IMG-LOGO
Opini

Diplomasi NU dan Risiko Menjaga Indonesia

Sabtu 20 April 2019 9:15 WIB
Bagikan:
Diplomasi NU dan Risiko Menjaga Indonesia
Oleh Munawir Aziz

Apa yang tersisa dari kebisingan-kebisingan media sosial dalam beberapa tahun terakhir ini? Pertanyaan ini, penulis refleksikan ketika mengamati lalu lintas perdebatan media sosial, sekaligus menganalisa hasil-hasil riset komunikasi digital masyarakat Indonesia, terutama pada pusaran politik Pilpres 2019 ini. 

Gambaran sederhana, misalnya bagaimana perbincangan media sosial meributkan isu kafir dan terma non-muslim pasca Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama, di Kota Banjar, akhir Februari 2019 lalu. Pada Munas itu, para kiai yang tergabung dalam forum bahtsul masail, sepakat untuk menggunakan istilah non-muslim, bagi orang Indonesia yang bukan beragama Islam. Daripada penyebutan 'kafir' yang tidak relevan dalam konteks negara bangsa. 

Keputusan dan kesepakatan para kiai ini, merupakan hasil musyawarah, perdebatan, dan adu argumentasi dengan metode-metode khusus, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Para kiai yang terlibat dalam bahtsul masail juga bukan sembarang kiai, tentunya mereka yang memang menguasai bidang keilmuan fiqih-ushul fiqih, dengan perangkat argumentasi, serta narasi gagasan yang teruji oleh forum ilmiah pesantren. 

Kita bisa melihat bagaimana forum Munas Nahdlatul Ulama dari rangkaian sejarah, serta bagaimana hasil-hasil rekomendasi forum itu untuk publik, untuk bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Hasil-hasil Munas terdokumentasikan secara rapi, oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dari periode ke periode. 

Namun, yang muncul dalam perdebatan media sosial, yakni pelintiran kebencian (hate spin). Kebencian ini direproduksi dengan dalih dan dalil yang menggunakan isu secara parsial, terpotong-potong, dengan argumentasi yang terpecah belah. Misalnya, isu yang dihembuskan bahwa forum kiai berusaha mengubah al-Qur'an, merevisi hadist nabi, dan isu-isu negatif lainnya. 

Tentu saja, pelurusan informasi serta argumentasi yang terstruktur dan detail segera muncul, dari para kiai NU, para pengkaji fiqh, serta kiai-kiai muda yang aktif di forum bahtsul masail. Namun, isu-isu negatif dengan nada kebencian masih terus berlanjut, yang sebagian besar menjadikan NU sebagai sasaran tembak. 

NU sebagai Medan Pertarungan 

Mengapa NU menjadi sasaran kebencian? Bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang kebangsaan-keindonesiaan dewasa ini? Penulis melihat, ada beberapa point penting, yang perlu menjadi refleksi bersama. 

Pertama, NU sebagai medan pertarungan. Jika kita melihat selama dua dekade terakhir, Nahdlatul Ulama menjadi medan pertarungan dalam kontestasi kekuasaan. Pasca 1998, dengan legitimasi kultural-religius, NU menjadi gerbong besar yang menentukan arah Indonesia. 

Tentu saja, ini bukan klaim semata. Bersama Muhammadiyah, sebagai ormas Islam yang besar, NU menjadi tumpuan untuk merumuskan visi misi keindonesiaan. Setiap momentum Pemilu, suara dan aspirasi warga Nahdliyyin akan berdampak signifikan. Pasca kekuasaan Orde Baru, pertarungan politik menjadi terbuka, dengan munculnya kelompok, arus gagasan, dan aktor-aktor baru. 

Nah, tepat pada medan kontestasi politik itulah, NU menjadi sasaran tembaknya. Strategi politik untuk menggergaji koneksi nahdliyyin, maupun memecah belah komunitas santri, muncul dengan beragam variannya. Pada pemilu 2019 ini, simbol-simbol dan jaringan nahdliyyin merapat ke kubu petahana, yakni Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin, figur yang selama ini dihormati komunitas Nahdliyyin.

Maka, yang muncul adalah upaya delegitimasi kiai, pelintiran kebencian terhadap simbol Nahdliyyin, dan perbenturan gagasan antar santri/komunitas muslim, yang menggunakan NU sebagai gelanggang perangnya. Pada masa pertarungan Pilpres 2019 ini, delegitimasi otoritas kiai-kiai pesantren sangat kentara.

Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah, yang menjaga jarak dengan kedua kubu pasangan calon, meski menanam kader-kadernya di masing-masing lingkaran capres. Muhammadiyah 'menjaga jarak' dengan politik kekuasaan, yang dapat kita lihat sebagai manuver daya tawarnya terhadap kekuatan politik. Meski, terlihat di ruang publik, betapa perdebatan di internal Muhammadiyah terkait sikap politik juga kencang dan dinamis.

Kedua, arus balik santri-santri progresif. Dengan terbukanya informasi, akses pengetahuan, dan kompetisi politik, kita melihat gelombang baru kader-kader santri yang mulai matang di pelbagai bidang: politik, akademik, ekonomi, hukum, hingga teknologi informasi. 

Santri-santri progresif ini akan semakin melimpah, dengan terbukanya akses beasiswa ke beberapa kampus internasional di Eropa, Amerika, Australia dan beberapa negara maju lainnya. Para santri yang memiliki dasar literasi islam tradisional, berpadu dengan keilmuan modern dalam bidang sains. Ini tentu menghasilkan gelombang gagasan yang segar. 

Melimpahnya santri-santri progresif, dengan basis literasi keagamaan pesantren yang kokoh, sekaligus jangkauan keilmuan saintifik modern yang kuat. Kelompok ini berdiaspora di berbagai kawasan, berjejaring dengan lembaga-lembaga riset internasional. Mereka memiliki ghirrah kepesantrenan yang cukup kuat, tapi belum mendapat ruang aktualisasi pengabdian yang cukup, baik untuk bergabung dengan organisasi NU maupun membentuk komunitas-komunitas pengajian di berbagai negara.

Penulis merasakan denyut nadi kelompok Nahdliyyin saintifik ini, yang memiliki potensi besar untuk mengabdi kepada pesantren, NU dan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Terutama, mereka yang sejak kecil telah mendapatkan pengajaran di pesantren, di bawah asuhan kiai-kiai kampung, dan kemudian mendapatkan transformasi pembelajaran hingga dapat mengakses kampus-kampus besar dunia untuk meningkatkan kapasitas intelektual.

Ketiga, gagasan Islam Nusantara. Tawaran NU tentang nilai-nilai Islam Nusantara sangat menarik bagi komunitas muslim Internasional, maupun pemimpin-pemimpin lintas negara. Perlu ada elaborasi komprehensif dan berkesinambungan terkait gagasan Islam Nusantara, terutama tawaran diplomasi perdamaian dari relung Nahdlatul Ulama.

Dalam beberapa tahun terakhir, NU sudah menyuarakan nilai-nilai perdamaian sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan dalam kontribusinya di dunia internasional. Usaha-usaha semacam ini perlu diperluas dengan mengaktifasi organ-organ NU di kawasan internasional, khususnya PCI Nahdlatul Ulama. Apalagi, Konbes dan Munas NU pada 2019 lalu, memberi mandat untuk menjadikan PCINU sebagai agen-agen perdamaian di pelbagai negara.  

Tentu saja, ketiga faktor ini menjadi yang mengemuka pada konteks sosial politik masa kini yang terkait dengan masa depan Nahdlatul Ulama. Di bidang-bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan, tentu saja masih banyak pekerjaan rumah bagi Nahdlatul Ulama yang perlu diselesaikan, dengan ragam tantangan yang harus dicari solusinya.

Setidaknya, pasca Pemilu 2019 ini, setelah hiruk pikuk politik usai, seluruh warga NU perlu kembali ke fokus tugas masing-masing, mengawal kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai yang menjadi akar identitas kaum nahdliyin, di ruang keindonesiaan kita dan ranah internasional. NU akan kembali mengambil perannya dalam politik tingkat tinggi (siyasah 'aliyah samiyah). Tugas-tugas penting yang menjadi penanda Nahdlatul Ulama memasuki fase 100 tahun, sekaligus meneroka cakrawala pada abad kedua.

 
Penulis adalah kader Nahdlatul Ulama; sedang riset di Southampton, United Kingdom; dan mengabdi di PCINU Inggris (email: moenawir.aziz@gmail.com)
Tags:
Bagikan:
Kamis 18 April 2019 16:16 WIB
Rasulullah tentang Musyawarah dalam Memilih Pemimpin
Rasulullah tentang Musyawarah dalam Memilih Pemimpin
Oleh Fathoni Ahmad

Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Meskipun Rasulullah sendiri sadar bahwa dirinya memiliki otoritas penuh dan para sahabatnya pun tentu sudah pasti mengikutinya. Walau begitu, prinsip musyawarah tetap dipegangnya. Karena hal itulah yang telah diajarkan dalam Al-Qur’an.

Dalam aspek pergantian kekuasaan, sejarah mencatat bahwa sebelum wafat, Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara. Namun, Rasulullah meninggalkan wasiat agar kaum mukmin untuk tetap berpegang pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi secara substansial. Di mana di dalam dua sumber utama umat Islam tersebut tradisi musyawarah (syura) diakui dan mendapat keutamaan tersendiri.

Dari petunjuk tersebut, sistem pemilihan dan pergantian khalifah didasarkan pada musyawarah atau kesepakatan umat, bukan semata-mata pertimbangan penunjukkan atau garis keturunan keluarga tertentu. Namun, pengelolaan negara dalam perspektif pergantian kekuasaan mengelami perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga ada yang berbentuk dinasti, kerajaan (mamlakah), republik (syura), dan lain-lain.

Pasca Nabi Muhammad wafat, prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik. Hal ini karena kaum Muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah, berupaya mengedepankan kesepakatan bersama (musawah) dan menerapkan hasil musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan sejak era kenabian.

Sebab itu di era khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) mekanisme musyawarah beragam dan mengalami perkembangan sesuai tantangan yang ada saat itu. Perdebatan yang terjadi di dalamnya merupakan hal yang biasa. Namun pada akhirnya para musyawirin dapat mengatasi setiap perbedaan secara baik dan bijak.

Khamami Zada (2018) mengutip Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayat mengungkapkan bahwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dan di dalamnya terdapat proses-proses yang terbuka. Proses tersebut dimulai dengan perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin. Namun akhirnya secara aklamasi terpilihlah Abu Bakar. Hal ini merupakan praktik musyawarah mufakat. Abu Bakar saat itu mendapat gelar Khalifatur Rasul (pengganti Rasulullah).

Dalam sistem pemerintahan modern, seperti contoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), musyawarah yang disepakati dalam memilih pemimpin ialah melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Sebelumnya, Indonesia mengangkat pemimpin atau presiden melalui proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Muhammad Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (2000) menjelaskan, kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).

Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun.

Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawarahan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi Muhammad SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Tentang prinsip musyawarah, Al-Qur’an mengajarkan, “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali ‘Imran [3]: 156)

Menurut Quraish Shihab (200), ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Dari ayat Surat Ali ‘Imran di atas bisa digarisbawahi tentang lemah lembut, bersikap kasar dan berhati keras serta saling memaafkan. Hal itu merupakan poin-poin penting dalam bermusyawarah, termasuk dalam memilih pemimpin dalam proses pemilihan umum seperti di Indonesia. Hendaknya sikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati serta saling memaafkan menjadi fondasi kokoh dalam mempererat tali persaudaraan warga sebangsa dan setanah air.

Setiap pemilihan pemimpin memang kerap terjadi polarisasi konflik di tengah masyarakat yang cukup memeras urat. Apalagi saat ini ruang perdebatan disajikan secara luas di media sosial. Gambaran kasar dan keras hati dapat ditemukan dengan mudah lewat percakapan di media sosial terkait pemilihan pemimpian.

Sebab itu, dalam ruang yang cukup luas dan bebas di media sosial, masyarakat wajib memegang prinsip-prinsip musyawarah yang diajarkan Al-Qur’an sehingga pengetahuan dan wawasannya juga luas. Tidak mudah terpengaruh dan termakan informasi-informasi bohong yang berpotensi memecah belah umat. Adapun pemimpin yang terpilih, dialah pemimpin seluruh warga negara, bukan lagi pemimpin dari golongan tertentu. 


Penulis adalah Redaktur NU Online
Rabu 17 April 2019 6:0 WIB
NU dan Kepemimpinan Nasional
NU dan Kepemimpinan Nasional
Oleh Fathoni Ahmad

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) bukan hanya berjuang melakukan pergerakan nasional dalam upaya kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mendorong kepemimpinan nasional. Sosok pemimpin nasional merupakan hal urgen ketika cita-cita kemerdekaan menjadi visi bersama bangsa Indonesia.

Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama (2017) menjelaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata. Sebab itu, demi menjaga ajaran agama di sebuah tanah air atau negara serta agar terhindar dari kerusakan (mafsadat) yang lebih besar, agama menyaratkan adanya sebuah imarah (kepemimpinan) yang mengatur urusan duniawi dan menjaga agama (hirasatud din wa siyasatud dunya). Islam mengakui dan menyaratkan adanya kepemimpinan agar pelaksanaan ajaran Islam bisa ditegakkan dalam keadaan aman.

Dalam kaidah fiqih yang lain, manusia tidak berhenti pada level memilih semata, tetapi juga harus memikirkan kemaslahatan yang lebih luas ketika dihadapkan pada dua pilihan sulit, terutama bagi yang memegang prinsip golput. Kaidah yang bisa menjadi pijakan ialah dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih (menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan).

Keburukan untuk tidak memilih pemimpin ialah dapat membuka pintu bagi orang-orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin. Jika menurut kelompok golput dua pilihannya tidak baik menurut idealismenya, agama memberikan panduan untuk memilih yang kejelekannya sedikit. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (sesuatu yang tidak bisa dicapai atau diakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya). Kalau menghendaki pemimpin yang sempurna, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki pemimpin. Namun, memilih pemimpin bukan sekadar memilih yang terbaik, tapi setidaknya mencegah orang buruk untuk memimpin.

Keberadaan pemimpin adalah keharusan (wajib), yang mana keberadaannya tidak sempurna kecuali dengan suara. Sebab itu, memilih pemimpin menjadi bagian dari ibadah sosial yang merupakan ejawantah (wujud) atas spiritualitas manusia. Maka golongan putih (golput) yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin tidak bisa serta merta diterima atas dasar hak asasi.

Sejarah mencatat, sebelum resmi menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang memegang tampuk kepemimpinan nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, NU sudah menyikapi hal ini empat tahun sebelumnya. Tepatnya dalam Muktamar ke-15 NU pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur.

Selain sejumlah problem bangsa, dalam Muktamar ini, NU membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan NU bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertana Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh NU yang saat itu dipimpin oleh KH Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Rapat berkahir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Mohammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan satu suara, sebagai wakil presiden.

Pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 NU tersebut menunjukkan kematangan NU dalam mengkaji masalah-masalah sosial-politik kala itu. Bahkan, ketika peneguhan negara pasca Proklamasi Kemerdekaan mendapat gangguan kembali penjajahan maupun pemberontakan, NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa.

Seperti ketika negara mendapat ancaman pemberontakan yang justru datang dari kelompok-kelompok pribumi, seperti DI/TII Kartosoewirjo yang menginginkan pembentukan negara Islam. Sebagai bagian dari entitas Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama tidak begitu saja menyepakati keinginan Kartosoewirjo karena konsep negara bangsa berdasar kemajemukan Indonesia tidak membatasi umat Islam untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya.

Sejak semula, para ulama NU menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo dengan Negara Islam Indonesia-nya merupakan bughot (pemberontakan) yang harus dibasmi demi keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa sebab Indonesia karena keberagaman. Untuk keperluan itu, Menteri Agama KH Masjkur memprakarsai konferensi Alim Ulama se-Indonesia bertempat di Cipanas, Cianjur pada 2-7 Maret 1954 guna mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah (pemegang kekuasaan negara darurat).

KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) sebagai seorang ulama yang ikut hadir dalam konferensi itu pernah menjelaskan secara panjang lebar mengenai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah dalam sidang parlemen, 29 Maret 1954. Dengan berpedoman pada kitab fiqih, Kiai Wahab menjelaskan bahwa dunia Islam telah sepakat untuk mengangkat Imam A’dham (Imama yang berhak menduduki jabatan imamah), satu imam. Salah satu persyaratannya adalah mempunyai pengetahuan Islam yang sederajat dengan Mujtahid Mutlak. Dan inilah yang disebut imam yang sah, bukan Imam Darurat.

Namun orang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam semartabat dengan ‘mujtahid mutlak’ itu semenjak 700 tahun yang lampau hingga sekarang ini belum pernah ada. Ini berarti pembentukan Imam A’dham tersebut mustahil berhasil. Tetapi bukan berarti tidak ada alternatif lain. Apabila umat Islam tidak lagi mampu membentuk Imam A’dham, maka wajib atas umat Islam di masing-masing negara mengangkat Imam yang ‘darurat’. Segala imam yang diangkat darurat ialah Imam Dharuri.

Selanjutnya, Kiai Wahab menambahkan bahwa baik imam a’dham maupun imam dharuri bisa dianggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, yakni waliyul amri. Bung Karno yang saat itu dipilih oleh pemuka-pemuka warga negara, sekalipun tidak oleh semuanya, menurut hukum Islam adalah sah sebagai Kepala Negara, sekalipun tidak cukup syarat-syarat untuk menjadi waliyul amri. Karena tidak mencukupi syarat, yakni tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu (ahlul halli wal aqdi) tetapi melalui proses lain, maka terpaksa kedudukannya dimasukkan dalam bab ‘dharuri’. Sedangkang kata ‘bissyaukah’ adalah karena satu-satunya orang terkuat di Indonesia (ketika itu) ialah Ir. Soekarno.

Dalam perhelatan Musyawarah Alim Ulama NU pada 1997 di Pesantren Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), NU juga membahas secara mendalam terkait kepemimpinan negara (nashbul imam). Pembahasan tema tersebut dilakukan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah.

Menurut pandangan Islam, pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia. Kemudian kekuasaan itu diwakilkan kepada pihak-pihak yang ahli dalam mengemban dan memikulnya. Firman Allah menjelaskan, “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi.” (QS Al-Ahzab: 72)

Dalam wacana paham Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) bahwa membangun negara (imamah) adalah wajib syar'i. Hal tersebut didasarkan pada dalil-dalil berikut ini: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’: 59)

Proses pengangkatan kepemimpinan negara (nashbul imam) sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan, menurut Islam, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif atau cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Sebuah negara harus dibangun nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi: al-'adalah (keadilan), al-amanah (kejujuran), dan as-syura (kebersamaan). Allah berfirman, “Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa’: 58)

Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa. Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersama-sama melahirkannya. Negara yang demokatis yang merupakan perwujudan syura dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berwibawa.


Penulis adalah Redaktur NU Online
Selasa 16 April 2019 13:30 WIB
Pemilu, Golput Bukan Pilihan
Pemilu, Golput Bukan Pilihan
Pemilihan umum dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, dengan alasan agar hak-hak rakyat dapat tersalurkan. Sehingga, apapun alasannya ketika perlu mengambil keputusan terkait hak rakyat maka akan dilakukan pemilihan umum. 

Untuk penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Hal tersebut dapat berupa pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden. 

Menurut UU No.7 tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemilu di tahun 2019 ini menjadikan banyak orang yang menyebut bahwa tahun 2019 adalah tahun politik. Karena secara berturut-turut sejak tahun 2018 dilaksanakan pilkada serentak yang selanjutnya di tahun 2019 ada kontestasi politik secara nasional dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraan pemilu 2019, yang dalam sejarah baru pertama kali memilih secara bersamaan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Pemilu tahun 2019 diikuti oleh tiga katagori peserta yaitu pasangan calon untuk calon presiden dan wakil presiden, partai politik untuk calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan perseorangan untuk calon anggota DPD. 

Telah ditetapkan oleh KPU bahwa ada 16 Partai nasional dan 4 partai lokal Aceh serta dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. 

Pemilu ini merupakan salah satu kegiatan penting bagi bangsa Indonesia, sebab akan menentukan perjalanan Indonesia pada lima tahun mendatang yang nahkoda pelaksana pemerintahannya akan kita pilih sendiri. 

Hal ini lah yang mungkin akan menjadikan pemerintahan Indonesia berjalan lebih baik atau bahkan lebih buruk pada kehidupan di tahun-tahun berikutnya. Karenanya, partisipasi atau peran serta masyarakat sangat diperlukan dan proses pemilu untuk turut mengawal pemilu agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu perjalanan bangsa ini di masa mendatang.

Beberapa waktu lalu, ada sebagaian kelompok masyarakat yang menyatakan akan golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 april 2019 mendatang. Mereka yang memilih untuk golput ini menyatakan kecewa atas dua calon presiden yang ada. 

Hal ini tentu disayangkan, karena akan berpengaruh pada masyarakat yang lain yang mungkin dijadikan alasan yang sama untuk golput juga. Padahal kita semua tahu bahwa ada keterbatasan kemampuan manusia, tentu tidak ada manusia yang sempurna, akan tetapi dalam kontestasi ini adalah memilih yang terbaik dengan segala kekurangan yang dimiliki. 

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Lampung KH Munawir saat ditanya terkait penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum menyampaikan bahwa pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. (NU Online)

Menurut KH Munawir, Imamah dan Imarah dalam Islam, harus sesuai dengan  syarat-syarat sesuai ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 

Beliau menegaskan bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat tersebut atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat, maka hukumnya haram.

Paparan KH Munawir sudah sangat jelas bahwa umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar. Umat Islam tidak dibenarkan untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih, jika golput akan berdampak pada gagalnya pemilihan umum dan rusaknya tatanan pemerintahan, maka hukumnya haram. 

Apabila akibat tindakan golput ternyata justru menjadikan hasil yang berdampak pada rusaknya tatanan pemerintahan, maka yang akan banyak menanggung dampak tersebut juga adalah keturunan kita kelak.

Bahkan kita tahu dalam UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 5 masyarakat yang menyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Hal tersebut tentu menjadi gambaran tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum termasuk pada gelaran Pemilu 2019 yang merupakan hajat bersama seluruh masyarakat Indonesia demi masa depan dan tatanan bangsa Indonesia yang lebih baik. Maka, kita harus memilih, dan golput bukan pilihan, sebab sikap acuh yang tidak peduli terhadap pemilu akan berdampak pada kehidupan yang akan dijalani oleh anak cucu kita di masa-masa mendatang. 

Selain kebaikan yang akan dihasilkan, partisipasi kita juga akan menjadi catatan dalam sejarah sebagai salah satu pelaku sejarah yang untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan untuk memilih secara bersamaan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Apa yang terjadi saat ini akan menentukan kondisi Indonesia selama lima tahun mendatang, dan meninggalkan jejak pada perjalanan Indonesia masa-masa berikutnya.  Menjadi tugas kita semua masyarakat Indonesia yang masih memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia  untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pesta rakyat Pemilu 2019 dengan cara menjadi penyelenggara pemilu, mengawasi pemilu dan minimal menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 17 April 2019 dalam kontestasi Pemilu 2019 ini. Pemilih berdaulat, Negara kuat.

Khotim Fadhli, PC LDNU Jombang
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG