IMG-LOGO
Nasional

Eks Ketua KPU RI: Semua Pihak Harus Mengakui Hasil Pemilu

Jumat 19 April 2019 11:45 WIB
Bagikan:
Eks Ketua KPU RI: Semua Pihak Harus Mengakui Hasil Pemilu
Jakarta, NU Online
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2016-2017 Juri Ardiantoro menilai, Pemilu 2019 berjalan dengan lancar dan damai meski ada beberapa hal yang secara teknis harus diperbaiki. Juri mengingatkan, kendati masyarakat Indonesia sudah bisa mengetahui hasil pemilu melalui hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei, namun hasil resmi pemilu baru akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 mendatang. 

Quick count (hitung cepat) memang bersifat sementara dan data yang diambil juga sampel saja, namun sejarah membuktikan bahwa metode ini sangat akurat sejak diperkenalkan dan dipraktikan di Indonesia.  Apalagi tidak ada yang berselisih dari puluhan lembaga survei yang melakukan quick count di pemilu kali ini,” kata Juri sebagaimana rilis yang diterima NU Online, Jumat (19/4).

Kubu pasangan calon (paslon) 01 dan 02 berbeda dalam menyikapi hasil hitung cepat tersebut. Meski dinyatakan menang berdasarkan hasil hitung cepat, paslon 01 tidak mengklaim kemenangan dan menghimbau kepada para pendukungnya agar menghormari proses rekapilutasi KPU yang tengah berlangsung. Sementara paslon 02 menolak hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei dan mengklaim kemenangan berdasarkan hasil penghitungan internal. 

Terkait hal ini, Juri menilai kalau sebagian masyarakat dibuat bingung dan bahkan terprovokasi untuk menolak hasil pemilu dengan cara-cara yang inkonstitusional. “Ajakan dan provokasi ini sama sekali tidak meiliki dasar sama sekali, kecuali kekecewaan karena kalah dalam pemilu,” tegas Koordiantor Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) ini. 

Juri mempertanyakan alasan pihak yang menyangsikan dan menolak hasil pemilu. Apakah karena faktor kecurangan atau faktor kekalahan. Dia berpendapat, ajakan atau provokasi untuk menolak hasil pemilu merupakan sebuah upaya untuk mendelegitimasi hasil kerja penyelenggara pemilu. 

Jika mereka yang menolak hasil pemilu, lanjut Juri, mengambil langkah-langkah inkonstitusional maka mereka sedang mengkhianati aturan main yang sudah disepakati bersama. Menurut Juri, semua pihak harus menerima hasil yang ditetapkan lembaga penyelenggara pemilu.

“Mari hormati proses yang sudah dan sedang berjalan. Percayakan semua lembaga penyelenggara pemilu bekerja menyelesiakan tugasnya dan menetapkan hasil pemilu,” papar Ketua KPU DKI Jakarta periode 2005-2008 dan 2008-2012 ini. 

Juri mengingatkan, jika nanti ada pihak yang merasa kecewa karena ada temuan kecurangan dan pelanggaran maka mereka bisa menempuh jalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menyelesaikannya. 

Pemilu Indonesia, pemilu yang terbuka dan transparan

Juri menilai, pemilu Indonesia adalah pemilu yang terbuka dan transparan karena mulai proses pemungutan hingga penghitungan suara bisa disaksikan semua pihak. Bahkan, semua pihak juga bisa mendokumentasikan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam formulir C1. Oleh karenanya, siapapun susah berlaku curang karena semuanya bisa mengaksesnya.

“Selain itu, KPU juga memindai (scan) form C1 tersebut dan mempubliasikannya. Tidak cukup meng-upload C1, KPU juga melakukan input data C1 secara riil (real count) dalam aplikasi elektronik (SITUNG) yang dapat dipantau publik sepanjang waktu,” jelasnya.

Menurut Juri, ada tiga elemen penopang mengapa pemilu Indonesia menjadi salah satu rujukan dunia untuk pemilu yang demokratis dan menjamin akuntabilitas. Pertama, pemilu yang terbuka. Kedua, memiliki mekanisme pembuktian kebenaran data. Ketiga, memiliki kelengkapan berbagai perangkat hukum dan lembaga penyelesaian jika terjadi masalah. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Jumat 19 April 2019 21:0 WIB
Hadapi Hasil Pemilu dengan Tenang Sesuai Mekanisme
Hadapi Hasil Pemilu dengan Tenang Sesuai Mekanisme
Pertemuan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)

Jakarta, NU Online
Belasan Ormas Islam yang tergabung pada Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta masyarakat agar tetap tenang dalam menghadapi hasil pemilihan umum dengan mengikuti mekanisme yang ada.

Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) H Nazar Haris menyatakan bahwa pernyataan sikap bersama melalui LPOI ini semata-mata untuk menenangkan masyarakat terkait situasi yang terjadi di Indonesia paska Pemilu. Sebab menurut Nazar, informasi yang beredar di media sosial tidak terkendali sehingga membuat resah masyarakat bawah.

“Jadi kita ingin supaya umat Islam tetap tenang, tetap mengikuti alur demokrasi yang sedang terjadi,” kata Nazar saat Konferensi Pers LPOI di Gedung PBNU, Jumat (9/4).

Nazar mengingatkan kepada semua elemen masyarakat untuk senantiasa selalu menjaga kejujuran dan keadilan agar negara Indonesia yang telah dibangun para pendiri bangsa ini tidak terpecah.

“Kita ingin keutuhan NKRI tetap ada. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru merusak bangsa kita,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah Yusnar Yusuf menyerukan peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait agar mempercayakan proses Pemilu kepada lembaga yang telah diatur oleh konstitusi.

“Kita harus menumbuhkan kepercayaan kita kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP,” ucapnya.

Sehingga menurut Yusnar, segala pernyataan dan tindakan para kontestan Pemilu atau pendukungnya tidak menabrak aturan yang berlaku.

“Apa pun yang terjadi; apakah ada yang membuat pernyataan pemenang, harus juga merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh negara melalui KPU, Bawaslu, DKPP,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan umat Islam, sebagai warga terbanyak di Indonesia, sudah seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur negara dalam menyelesaikan masalah.

“Perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan atauran yang sudah dibuat oleh negara,” jelasnya.

Selain PUI dan Al-Waslhliyah, hadir juga Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad AI-Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan DAI Indonesia (IKADI), Azzikra, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Umat Islam (PUI), Himpunan Bina Mu'alaf, dan Syarikat Islam Indonesia (SII). (Husni Sahal/Muhammad Faizin)

Jumat 19 April 2019 20:30 WIB
Akhiri Polarisasi, Perkuat Ukhuwah Wathaniyah Usai Pemilu
Akhiri Polarisasi, Perkuat Ukhuwah Wathaniyah Usai Pemilu
H Robikin Emhas, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan
Jakarta, NU Online
Pemilihan umum 2019 baru saja dilaksanakan. Sejumlah partai politik, caleg, dan capres-cawapres telah berupaya memperebutkan simpati masyarakat agar menjadi pilihan. Jalannya kampanye sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019 dan pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 membuat masyarakat terpolarisasi.

Dengan selesainya kontestasi Pemilu, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas meminta semua pihak untuk mengakhiri polarisasi yang terjadi di masyarakat.

“Mari kita bersatu padu kembali, guyub, rukun sebagaimana karakter asli bangsa Indonesia. Sekali lagi, mari perkuat ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama anak bangsa, warga negara Indonesia). Suatu persaudaraan yang melintasi batas etnis, ras, golongan, keyakinan, maupun agama,” kata Robikin kepada NU Online, Jumat (19/4).

Menurut Robikin, kesuksesan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang aman dan damai harus tercermin juga selama proses rekapitulasi dan usai penetapan perolehan suara capres-cawapres 22 Mei 2019.

“Kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang maju dan berbudaya dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Ia juga mengemukakan bahwa kedua pasangan capres-cawapres merupakan negarawan. Kedua pasangan tersebut dikenal sebagai sosok patriotik dan nasionalis sejati, sehingga tidak akan ada yang rela Indonesia berduka hanya karena Pilpres.

“Untuk menatap Indonesia ke depan lebih baik, kami berharap silaturahmi di antara pasangan capres-cawapres, para elit politik, tokoh masyarakat dan para pemuka agama yang karena kesibukan selama masa kampanye jarang dilakukan (agar) kini dirajut kembali,” harapnya.

Proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres dan Pileg secara berjenjang sedang berlangsung, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi mengawasi jalannya proses rekapitulasi dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab menurutnya, rekapitulasi manual berjenjang itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan persolehan suara capres-cawapres, bukan hasil quick count maupun real count yang dilakukan secara partikelir oleh berbagai lembaga survei atau tim konstestan pemilu. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)
Jumat 19 April 2019 19:0 WIB
Usai Pemilu, PBNU Imbau GP Ansor dan Pagar Nusa Konsolidasikan Kadernya
Usai Pemilu, PBNU Imbau GP Ansor dan Pagar Nusa Konsolidasikan Kadernya
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor NU dan Pagar Nusa agar mengkonsolidasi para kadernya. Imbauan itu dimaksudkan agar tidak ada yang bertindak sendiri di luar komando pimpinan.

Demikian disampaikan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf kepada NU Online, Jumat (19/4), merespons situasi paska penyelenggaraan pemilu pada 17 April 2019.

Lebih lanjut, untuk tetap terjaganya keamanan, Gus Yahya mengimbau kedua badan otonom NU itu agar senantiasa berkomunikasi dengan pihak TNI dan Polri untuk berkonsultasi, memperoleh arahan-arahan, dan berkoordinasi terkait keamanan dan stabilitas sosial.

Selain itu, Gus Yahya mengimbau menggalang silaturrahmi di antara para kiai di lingkungan masing-masing untuk mengembalikan keguyuban dan mengobati kerenggangan di antara masyarakat yang sempat terjadi akibat perbedaan pilihan politik.

Sementara kepada warga NU, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang dinyatakan resmi terpilih sampai dengan pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.

Oleh karena itu, warga NU tidak perlu ada yang membuat reaksi berlebihan terhadap klaim pihak mana pun terkait hasil pemilu, baik dari lembaga-lembaga penyelenggara quick count maupun kandidat.

“Semua klaim kemenangan yang bersifat sepihak sebelum pengumuman resmi KPU harus diabaikan,” ucapnya.

Ia berharap, warga NU senantiasa mengupayakan terjaganya ketenangan dan harmoni masyarakat, serta mempercayakan sepenuhnya masalah hukum dan ketertiban umum kepada yang berwenang, khususnya TNI dan Polri. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG