Rais 'Aam dan Pejabat Pelaksan Rais 'Aam sepeninggal almagfurlah KH Achmad Siddik.

Munas itu kemudian menetapkan KH Moh. Ilyas Ruhiat sebagai Pejabat Pelaksana Rais 'Aam. Dengan demikian, sebagai katib, Kiai Ma'ruf melayani dua Rais 'Aam.

Dalam Muktamar ke-29 di Pesantren Cipasung 1994, Kiai Ma'ruf menjadi Rais Syuriyah urutan ketiga, di bawah KH Nahrowi Abd. Salam dan KH Syafii Hadzami. (Zidni Nafi')
Senin 25 Maret 2019 12:45 WIB
Politik NU: Politik Kebangsaan dan Politik Kerakyatan
Politik NU: Politik Kebangsaan dan Politik Kerakyatan
Ilustrasi (Dok. NU Online)
Politik, baik secara praktik maupun teori tidak asing bagi para ulama, khususnya di kalangan pesantren. Sebab dalam khazanah keilmuan Islam, politik dipelajari dalam kitab-kitab fiqih siyasah. Namun, politik yang dijalankan oleh para ulama dan kiai selama ini ialah praktik politik untuk memperkuat kebangsaan dan kerakyatan. Bahkan KH MA Sahal Mahfudh (Rais 'Aam PBNU 1999-2014) menambahkan konsep etika politik.

Dalam konsep yang dicetuskan oleh Kiai Sahal Mahfudh, ketiga entitas tersebut ialah bagian dari politik tingkat tinggi NU atau siyasah ‘aliyah samiyah. Praktik politik ini digulirkan demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi  partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai. Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organsasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926. Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis. Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais ‘Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar  ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah. Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa peran aktif dalam berbangsa dan bernegara pernah diwujudkan oleh NU dengan menjadi partai politik. Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik.

Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi nonpolitik. Tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. (Baca Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi di dalamnya. NU dengan jumlah jamaahnya yang besar membuat Masyumi memperoleh dukungan besar. Namun yang terjadi justru NU dipinggirkan sehingga hanya menjadi alat pendulang suara. Hal itu menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri.

Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.

Organisasi partai identik dengan perebutan kekuasaaan. Namun, praktik yang dilakukan kader-kader NU dalam percaturan politik lebih banyak mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yairu bangsa dan negara. Terutama ketika NU harus berhadapan dengan ideologi komunis dalam diri PKI. Di sisi lain, NU secara kultural juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam konservatif yang berupaya keras memformulisasikan Islam ke dalam sistem negara.

Dalam praktiknya, meskipun banyak berjasa dalam membangun pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aktivitas NU dalam berpolitik sedikit banyak mengaburkan misi jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan berbasis sosial-kemasyarakatan). Meskipun secara resmi telah menanggalkan diri sebagai partai politik pada 1984, peran-peran NU dalam praktik siyasah berusaha diwujudkan melalui konsep politik tingkat tinggi yang digagas KH Sahal Mahfudh dalam Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2013 di Wonosobo, Jawa Tengah. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG