IMG-LOGO
Fragmen

KH Ali Alhamidi Matraman dan Paham Keislamannya

Kamis 18 April 2019 9:30 WIB
Bagikan:
KH  Ali Alhamidi Matraman dan Paham Keislamannya
KH Saifuddin Amsir yang melewati masa kecilnya di Matraman meyakini bahwa KH Muhammad Ali Alhamidi Matraman (1909-1985 M) bukanlah orang atau penganut paham Persis, tetapi memiliki pemahaman keagamaan yang tidak biasanya seperti ulama Betawi lainnya karena pengaruh dari gerakan tajdid yang waktu itu merebak di di Jakarta.

Paham yang tidak biasa itu seperti yang dikatakan oleh KH Muhammad Ali Alhamidi bahwa Ahlussunnah wal Jama`ah tidak harus bermazhab Syafi`i. Padahal umumnya masyarakat Betawi berpaham Ahlussunnah wal Jama`ah Asy-Syafi`iyyah.

Dia juga tidak menjalankan tradisi keislaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat Betawi, seperti tahlilan dan Maulid Nabi SAW. Dia juga sebagai pencetus pertama shalat Id di lapangan terbuka bukan di dalam masjid.

Namun dari dari karya-karyanya, seperti Ruhul Mimbar, terlihat bahwa dia menulis sesuai dengan paham Ahlussnunnah wal Jama`ah Asy-Syafi`iyyah sehingga KH Saifuddin Amsir mengutip pernyataan Muallim Ramli dari Gang Murtadho, bahwa teks-teksi khutbah Jumat yang ditulis KH Muhammad Ali Alhamidi sesuai dengan Ahlussunnah wal Jama`ah Asy-Syafi`iyyah tetapi orang yang menulisnya tidak (berpaham Ahlussunnah wal Jama`ah Asy-Syafi`iyyah).

Walau KH Muhammad Ali Alhamidi memiliki pemahaman keislaman yang berbeda dengan kebanyakan ulama Betawi, namun cara dia menyebarkan pemahamannya banyak menggunakan guyonan khas Betawi supaya tidak mendapatkan respon negatif. Contohnya tentang tradisi ritual tujuh bulanan, yang di dalam budaya Betawi diistilahkan dengan nuju bulan.

Orang Betawi sangat memikirkan dan memuliakan perempuan yang hamil. Perempuan hamil adalah pintu gerbang bagi penciptaan generasi penerus yang andal. Salah satunya adalah memuliakan perempuan yang kehamilannya memasuki usia tujuh bulan dengan istilah nuju bulan. Di daerah Marunda, upacara ini disebut dengan kekeba.

Upacara ini dilakukan karena bayi dalam rahim pada usia itu sudah dianggap sempurna, sudah berbentuk, sehingga harus disyukuri dalam bentuk upacara. Nuju bulan juga dimaksudkan untuk memberi rasa aman kepada keluarga si ibu yang sedang mengandung agar tidak terjadi malapetaka bagi diri yang mengandung dan keluarganya.

Upacara nuju bulan ini dilakukan untuk Tanggal pelaksanaannya biasanya antara tanggal 7, 17, atau 27 dari bulan hijriyah. Orang Betawi biasanya memilih tanggal 7 atau 17, karena tanggal 27 dianggap sudah masuk bulan ke delapan.

Upacara nuju bulan dilakukan tiga tahap, yaitu: selametan (tahlilan) dengan membaca surat Yusuf di dalam ruangan, mandi air kembang di kamar mandi, dan ngirag di kamar tidur. Ngirag di daerah lain disebut juga gedog. Dapat pula dilakukan sebaliknya, mulai dari ngirag dan seterusnya.

Ngirag disebut juga ngorog, merupakan upacara di mana secara simbolis orang tua melalui dukun bayi mengajarkan anak dalam kandungan sesuatu yang baik, anak harus patuh kepada kedua orang tua. Pada upacara ini dukun bayi membetulkan letak bayi dalam kandungan ibu sambil membisikkan kepada bayi pesan agar kelak ia akan menjadi anak yang berguna dan patuh kepada orang tua.

Acara ini dilakukan di dalam kamar atau di ruangan tertutup setelah acara memandikan si ibu hamil selesai. Dalam upacara ini digunakan sejumlah uang logam dan sedikit bunga tujuh warna, sama dengan bunga yang digunakan untuk mandi kembang.

Semuanya dibalut dengan kain warna putih kurang lebih satu meter, seperti orang menggulung tembakau dengan kertasnya. Gulungan kain putih yang berisi kembang dan uang logam tadi disimpan dahulu untuk dipergunakan setelah acara mandi.

Terhadap tradisi nuju bulan yang telah mendarah daging di masyarakat Betawi ini, KH Muhammad Ali Alhamidi berkomentar,” Nggak usah ngadaian nuju bulan. Nuju bulan mah repot, perlu roket!”

Yang mendengar komentarnya bertanya,” Kok perlu roket?”

KH Muhammad Ali Alhamidi menjawab, ”Kan nuju (menuju) bulan!”

Kritiknya juga dilakukan terhadap tradisi masyarakat Betawi membaca surat Yasin. KH Muhammad Ali Alhamidi berkomentar dengan guyonan khas orang Betawi,” Kenapa cuma si Yasin. Kasihan Yusuf, Yunus kagak diajak!”

KH Muhammad Ali Alhamidi juga tidak menganjurkan ziarah kubur. Bahkan kepada anak, keturunannya dan kerabat dekatnya, dia berpesan agar ketika dia wafat, makamnya tidak usah diziarahi. Kalau mau berdoa untuknya, dari rumah saja. Maka sampai saat ini, anak, keturunannya dan kerabat dekatnya tidak menziarahi makamnya untuk mendoakannya di Pemakaman Umum Menteng Pulo I, Jakarta Pusat.

Anak, keturunan dan kerabat dekatnya, seperti mantu-mantunya, juga tidak menjalankan tradisi masyrakat Betawi seperti pemahaman KH Muhammad Ali Alhamidi, yaitu nuju bulan, ritual baca surat Yasin, tahlilan, dan maulid Nabi SAW. (bersambung...)


Penulis Rakhmad Zailani Kiki, Peneliti dan Penulis Genealogi Intelektual Ulama Betawi, Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta.
Bagikan:
Rabu 17 April 2019 8:40 WIB
KH Ali Alhamidi Matraman, Penulis Produktif dari Betawi
KH Ali Alhamidi Matraman, Penulis Produktif dari Betawi
(Foto: @ibtimes.co.uk)
Nama lengkapnya KH Muhammad Ali Alhamidi. Namun, sering juga ditulis dengan nama KH Ali Alhamidi atau KH Ali Alhamidi Matraman.  

Nama KH Ali Alhamidi Matraman merupakan nama yang populer darinya. Nama Matraman yang dinisbatkan di belakang namanya merupakan nama jalan tempat tinggalnya. Semasa hidupnya, dia bertempat tinggal di Jl. Matraman Dalam I No. 56, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat. 

Matraman sendiri adalah sebuah kawasan yang merupakan kecamatan di Jakarta Timur yang berbatasan dengan Jakarta Pusat. Namun dikarenakan nama jalan rumahnya adalah Matraman Dalam, maka nama Matraman dilekatkan dengan namanya.

Disebut Matraman, karena dulunya diperkirakan kawasan itu dijadikan perkubuan oleh pasukan Mataram dalam rangka penyerangan kota Batavia melalui darat. Matraman sudah disebut-sebut ketika kawasan ini menjadi milik tuan tanah bernama David Johannes Smith.

Menurut F d Haan, dalam buku Oud Batavia, kawasan itu diberikan kepada orang-orang Jawa dari Mataram, mungkin setelah Mataram berada di bawah pengaruh Kompeni, menyusul ditandatanganinya perjanjian antara Mataram dengan VOC tertanggal 28 Februari 1677.

Pada masa itu, orang-orang Mataram yang karena keahliannya misalnya sebagai pengrajin perunggu atau gangsa, membuka usaha di tempat yang kini dikenal dengan nama Pegangsaan. Jadi, nama Matraman diyakini berasal dari kata Mataram (Zaenuddin HM, 212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe: Disertai Fakta, Foto, dan Kesaksian Unik Yang Membawa Anda Ke Masa Lalu, 2012) .   

Dalam Buku Database Orang Betawi terbitan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta (Murni, 2012), yang saya merupakan salah seorang editornya, dijelaskan tentang sosoknya. KH Muhammad Ali Alhamidi dilahirkan di Kwitang, Jakarta Pusat,  pada tanggal 20 September 1909. Keluarganya berasal dari Bogor, Jawa Barat.

KH Muhammad Ali Alhamidi adalah satu orang Betawi yang beruntung pada zamannya karena mengenyam pendidikan, bisa baca dan tulis. Sebab sensus pada tahun 1930,  di saat dia berusia 21 tahun, menunjukan bahwa wilayah Jakarta merupakan salah satu wilayah terbelakang dalam pendidikan umum.  Prosentasi melek-huruf di Batavia (11,9%) merupakan angka yang rendah bagi daerah  perkotaan. Sebagai contoh bandingkan dengan Bandung, yaitu 23,6%. Selain itu, mereka yang melek huruf hampir bisa dipastikan bukan orang Betawi (Lance Castles, Profil Etnik Jakarta, 2007).

Untuk sanad keilmuan atau genealogi intelektualnya, ia belajar agama kepada Abdullah Hasan, pendiri Persis. Namun dari wawancara saya dengan menantu dan ahli waris tidak disinggung bahwa ia belajar kepada Abdullah Hasan, tetapi kepada Syekh Ahmad Surkati, yang merupakan salah satu sahabatnya.

Menurut KH Saifuddin Amsir dan budayawan Ridwan Saidi, ia juga belajar agama kepada Habib Ali Kwitang. Tetapi, menurut keturunannya, seperti yang tercantum di dalam buku Database Orang Betawi, walau lahir di Kwitang, ia tidak belajar kepada Habib Ali Kwitang.

Saya sendiri berpegang kepada pendapat KH Saifuddin Amsir dan Ridwan Saidi bahwa KH Muhammad Ali Alhamidi berguru juga kepada Habib Ali Kwitang. Di dalam buku Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945) karya Zainul Milal Bizawie diceritakan tentang sosok KH Muhammad Ali Alhamidi, Matraman yang dekat dengan Habib Ali Kwitang selayaknya murid dengan guru.

Menurut KH Saifuddin Amsir bahwa KH Muhammad Ali Alhamidi pernah belajar dan menjadi murid Habib Ali Kwitang di Madrasah Unwanul Falah, Kwitang, yang didirikan oleh Habib Ali Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) pada tahun 1911.

Madrasah Unwanun Falah banyak melahirkan ulama-ulama Betawi terkemuka, seperti KH Abdullah Syafi`i, KH Thohir Rohili, KH Zayadi Muhadjir, KH Ismail Pendurenan, KH Muhammad Naim Cipete, KH Fathullah Harun, dan Mualim KH M Syafi`i Hadzami. Termasuk juga KH Muhammad Ali Alhamidi.

Hal ini juga diperkuat oleh wawancara saya dengan H Ahmad Syaukani,Mantu ke-12, umur 59 tahun, yang membantu pencetakan karya-karya KH Muhammad Ali Alhamidi dengan mesin stensil, bahwa KH Muhammad Ali Alhamidi belajar juga kepada Habib Ali Kwitang.

Semasa hidupnya, KH Muhammad Ali Alhamidi merupakan penulis produktif. Beberapa karya tulisnya adalah Godaan Setan, Jalan Hidup Muslim, Hidayatullah, Islam dan Perkawinan, Manasik Haji, Ruhul Mimbar, Adabul Insan fil Islam, Al-Wahyu Wa Al-Qur`an, Kunci Khutbah dan Pidato Juz Pertama, Kunci Khutbah dan Pidato Juz Kedua. Perbaikan Akhlak dan lain sebagainya. Sebagian karyanya diterbitkan oleh Penerbit Al-Ma’arif Bandung.

Namun, hanya tiga karyanya yang saya anggap sebagai karya monumentalnya, yaitu Godaan Setan, Ruhul Mimbar dan Adabul Insan fil Islam.

Karyanya yang berjudul Godaan Setan ia tulis di tahanan Departemen Kepolisian Kebayoran Baru Jakarta Selatan dari 28 Juni hingga 1 Agustus 1962. KH Ali Alhamidi ditangkap di rumahnya di Matraman Dalam Jakarta Pusat oleh penguasa PKI saat itu dengan tuduhan yang tidak jelas. Ia ditahan karena difitnah bukan karena melakukan kesalahan.

Ia pun ditahan oleh penguasa PKI selama 3 (tiga) bulan 10 hari. 2 bulan di Departemen Kepolisian Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan 1 bulan di Rindam Condet Jakarta Timur. Tidak hanya KH. Ali Alhamidi, para murid-muridnya pun ditangkap oleh penguasa PKI dengan tuduhan yang tidak jelas.

Sementara karyanya yang berjudul Ruhul Mimbar adalah kumpulan naskah khutbah Jumat yang dia tulis dalam aksara Arab Melayu. Kendati ia berpaham Persis,  tetapi banyak juga para ustadz dan ulama Betawi yang berfaham NU menjadikan kitab Ruhul Mimbar dan karya-karyanya yang lain sebagai bahan referensi untuk berkhutbah. Bahkan karya-karyanya beredar hingga ke Sumatera dan Kalimantan.

Sedangkan Kitab Adabul Insan fil Islam merupakan kitab dalam aksara Arab Melayu tentang masalah-masalah adab manusia kepada Allah, kepada agamanya, rasulnya, dirinya, ibu bapaknya dan lain-lainnya. Kitab ini diterbitkan oleh sebuah penerbitan di Surabaya. 

KH Muhammad Ali Alhamidi merupakan salah satu ulama Betawi yang modernis. Dia pencetus pertama Sholat Id di lapangan terbuka bukan di dalam masjid. Sholat Id pertama di lapangan dilaksanakan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat dan dilaksanakan pada tahun berikutnya di beberapa tempat. Pada tahun 1945, ia menjadi imam dan khatib shalat Idul Fitri di Jalan Pegangsaan Proklamasi Jakarta Pusat di bawah penjagaan ketat tentara Dai Nippon Jepang.

Pascakemerdekaan, KH Ali Alhamidi bergabung di Partai Masyumi. Ia berhubungan baik dengan Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan tokoh Masyumi lainnya. Ia juga dekat dengan Presiden Soekarno. 

Ia pernah berpidato saat Rapat IKADA pada tahun 1957. Namun sejak Masyumi dibubarkan ia tidak aktif berpolitik dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah hingga akhir hayatnya. KH Muhammad Ali Alhamidi wafat pada 22 Agustus 1985 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Menteng Pulo I, Jakarta Pusat. (bersambung...)


Penulis Rakhmad Zailani Kiki, Peneliti dan Penulis Genealogi Intelektual Ulama Betawi danSekretaris RMI-NU DKI Jakarta.
Senin 15 April 2019 13:1 WIB
Dinamika NU dalam Pemilihan Umum
Dinamika NU dalam Pemilihan Umum
Partai peserta Pemilu 1955 (ist)
Para ulama pesantren mendirikan jam’iyyah Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 H bertepatan 31 Januari 1926. Namun demikian, jauh sebelum mendeklarasikan pendirian organisasi, peran keagamaan, sosial-kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan telah dilakukan oleh para kiai. Dari mensyiarkan agama Islam melalui pondok pesantren, serta melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang.

Pasca berdirinya organisasi, tugas NU tidak semakin mudah karena harus terlibat menyusun dasar negara, mempertahankan kemerdekaan, dan melawan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, DI/TII, PRRI/Permesta, dan lain-lain. NU harus terus memastikan bahwa praktik berbangsa dan bernegara tidak boleh jauh dari prinsip konsensus kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Upaya tersebut dilakukan oleh NU dengan melibatkan diri dalam perpolitikan nasional. Meskipun terlibat politik praktis, NU menjalankan politik untuk kepentingan bangsa dan negara secara luas. Apalagi PKI terus terlibat dalam sistem sehingga NU harus memastikan seluruh kebijakan Presiden Soekarno tidak terpengaruhi oleh ideologi komunis.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran aktif dalam berbangsa dan bernegara pernah diwujudkan oleh NU dengan menjadi partai politik. Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik.

Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi nonpolitik. Tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. (Baca Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi di dalamnya. NU dengan jumlah jamaahnya yang besar membuat Masyumi memperoleh dukungan besar. Namun yang terjadi justru NU dipinggirkan sehingga hanya menjadi alat pendulang suara. Hal itu menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri.

Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955.

Berikut perolehan suara partai-partai dalam pemilu 1955 tersebut: PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), PKI (39 suara), PSII (8 suara), Parkindo (8 suara), Partai Katolik (6 suara), PSI (5 suara), Perti (4 suara), IPKI (4 suara), Murba (2 suara), Partai Buruh (2 suara), dan Gerakan Pembela Pancasila (2 suara). (KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, LKiS, 2013)

Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.

Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia pada 1955 disebut-sebut berjalan demokratis. Namun demikian, PKI memunculkan kegaduhan dengan menyalahi ketetapatan Menteri Dalam Negeri Mr. R. Sunaryo perihal lambang partai. Semua partai menyepakati ketetapan Mendagri, kecuali PKI.

Tanda gambar PKI berupa palu arit dibubuhi tulisan “PKI dan orang-orang tak berpartai” diprotes oleh NU namun PKI tetap bertahan. Terjadi silang pendapat di antara NU dan PKI yang berujung pada Mr. R. Sunaryo untuk memanggil perwakilan dari kedua partai.

Dilakukanlah musyawarah yang menghadirkan wakil-wakil NU dan PKI disaksikan Mendagri dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) S. Hadikusumo. Partai NU mengutus Idham Chalid dan Munir Abisudjak, sedangkan PKI mengirim DN. Aidit dan Sudisman. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka.

Singkat kisah, DN. Aidit dan Sudisman tidak mempunyai argumen-argumen lain untuk membantah Idham Chalid. Pada kesempatan tersebut, akhirnya Mendagri Mr. R. Sunaryo dan Ketua PPI S. Hadikusumo memutuskan bahwa PKI dilarang menyematkan kalimat ‘orang-orang tak berpartai’, kecuali tanda gambar palu arit saja.

Keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organsasi karena fokus lebih ke arah politik praktis. Dalam prosesnya, keputusan menjadi partai juga memicu silang pendapat karena setelah menjadi partai pada 1952 juga banyak dari kalangan kiai yang mengusulkan kembali ke Khittah NU 1926.

Seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis. Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar  ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah. Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Misi kembali ke khittah kembali nyaring ketika para ulama berkeliling mengonsolidasikan NU. Bersamaan dengan langkah para kiai tersebut, KH Achmad Siddiq menyusun tulisan komprehensif yang berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini dirembuk secara terbatas dengan para ulama sepuh di kediaman KH Masykur di Jakarta.

Naskah yang ditulis oleh KH Achmad Siddiq itu mendapat sambutan dan penghargaan luar biasa karena menjadi konsep dasar kembali ke khittah saat diselenggarakannya Munas NU tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur. Setahun sebelum digelarnya Muktamar ke-27 NU di tempat yang sama, Pesantren Salafiyah Sayafi’iyah Situbondo. Kemudian naskah ini menjadi dokumen resmi Munas sebagai dasar merumuskan Khittah Nahdliyah.

Hingga saat ini, NU sebagai bagian dari elemen pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak begitu saja melepaskan diri dari perpolitikan nasional. Namun, politik yang dijalankan oleh NU ialah politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah) seperti yang dikonsep oleh KH MA Sahal Mahfudh. Politik tingkat tinggi yang dijalankan NU ialah politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politi. (Fathoni)
Rabu 10 April 2019 10:0 WIB
Sejarah Gerakan Kaum Tarekat Melawan Penjajah
Sejarah Gerakan Kaum Tarekat Melawan Penjajah
Ilustrasi (ist)
Kondisi bangsa Indonesia yang sedang terjajah Belanda tidak membuat umat Islam diam. Sejarah mencatat, perjuangan umat Islam, khususnya kalangan pesantren melawan dan mengusir penjajah mampu membuat negara Indonesia terbebas dari penjajahan. Walau demikian, upaya-upaya penjajahan kembali terus dilakukan oleh Belanda hingga 1947. Sebab itu, usaha menegakkan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pasca-proklamasi 17 Agustus 1945.

Jauh sebelum masa-masa tersebut, kaum tarekat atau kelompok pengikuti kaum sufi juga melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kelompok-kelompok tarekat di Nusantara telah memperoleh pengikut menjelang abad ke-18. Ajaran-ajaran sufi menolak segala bentuk penindasan terhadap manusia. Sebab itu, kaum tarekat memobilisasi diri untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah.

Martin van Bruinessen dalam Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat (2015) mencatat bahwa tarekat pertama yang memperoleh banyak pengikut di Asia Tenggara yang benar-benar dapat dimobilisasi ialah tarekat Sammaniyah. Tarekat ini dianut oleh Sultan Palembang yang juga diikuti oleh masyarakat awam.

Tarekat Sammaniyah memainkan peranan penting dalam melakukan perlawanan terhadap pendudukan Kota Palembang oleh tentara Belanda pada tahun 1819. Dalam sebuah karya sastra lokal dijelaskan bahwa beberapa kelompok orang berpakaian putih dan berdzikir keras hingga mencapai puncak mahabbah lalu kemudian tanpa rasa gentar menyerang penjajah Belanda. Mereka meyakini bahwa tubuh mereka sudah kebal karena dzikir tersebut.

Awal-awal perkembangan tarekat di Nusantara, memang yang pertama-tama muncul berkaitan dengan kultus kekebalan tubuh yang familiar disebut debus. Kekebalan tubuh melalui dzikir, wirid, amalan, dan doa tertentu itu dikembangkan oleh tarekat Rifa’iyah dan Qadiriyah. Sisa-sisa praktik debus masih dapat ditemukan di Aceh, kerajan-kerajaan semenanjung Kedah dan Perlak, Minagkabau, Banten, Cirebon, Maluku, bahkan di kalangan komunitas Melayu di Cape Town Afrika Selatan. Sebuah keistimewaan tersebut membuat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kerap dibaca oleh umat Muslim di berbagai wilayah.

Di Kalimantan Selatan pada tahun 1860-an, penjajah Belanda menghadapi perlawanan serupa dari gerakan-gerakan rakyat yang kuat menjalankan amalan-amalan bercorak sufi yang disebut beratip beramal. Hal itu merupakan adaptasi masyarakat setempat terhadap tarekat Sammaniyah.

Beberapa kasus lain di mana kaum tarekat mengambil bagian dalam pemberontakan antikolonial selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu pemberontakan terbesar terhadap kolonial Belanda terjadi di Banten pada tahun 1888. Di sini tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang terlibat, walaupun secara tidak langsung.

Tarekat yang sama juga memainkan peranan dalam gerakan rakyat secara besar-besaran di Lombok pada tahun 1891. Tapi hal itu ditujukan kepada orang Bali yang pada saat itu menduduki peranan besar di pulau tersebut. Keterlibatan kaum tarekat juga disebut dalam hubungannya dengan perlawanan petani yang bercorak mesianistik di Jawa Timur pada tahun 1903.

Perlawanan besar lainnya disebabkan karena diberlakukannya pajak tembakau yang baru pecah di Sumatera Barat pada tahun 1908. Kali ini tarekat Syattariyah yang telah lama dianut masyarakat setempat. Mereka kerap memainkan peranan dalam sejumlah perlawanan terhadap penjajah.

Perlawanan besar juga terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perlawanan terhadap kolonial Belanda itu disebut Perang Jawa yang berlangsung pada 1825-1830. Walaupun tidak ada tarekat yang terlibat, namun warna dan ajaran sufi menjadi motivasi perlawanan. Tidak adanya tarekat yang terlibat memperkuat dugaan bahwa kala itu belum ada jaringan tarekat di Jawa Tengah yang mungkin dimanfaatkan oleh Pangeran Diponegoro dan para ulama penasihatnya.

Namun, R.S. O’Fahey (1987) mengutip seorang pengawas administrasi (administrateur) jajahan Perancis di Afrika Utara yang bernama Louis Rinn, menyatakan bahwa selain haji-haji yang pulang ke Sumatera Barat patut pula diidentifikasi tiga haji yang pulang ke Kerajaan Mataram dan Mangkunegaran di Pulau Jawa. Mereka diduga sebagai pengikut tarekat Sanusiyah. Jika yang terakhir ini diidentifikasi secara lebih rinci dan detail, berarti mereka adalah para pejuang yang ada di wilayah Jawa Tengah pada awal abad 19, khususnya di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Merujuk hal itu, diduga bahwa mereka adalah Kiai Mojo dan Sentot Ali Basya dan beberapa temannya yang tergabung dalam perlawanan besar tanah Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro.

Perlawanan tersebut berlanjut ketika para ulama pesantren melakukan gerakan-gerakan. Ulama pesantren yang juga pengikut tarekat bahkan beberapa sudah menjadi mursyid tidak hanya menjadikan pesantren sebagai tempat menempa ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah pergerakan nasional dan penguatan cinta tanah air. Puncak perlawanan kaum pesantren yang dikomando oleh Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Laskar kiai dan santri berhasil memukul mundur NICA (Belanda) yang membonceng tentara Sekutu (Inggris). (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG