IMG-LOGO
Opini

Rasulullah tentang Musyawarah dalam Memilih Pemimpin

Kamis 18 April 2019 16:16 WIB
Bagikan:
Rasulullah tentang Musyawarah dalam Memilih Pemimpin
Oleh Fathoni Ahmad

Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Meskipun Rasulullah sendiri sadar bahwa dirinya memiliki otoritas penuh dan para sahabatnya pun tentu sudah pasti mengikutinya. Walau begitu, prinsip musyawarah tetap dipegangnya. Karena hal itulah yang telah diajarkan dalam Al-Qur’an.

Dalam aspek pergantian kekuasaan, sejarah mencatat bahwa sebelum wafat, Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara. Namun, Rasulullah meninggalkan wasiat agar kaum mukmin untuk tetap berpegang pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi secara substansial. Di mana di dalam dua sumber utama umat Islam tersebut tradisi musyawarah (syura) diakui dan mendapat keutamaan tersendiri.

Dari petunjuk tersebut, sistem pemilihan dan pergantian khalifah didasarkan pada musyawarah atau kesepakatan umat, bukan semata-mata pertimbangan penunjukkan atau garis keturunan keluarga tertentu. Namun, pengelolaan negara dalam perspektif pergantian kekuasaan mengelami perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga ada yang berbentuk dinasti, kerajaan (mamlakah), republik (syura), dan lain-lain.

Pasca Nabi Muhammad wafat, prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik. Hal ini karena kaum Muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah, berupaya mengedepankan kesepakatan bersama (musawah) dan menerapkan hasil musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan sejak era kenabian.

Sebab itu di era khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) mekanisme musyawarah beragam dan mengalami perkembangan sesuai tantangan yang ada saat itu. Perdebatan yang terjadi di dalamnya merupakan hal yang biasa. Namun pada akhirnya para musyawirin dapat mengatasi setiap perbedaan secara baik dan bijak.

Khamami Zada (2018) mengutip Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayat mengungkapkan bahwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dan di dalamnya terdapat proses-proses yang terbuka. Proses tersebut dimulai dengan perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin. Namun akhirnya secara aklamasi terpilihlah Abu Bakar. Hal ini merupakan praktik musyawarah mufakat. Abu Bakar saat itu mendapat gelar Khalifatur Rasul (pengganti Rasulullah).

Dalam sistem pemerintahan modern, seperti contoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), musyawarah yang disepakati dalam memilih pemimpin ialah melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Sebelumnya, Indonesia mengangkat pemimpin atau presiden melalui proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Muhammad Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (2000) menjelaskan, kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).

Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun.

Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawarahan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi Muhammad SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Tentang prinsip musyawarah, Al-Qur’an mengajarkan, “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali ‘Imran [3]: 156)

Menurut Quraish Shihab (200), ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Dari ayat Surat Ali ‘Imran di atas bisa digarisbawahi tentang lemah lembut, bersikap kasar dan berhati keras serta saling memaafkan. Hal itu merupakan poin-poin penting dalam bermusyawarah, termasuk dalam memilih pemimpin dalam proses pemilihan umum seperti di Indonesia. Hendaknya sikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati serta saling memaafkan menjadi fondasi kokoh dalam mempererat tali persaudaraan warga sebangsa dan setanah air.

Setiap pemilihan pemimpin memang kerap terjadi polarisasi konflik di tengah masyarakat yang cukup memeras urat. Apalagi saat ini ruang perdebatan disajikan secara luas di media sosial. Gambaran kasar dan keras hati dapat ditemukan dengan mudah lewat percakapan di media sosial terkait pemilihan pemimpian.

Sebab itu, dalam ruang yang cukup luas dan bebas di media sosial, masyarakat wajib memegang prinsip-prinsip musyawarah yang diajarkan Al-Qur’an sehingga pengetahuan dan wawasannya juga luas. Tidak mudah terpengaruh dan termakan informasi-informasi bohong yang berpotensi memecah belah umat. Adapun pemimpin yang terpilih, dialah pemimpin seluruh warga negara, bukan lagi pemimpin dari golongan tertentu. 


Penulis adalah Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:
Rabu 17 April 2019 6:0 WIB
NU dan Kepemimpinan Nasional
NU dan Kepemimpinan Nasional
Oleh Fathoni Ahmad

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) bukan hanya berjuang melakukan pergerakan nasional dalam upaya kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mendorong kepemimpinan nasional. Sosok pemimpin nasional merupakan hal urgen ketika cita-cita kemerdekaan menjadi visi bersama bangsa Indonesia.

Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama (2017) menjelaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata. Sebab itu, demi menjaga ajaran agama di sebuah tanah air atau negara serta agar terhindar dari kerusakan (mafsadat) yang lebih besar, agama menyaratkan adanya sebuah imarah (kepemimpinan) yang mengatur urusan duniawi dan menjaga agama (hirasatud din wa siyasatud dunya). Islam mengakui dan menyaratkan adanya kepemimpinan agar pelaksanaan ajaran Islam bisa ditegakkan dalam keadaan aman.

Dalam kaidah fiqih yang lain, manusia tidak berhenti pada level memilih semata, tetapi juga harus memikirkan kemaslahatan yang lebih luas ketika dihadapkan pada dua pilihan sulit, terutama bagi yang memegang prinsip golput. Kaidah yang bisa menjadi pijakan ialah dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih (menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan).

Keburukan untuk tidak memilih pemimpin ialah dapat membuka pintu bagi orang-orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin. Jika menurut kelompok golput dua pilihannya tidak baik menurut idealismenya, agama memberikan panduan untuk memilih yang kejelekannya sedikit. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (sesuatu yang tidak bisa dicapai atau diakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya). Kalau menghendaki pemimpin yang sempurna, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki pemimpin. Namun, memilih pemimpin bukan sekadar memilih yang terbaik, tapi setidaknya mencegah orang buruk untuk memimpin.

Keberadaan pemimpin adalah keharusan (wajib), yang mana keberadaannya tidak sempurna kecuali dengan suara. Sebab itu, memilih pemimpin menjadi bagian dari ibadah sosial yang merupakan ejawantah (wujud) atas spiritualitas manusia. Maka golongan putih (golput) yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin tidak bisa serta merta diterima atas dasar hak asasi.

Sejarah mencatat, sebelum resmi menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang memegang tampuk kepemimpinan nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, NU sudah menyikapi hal ini empat tahun sebelumnya. Tepatnya dalam Muktamar ke-15 NU pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur.

Selain sejumlah problem bangsa, dalam Muktamar ini, NU membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan NU bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertana Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh NU yang saat itu dipimpin oleh KH Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Rapat berkahir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Mohammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan satu suara, sebagai wakil presiden.

Pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 NU tersebut menunjukkan kematangan NU dalam mengkaji masalah-masalah sosial-politik kala itu. Bahkan, ketika peneguhan negara pasca Proklamasi Kemerdekaan mendapat gangguan kembali penjajahan maupun pemberontakan, NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa.

Seperti ketika negara mendapat ancaman pemberontakan yang justru datang dari kelompok-kelompok pribumi, seperti DI/TII Kartosoewirjo yang menginginkan pembentukan negara Islam. Sebagai bagian dari entitas Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama tidak begitu saja menyepakati keinginan Kartosoewirjo karena konsep negara bangsa berdasar kemajemukan Indonesia tidak membatasi umat Islam untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya.

Sejak semula, para ulama NU menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo dengan Negara Islam Indonesia-nya merupakan bughot (pemberontakan) yang harus dibasmi demi keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa sebab Indonesia karena keberagaman. Untuk keperluan itu, Menteri Agama KH Masjkur memprakarsai konferensi Alim Ulama se-Indonesia bertempat di Cipanas, Cianjur pada 2-7 Maret 1954 guna mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah (pemegang kekuasaan negara darurat).

KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) sebagai seorang ulama yang ikut hadir dalam konferensi itu pernah menjelaskan secara panjang lebar mengenai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah dalam sidang parlemen, 29 Maret 1954. Dengan berpedoman pada kitab fiqih, Kiai Wahab menjelaskan bahwa dunia Islam telah sepakat untuk mengangkat Imam A’dham (Imama yang berhak menduduki jabatan imamah), satu imam. Salah satu persyaratannya adalah mempunyai pengetahuan Islam yang sederajat dengan Mujtahid Mutlak. Dan inilah yang disebut imam yang sah, bukan Imam Darurat.

Namun orang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam semartabat dengan ‘mujtahid mutlak’ itu semenjak 700 tahun yang lampau hingga sekarang ini belum pernah ada. Ini berarti pembentukan Imam A’dham tersebut mustahil berhasil. Tetapi bukan berarti tidak ada alternatif lain. Apabila umat Islam tidak lagi mampu membentuk Imam A’dham, maka wajib atas umat Islam di masing-masing negara mengangkat Imam yang ‘darurat’. Segala imam yang diangkat darurat ialah Imam Dharuri.

Selanjutnya, Kiai Wahab menambahkan bahwa baik imam a’dham maupun imam dharuri bisa dianggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, yakni waliyul amri. Bung Karno yang saat itu dipilih oleh pemuka-pemuka warga negara, sekalipun tidak oleh semuanya, menurut hukum Islam adalah sah sebagai Kepala Negara, sekalipun tidak cukup syarat-syarat untuk menjadi waliyul amri. Karena tidak mencukupi syarat, yakni tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu (ahlul halli wal aqdi) tetapi melalui proses lain, maka terpaksa kedudukannya dimasukkan dalam bab ‘dharuri’. Sedangkang kata ‘bissyaukah’ adalah karena satu-satunya orang terkuat di Indonesia (ketika itu) ialah Ir. Soekarno.

Dalam perhelatan Musyawarah Alim Ulama NU pada 1997 di Pesantren Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), NU juga membahas secara mendalam terkait kepemimpinan negara (nashbul imam). Pembahasan tema tersebut dilakukan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah.

Menurut pandangan Islam, pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia. Kemudian kekuasaan itu diwakilkan kepada pihak-pihak yang ahli dalam mengemban dan memikulnya. Firman Allah menjelaskan, “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi.” (QS Al-Ahzab: 72)

Dalam wacana paham Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) bahwa membangun negara (imamah) adalah wajib syar'i. Hal tersebut didasarkan pada dalil-dalil berikut ini: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’: 59)

Proses pengangkatan kepemimpinan negara (nashbul imam) sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan, menurut Islam, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif atau cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Sebuah negara harus dibangun nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi: al-'adalah (keadilan), al-amanah (kejujuran), dan as-syura (kebersamaan). Allah berfirman, “Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa’: 58)

Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa. Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersama-sama melahirkannya. Negara yang demokatis yang merupakan perwujudan syura dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berwibawa.


Penulis adalah Redaktur NU Online
Selasa 16 April 2019 13:30 WIB
Pemilu, Golput Bukan Pilihan
Pemilu, Golput Bukan Pilihan
Pemilihan umum dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, dengan alasan agar hak-hak rakyat dapat tersalurkan. Sehingga, apapun alasannya ketika perlu mengambil keputusan terkait hak rakyat maka akan dilakukan pemilihan umum. 

Untuk penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Hal tersebut dapat berupa pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden. 

Menurut UU No.7 tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemilu di tahun 2019 ini menjadikan banyak orang yang menyebut bahwa tahun 2019 adalah tahun politik. Karena secara berturut-turut sejak tahun 2018 dilaksanakan pilkada serentak yang selanjutnya di tahun 2019 ada kontestasi politik secara nasional dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraan pemilu 2019, yang dalam sejarah baru pertama kali memilih secara bersamaan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Pemilu tahun 2019 diikuti oleh tiga katagori peserta yaitu pasangan calon untuk calon presiden dan wakil presiden, partai politik untuk calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan perseorangan untuk calon anggota DPD. 

Telah ditetapkan oleh KPU bahwa ada 16 Partai nasional dan 4 partai lokal Aceh serta dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. 

Pemilu ini merupakan salah satu kegiatan penting bagi bangsa Indonesia, sebab akan menentukan perjalanan Indonesia pada lima tahun mendatang yang nahkoda pelaksana pemerintahannya akan kita pilih sendiri. 

Hal ini lah yang mungkin akan menjadikan pemerintahan Indonesia berjalan lebih baik atau bahkan lebih buruk pada kehidupan di tahun-tahun berikutnya. Karenanya, partisipasi atau peran serta masyarakat sangat diperlukan dan proses pemilu untuk turut mengawal pemilu agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu perjalanan bangsa ini di masa mendatang.

Beberapa waktu lalu, ada sebagaian kelompok masyarakat yang menyatakan akan golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 april 2019 mendatang. Mereka yang memilih untuk golput ini menyatakan kecewa atas dua calon presiden yang ada. 

Hal ini tentu disayangkan, karena akan berpengaruh pada masyarakat yang lain yang mungkin dijadikan alasan yang sama untuk golput juga. Padahal kita semua tahu bahwa ada keterbatasan kemampuan manusia, tentu tidak ada manusia yang sempurna, akan tetapi dalam kontestasi ini adalah memilih yang terbaik dengan segala kekurangan yang dimiliki. 

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Lampung KH Munawir saat ditanya terkait penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum menyampaikan bahwa pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. (NU Online)

Menurut KH Munawir, Imamah dan Imarah dalam Islam, harus sesuai dengan  syarat-syarat sesuai ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 

Beliau menegaskan bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat tersebut atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat, maka hukumnya haram.

Paparan KH Munawir sudah sangat jelas bahwa umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar. Umat Islam tidak dibenarkan untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih, jika golput akan berdampak pada gagalnya pemilihan umum dan rusaknya tatanan pemerintahan, maka hukumnya haram. 

Apabila akibat tindakan golput ternyata justru menjadikan hasil yang berdampak pada rusaknya tatanan pemerintahan, maka yang akan banyak menanggung dampak tersebut juga adalah keturunan kita kelak.

Bahkan kita tahu dalam UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 5 masyarakat yang menyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Hal tersebut tentu menjadi gambaran tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum termasuk pada gelaran Pemilu 2019 yang merupakan hajat bersama seluruh masyarakat Indonesia demi masa depan dan tatanan bangsa Indonesia yang lebih baik. Maka, kita harus memilih, dan golput bukan pilihan, sebab sikap acuh yang tidak peduli terhadap pemilu akan berdampak pada kehidupan yang akan dijalani oleh anak cucu kita di masa-masa mendatang. 

Selain kebaikan yang akan dihasilkan, partisipasi kita juga akan menjadi catatan dalam sejarah sebagai salah satu pelaku sejarah yang untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan untuk memilih secara bersamaan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Apa yang terjadi saat ini akan menentukan kondisi Indonesia selama lima tahun mendatang, dan meninggalkan jejak pada perjalanan Indonesia masa-masa berikutnya.  Menjadi tugas kita semua masyarakat Indonesia yang masih memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia  untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pesta rakyat Pemilu 2019 dengan cara menjadi penyelenggara pemilu, mengawasi pemilu dan minimal menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 17 April 2019 dalam kontestasi Pemilu 2019 ini. Pemilih berdaulat, Negara kuat.

Khotim Fadhli, PC LDNU Jombang
Jumat 12 April 2019 18:15 WIB
Fenomena Dai dan Hijrah di Kalangan Selebriti
Fenomena Dai dan Hijrah di Kalangan Selebriti
Tanggal 8 April kemarin, salah seorang tim program dari stasiun tv swasta meminta saya untuk jadi salah satu panelis di salah satu program dengan tema “Artis yang Hijrah dan Menjadi Dai”.

Tema ini sangat menarik, mengingat di tanah air sedang trend artis memadati program-program religi. Kalau sekadar menjadi entertainer pada rangkaian program religi tersebut, itu wajar. Tapi jika sudah mengambil alih peran dai, maka perlu dikaji.

Kata hijrah merupakan bahasa keagamaan yang telah banyak mengalami reduksi makna, yaitu, ketika penekanan hijrah lebih pada simbol ketimbang subtansi, ketika life-style lebih diutamakan.

Kesalehan dalam perspektif kolektif lebih penting daripada kesalehan individual maupun tataran epistemologi. Kata hijrah menjadi identik pada berhijab atau pergi ke tanah suci untuk menutupi keglamoran, hedonisme dan kebejatan moral.

Munculnya istilah jilboobs adalah cerminan bahwa fungsi jilbab tidak dipahami dengan benar. Fungsinya untuk menutup lekuk tubuh dan warna kulit menjadi terabaikan, berubah menjadi simbol dan gaya hidup.

Fenomena artis hijrah adalah kabar baik sekaligus tantangan. Kabar baiknya bahwa kesadaran beragama menjadi semakin meningkat, tapi tantangannya juga luar biasa.

Bagi yang hijrah, hendaknya lebih giat menuntut ilmu agama (tafaqquh fid din). Perlu bersabar untuk berkomentar tentang hal-hal keagamaan. Jangan terperdaya untuk mudah berkomentar karena merasa diri sebagai public figure. Ini sangat membahayakan.

Perlu otoritas keagamaan untuk berfatwa maupun berdakwah. Tidak serta merta orang yang populer dan bisa ngomong langsung bicara agama dengan bebas. Setiap orang harus tahu kapasitasnya. Harus otoritatif dan referensional.

Jangan sampai ada artis mendadak jadi “ustadz”, pelawak jadi penceramah atau dai. Dua hal yang sangat kontras. Dua panggung yang berbeda. Artis menghibur untuk kenikmatan sensor duniawi–tidak berkaitan dengan iman. Sedangkan dai bertanggung jawab atas keselamatan umat–dunia maupun akhirat.

Dai berhubungan dengan hal yang paling krusial, maka tidak boleh sembarangan. Pengetahuan yang tidak mumpuni bisa menyesatkan. Dai bisa membawa umat untuk melakukan kerusakan massal hanya dengan membungkus kepentingan-kepentingannya dengan agama. 

Mereka bisa dengan mudah mengklaim kebenaran absolut, serta menafikan semua yang berbeda dengannya. Dakwah ibarat pisau, di tangan orang baik digunakan untuk memotong buah dan sayur. Di tangan orang jahat akibatnya bisa fatal.

Bicara soal otoritas, kita perlu mencontoh para ulama tempo dulu. Imam Abu Hanifah, misalnya, mengakui keilmuan Rasulullah dan para sahabatnya yang mengatakan, “Apa yang datang dari Rasulullah SAW, kami junjung tinggi, apa yang datang dari para sahabat RA, kami seleksi, apa yang datang dari tabi’in, maka [tidak begitu saja kami terima, karena] mereka dan kami sama-sama tokoh.”

Jika tidak cermat, seolah-olah perkataan Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa siapa saja boleh mengeluarkan pendapat (fatwa). Boleh menjadi mujtahid. Mereka tidak ingat bahwa Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari Tabi’in, maka wajar jika ia mengatakan demikian, karena ia memiliki kedudukan yang sama dengan para tabi’in lainnya. Ia cukup tahu diri, pandai menilai dan menempatkan diri sesuai dengan derajat dan kualifikasinya.

Ini berbeda dengan orang-orang yang belum layak berijtihad atau berdakwah, lalu berpretensi menjadi mujtahid atau dai.

Seseorang yang berhak menyampaikan pendapat adalah mereka yang memenuhi syarat, kualifikasi tertentu sebagai mujtahid/ mufassir. Ia harus memiliki sanad keilmuan yang jelas.

Ibnu al-Mubarak dalam Kitab Al-Majruhin minal Muhadditsin karya Ibnu Hibban mengatakan, 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن, قال: حدثنا الحسين بن الفرج, قال: حدثنا عبدان بن عثمان ,قال سمعت ابن المبارك يقول: الاسناد من الدين, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya, “Sanad adalah bagian dari agama, kalau tidak ada keharusan untuk menyebutkan sumber-sumber yang otoritatif, maka setiap orang akan mengatakan segala sesuatu semaunya,”  (Lihat Ibnu Hibban, Al-Majruhin minal Muhadditsin, [Riyadh, Darus Shami’I lin Nasyri wat Tauzi’], cetakan pertama: halaman 30).

Bukan karena semata-mata tahu bahasa Arab, apalagi sekadar hafal beberapa ayat Al-Qur’an/ hadits lantas dapat berpretensi sebagai mujtahid, mufassir atau dai. Umar bin Al-Khattab RA mengakui bahwa ada kalimat-kalimat dalam Al-Qur’an yang sulit untuk dipahami sehingga ia sering menanyakannya kepada Ibnu Abbas RA yang terkenal otoritatif menafsirkan makna kata-kata dan kalimat tertentu dalam kitab Allah.

Kompetensi ilmu agama ini penting bagi seorang dai agar kemuliaan dakwah dan sakralitas agama tetap terjaga. Semoga yang hijrah semakin getol mempelajari ilmu agama, teguh beragama dan semakin menyejukkan melalui kerendahan hatinya. Wallahu a‘lam.


Ustadz Sukron Makmun, Wakil Ketua PWNU Banten.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG