IMG-LOGO
Opini

Menyimak Kiai Said Aqil di Tengah Kejemuan Politik Praktis

Senin 22 April 2019 18:0 WIB
Bagikan:
Menyimak Kiai Said Aqil di Tengah Kejemuan Politik Praktis
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Oleh: Rizka Nur Laily Muallifa

Di tengah keriuhan menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi 17 April 2019 yang lalu, beberapa media tak melewatkan nama Said Aqil Siroj. Posisinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai khalayak memiliki pengaruh yang relatif kuat dalam masyarakat. Apalagi dari segi keanggotaan, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di tataran dunia dengan keberadaan ratusan cabangnya di pelbagai negara. Nama Said Aqil muncul di ragam media seiring makin panasnya kontestasi politik negeri ini. Sikap dan ucapan-ucapannya yang tergolong berani tak sedikit memicu kontroversi.

Dalam kesempatan-kesempatan baik, Kiai Said diundang untuk diminta dengar pendapatnya bertaut dengan NU dan cuaca politik negeri saat ini. Termasuk yang menarik untuk disimak adalah kehadiran Kiai Said di dua platform media berbasis audio-visual yang diawaki dua jurnalis televisi kenamaan, Najwa Shihab dengan Catatan Najwa serta Aviani Malik dengan Opsi. Di dua kesempatan itu, pirsawan mendapati keteguhan sosok Kiai Said. 

Pirsawan diajak mengenang kontestasi pilpres lima tahun silam. Konon, Kiai Said saat itu pernah diminta Prabowo untuk mendampinginya sebagai wakil presiden dan tiga kali pula Kiai Said menolak. Ketiadaan rekam jejak di bidang politik dilihat dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman dalam aktivitas kerja politik praktis menjadi alasan kuat beliau menolak tawaran tersebut. Kiai Said tak punya ambisi berpolitik praktis melainkan bercita-cita istikamah di lajur dakwah islam moderat, baik melalui pembinaan pendidikan yang dilakukan di pondok-pondok pesantren maupun dalam masyarakat yang lebih luas. 

NU secara keorganisasian sama sekali tidak melarang anggotanya untuk turut dalam gelanggang politik praktis. Pengecualian berlaku bagi Ketua Umum PBNU dan Rais Aam Syuriyah atau Dewan Penasihat. Kedua mandataris ini tidak boleh turut dalam politik praktis. Kendatipun demikian, NU bukanlah organisasi yang memisahkan diri dari politik dalam arti seluas-luasnya. Sejak mula pendiriannya pada tahun 1926, NU menganggap politik sebagai hal baik yang perlu diperjuangkan. Pemilu tahun 1955 dan 1971 mencatat NU sebagai partai peserta kontestasi pemilu. 

Berikutnya, pada tahun 1984 tepatnya saat Gus Dur menjabat sebagai ketua umum, organisasi islam ini resmi menjadi organisasi non partai dan memilih cara lain untuk berkontribusi dalam urusan politik kenegaraan Indonesia. Kita kemudian mengenalnya dengan istilah politik kebangsaan. Politik yang berangkat dari sikap hormat dan rasa kepemilikan terhadap segala perbedaan yang ada di Indonesia dan memiliki tujuan sama membangun sebuah bangsa yang beradab. Bangsa yang berpijak di atas kepentingan semua golongan, berkemanusiaan, dan adil. 

Politik kebangsaan ini pada gilirannya dihadapkan pada tantangan kecil yang besar. Yaitu munculnya sekelompok kecil orang yang menggunakan asas-asas demokrasi justru untuk mengkampanyekan nilai-nilai yang jauh dari demokrasi. Kelompok kecil yang mengatasnamakan agama –islam— untuk meraih simpati masyarakat dengan mereduksi nilai-nilai keagamaan yang selama ini dihidupi masyarakat Indonesia. Islam yang ramah, toleran, moderat berubah citra menjadi islam yang berang, reaksioner, intoleran, bahkan radikal. Kejayaan media sosial yang bebas dikendalikan orang perorang merupa ceruk memupuk pemahaman Islam berkedok 'jihad' guna memerangi segala yang dianggapnya thogut. Tantangan yang muncul dari kelompok kecil ini berpotensi menjadi kekuatan besar di masa yang entah kapan apabila gerakannya yang militan tak sanggup kita saingi.

Kaum Muda Menjelang Pemilu

Arus informasi yang seperti bah datang di segala musim membuat sebagian kaum muda kehilangan simpati pada politik praktis. Beberapa kaum muda yang belum yakin untuk turut memberikan suara pada pemilu pertengahan bulan nanti semakin kehilangan arah. Menghadapi kenyataan pendukung fanatik dari kedua kubu hampir tak dapat dibedakan. Narasi-narasi kampanye dengan balutan agama dan moralitas tumpang tindih. Berlomba-lomba menunjukkan kubu yang didukungnya lebih agamis, lebih islami. 

Intoleransi dan kemudian radikalisme tak malu-malu lagi hadir kepada publik. Menganalogikan pemilu sebagai perang, latah mengkafirkan lawan politik, memelintir ucapan sekian ulama untuk kepentingan politik elektoral kita temui hampir setiap hari. Pertemuan-pertemuan yang menggalang sekian massa dari seluruh penjuru negeri acapkali disertai dengan ceramah provokatif dan intimidatif. Sejak kontestasi Pilkada Jakarta pada 2017 lalu, format kampanye sedemikian rupa tetap diamini sebagai strategi untuk memenangkan suara rakyat Indonesia yang sejatinya dominan beragama islam.

Sementara itu, di kalangan kaum muda yang disebut-sebut suaranya masih mengambang atau belum bisa dipetakan pilihannya jatuh kepada kubu sebelah mana narasi soal golongan putih (golput) makin menggoda iman. Golput ibarat oase bagi kekeruhan yang diakibatkan seteru pendukung fanatik kedua kubu. Kecenderungan untuk suka nyeleneh, berbeda dengan kebanyakan orang (terutama yang telah mapan secara usia dan tak jarang menyebalkan bagi kaum muda) serta ketidaksepakatan atas narasi-narasi kampanye kedua kubu yang memperdaya agama dan moralitas menciptakan paduan kuat bagi sebagian kalangan muda untuk cenderung melirik golput. 

Akhir Maret 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandaskan lagi bahwa golput itu haram. Sebagian kaum muda merespons imbauan tersebut dengan senyum seliris puisi. Sama seperti puisi, senyum itu sungguh multitafsir dan bebas tafsir. 

Wallahu a’lam bishawab. Tsah!

Rizka Nur Laily Muallifa menyebut dirinya sebagai 'pembaca tak tahan godaan'. Saat ini dalam masa-masa riang setelah menerbitkan puisi bersama beberapa kawan. Buku puisi itu berjudul 'Menghidupi Kematian' (2018). 
Bagikan:
Senin 22 April 2019 21:30 WIB
Politik Identitas dalam Pusaran Pilpres 2019
Politik Identitas dalam Pusaran Pilpres 2019
Oleh Achmad Murtafi Haris 

Pemilihan presiden atau Pilpres kali ini lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Meski calon presiden (Capres) yang bertanding sama dan hanya berubah calon wakil presiden (Cawapres), pada 2014: Joko Widodo-Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, namun eskalasi kali ini  lebih tinggi.  

Ada dua hal yang menyebabkan hal itu, yaitu masuknya kekuatan Islam ideologis baru yang dimotori oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan pimpinan Habib Rizieq Shihab yang sekarang mukim di Arab Saudi. Dan faktor merajalelanya media sosial (Medsos) yang efektif menebarkan informasi secara massif dan cepat. Dua hal ini menjadikan ekskalasi demikian dahsyat. Saking dahsyatnya, sampai-sampai kedua kubu dalam kampanye puncak mampu memobilisir massa dengan bilangan terbanyak dalam sejarah pemilu di dunia. Tidak ada kampanye di manapun, baik di Amerika maupun Eropa yang mampu mengumpulkan massa sebanyak ini. Mereka berjubel di Gelora Bung Karno (GBK) dan mengular sepanjang 4,8km di jalan raya hingga bundaran Hotel Indonesia. Sebuah perhelatan kampanye terbesar yang seharusnya tercatat dalam Guinness World Records

Kerumunan itu merupakan  simbol eksistensi  kelompok  politik tertentu di kancah nasional. Yaitu naiknya kelompok pengusung identitas Islam yang tidak terakomodir dalam partai Islam yang ada. Identitas Islam yang kabur  seiring dengan kalahnya partai Islam dalam beberapa pemilu di era reformasi, menjadikan munculnya kelompok alternatif yang memimpikan hal itu. Sebuah mimpi agar identitas Islam memenangi jagad perpolitikan negeri. Hal seperti yang muncul dalam sebuah hadits riwayat Umar bin Khattab dan Mu’ad bin Jabal: Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya (al-Islam ya’lu wa laa yu’la ‘alaih). Dalil ini menjadi spirit agar umat Islam memenangkan persaingan di segala bidang termasuk politik nasional bahkan global. 

Dengan backup teks transendental, politik identitas Islam menjadi berdaya dorong sangat kuat. Jutaan umat menyambutnya, menyemut dan mengular sepanjang Monumen Nasional (Monas) hingga bundaran Hotel Indonesia (HI) pada aksi 212 pertama (2016).  Kerumunan itu menuntut pengusutan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dan penolakannya dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Kekuatan dan soliditas mereka terus menggelinding dan merupakan  kekuatan signifikan dalam Pilpres 2019.

Dengan mengusung isu menolak penista agama, Habib Rizieq Shihab mampu menarik massa di luar anggota Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpinnya mengalahkan kemampuan kekuatan tradisional dalam mobilisasi massa. Pertanyaannya kemudian, mengapa partai dengan identitas Islam tebal seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak menjadi kanal aspirasi mereka? Bukankah mereka juga memperjuangkan Islam? PPP berlambangkan Kakbah sementara PBB berlambangkan Bulan Bintang, simbol Islam global. Nampaknya, PKS dengan struktur dan sistemnya yang kuat tidak mungkin rela memberikan posisi strategis partainya ke FPI. Di samping, paham dan tradisi keislaman yang dianut oleh PKS cenderung puritan, sedangkan FPI tradisional. Untuk PPP dan PBB, meski yang pertama berpaham sama dengan FPI, Islam tradisonal, nampaknya keberpihakan mereka dalam mengusung petahana (Jokowi) sebagai presiden mendatang menjadikan mereka berseberangan satu sama lain. Muncul hipotesa di sini, bahwa kesamaan identitas Islam tidak mampu mempersatukan mereka dan yang mampu mempersatukan adalah kesamaan agenda politik  menolak  naiknya Jokowi ke kursi presiden untuk kedua kali. 

Kesamaan pilihan politik menjadi faktor pemersatu  di sini. Bahkan mampu mengalahkan perbedaan paham keislaman. Mereka yang semula penganut Islam puritan yang menolak kegiatan zikir berjamaah, bersatu dalam acara doa bersama dan munajat. Dengan dipimpin oleh para habaib, mereka melantunkan doa-doa, ratib dan dzikir khas amaliah Islam tradisional. Amalan yang semula oleh sebagian dari mereka dianggap bid’ah dan tidak ada dasarnya, menjadi dilaksanakan bersama. 

Terkait dengan politik identitas, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa semua perjuangan atas nama agama sejatinya adalah perjuangan politik atau untuk merebut kekuasaan. Hal ini lantaran bahwa kepentingan. Islam sebenarnya bisa diperjuangkan oleh banyak kelompok dan bukan hanya oleh mereka yang membawa bendera Islam. Ia juga bisa diperjuangkan lewat banyak jalan (dalam bahasa pesantren min abwabin mutafarriqah), tidak hanya lewat  politik seperti dengan memenangkan Pilpres.

Akan tetapi kelompok tertentu yang mengusung identitas Islam, menginginkan merebut kursi kekuasaan dan memperjuangkannya sedemikian rupa menafikan kelompok lain yang juga memperjuangkan agenda Islam. Seandainya dia tidak menginginkan kekuasaan, tidak perlu bersusah payah bertarung di arena politik. Apalagi dalam era sekarang di mana semua partai nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat akomodatif terhadap kepentingan Islam dan aspirasi kaum santri. Maka gelora kelompok Islam di kancah politik lebih merupakan agenda merebut kekuasaan. Suatu hal yang jamak dan seperti halnya kelompok yang lain yang menginginkan hal serupa, dia harus mengikuti aturan Pemilu yang sudah diatur dan dikembangkan semenjak Pemilu pertama 1955. Siapa pun yang menang, tidak peduli dari partai apa pun, PA 212 atau bukan, harus diterima dengan lapang dada. Insyaallah siapa pun yang menang akan memperjuangkan aspirasi umat Islam, kaum santri  dan rakyat Indonesia semua demi menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur

Achmad Murtafi Haris adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sabtu 20 April 2019 9:15 WIB
Diplomasi NU dan Risiko Menjaga Indonesia
Diplomasi NU dan Risiko Menjaga Indonesia
Oleh Munawir Aziz

Apa yang tersisa dari kebisingan-kebisingan media sosial dalam beberapa tahun terakhir ini? Pertanyaan ini, penulis refleksikan ketika mengamati lalu lintas perdebatan media sosial, sekaligus menganalisa hasil-hasil riset komunikasi digital masyarakat Indonesia, terutama pada pusaran politik Pilpres 2019 ini. 

Gambaran sederhana, misalnya bagaimana perbincangan media sosial meributkan isu kafir dan terma non-muslim pasca Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama, di Kota Banjar, akhir Februari 2019 lalu. Pada Munas itu, para kiai yang tergabung dalam forum bahtsul masail, sepakat untuk menggunakan istilah non-muslim, bagi orang Indonesia yang bukan beragama Islam. Daripada penyebutan 'kafir' yang tidak relevan dalam konteks negara bangsa. 

Keputusan dan kesepakatan para kiai ini, merupakan hasil musyawarah, perdebatan, dan adu argumentasi dengan metode-metode khusus, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Para kiai yang terlibat dalam bahtsul masail juga bukan sembarang kiai, tentunya mereka yang memang menguasai bidang keilmuan fiqih-ushul fiqih, dengan perangkat argumentasi, serta narasi gagasan yang teruji oleh forum ilmiah pesantren. 

Kita bisa melihat bagaimana forum Munas Nahdlatul Ulama dari rangkaian sejarah, serta bagaimana hasil-hasil rekomendasi forum itu untuk publik, untuk bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Hasil-hasil Munas terdokumentasikan secara rapi, oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dari periode ke periode. 

Namun, yang muncul dalam perdebatan media sosial, yakni pelintiran kebencian (hate spin). Kebencian ini direproduksi dengan dalih dan dalil yang menggunakan isu secara parsial, terpotong-potong, dengan argumentasi yang terpecah belah. Misalnya, isu yang dihembuskan bahwa forum kiai berusaha mengubah al-Qur'an, merevisi hadist nabi, dan isu-isu negatif lainnya. 

Tentu saja, pelurusan informasi serta argumentasi yang terstruktur dan detail segera muncul, dari para kiai NU, para pengkaji fiqh, serta kiai-kiai muda yang aktif di forum bahtsul masail. Namun, isu-isu negatif dengan nada kebencian masih terus berlanjut, yang sebagian besar menjadikan NU sebagai sasaran tembak. 

NU sebagai Medan Pertarungan 

Mengapa NU menjadi sasaran kebencian? Bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang kebangsaan-keindonesiaan dewasa ini? Penulis melihat, ada beberapa point penting, yang perlu menjadi refleksi bersama. 

Pertama, NU sebagai medan pertarungan. Jika kita melihat selama dua dekade terakhir, Nahdlatul Ulama menjadi medan pertarungan dalam kontestasi kekuasaan. Pasca 1998, dengan legitimasi kultural-religius, NU menjadi gerbong besar yang menentukan arah Indonesia. 

Tentu saja, ini bukan klaim semata. Bersama Muhammadiyah, sebagai ormas Islam yang besar, NU menjadi tumpuan untuk merumuskan visi misi keindonesiaan. Setiap momentum Pemilu, suara dan aspirasi warga Nahdliyyin akan berdampak signifikan. Pasca kekuasaan Orde Baru, pertarungan politik menjadi terbuka, dengan munculnya kelompok, arus gagasan, dan aktor-aktor baru. 

Nah, tepat pada medan kontestasi politik itulah, NU menjadi sasaran tembaknya. Strategi politik untuk menggergaji koneksi nahdliyyin, maupun memecah belah komunitas santri, muncul dengan beragam variannya. Pada pemilu 2019 ini, simbol-simbol dan jaringan nahdliyyin merapat ke kubu petahana, yakni Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin, figur yang selama ini dihormati komunitas Nahdliyyin.

Maka, yang muncul adalah upaya delegitimasi kiai, pelintiran kebencian terhadap simbol Nahdliyyin, dan perbenturan gagasan antar santri/komunitas muslim, yang menggunakan NU sebagai gelanggang perangnya. Pada masa pertarungan Pilpres 2019 ini, delegitimasi otoritas kiai-kiai pesantren sangat kentara.

Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah, yang menjaga jarak dengan kedua kubu pasangan calon, meski menanam kader-kadernya di masing-masing lingkaran capres. Muhammadiyah 'menjaga jarak' dengan politik kekuasaan, yang dapat kita lihat sebagai manuver daya tawarnya terhadap kekuatan politik. Meski, terlihat di ruang publik, betapa perdebatan di internal Muhammadiyah terkait sikap politik juga kencang dan dinamis.

Kedua, arus balik santri-santri progresif. Dengan terbukanya informasi, akses pengetahuan, dan kompetisi politik, kita melihat gelombang baru kader-kader santri yang mulai matang di pelbagai bidang: politik, akademik, ekonomi, hukum, hingga teknologi informasi. 

Santri-santri progresif ini akan semakin melimpah, dengan terbukanya akses beasiswa ke beberapa kampus internasional di Eropa, Amerika, Australia dan beberapa negara maju lainnya. Para santri yang memiliki dasar literasi islam tradisional, berpadu dengan keilmuan modern dalam bidang sains. Ini tentu menghasilkan gelombang gagasan yang segar. 

Melimpahnya santri-santri progresif, dengan basis literasi keagamaan pesantren yang kokoh, sekaligus jangkauan keilmuan saintifik modern yang kuat. Kelompok ini berdiaspora di berbagai kawasan, berjejaring dengan lembaga-lembaga riset internasional. Mereka memiliki ghirrah kepesantrenan yang cukup kuat, tapi belum mendapat ruang aktualisasi pengabdian yang cukup, baik untuk bergabung dengan organisasi NU maupun membentuk komunitas-komunitas pengajian di berbagai negara.

Penulis merasakan denyut nadi kelompok Nahdliyyin saintifik ini, yang memiliki potensi besar untuk mengabdi kepada pesantren, NU dan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Terutama, mereka yang sejak kecil telah mendapatkan pengajaran di pesantren, di bawah asuhan kiai-kiai kampung, dan kemudian mendapatkan transformasi pembelajaran hingga dapat mengakses kampus-kampus besar dunia untuk meningkatkan kapasitas intelektual.

Ketiga, gagasan Islam Nusantara. Tawaran NU tentang nilai-nilai Islam Nusantara sangat menarik bagi komunitas muslim Internasional, maupun pemimpin-pemimpin lintas negara. Perlu ada elaborasi komprehensif dan berkesinambungan terkait gagasan Islam Nusantara, terutama tawaran diplomasi perdamaian dari relung Nahdlatul Ulama.

Dalam beberapa tahun terakhir, NU sudah menyuarakan nilai-nilai perdamaian sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan dalam kontribusinya di dunia internasional. Usaha-usaha semacam ini perlu diperluas dengan mengaktifasi organ-organ NU di kawasan internasional, khususnya PCI Nahdlatul Ulama. Apalagi, Konbes dan Munas NU pada 2019 lalu, memberi mandat untuk menjadikan PCINU sebagai agen-agen perdamaian di pelbagai negara.  

Tentu saja, ketiga faktor ini menjadi yang mengemuka pada konteks sosial politik masa kini yang terkait dengan masa depan Nahdlatul Ulama. Di bidang-bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan, tentu saja masih banyak pekerjaan rumah bagi Nahdlatul Ulama yang perlu diselesaikan, dengan ragam tantangan yang harus dicari solusinya.

Setidaknya, pasca Pemilu 2019 ini, setelah hiruk pikuk politik usai, seluruh warga NU perlu kembali ke fokus tugas masing-masing, mengawal kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai yang menjadi akar identitas kaum nahdliyin, di ruang keindonesiaan kita dan ranah internasional. NU akan kembali mengambil perannya dalam politik tingkat tinggi (siyasah 'aliyah samiyah). Tugas-tugas penting yang menjadi penanda Nahdlatul Ulama memasuki fase 100 tahun, sekaligus meneroka cakrawala pada abad kedua.

 
Penulis adalah kader Nahdlatul Ulama; sedang riset di Southampton, United Kingdom; dan mengabdi di PCINU Inggris (email: moenawir.aziz@gmail.com)
Kamis 18 April 2019 16:16 WIB
Rasulullah tentang Musyawarah dalam Memilih Pemimpin
Rasulullah tentang Musyawarah dalam Memilih Pemimpin
Oleh Fathoni Ahmad

Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Meskipun Rasulullah sendiri sadar bahwa dirinya memiliki otoritas penuh dan para sahabatnya pun tentu sudah pasti mengikutinya. Walau begitu, prinsip musyawarah tetap dipegangnya. Karena hal itulah yang telah diajarkan dalam Al-Qur’an.

Dalam aspek pergantian kekuasaan, sejarah mencatat bahwa sebelum wafat, Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara. Namun, Rasulullah meninggalkan wasiat agar kaum mukmin untuk tetap berpegang pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi secara substansial. Di mana di dalam dua sumber utama umat Islam tersebut tradisi musyawarah (syura) diakui dan mendapat keutamaan tersendiri.

Dari petunjuk tersebut, sistem pemilihan dan pergantian khalifah didasarkan pada musyawarah atau kesepakatan umat, bukan semata-mata pertimbangan penunjukkan atau garis keturunan keluarga tertentu. Namun, pengelolaan negara dalam perspektif pergantian kekuasaan mengelami perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga ada yang berbentuk dinasti, kerajaan (mamlakah), republik (syura), dan lain-lain.

Pasca Nabi Muhammad wafat, prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik. Hal ini karena kaum Muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah, berupaya mengedepankan kesepakatan bersama (musawah) dan menerapkan hasil musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan sejak era kenabian.

Sebab itu di era khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) mekanisme musyawarah beragam dan mengalami perkembangan sesuai tantangan yang ada saat itu. Perdebatan yang terjadi di dalamnya merupakan hal yang biasa. Namun pada akhirnya para musyawirin dapat mengatasi setiap perbedaan secara baik dan bijak.

Khamami Zada (2018) mengutip Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayat mengungkapkan bahwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dan di dalamnya terdapat proses-proses yang terbuka. Proses tersebut dimulai dengan perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin. Namun akhirnya secara aklamasi terpilihlah Abu Bakar. Hal ini merupakan praktik musyawarah mufakat. Abu Bakar saat itu mendapat gelar Khalifatur Rasul (pengganti Rasulullah).

Dalam sistem pemerintahan modern, seperti contoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), musyawarah yang disepakati dalam memilih pemimpin ialah melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Sebelumnya, Indonesia mengangkat pemimpin atau presiden melalui proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Muhammad Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (2000) menjelaskan, kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).

Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun.

Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawarahan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi Muhammad SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Tentang prinsip musyawarah, Al-Qur’an mengajarkan, “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali ‘Imran [3]: 156)

Menurut Quraish Shihab (200), ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Dari ayat Surat Ali ‘Imran di atas bisa digarisbawahi tentang lemah lembut, bersikap kasar dan berhati keras serta saling memaafkan. Hal itu merupakan poin-poin penting dalam bermusyawarah, termasuk dalam memilih pemimpin dalam proses pemilihan umum seperti di Indonesia. Hendaknya sikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati serta saling memaafkan menjadi fondasi kokoh dalam mempererat tali persaudaraan warga sebangsa dan setanah air.

Setiap pemilihan pemimpin memang kerap terjadi polarisasi konflik di tengah masyarakat yang cukup memeras urat. Apalagi saat ini ruang perdebatan disajikan secara luas di media sosial. Gambaran kasar dan keras hati dapat ditemukan dengan mudah lewat percakapan di media sosial terkait pemilihan pemimpian.

Sebab itu, dalam ruang yang cukup luas dan bebas di media sosial, masyarakat wajib memegang prinsip-prinsip musyawarah yang diajarkan Al-Qur’an sehingga pengetahuan dan wawasannya juga luas. Tidak mudah terpengaruh dan termakan informasi-informasi bohong yang berpotensi memecah belah umat. Adapun pemimpin yang terpilih, dialah pemimpin seluruh warga negara, bukan lagi pemimpin dari golongan tertentu. 


Penulis adalah Redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG