IMG-LOGO
Maklumat

Amanat PBNU pada Jokowi dan KH Ma’ruf Amin

Senin 22 April 2019 16:55 WIB
Amanat PBNU pada Jokowi dan KH Ma’ruf Amin
null
Amanat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kepada Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin 

بسم الله الرحمن الرحيم 

Semoga Allah Swt merahmati dan melindungi kita semua serta keberkahan dan ketenteraman senantiasa terlimpahkan kepada bangsa Indonesia. 

Nahdlatul Ulama sejak didirikan mengemban dua amanat yang senantiasa dipegang erat sampai saat ini. Amanat tersebut adalah amanat keagamaan (diniyyah), dan amanat Kebangsaan (wathaniyyah). Kedua amanat tersebut selalu menjadi landasan prinsip Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Nahdlatul Ulama memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia. Oleh karenanya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengamanatkan kepada Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin untuk:

Pertama, dalam bidang pendidikan mengutamakan pembangunan manusia yang menitikberatkan pada pendidikan karakter. Langkah ini bisa ditempuh dengan salah satunya memberi perhatian lebih kepada pendidikan pesantren. Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam moderat, pondok pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pondok pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Ke depan, harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk memperhatikan pesantren. Salah satu usulan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya Menteri urusan pesantren. Langkah lain bisa ditempuh dengan cara melakukan revisi dan revitalisasi UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memungkinkan upaya peningkatan mutu guru tidak dihambat oleh UU Otonomi Daerah serta menindaklanjuti Perpres No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta.

Kedua, mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme. Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya Pendidikan Keagamaan secara seksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Harus dipastikan tidak boleh ada konten yang anti-moderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah. Pelajaran berharga beberapa waktu lalu terkait dengan beberapa narasi sejarah yang diajarkan di sekolah dasar menengah yang sarat dengan kisah atau sejarah peperangan, bukan sejarah pembangunan peradaban umat manusia serta mengandung unsur yang cenderung mengaburkan sejarah dan bahkan mendiskreditkan Nahdlatul Ulama.

Ketiga, membangun perekonomian yang bukan saja menekankan pertumbuhan, namun lebih dari itu berbasis pemerataan. Gagasan redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo perlu lebih digenjot dan dimaksimalkan lagi. Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif. 

Keempat, Mendorong percepatan implementasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan sebab melihat Indonesia sebagai negara dengan pendudukan muslim terbanyak menjadi titik pijak mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan.

Kelima, Membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas. Pengalaman adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan segala bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi ke arah sana.

Jakarta, 22 April 2019

والله الموفّق إلى أقوم الطّريق
والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KH. Mitachul Akhyar
Pj. Rais Aam

KH. Yahya C. Staquf
Katib Aam

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal

Senin 15 April 2019 15:9 WIB
Pesan Kebangsaan NU Menyambut Pemilu 2019
Pesan Kebangsaan NU Menyambut Pemilu 2019
بسم الله الرحمن الرحيم

Nahdlatul Ulama memandang Pemilihan Umum (pemilu) adalah mekanisme yang sah berdasarkan hukum negara dan agama untuk mengangkat dan  memperbaharui mandat kepemimpinan politik atau nashbul imâmah. Munas Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat pada 17 November 1997 telah menegaskan bahwa pemilu dalam negara demokrasi merupakan salah satu manifestasi prinsip syūrâ di dalam Islam yang sah dan mengikat. Karena itu, menyambut Pemilu serentak 2019, Nahdlatul Ulama menyampaikan pesan-pesan kebangsaan sebagai berikut:

1. Mengajak peran serta seluruh warga negara menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil dengan menggunakan hak pilihnya dalam mekanisme demokrasi lima tahunan. Pemilu yang jurdil adalah wasīlah mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Karena itu, kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat, Nahdlatul Ulama mengimbau agar tidak golput. Gunakan hak pilih dengan nalar dan nurani untuk memilih Calon Presiden/Wakil Presiden serta calon-calon Wakil Rakyat (DPD/DPR/DPRD) yang memenuhi kriteria profetik shidiq, tablīgh, amânah, dan fathânah.  

2. Mengajak kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu/DKPP), juga Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) untuk menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat. Tindak dan jangan pernah berkompromi dengan politik uang (money politic) yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi.

3. Mengajak kepada para konstestan, tim sukses, pendukung, simpatisan, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh warga negara, serta aparat keamanan (TNI/Polri) agar bahu-membahu menciptakan suasana politik yang damai, tidak memprovokasi rakyat dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, menerima hasil pemilu dengan legowo. Jika merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan prosedur dan mekanisme konstitusional yang tersedia, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemilu adalah ‘pesta’ demokrasi yang selayaknya dirayakan dengan damai dan tetap menjaga semangat persaudaraan bukan permusuhan. 

4. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar bangsa Indonesia dan menjadi batu uji kesiapan bangsa Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengokohkan persepsi dunia bahwa Indonesia—yang menyoritas Muslim—dapat menyandingkan Islam dan demokrasi dalam satu tarikan nafas. Karena itu, Nahdlatul Ulama mengimbau kepada semua pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban, berpartisipasi dan berperan aktif memastikan penyelenggaraan pemilu yang damai, bersih, jujur, dan adil. 

5. Pemilu bermartabat adalah cerminan bangsa yang berbudaya dan beradab. Mari kita wujudkan bersama. 

والله الموفق إلى أقومالطريق


Jakarta, 9 Sya’ban 1440 H / 15 April 2019 M


Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal
Sabtu 30 Maret 2019 16:0 WIB
Pidato Lengkap KH Hasyim Asy’ari tentang Ideologi Politik Islam
Pidato Lengkap KH Hasyim Asy’ari tentang Ideologi Politik Islam
Tulisan di bawah ini merupakan pidato pendiri Nahdlatul Ulama, KH Muhammad Hasyim Asy’ari dalam resepsi Muktamar Masyumi pertama di Solo pada 13 Februari 1946 yang saat itu menjadi Ketua Majelis Syuro Masyumi. Transkrip pidato tersebut kemudian dimuat dengan judul "Ideologi Politik Islam" di pembukaan buku “Kumpulan Anggaran Dasar” yang diterbitkan oleh Usaha Penerbitan “Ansor” yang beralamat di Jalan Menara 2, Kudus, Jawa Tengah, pada Juli 1954. Kemudian ditulis ulang dengan penyesuaian ejaan oleh Ayung Notonegoro.


Ideologi Politik Islam

Oleh Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari

Untuk memahami ideologi politik Islam, kita harus memeriksai riwayat berkembangnya Islam 1378 tahun yang lalu. Sebelum Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah SWT, beliau suka bersunyi diri, berkhalwat ke gua atau gunung.

Di tempat yang sunyi itu, beliau berharap mendapat jalan kebenaran. Sebagai orang besar, yang mempunyai rasa tanggung jawab atas kebaikan atau keburukan umatnya. Beliau memandang masyarakat Quraisy adalah masyarakat yang buruk dan jahat.

Dipandang dari jurusan agama keburukannya jahiliyah itu tidak perlu diterangkan satu persatu.

Dan dari jurusan kemasyarakatan (sosial), masyarakat jahiliyah Quraisy itu jauh daripada baik. Masyarakat hanya teruntuk bagi orang-orang besar dan orang-orang kaya. Orang-orang lemah, terutama para budak sama sekali tidak mempunyai daya apa-apa. Mereka boleh diperlakukan oleh golongan yang kuat dengan sesuka-suka hatinya. Mereka tidak dianggap sebagai manusia, tetapi sebagai hewan sahaja. Perampasan hak orang lemah, dapat dilakukan oleh orang kuat dengan sesuka-sukanya, hingga penumpahan darah, pembunuhan di jalanan terhadap siapa saja yang dikehendaki. Hakim tidak ada lagi, kecuali pedang dan tombak.

Dipandang dari jurusan ekonomi, masyarakat jahiliyah orang Quraisy hanya memberi lapangan berekonomi kepada orang-orang terkemuka dan kaum berbangsa (ningrat) sahaja. Rakyat umum, terutama hamba sahaya hidupnya terlantar.

Di dalam hal politik, pemuka-pemuka orang Quraisy menduduki jabatan-jabatan, mulai yang penting hingga yang tidak penting. Jabatan-jabatan itu, telah ditetapkan bagi golongan-golongan yang khusus turun menurun. Sedang rakyat umum tidak mempunyai hak politik apa-apa, dan tidak dapat memangku jabatan-jabatan pemerintah. Di dalam masyarakat yang pincang demikianlah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW menyiarkan keislaman.

Nabi kita menyiarkan keislaman di kalangan masyarakat Quraisy. Islam tidak cuma berarti usaha melepaskan orang dari syirik (bertuhan banyak), dan memasukkannya ke dalam tauhid (bertuhan Allah Yang Satu), akan tetapi Islam berarti juga perbaikan masyarakat jahiliyah, baik dalam hal sosial, politik dan ekonomi.

Yang mula-mula dijalankan Nabi Muhammad SAW ialah penyiaran tauhid. Dan di samping itu, menanam semangat persaudaraan Islam, dengan tidak membeda-bedakan antara keturunan, pangkat, kekayaan, dan kebangsaan. Persaudaraan Islam yang demikian ini, tampaknya sepintas lalu adalah soal kecil yang tidak berarti. Tetapi sebenarnya adalah dasar kerakyatan yang besar artinya, yang ditanam Islam sejak mulai Islam berkembang di atas dunia ini. Dengan menanam persaudaraan Islam ini, maka lenyaplah sifat tidak adil yang ada di dalam masyarakat.

Pihak pemimpin Quraisy yang berpegang teguh pada paham keningratan menentang dan menghalang-halangi penyiaran Islam. Mereka khawatir apabila maju dan tersiar, dan persaudaraan Islam merata di mana-mana, mereka tidak akan dapat berkuasa lagi, dan derajat mereka akan turun. Dan oleh karena itu, mereka terus menguatkan kemusyrikannya, sebab dengan kemusyrikan itu mereka dapat memperkuda-kudakan rakyat jelata dan memborong segala pangkat, kekayaan, kenikmatan dan kekuasaan di tangan mereka sendiri. Islam dipandang mereka sebagai bahaya besar yang akan merusak kehormatan, kekuasaan, pangkat dan kekayaan  mereka.

Nabi Muhammad SAW melanjutkan usahanya menyiarkan Islam di Makkah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu, tiga belas tahun lamanya. Selama itu bukan main hebatnya penderitaan beliau, dihinakan, disakiti, difitnah, diboikot dan pada suatu malam, di mana orang Quraisy sudah bermufakat akan membunuh beliau, berangkatlah beliau berhijrah [pindah] dari tumpah darahnya ke Madinah.

Sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, di kota Madinah sudah agak ramai orang memeluk Islam. Sedatang beliau, maka bertambah luaslah tersiarnya agama Islam, dan di samping itu, diaturlah pergaulan hidup mereka menurut ajaran-ajaran Islam. Soal pemerintahan ditetapkan, soal kehakiman, soal kepolisian dijalankan, hingga soal militer pun demikian pula dilakukan oleh beliau, sebab di waktu itu, masyarakat belum teratur dengan sempurna sungguh-sungguh dan orang-orang yang ahli belum cukup banyak.

Jikalau macam-macam hal seperti di atas diputus, ditentukan dan dijalankan oleh beliau, itu tidaklah berarti bahwa beliau memutusi segala hal dengan semau-maunya sendiri dengan tidak mendengarkan pikiran orang lain. Di dalam hal-hal yang penting beliau seringkali bertanya pikiran sahabat-sahabat yang ahli dan berfikiran dalam dan berpemandangan luas.

Sepuluh tahun lamanya beliau menyusun masyarakat Islamiyah, hingga menjadi masyarakat yang sempurna, baik di dalam hal politik, sosial dan ekonomi. Terutama dalam hal agama, sekaliannya itu diusahakan dengan kebijaksanaan beliau, tidak dengan polisi rahasia, yang melanggar hak-hak orang dan tidak pula dengan kekuatan militer.

Sepeninggal beliau, pemerintah diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar RA dua tahun lebih dan kemudian sepeninggal beliau diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab RA sepuluh tahun lebih.

Adapun pokok daripada politik pemerintahan Islam selama dipegang oleh beliau bertiga itu, ialah:
1. Menetapkan hak yang sama bagi sekalian Muslimin;
2. Memecahkan kepentingan rakyat dengan jalan musyawarah;
3. Menetapkan keadilan.

Tentang contoh-contoh daripada penetapan hal yang sama bagi sekalian Muslimin, jika diceritakan satu persatu tentu sangat banyaknya, cukuplah satu contoh, yaitu ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan tidak sengaja mengenai perut seorang sahabat dengan kayu pegangan tombak, hingga tergores kulitnya, beliau lalu menyuruh sahabat yang terkena tadi membalas, sebelum datang pembalasan di hari kiamat. Maka lalu dimaafkan oleh sahabat tadi.

Tentang menetapkan keadilan, dapatlah dilihat dari satu contoh lain, yaitu pada waktu pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab RA seorang bernama Ibnul ‘Asham sedang melakukan tawaf di sekeliling Ka’bah kainnya terinjak seorang lelaki. Seketika itu juga Ibnul ‘Asham memukul hidung lelaki itu, hingga luka hebat. Setelah orang tadi mengadu kepada Sayyidina Umar RA memerintahkan supaya orang tadi membalasnya. Ibnul ‘Asham membantah dan mengatakan bahwa ia adalah seorang berpangkat tinggi, sedang laki-laki tadi orang biasa, apakah boleh dijatuhkan hukuman begitu? Sayyidina Umar RA menjawab bahwa Islam telah menyamaratakan antara mereka berdua. Ibnul ‘Asham tidak suka menerima hukuman dan melarikan diri ke luar negeri.

Satu contoh lain tentang keadilan. Seorang perempuan dari golongan Mahzum melakukan pencurian. Ia adalah masuk golongan berpangkat, maka beberapa orang lalu mengusahakan memintakan maaf dia pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu marah sangat dan bersabda: 

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: "... Sesungguhnya yang menjadikan rusak umat sebelum kamu dahulu ialah apabila seorang berpangkat mencuri, mereka biarkan saja, dan apabila ada seorang rendah mencuri, maka mereka lalu menjalankan hukuman baginya. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau Fatimah anak Muhammad [saya] itu mencuri, tentu saya potong tangannya...”

Tentang bentuk pemerintahan Islam, tidak ditentukan. Ketika junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW akan pulang ke rahmatullah, beliau tidak meninggalkan pesanan apa-apa tentang cara pemilihan kepala negara. Jikalau sekiranya beliau menetapkan satu cara tentu menjadi aturan yang tetap berlaku selama-lamanya, dengan tidak boleh diubah. Karenanya tidak ditentukan. Lalu Sayyidina Abu Bakar RA dipilih secara umum menjadi kepala negara. Waktu Sayyidina Abu Bakar RA akan berpulang, maka ditunjuknya Sayyidina Umar RA menjadi penggantinya. Dan waktu Sayyidina Umar RA akan berpulang, menyuruh bentuk komisi enam orang untuk memilih pengganti beliau sebagai kepala negara. Jadi tentang pemilihan kepala negara, dan banyak lagi hal-hal kenegaraan, tidak ditentukan, tidak diikat dengan satu cara yang menyempitkan. Semuanya terserah kepada umat Islam di tiap-tiap tempat.

Dari uraian di atas ternyata, bahwa syariat Islam tidak dapat berjalan dengan sempurna, apabila kepentingan umat Islam berjalan sendiri-sendiri lepas dari ikatan yang tentu-tentu. Tentang ini Sayyidina Umar RA berkata:

...Lâ islâma illâ bi jamâ‘atin wa lâ jamâ‘ta illâ bi imâratin...

Artinya: "...Islam tidak akan sempurna jalannya, melainkan dengan ikatan persatuan. Dan persatuan tidak berarti, melainkan dengan pemerintahan....”

Sekarang kita umat Islam Indonesia sudah lepas dari penjajahan, maka menjadi kewajiban bagi kita berusaha setindak demi setindak dengan jalan yang teratur, hingga pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang menjalankan syariat Islam. Kita umat Islam Indonesia seperti juga di zaman Nabi Muhammad SAW tidak merebut kedudukan dan pangkat, tidak ingin melanggar hak-hak orang. Sebagai ketika junjungan kita ditawari orang Quraisy: kalau beliau ingin menjadi raja, orang Quraisy semua suka menjadikan beliau raja. Kalau beliau ingin menjadi paling kaya, mereka suka mengumpulkan harta bendanya dan menyerahkannya kepada beliau. Kalau beliau ingin putri yang cantik, maka mereka bersedia mencarikannya guna beliau. Beliau lalu menjawab:

....Wallâhi lau wadla‘û-s-syamsa fî yamînî wal qamara fî yasârî ‘alâ an atruka hâdza-l-amra, mâ taraktuhu au ahlika dûnahu...

Artinya: “...Demi Allah, kalau sekiranya mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengat syarat supaya saya meninggalkan usaha menyampaikan perintah Allah ini, saya tidak akan meninggalkannya, atau saya dibinasakan, bukannya usaha itu...”

Kita umat Indonesia pun tidak ingin merebut kedudukan atau pimpinan, hanya kita ingin supaya orang yang berkedudukan dan memegang pimpinan menjalankan syariat Islam; sebagaimana perintah Allah SWT. (*)

Selasa 20 November 2018 22:45 WIB
Refleksi Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
Refleksi Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
KH Said Aqil Siroj (Ketum PBNU)

15 abad yang lalu lahirlah seorang utusan Allah yang paling sempurna karena utusan Allah ini pamungkas dari para utusan-utusan yang sebelumnya. Utusan yang sempurna, nabi universal, the perfect man, Insan Kamil itu bernama Muhammad. Lahir abad ke-6 masehi di tengah-tengah masyarakat yang bergelimang dalam era jahiliyah.

Dengan visi misi yang diterangkan dan dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143: Wa kadza lika jaalnakum ummatan wasathan litakunu syuhadaa alan nas wa yakunar rasulu alaikum syahida. Artinya Saya perintahkan kepadamu agar kamu membangun umat komunitas sosial. Umat yang seperti apa? umat yang dikendaki Tuhan adalah ummatan wasathan, umat yang mempunyai prinsip tawasuth, moderat dan mempunyai sikap tasamuh, toleran tidak memonopoli kebenaran, tidak mengaku hanya kami yang benar yang lain semua salah. Itu prinsip Islam yang paling utama.

Oleh karena itu, Ketika Nabi Muhammad menjalankan tugas membangun umat yang ideal, Nabi Muhammad membangun masyarakat namanya masyarakat Madinah (civilized). Bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi negara Madinah artinya negara yang platformnya adalah keadilan, kebersamaan, persaudaraan, lintas agama, lintas suku, lintas budaya.

Di dalam masyarakat Madinah ada muslim, ada non muslim. Malah yang non muslim lebih besar karena terdiri dari tiga suku yaitu suku Yahudi (yang sudah tinggal di Madinah sangat lama), Suku Quraizhah, dan suku Nadhir. Sedangkan umat Islam hanya terdiri dari Muhajirin dan Ansor yakni pribumi dan pendatang.

Tapi oleh Nabi Muhammad, masyarakat penduduk Madinah diperlakukan sama. Nabi sering menyampaikan dalam khutbah Jumat, sederhana ucapannya tapi artinya sangat dalam: Wa laa udwaana illa ala dzalimiin yang artinya tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda kepentingan, beda partai politik tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam. Itulah yang disebut dengan ummatan wasathan.

Aajaran Nabi Muhammad yang paling prinsip adalah seperti yang ditegaskan oleh beliau sendiri yakni Innama buistu liutammima makarimal akhlak yang artinya tidak lah sekali-kali saya diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan, membangun akhlak, moral, peradaban dan budaya manusia .

Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan hanya teologi, bukan hanya ritual ibadah, tapi akhlak yang mulia. Kita percuma, kita tidak ada artinya mengaku beragama Islam kalau tidak membangun akhlak yang mulia.

Seorang penyair dari Mesir bernama Ahmad Syauqi mengatakan nilai martabat sebuah bangsa dilihat dari akhlak moral peradabannya. Kalau peradaban, budaya, akhlak, moralitasnya merosot hancur maka hancurlah martabat nilai bangsa tersebut.

Oleh karena itu dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad ini dengan tujuan, mari umat Islam semaksimal mungkin kita mengikuti akhlak beliau, ajaran beliau, perilaku beliau, sikap beliau yang berakhlak mulia, santun, ramah, pemaaf, toleran, dan moderat. Selalu bersikap tenang, dewasa, objektif, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan kemajuan-kemajuan untuk umat manusia.


KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU)

IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG