IMG-LOGO
Nasional

KPK: Gus Dur Inisiator Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Rabu 24 April 2019 16:15 WIB
Bagikan:
KPK: Gus Dur Inisiator Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi
Ilustrasi (via The Jakarta Globe)
Jakarta, NU Online
Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat pada KPK Giri Suprapidiono mengungkapkan, undang-undang pembentukan lembaga pemberantasan korupsi atau regulasi yang melatarbelakangi hadirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah inisiasi dari pesiden keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurutnya, tokoh Nahdlatul Ulama itu memiliki komitmen kuat untuk melawan kasus korupsi di Indonesia.

“UU KPK itu yang inisiasi Presiden Gus Dur, ditandatangani Presiden Megawati, dilaksanakan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan dilanjutkan Presiden Jokowi,” kata Giri Suprapidiono saat menjadi pembicara  di lokakarya Pesantren Penggerak (PKP) NU Anti-Korupsi di Pusat Edukasi Anti Korupsi di Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (24/4).

Ia menceritakan, di Indonesia keinginan membentuk lembaga negara bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah ada sejak era reformasi. Menurutnya, hal itu tentu dilatarbelakangi oleh masalah korupsi yang dianggap terus-menerus merugikan negara.

Di era Gus Dur-lah kemudian inisiasi itu muncul yang akhirnya ditindaklanjuti di masa presiden setelah Gus Dur seperti  Megawati, SBY dan Jokowi. Di negara lain, seperti di Singapura, lanjut Giri, lembaga pemberantasan korupsi sudah ada sejak tahun 1952 dan masih ada sampai kini. Termasuk di Hongkong, lembaga pemberantasan korupsi terbentuk tahun 1974 dan kini sudah menjadi lembaga negara yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan korupsi.

Ia menjelaskan, salah satu  indikator mengapa korupsi selalu terjadi di Indonesia karena bangsa Indonesia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Kaitannya dengan kerja sama dengan Lakpesdam PBNU, menurut dia, karena KPK tidak dapat  bekerja sendiri, melainkan membutuhkan banyak elemen untuk melawan kejahatan.

“Orang-orang baik harus berkumpul dan mampu menghentikan orang-orang jahat. Karena kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, agama kita mengajarkan itu bisa mengalahan kebenaran. Anti-korupsi adalah kebenaran, jadi mari kita berkumpul untuk mengorganisir sehingga kita bisan lawan. Karena prinspinya benar itu harus menang,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyio menuturkan, dalam persfektif ekonomi korupsi yang dilakukan penyelenggara negara telah merugikan masyarakat banyak. Sehingga sangat wajar bila NU mengharamkan korupsi. Untuk itu warga NU harus mau mengampanyekan antikorupsi sampai ke akar rumput.

“Karena kalau saya yang ngomong ya biasa aja pengaruhnya, tapi kalau semua Nahdlyin yang bersuara itu akan sangat besar pengaruhnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini kasus korupsi menjadi musuh bersama dan hal itu harus ditopang oleh regulasi yang tepat sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Ia mengingatkan, jangan sampai ada regulasi penegakan hukum yang tidak dapat ditegakkan seperti regulasi NJOP pada bidang jual beli tanah.

“Teman-teman NU yang harus akif menggaungkan transparansi,” katanya

Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung kegiatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU). Dua lembaga itu menggelar Workhsop Pesantren Penggerak (PKP) NU Anti Korupsi di Pusat Edukasi Anti Korupsi di Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (24/4). Kegiatan digelar dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, untuk melawan korupsi, lembaga negara seperti KPK tidak bisa melakukannya sendiri, butuh dukungan dari masyarakat.

Kegiatan yang dibuka Ketua PBNU, KH Robikin Emhas itu akan berlangsung selama tiga hari, diisi dengan berbagai pemaparan materi lokakarya oleh KPK dan PBNU. Selain Giri dan Rimawan, hadir pula Penasihat KPK Budi Santoso, Sekretaris Lakpesdam PBNU H Marzuki Wahid, dan puluhan perwakilan Pondok Pesantren yang ada di Jabodetabek. (Abdul Rahman Ahdori/Mahbib)

Tags:
Bagikan:
Rabu 24 April 2019 23:20 WIB
Indonesia Relatif Baik dalam Melawan Terorisme
Indonesia Relatif Baik dalam Melawan Terorisme
Marlis Herni Afridah
Jakarta, NU Online 
Para teroris kerap kali melancarkan aksinya di tempat-tempat umum dengan target warga sipil sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kepentingan politiknya. Minimnya peristiwa keramaian tempat umum dengan aksi teror dipandang sebagai keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan perlawanan terhadap terorismenya yang cukup baik.

"Indonesia adalah salah satu negara dengan kualitas konter-terorisme yang relatif baik," tulis Marlis Herni Afridah, akademisi Nanyang Technological University, Singapura, melalui akun Facebooknya pada Selasa (23/4).

Hal Itu, katanya, alasan kenapa Asian Games terselenggara aman, aksi massa 212 berjalan aman, kampanye para capres di Gelora Bung Karno juga berjalan aman.

"Tiga contoh di atas kusebut karena organisasi teroris sangat suka dengan kerumunan massa, berkumpulnya banyak orang di satu tempat, untuk melancarkan agendanya," lanjutnya.

Kondisi yang aman semacam itu, menurutnya, bukan muncul dari ruang hampa. Kondisi aman seperti itu tentu diupayakan oleh banyak pihak setiap jam, menit, detik.

"Event-event yang berjalan aman di bumi Indonesia sedikit banyak adalah refleksi keamanan nasional," kata perempuan yang pernah studi di Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapura itu.

Marlis juga mengungkapkan bahwa keamanan nasional adalah kombinasi kerja banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas. "Dibalik amannya kita sehari-hari dari berbagai aksi teror ada kerja intelejen, Densus 88, badan keamanan, TNI, Polri, dan tentu saja semua anggota masyarakat yang punya itikad baik menjaga negeri ini tetap aman dan damai," ujarnya.

Sayangnya, atmosfer demikian tak didapati di Sri Lanka sehingga masyarakat di sana harus membayar mahal dengan melayangnya ratusan jiwa korban. Padahal, menurut laporan New York Times, sinyal bahaya itu sudah ditangkap, tetapi diabaikan begitu saja oleh elit pemerintahnya yang tengah asik berseteru dalam perpolitikannya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Rabu 24 April 2019 23:15 WIB
PEMILU 2019
Keputusan MK: Pemenang Pilpres adalah yang Mendapat Suara Terbanyak
Keputusan MK: Pemenang Pilpres adalah yang Mendapat Suara Terbanyak
Jakarta, NU Online
Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia setiap lima tahun sekali mempunyai mekanisme dan sistem hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan yang telah diketok MK tersebut bersifat final dan mengikat.

Terkait regulasi itu, Pakar Hukum Konstitusi Refly Harun menegaskan bahwa ketika pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, maka pemenangnya ialah yang mendapat suara terbanyak. Hal ini tertuang dalam Putusan MK pada 3 Juli 2014.

“Kalau jumlah pasangannya cuma dua, tidak dibutuhkan syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014,” jelas Refly Harun lewat twitternya pada 20 April 2019.

Dikutip NU Online dari Tirto, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakilnya diatur lewat UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Aturan kemudian dipertegas lagi pada Pasal 159, utamanya ayat (1) dan (2).

Ayat (1) menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian, di ayat (2) disebutkan ketika tidak ada pasangan calon yang bisa memenuhi kualifikasi di ayat (1), maka kedua pasangan calon akan dilibatkan dalam pemilihan kembali dengan suara terbanyak yang jadi pemenangnya.

Baik ayat (1) maupun (2) merupakan duplikasi dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Namun, dalam perkembangannya, aturan ini justru menimbulkan polemik sebab dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil. Pada 2014, upaya uji materi pun dilakukan.

Uji materi dilakukan karena pada pilpres 2014 hanya ada dua paslon (Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa) yang berpartisipasi. Apabila ketentuan Pasal 159 tetap diberlakukan, potensi pemborosan keuangan negara, ketidakstabilan politik, serta gesekan di akar rumput berpotensi besar muncul di permukaan.

Para pemohon menilai, ketentuan tersebut berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum. Argumennya, dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, di samping wajib menjamin keadilan, juga harus memastikan terwujudnya kepastian hukum.

Karena itu, agar menghindari kesimpangsiuran pemahaman dan menjamin keadilan maupun kepastian hukum, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal ini dinilai tidak secara eksplisit menjelaskan berapa jumlah pasangan calon dan hal tersebut baru diketahui jika dikaitkan dengan ketentuan ayat (2) di pasal yang sama.

Padahal, dengan melihat situasi pada pilpres 2014, hanya terdapat dua pasangan calon yang bertarung. Pemohon beranggapan konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 159 adalah untuk pemilihan yang kontestannya lebih dari dua pasangan.

MK pada akhirnya mengabulkan uji materi para pemohon yang kemudian dituangkan lewat Putusan MK No.50/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bersifat inkonstitusional bersyarat, sepanjang pilpres hanya diikuti dua paslon Presiden dan Wakil Presiden.

Penetapan putusan ini punya arti: apabila Pilpres hanya diikuti dua paslon, maka yang akan resmi dilantik oleh KPU adalah yang memperoleh suara terbanyak. Dengan begitu, pilpres dipastikan berlangsung hanya satu putaran dan mengambil mekanisme suara terbanyak, sehingga syarat persentase persebaran suara juga jadi tidak berlaku.

Putusan MK lantas dimasukan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Fathoni)
Rabu 24 April 2019 21:45 WIB
Hisab Dilakukan NU, Awal Ramadhan Tetap Berdasar Rukyat dan Keputusan Pemerintah
Hisab Dilakukan NU, Awal Ramadhan Tetap Berdasar Rukyat dan Keputusan Pemerintah
Ilustrasi (ist)
Jakarta, NU Online
Sya'ban 1440 H sudah memasuki dua minggu terakhir. Tak lama lagi bulan Ramadhan 1440 H mampir tiba. Data hisab Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menunjukkan kemungkinan awal bulan puasa pada Senin Legi (6/5).

Hal tersebut didasarkan pada ijtimak akhir Sya'ban yang jatuh pada Ahad Kliwon (5/5) pukul 05.46 WIB dengan markaz Jakarta, sedangkan terbenamnya matahari terjadi pada pukul 17.46 WIB.

Selain itu, tinggi hilal hakiki berada pada ketinggian 6 derajat 19 menit dan hilal mar'i (terlihat) setinggi 5 derajat 54 menit dengan lama hilal 25 menit 17 detik.

Meskipun demikian, LF PBNU meminta untuk segenap Nahdliyin dan seluruh umat Muslim di Indonesia untuk menunggu keputusan pemerintah melalui sidang itsbat yang akan digelar pada Ahad (5/5) petang.

"Harap umat Islam mengawali shiyam (puasa) Ramadhan menunggu keputusan pemerintah dalam sidang itsbat yang didasarkan atas hasil rukyat dan hisab," ujar KH A. Ghazalie Masroeri, Ketua LF PBNU, kepada NU Online pada Rabu (24/7).

Kiai Ghazalie menuturkan bahwa pada Ahad (5/5) nanti, NU akan melakukan pemantauan hilal di 100 titik di seluruh Indonesia.

"NU akan menyelenggarakan rukyah di 100 titik di seluruh Indonesia untuk awal Ramadhan 1440 H pada hari Ahad petang, 5 Mei 2019," pungkasnya. (Syakir NF/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG