IMG-LOGO
Opini

Melihat Kasus Muslim Uighur dari Dekat

Rabu 10 April 2019 12:30 WIB
Bagikan:
Melihat Kasus Muslim Uighur dari Dekat
Aminul Fikar Masruri di Xinjiang
Oleh Aminul Fikar Masruri

Sejatinya pendapat itu tidak pernah tunggal, selalu ada dua versi atau bahkan lebih. Karena itu perbedaan pendapat, banyak versi dalam setiap masalah adalah suatu keniscayaan dan karenanya klaim atas kebenaran itu tidak alami alias standar ganda atau politis.

Hal yang sama juga berlaku dalam menyikapi pemberitaan media luas terkait apa yang dialami oleh Etnis Uighur di Xinjiang, China. Pemberitaan yang akhir-akhir ini membuat pemerintah China tengah dihujani kritik dari dunia atas dugaan perlakuan mereka terhadap suku Uighur yang dianggap menindas. Perlakuan yang diberitakan adalah seperti menahan warga suku Uighur di kamp-kamp khusus.

Sebelumnya sebuah komite PBB mendapat laporan soal ditahannya satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di wilayah Xinjiang Barat pada Agustus 2018 lalu. Selama ditahan, mereka menjalani apa yang disebut program pendidikan ulang atau Kamp Indoktrinasi Politik yang diduga di dalamnya terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.

Versi laporan tentang Muslim Uighur yang cukup viral akhir-akhir ini seolah menjadi kebenaran tunggal, yakni Etnis Uighur di Xinjiang, China mengalami pengasingan bahkan sampai penindasan, sehingga komunitas internasional, baik pers, tokoh politik, serta lembaga kemanusiaan pun mengecam keras. Sebenarnya, siapakah suku Uighur?

Suku Uighur merupakan etnis minoritas di China yang keberadaannya di Xinjiang sudah dicatat sejarah sejak berabad-abad silam. Mereka merupakan penduduk Muslim yang secara budaya merasa lebih dekat ke Asia Tengah, dibandingkan dengan suku Han China yang merupakan mayoritas. Pada awal abad 20, suku Uighur mendeklarasikan kemerdekaan mereka dengan nama Turkestan Timur. Namun pada 1949, Mao Zedong membawa Xinjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing dan menjadi daerah paling luar. Xinjiang sendiri merupakan provinsi terbesar di China yang memiliki banyak sumber daya alam.

Mengenai keberadaan suku Uighur itu sendiri selain di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kyrgystan dan Uzbekistan. Suku Uighur bersama Suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok, namun ada perbedaan budaya dan gaya hidup yang kentara, di antaranya Suku Uighur lebih bernafaskan sufi sedangkan suku Hui lebih pada mazhab Hanafi. Suku Uighur terutama berdomisili dan terpusat di Daerah Otonom Xinjiang. Dari total 24 juta penduduk Xinjiang, sekitar 11 juta adalah warga Muslim yang mayoritas berasal dari suku Uighur.

Sejatinya persoalan gejolak Etnis Uighur di Xinjiang sudah terjadi sejak tahun 1930 dengan versi realitasnya tersendiri. Bukan realitas kemarin sore. Rentetan sejarah RRT dengan Suku Uighur teramat panjang kalau hanya disimpulkan sebagai persoalan diskriminasi pemerintah atas suku minoritas di Negeri Tirai Bambu tersebut, apalagi sebatas diklaim sebagai persoalan Agama.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan dihadapi oleh umat Muslim Uighur di Propinsi Xinjiang sana? Apakah betul terjadi perlakuan intimidasi, diskriminatif oleh RRT kepada Minoritas Muslim Uighur? Benarkah Kamp-kamp pengasingan dibangun untuk Redoktrinasi apa yang menjadi keyakinan suku Uighur?

Untuk menjawab pertanyaan maupun mengkonfirmasi kebenaran pemberitaan diatas, perlu kiranya menggunakan sebuah ungkapan Gubernur Xinjiang, Believing is Seeing yakin dan percaya dengan melihat. Artinya sekali melihat sendiri itu lebih baik daripada seratus kali mendengar dari orang lain. Pendapat demikian mengajarkan pentingnya melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi dengan tahu langsung dari versi realitas daripada mendengar dari orang lain dengan versi pemberitaan dari pihak yang tidak datang langsung ke lokasi kejadian.

Dalam rangka mengilhami ungkapan tersebut, pihak Polri bersama rombongan 32 Orang perwakilan dari Tokoh Agama, Akademisi, dan Aktivis Kepemudaan melakukan kunjungan ke Xinjiang pada tanggal 20-27 Maret 2019 lalu. Dari kajian langsung di lapangan tersebut dapat dilihat fakta dan realitas yang bertolak belakang dan berbeda jauh dengan berita yang marak beredar soal intimidasi suku Muslim Uighur oleh Pemerintah RRT. Bahkan Pemerintah China tampaknya memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan perhatian pada Muslim Uighur di Xinjiang, antara lain dengan membangun sarana ibadah dan pendidikan bagi umat Muslim serta meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi melalui program vokasi maupun pelatihan.

Di Xinjiang sendiri terdapat 24.000 unit masjid. Seluruhnya berada di dalam pengawasan pemerintah China. Sama halnya dengan masjid-masjid lainnya di China yang kebanyakan dibangun pada masa Dinasti Ming yang memerintah China selama 276 tahun, mulai 1368 hingga 1644 Masehi. Sebagian besar masjid di China yang sampai saat ini berdiri sudah mengalami beberapa kali pemugaran, baik berskala besar maupun kecil, dengan semua pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah setempat. 

Perhatian terhadap perkembangan Islam juga diberikan oleh pemerintah China dengan menerbitkan Alquran dalam berbagai bahasa yang digunakan masyarakat setempat, seperti Mandarin, Uighur, Kazakh, dan Kirgiz. Belum lagi referensi keislaman lain berupa manuskrip keislaman yang telah mencapai 1,76 juta salinan, sebagaimana tercatat dalam data Dewan Pemerintahan China Urusan Keagamaan China Islamic Assotiation (CIA). Dalam catatan lembaga tersebut, jumlah Masjid di China sebanyak 34.000 dengan jumlah imam 58.000 orang yang seluruhnya mendapatkan bantuan semacam Mukafaah (Jaminan hidup) dari Pemerintah setempat.

Selain itu, di Kota Urumqi Provinsi Xinjiang berdiri megah bangunan mirip pesantren dengan fasilitas yang lengkap yang mampu menampung ribuan pelajar muslim suku Uighur yang bernama Al-Islam Al-Asr.  Lembaga tersebut memiliki delapan cabang di Xinjiang dengan jumlah pelajar secara keseluruhan sebanyak 1.200 orang. Sebagai satu-satunya lembaga yang mencetak para imam dan pemuka agama Islam di Xinjiang, perguruan Al-Islam Al-Ashr mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Kebanyakan para pelajarnya yang berasal dari berbagai daerah perbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan itu mendapatkan bantuan pembiayaan sekolah, akomodasi, dan bahkan uang saku dari pemerintah China.

Salah seorang pelajar Muslim dari suku Uighur menuturkan kepada delegasi kami bahwa mereka selama ini merasa nyaman serta bahagia di pusat pendidikan agama tersebut, mereka diberikan pemahaman keislaman yang benar, pemantapan wawasan kebudayaan, undang-undang pemerintah yang dapat menguatkan rasa cinta kebangsaan dan nasionalisme mereka.

Dari hasil pengamatan langsung selama seminggu di wilayah Xinjiang dan Beijing, dapat dilihat bahwa Republik Rakyat Tiongkok meski berpaham Komunis namun dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, serta merawat toleransi di tengah beragamnya suku, agama masyarakatnya memiliki perhatian dan kebijakan yang baik dan akomodatif.

Dari pengalaman melihat RRT dalam media visit pada 20-27 Maret 2019 itu, agaknya ada tiga kata kunci dalam melihat Uighur (bukan hanya mendengar), yakni komunisme China, kebebasan beragama dalam Konstitusi RRT (UUD) dan peta lokasi Uighur.

Khusus komunis, agaknya ada perbedaan pandangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia melihat komunis sebagai ideologi (pengalaman PKI 1965), sedangkan komunis bagi masyarakat China hanya paham politik yang mendorong kesejahteraan masyarakat (ekonomi kerakyatan).

Bukti bahwa komunis di China bukan ideologi adalah Konstitusi RRT yang menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat, baik beragama atau tidak beragama. Realitasnya, Islam dan agama lain juga berkembang pesat di China.

Terkait peta lokasi Uighur yang perlu diketahui adalah kedekatan jaraknya dengan Afghanistan dan Pakistan yang selama ini juga santer diberitakan bahwa ada warga Indonesia berlatih perang atau ‘berjihad’ di Afghanistan. Apalagi, warga Uighur yang sangat dekat jarak tempuhnya, karena itu sangat mungkin kelompok radikal ada dalam Etnis Uighur, bahkan disebut sudah ada sejak 1930. Dalam kontek paham kelompok radikal, ekstrimis inilah pemerintah RRT tidak tinggal diam dan bersikap preventif guna menjaga kondusifitas dan keamanan Negerinya.

Tercatat lebih dari seribu kasus terorisme berupa pengeboman, pembunuhan masal, perampokan, maupun penembakan sadis yang dilakukan oleh kelompok radikal, ekstremis, maupun separatis selama periode 1998-2015 yang terjadi di wilayah Xinjiang. Cipta kondisi melalui aksi terorisme tersbut disinyalir dilakukan guna mengganggu kondusifitas pemerintah serta menekan agar mau melepaskan wilayah Xinjiang dari kekuasaannya. Dokumentasi kejadian tersebut dapat dilihat di museum yang pada Desember 2018 lalu baru diresmikan di kota Urumqi Xinjiang.

Akhirnya, dapat kita pahami bahwa persoalan pemerintah RRT dengan suku Uighur yang terjadi selama ini bukanlah persoalan tentang Agama namun lebih tepat dikategorikan persoalan politik. Adanya pemberitaan mengenai penindasan, pengasingan terhadap mereka juga tidak bisa dibenarkan, yang ada justru sikap tegas dan preventif pemerintah RRT terhadap sebagian Muslim Uighur maupun agama lain yang terindikasi terpapar doktrin radikal, ekstremis yang tergabung dalam kelompok separatis di wilayah Xinjiang. Mungkin pro-kontra mengenai suku Uighur ini juga tak luput dari muatan peta kepentingan dunia internasional, dalam hal ini Negara pesaing China dalam berlomba menjadi negara terhebat di muka bumi ini. Maklum, RRT selangkah demi langkah berada dalam impian menulis ulang (rewrite) jalur sutra (silk road) perdagangan dunia yang mestinya membuka potensi kerugian besar bagi negara tertentu lainnya. 

Harapannya, Indonesia sebagai Negara umat Muslim terbesar di Dunia, mampu memberikan peran positif bagi keberadaan suku Muslim Uighur. Jalinan diplomasi yang baik juga terus perlu diupayakan pemerintah Indonesia bersama pemerintah RRT guna menjamin keberlangsungan toleransi kehidupan umat beragama yang selama ini terpupuk dengan baik. Sehingga Indonesia mampu menjadi mitra bangsa lain dalam rangka ikut mengampanyekan perdamaian dunia dengan menghindari konflik dan ketegangan atas nama Agama yang selama ini kerap dijadikan alat oleh kepentingan tertentu guna menjajah bangsa lain.  

Selain itu, peran aktif pemerintah mengajak tokoh agama dan stikholder lainnya di Indonesia melalui kajian, forum diskusi, kampanye, maupun pelatihan secara masif tentang wawasan kebangsaan, sikap moderat dalam beragama juga terus dilakukan,  guna menghindari sekaligus menolak kecendrungan gerakan “impor” konflik bangsa lain ke dalam Negeri yang kerap dijadikan komoditas politisasi kepentingan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.


Penulis adalah Pengasuh Lembaga Madrasatul Qur’an Al-Muntaha Al-Karim Moga, Pemalang; Alumnus Fakultas Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo; Peserta Media Visit ke Xinjiang
Tags:
Bagikan:
Selasa 9 April 2019 18:0 WIB
Mengapa Mempertahankan Waduk Sepat Surabaya adalah Keharusan?
Mengapa Mempertahankan Waduk Sepat Surabaya adalah Keharusan?
Waduk Sepat (www.sorottransx.com)
Oleh: Wahyu Eka Setyawan  

Pada saat bulan Ruwah, sebulan sebelum Ramadhan tiba, warga Sepat Lidah Kulon menggelar hajatan sedekah waduk yang rutin diperingati setiap setahun sekali. Hajatan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan anugerah berupa waduk yang menjadi sumber kehidupan warga sekitar.

Namun, peringatan tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, warga hanya bisa melakukan kegiatan sedekah waduk di balik tembok beton Ciputra. Padahal, pada tahun 2012 ke belakang mereka melakukan ritual peringatan di area waduk dengan berbagai acara yang meriah. Sedekah waduk sendiri merupakan sebuah upaya syukur nikmat, penghormatan bagi alam, bentuk pelestarian tradisi leluhur serta kegiatan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahim antar warga Pedukuhan Sepat.

Waduk Sepat sebelum dikuasi sepihak oleh Ciputra melalui ruislag (tukar guling) lahan dengan Pemerintah Kota Surabaya, pada tahun 2008 dengan SK Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008. Waduk Sepat memiliki luas sekitar 6,675 hektar sesuai dengan GS Nomor 109/S/1991 yang tercatat dalam regristrasi nomor 0335754, merupakan area yang menjadi simbol budaya juga merupakan sarana perekonomian serta ruang terbuka hijau yang menjadi penyokong wilayah sekitar Lakarsantri, khususnya sebagai penampungan air hujan agar tidak membanjiri rumah-rumah warga.

Fungsi itulah yang dihilangkan melalui ruislag yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan warga sekitar, bahkan terkesan dipaksakan seperti tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, izin lingkungan serta dokumen pendukung lainnya.

Dalam proses ruislag dokumen pendukung yang menjadi sumber klaim oleh Ciputra murni cacat prosedur, karena dalam dokumen tersebut Waduk Sepat dianggap sebagai tanah pekarangan. Sampai saat ini BPN Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya masih kukuh dalam argumentasinya, mereka mengatakan bahwa Waduk Sepat sudah menjadi bagian dari Ciputra, tetapi fakta soal cacatnya ruislag diabaikan, dan terkesan dipaksakan.

Warga beberapa kali telah melayangkan protes mulai dari aksi ke Balai Kota, berharap menemui Wali Kota Tri Risma, namun sampai detik ini tidak pernah ditemui. Tidak hanya itu saja berbagai upaya dilakukan seperti melayangkan gugatan ke PTUN, melaporkan ke Polda hingga melakukan Praperadilan kepada pihak Polda yang menghentikan penyidikan sepihak. Semuanya gagal ketika hakim berkata lain di luar kenyataan dan bukti yang sudah gamblang bahwa banyak kecacatan prosedur.

Bahkan dalam gugatan informasi warga memenangkan gugatannya hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Fakta menunjukan bahwa Pemkot Surabaya tidak memiliki dokumen-dokumen terkait ruislag dan izin pembangunan di area Waduk Sepat.

Waduk Sebagai Kawasan Konservasi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 25 menyebutkan bahwa kawasan konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan pantai. Hal ini juga didukung oleh PP Nomor 37 Tahun 2010 di bagian keempat pasal 92 mengenai konservasi waduk.

Sehingga sudah jelas, Waduk Sepat tidak dapat dialihfungsikan karena menurut peraturan merupakan daerah tampungan air, yang mempunyai fungsi lingkungan. Tidak hanya itu saja, dalam kajian Islam menurut KH Asyhari Abta dalam konsep Islam mengenai pelestarian lingkungan, mengatakan jika ada tiga persoalan lingkungan yang menjadi sorotan atau yang cukup dikhawatirkan, yaitu hutan, laut dan komersialisasi sektor alam.

Dalam perspektif Al-Qur'an, maka dalam konteks Waduk Sepat sebagai daerah tampungan air memiliki fungsi yang cukup signifikas, dan masuk sebagai kawasan konservasi. Jika merujuk pada persoalan pelestarian lingkungan, maka menjaga kawasan konservasi merupakan kewajiban, hal ini diperkuat oleh dalil di Al-Qur'an, terutama pada Surat Ar-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Kemudian posisi ini dipertegas dalam surat Al-A’raf ayat 57-58 yang substansial dengan semangat pelestarian lingkungan, sebagai himbauan agar tidak merusak kawasan yang menjadi penyokong lingkungan sekitar, dalam surat Al-A’raf menyatakan bahwa:

يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran."

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur."

Mempertahankan Sebagai Kewajiban

Maraknya komersialisasi pada berbagai sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umat/rakyat), yang dalam realitasnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kelestarian kawasan yang didiami rakyat (umat). Kini harus menghadapi berbagai eksploitasi terhadap waduk, mata air, dan tanah-tanah adat yang mengandung tambang yang kemudian dikuasi oleh perusahaan, baik dalam negeri maupun asing. 

Secara tidak langsung dampak dari keserakahan perampasan ruang hidup rakyat (umat), telah mengakibatkan menyusutnya sumber daya air dan rusaknya sumber daya alam di Indonesia, kondisi tersebut lambat laun menyengsarakan rakyat (umat) sekitarnya (KH. Drs. Asyhari Abta, Konsep Islam mengenai Pelestarian Lingkungan Hal 77, dalam buku Fiqh Lingkungan, 2006).

Jika merujuk pada argumentasi mengapa Waduk Sepat harus dilindungi, maka sudah jelas hukumnya dalam melindungi waduk, sebagai kawasan konservasi yang memiliki banyak fungsi. Atas pertimbangan itulah, merupakan sebuah keharusan dalam melindungi alam, sebagai bagian dari menyelamatkan alam, guna menghindari mudharat yang lebih besar.

Oleh karena itu lingkungan harus diselamatkan, tidak dialihfungsikan untuk kepentingan komersil. Waduk Sepat merupakan milik umum, ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi lingkungan. Kelestarian Waduk Sepat adalah kewajiban dan harus dilindungi oleh setiap insan yang berada di sekitarnya.

Penulis adalah Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam.
Selasa 9 April 2019 10:30 WIB
Membangun Nasionalisme Generasi Muda
Membangun Nasionalisme Generasi Muda
Oleh Febi Akbar Rizki

Masa dimana manusia mulai memiliki kepekaan sosial dan pembentukan karakter dalam diri merupakan satu tahapan manusia yang dikenal dengan istilah pemuda. Aristoteles menerangkan pemuda dalam ilmu psikologi adalah suatu tahap seseorang yang berada dalam masa remaja yang berpikir kritis serta berprinsip untuk mempertahankan ideologi. Nasionalisme pemuda bangkit karena adanya tekanan penindasan dari para kaum kolonialis, sebab penderitaan itulah para pemuda semangat untuk mengusir para penjajah dari tanah air.

Sejarah mencatat tentang perjuangan pemuda zaman dulu melawan kaum penjajah yang merampas kekayaan Indonesia, resiko mendapat hukuman penjara bahkan kehilangan nyawa pun siap dihadapi demi mengembalikan hak rakyat Indonesia. Perjuangan tersebut merupakan bentuk nasionalisme mereka pada negara. 28 Oktober 1928 momentum sumpah pemuda menjadi simbol nasionalisme kaum muda yang antusias berjuang demi kebebasan sebagai rakyat Indonesia sampai mencapai titik kemerdekaan.

Saat ini nilai-nilai kecintaan pemuda pada Indonesia mulai mengikis, mereka hanya orang-orang yang menikmati kebebasan hidup di negara tanpa kontribusi yang nyata. Mereka menganggap bahwa kehidupan mereka adalah hak diri mereka sendiri, tidak ada urusannya dengan negara ataupun orang lain. Sehingga akar pemikiran konservatif seperti itu melahirkan sikap pemuda yang apatis terhadap keadaan sosial yang terjadi. Apapun kondisi negara yang mereka pikirkan hanya minta uang kepada orang tua, kouta internet tetap terjaga, main game, dan aktif bersosial media.

Ironisnya paham radikalisme mulai meningkat di banyak perguruan tinggi di Indonesia, penganut paham ekstrim ini diikuti oleh para pemuda labil yang baru belajar agama. Mereka tidak merasa bersalah atas sikap yang mereka lakukan melainkan bangga dan menganggap hal itu merupakan kebenaran yang mutlak ajaran agama.

Kurangnya pemahaman tentang substansi nilai-nilai Pancasila dan penerapannya menjadikan pemuda yang tergabung dalam kelompok radikal ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Mayoritas gerakan yang terorganisir pada kegiatan-kegiatan seperti demo atas nama bela agama, reuni di bawah kepentingan, seminar nasional dan internasioal, ekspansi penerbitan buku dan penyebaran lembar-lembar buletin di banyak Masjid ini pelakunya adalah kaum pemuda.

Meski masih banyak kaum muda yang teap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertahankan ideologi Pancasila, gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI tersebut tidak bisa dianggap remeh. Apalagi target kelompok radikal itu adalah remaja di sekolah dan kampus-kampus umum. Jika tidak ditanggapi dengan serius maka mereka akan terus menyebar dan mengganggu stabilitas nasional.

Sekarang waktunya nasionalisme pemuda bangkit dan berkobar kembali, ancaman yang datang bukan lagi dari bangsa lain tetapi sesama rakyat Indonesia yang salah memahami konsep kebangsaan di Indonesia. Jika masih saja berleha-leha dan berpikir demi kepentingan diri sendiri, siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas keamanan serta persatuan Indonesia ketika benih-benih perpecahan mulai muncul. Membangun kesadaran dan kepekaan sosial dari diri sendiri menjadi langkah awal pondasi kabangkitan semangat pemuda saat ini, antusiasme akan berkobar jika kecintaan pada negara sudah menancap.

Setelah selesai dengan diri sendiri, paham nasionalisme perlu diorganisir dan disebarkan kepada masyarakat luas. Minimal kepada sesama pemuda melalui forum kajian, diskusi ilmiah ataupun topik pembicaraan saat ngopi. Punahkan tradisi egoisme dan sibuk dengan rutinias keseharian yang sia-sia. Minimalisasi aktivitas yang bersifat hiburan seperti media sosial dan game, karena itu hanya mendatangkan kesenangan sementara dan menimbulkan addict berkelanjutan.

Sejumlah 20 negara bersama Indonesia melarang kelompok radikal Hizbut Tahrir yang membawa nama Islam dalam beroprasi dinegaranya. Mesir menolak Hizbut Tahrir karena terlibat kudeta 1974, Suriah menolak Hizbut Tahrir melalui jalur ekstra yudisial 1998, Turki menolak Hizbut Tahrir sebab dianggap organisasi teroris 2004, Rusia menolak Hizbut Tahrir pun karena menganggap organisasi teroris 2003, Jerman menolak Hizbut Tahrir sebagai penyebar propaganda kekerasan dan anti semit Yahudi 2003, Malaysia menolak Hizbut Tahrir yang dianggap kelompok menyimpang 2015, Yordania menolak Hizbut Tahrir karena mengancam kedaulatan negara, Arab Saudi menolak Hizbut Tahrir karena mengancam negara di era kepemimpinan Abdulaziz, Libya menolak Hizbut Tahrir karena dianggap organisasi yang menimbulkan keresahan di era kepemimpinan Moamar Khadafi, Pakistan menolak Hizbut Tahrir karena mengancam negara 2016, Uzbekistan menolak Hizbut Tahrir karena menjadi dalang pengeboman di Tashkent 1999, Kirgistan menolak Hizbut Tahrir sebab dianggap kelompok ekstrem 2004, Tajikistan menolak Hizbut Tahrir karena terlibat akivitas terorisme 2005, Kazakhstan menolak Hizbut Tahrir karena terlibat terorisme 2005, China menolak Hizbut Tahrir karena melakukan kegiatan teror 2006, Bangladesh menolak Hizbut Tahrir karena mengancam kedamaian, Prancis menolak Hizbut Tahrir sebab organisasi ilegal, Spanyol menolak Hizbut Tahrir sebab organisasi ilegal 2008, Tunisia menolak Hizbut Tahrir karena merusak ketertiban umum.

Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir tahun 2017 karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, mengancam ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan negara. Sebagai bagian dari negara Indonesia, kaum muda harus mendukung dan mengawal keputusan pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negara, sikap tersebut bukan berarti anti Islam karena mendirikan Khilafah tidak termasuk kewajiban bagi seorang muslim dan tidak mengganggu keislaman seseorang karena tidak termasuk Rukun Islam ataupun Rukun Iman.

Tindakan ini melambangkan sikap Nasionalisme pemuda terhadap bangsa dari ancaman yang mengganggu persatuan Indonesia dari bangsa asing maupun bangsa Indonesia sendiri. Kaum muda dahulu telah membuktikan sikap nasionalismenya dalam wujud memperjuangkan kemerdekaan dari belenggu penjajah, maka kaum muda sekarang bertanggung jawab menjaga kemerdekaan dalam wujud perjuangan yang mencegah embrio perpecahan terjadi, serta membawa NKRI kearah kemajuan dalam bingkai keberagaman.

Generasi yang akrab dengan teknologi menjadi kekuatan basar bagi bangsa Indonesia ditengah arus globalisasi, potensi ini merupakan investasi bangsa dalam menghadapi tantangan zaman menuju seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Membangun antusiasme dalam memperjuangkan negara sebagai ekspresi Nasionalisme kaum muda yang mempunyai cita-cita tinggi untuk peradaban progresif, karena kaum muda sekarang adalah para tokoh bangsa pemegang kendali arah masa depan negeri ini.


Penulis adalah pegiat literasi di PKPT IPNU IPPNU Universitas Islam Malang. Bisa disapa lewat akun Instagram @Febiarrizqi
Kamis 4 April 2019 13:30 WIB
Larangan Golput: Perspektif Kaidah Fiqih
Larangan Golput: Perspektif Kaidah Fiqih
Ilustrasi golput (Kompas)
Oleh Fathoni Ahmad

‘Hidup adalah pilihan’ merupakan adagium populer yang menyertai aktivitas manusia. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang terkadang tidak mudah untuk diterima bagi sebagian orang. Namun, setiap orang bisa mengubah mindset bahwa tidak ada konsekuensi dalam hidup, karena kehidupan merupakan konsekuensi itu sendiri. Ini bisa diartikan secara bebas bahwa jika tidak mau menerima konsekuensi, manusia tidak perlu menentukan pilihan yang artinya bahwa ia sudah keluar dari prinsip kehidupan tersebut.

Dalam sudut pandang kehidupan demokrasi terkait memilih pemimpin atau wakil rakyat, mekanisme yang berjalan di Indonesia ialah melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Secara konstitusi, negara mengatur setiap warganya untuk menentukan pilihan calon, baik calon kepala daerah, calon presiden, maupun calon legislatif. Namun pada praktiknya, sebagian orang memutuskan untuk tidak memilih karena sejumlah alasan, yaitu alasan administratif dan idealisme.

Di Indonesia kelompok ini disebut dengan golongan putih atau golput. Namun, para ulama, khususnya santri dan kiai di pesantren memegang prinsip kaidah fiqih ketika dihadapkan oleh sebuah pilihan. Kaidah fiqih yang menjadi pijakan ialah, Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (sesuatu yang yang menjadi sempurna karenanya, maka ia menjadi wajib). Tentu saja sebuah negara akan sempurna jika memiliki kepala negara dan pemerintahan. Dengan demikian, wajib bagi warga negara untuk memilih kepala negara dalam sistem demokrasi Pancasila yang berkembang di Indonesia.

Mengutip ayahnya Syekh M. Said Ramadhan Al-Buthi, Ketua Umum Persatuan Ulama Bilad Syam (Suriah) Syekh M. Taufiq Ramadhan Al-Buthi (2019) mengatakan bahwa negara tanpa pemerintah akan hancur. Prinsip tersebut terus-menerus disampaikan oleh Syekh Said Ramadhan Al-Buthi mengingat fitnah dan provokasi kelompok ekstrem-jihadis yang dilakukan agar masyarakat Suriah tidak lagi mempercayai pemerintah sah yang sedang memimpin.

Atas fitnah dan provokasi tersebut, maka muncul kelompok-kelompok pemberontak terhadap pemerintahan yang sah di Suriah. Perang saudara tidak bisa dielakkan. Ratusan ribu korban berjatuhan, hal ini diperparah oleh campur tangan militer asing yang ikut menyalakan senjata atas nama kebebasan hak-hak kemanusiaan. Kampanye pentingnya eksistensi pemerintahan yang didukung oleh rakyatnya diakui Syekh Taufiq Al-Buthi mempunyai dampak positif.

Karena dianggap mengganggu dan menghalangi misi kelompok ekstrem-jihadis, Syekh Said Ramadhan Al-Buthi tewas oleh aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Tragedi tersebut terjadi Kamis, 21 Maret 2013 di Masjid Jami’Al-Iman, Mazraa, Damaskus, Suriah. Saat itu dirinya sedang mengisi pengajian rutin di masjid tersebut. Dalam kejadian yang menelan banyak korban tersebut, cucu Syekh Said Al-Buthi yang bernama Ahmad juga ikut menjadi korban pengeboman.

Dari kaidah Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib, Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama (2017) menjelaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata. Sebab itu, demi menjaga ajaran agama di sebuah tanah air atau negara serta agar terhindar dari kerusakan (mafsadat) yang lebih besar, agama menyaratkan adanya sebuah imarah (kepemimpinan) yang mengatur urusan duniawi dan menjaga agama (hirasatud din wa siyasatud dunya). Islam mengakui dan menyaratkan adanya kepemimpinan agar pelaksanaan ajaran Islam bisa ditegakkan dalam keadaan aman.

Dalam kaidah fiqih yang lain, manusia tidak berhenti pada level memilih semata, tetapi juga harus memikirkan kemaslahatan yang lebih luas ketika dihadapkan pada dua pilihan sulit, terutama bagi yang memegang prinsip golput. Kaidah yang bisa menjadi pijakan ialah dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih (menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan).

Keburukan untuk tidak memilih pemimpin ialah dapat membuka pintu bagi orang-orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin. Jika menurut kelompok golput dua pilihannya tidak baik menurut idealismenya, agama memberikan panduan untuk memilih yang kejelekannya sedikit. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (sesuatu yang tidak bisa dicapai atau diakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya). Kalau menghendaki pemimpin yang sempurna, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki pemimpin. Namun, memilih pemimpin bukan sekadar memilih yang terbaik, tapi setidaknya mencegah orang buruk untuk memimpin.

Dalam penjelasan lain, Syaikhul Islam Ali menegaskan keberadaan pemimpin adalah keharusan (wajib); yang mana keberadaannya tidak sempurna kecuali dengan suara. Sebab itu, memilih pemimpin menjadi bagian dari ibadah sosial yang merupakan ejawantah (wujud) atas spiritualitas manusia. Maka golongan putih (golput) yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin tidak bisa serta merta diterima atas dasar hak asasi.

Demokrasi Pancasila di Indonesia menekankan kedaulatan rakyat. Hal ini sudah disepakati oleh para pendiri bangsa (ulama, kiai, dan tokoh nasionalis). Ini jelas merupakan pertemuan antara Islam dan demokrasi. Jika para ulama sudah menerima model demokrasi, maka umat juga harus menerima turunannya atau derivasi dari demokrasi yaitu proses pemilihan pemimpin, pelaksanaan pemilu, dan penggunaan hak suara, bukan hak untuk tidak bersuara. Kaidah fiqihnya berbunyi, ar-ridha bis sya’i ridha bima yatawalladu minhu.

Keputusan memilih untuk tidak memilih hendaknya didasarkan konteks. Setidaknya konteks moral yang dibangun atas dasar demokrasi berkeadaban. Sebab, kemungkinannya kecil jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan tapi menurutnya dua pilihan tersebut tidak ada sisi baiknya sama sekali sehingga memilih golput. Jika seseorang merasa bahwa kebebasan berpendapat dan bersuara diatur dalam demokrasi, maka sudah semestinya memperkuat demokrasi dengan menggunakan hak suaranya. Pencoblosan hanya mekanisme pemilihan, substansinya ialah urun rembuk memberikan suara. Wallahu a’lam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG