IMG-LOGO
Nasional

Perlu Bertahun-tahun Para Kiai Izinkan Perempuan Bentuk Banom

Rabu 24 April 2019 11:0 WIB
Bagikan:
Perlu Bertahun-tahun Para Kiai Izinkan Perempuan Bentuk Banom
Jakarta, NU Online
Ketua Muslimat NU Hj Sri Mulyati mengatakan, tidak mudah para kiai mengizinkan para perempuan kalangan pesantren mendirikan sebuah organisasi yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Perlu delapan tahun para kiai memberikan izin. 

"Karena apa? Bukan apa-apa, para kiai itu perlu istikharah terlebih dahulu. Perlu tirakat. Perlu menimbang manfaat dan mafsadatnya. Jadi tidak sembarangan," katanya pada ceramah di peringatan hari lahir ke-69 Fatayat NU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (24/4). "Kira-kira penting tidak Muslimat NU? Bagaimana memperjuangkannya?" lanjutnya, menirukan pemikiran para kiai waktu itu.

Para kiai, kata Sri Mulyati, mempertimbangkannya hingga delapan tahun yaitu dari Muktamar Menes, Banten pada tahun 1938 hingga disahkan pada Muktamar Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1946.

"(Untuk mendirikan) Fatayat dan lainnya juga relatif sama (membutuhkan waktu lama)," lanjutnya.

Menurut dia, menjadi pengurus organisasi perempuan di lingkungan NU adalah amanah karena bukan organisasi biasa, tapi memiliki nuansa
keagamaan yang kental.

"Kami merasakan hal itu sejak di IPPNU, Fatayat, hingga Muslimat, juga Kopri PMII betapa perjuangan dilakukan dengan niat yang tulus karena di lingkungan NU itu  bukan organisasi profit," katanya. 

JIka dengan niat tulus, sambungnya, maka keberkahan akan bertambah, sesuatu yang tak bisa dirupiahkan. Hal inilah yang harus diyakini.

"Insyaallah dapat maslahat, manfaat karena faktor utamanya keikhlasan karena diajarkan seperti itu di pondok pesantren pada bab awal kitab Ta'limul Muta'alim," tegasnya. 

Di dalam kitab tersebut, kutipnya, berapa banyak amal yang kelihatannya urusan dunia tapi dinilai oleh Allah sebagai urusan akhirat karena niatnya baik, karena niatnya tulus. Namun sebaliknya, berapa banyak urusan akhirat, tapi dicatat oleh Allah sebagai urusan dunia belaka. Hal itu tiada lain karena niatnya jelek. (Abdullah Alawi)

Bagikan:
Rabu 24 April 2019 23:20 WIB
Indonesia Relatif Baik dalam Melawan Terorisme
Indonesia Relatif Baik dalam Melawan Terorisme
Marlis Herni Afridah
Jakarta, NU Online 
Para teroris kerap kali melancarkan aksinya di tempat-tempat umum dengan target warga sipil sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kepentingan politiknya. Minimnya peristiwa keramaian tempat umum dengan aksi teror dipandang sebagai keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan perlawanan terhadap terorismenya yang cukup baik.

"Indonesia adalah salah satu negara dengan kualitas konter-terorisme yang relatif baik," tulis Marlis Herni Afridah, akademisi Nanyang Technological University, Singapura, melalui akun Facebooknya pada Selasa (23/4).

Hal Itu, katanya, alasan kenapa Asian Games terselenggara aman, aksi massa 212 berjalan aman, kampanye para capres di Gelora Bung Karno juga berjalan aman.

"Tiga contoh di atas kusebut karena organisasi teroris sangat suka dengan kerumunan massa, berkumpulnya banyak orang di satu tempat, untuk melancarkan agendanya," lanjutnya.

Kondisi yang aman semacam itu, menurutnya, bukan muncul dari ruang hampa. Kondisi aman seperti itu tentu diupayakan oleh banyak pihak setiap jam, menit, detik.

"Event-event yang berjalan aman di bumi Indonesia sedikit banyak adalah refleksi keamanan nasional," kata perempuan yang pernah studi di Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapura itu.

Marlis juga mengungkapkan bahwa keamanan nasional adalah kombinasi kerja banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas. "Dibalik amannya kita sehari-hari dari berbagai aksi teror ada kerja intelejen, Densus 88, badan keamanan, TNI, Polri, dan tentu saja semua anggota masyarakat yang punya itikad baik menjaga negeri ini tetap aman dan damai," ujarnya.

Sayangnya, atmosfer demikian tak didapati di Sri Lanka sehingga masyarakat di sana harus membayar mahal dengan melayangnya ratusan jiwa korban. Padahal, menurut laporan New York Times, sinyal bahaya itu sudah ditangkap, tetapi diabaikan begitu saja oleh elit pemerintahnya yang tengah asik berseteru dalam perpolitikannya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Rabu 24 April 2019 23:15 WIB
PEMILU 2019
Keputusan MK: Pemenang Pilpres adalah yang Mendapat Suara Terbanyak
Keputusan MK: Pemenang Pilpres adalah yang Mendapat Suara Terbanyak
Jakarta, NU Online
Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia setiap lima tahun sekali mempunyai mekanisme dan sistem hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan yang telah diketok MK tersebut bersifat final dan mengikat.

Terkait regulasi itu, Pakar Hukum Konstitusi Refly Harun menegaskan bahwa ketika pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, maka pemenangnya ialah yang mendapat suara terbanyak. Hal ini tertuang dalam Putusan MK pada 3 Juli 2014.

“Kalau jumlah pasangannya cuma dua, tidak dibutuhkan syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014,” jelas Refly Harun lewat twitternya pada 20 April 2019.

Dikutip NU Online dari Tirto, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakilnya diatur lewat UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Aturan kemudian dipertegas lagi pada Pasal 159, utamanya ayat (1) dan (2).

Ayat (1) menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari 50 persen suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian, di ayat (2) disebutkan ketika tidak ada pasangan calon yang bisa memenuhi kualifikasi di ayat (1), maka kedua pasangan calon akan dilibatkan dalam pemilihan kembali dengan suara terbanyak yang jadi pemenangnya.

Baik ayat (1) maupun (2) merupakan duplikasi dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Namun, dalam perkembangannya, aturan ini justru menimbulkan polemik sebab dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil. Pada 2014, upaya uji materi pun dilakukan.

Uji materi dilakukan karena pada pilpres 2014 hanya ada dua paslon (Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa) yang berpartisipasi. Apabila ketentuan Pasal 159 tetap diberlakukan, potensi pemborosan keuangan negara, ketidakstabilan politik, serta gesekan di akar rumput berpotensi besar muncul di permukaan.

Para pemohon menilai, ketentuan tersebut berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum. Argumennya, dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, di samping wajib menjamin keadilan, juga harus memastikan terwujudnya kepastian hukum.

Karena itu, agar menghindari kesimpangsiuran pemahaman dan menjamin keadilan maupun kepastian hukum, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal ini dinilai tidak secara eksplisit menjelaskan berapa jumlah pasangan calon dan hal tersebut baru diketahui jika dikaitkan dengan ketentuan ayat (2) di pasal yang sama.

Padahal, dengan melihat situasi pada pilpres 2014, hanya terdapat dua pasangan calon yang bertarung. Pemohon beranggapan konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 159 adalah untuk pemilihan yang kontestannya lebih dari dua pasangan.

MK pada akhirnya mengabulkan uji materi para pemohon yang kemudian dituangkan lewat Putusan MK No.50/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bersifat inkonstitusional bersyarat, sepanjang pilpres hanya diikuti dua paslon Presiden dan Wakil Presiden.

Penetapan putusan ini punya arti: apabila Pilpres hanya diikuti dua paslon, maka yang akan resmi dilantik oleh KPU adalah yang memperoleh suara terbanyak. Dengan begitu, pilpres dipastikan berlangsung hanya satu putaran dan mengambil mekanisme suara terbanyak, sehingga syarat persentase persebaran suara juga jadi tidak berlaku.

Putusan MK lantas dimasukan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Fathoni)
Rabu 24 April 2019 21:45 WIB
Hisab Dilakukan NU, Awal Ramadhan Tetap Berdasar Rukyat dan Keputusan Pemerintah
Hisab Dilakukan NU, Awal Ramadhan Tetap Berdasar Rukyat dan Keputusan Pemerintah
Ilustrasi (ist)
Jakarta, NU Online
Sya'ban 1440 H sudah memasuki dua minggu terakhir. Tak lama lagi bulan Ramadhan 1440 H mampir tiba. Data hisab Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menunjukkan kemungkinan awal bulan puasa pada Senin Legi (6/5).

Hal tersebut didasarkan pada ijtimak akhir Sya'ban yang jatuh pada Ahad Kliwon (5/5) pukul 05.46 WIB dengan markaz Jakarta, sedangkan terbenamnya matahari terjadi pada pukul 17.46 WIB.

Selain itu, tinggi hilal hakiki berada pada ketinggian 6 derajat 19 menit dan hilal mar'i (terlihat) setinggi 5 derajat 54 menit dengan lama hilal 25 menit 17 detik.

Meskipun demikian, LF PBNU meminta untuk segenap Nahdliyin dan seluruh umat Muslim di Indonesia untuk menunggu keputusan pemerintah melalui sidang itsbat yang akan digelar pada Ahad (5/5) petang.

"Harap umat Islam mengawali shiyam (puasa) Ramadhan menunggu keputusan pemerintah dalam sidang itsbat yang didasarkan atas hasil rukyat dan hisab," ujar KH A. Ghazalie Masroeri, Ketua LF PBNU, kepada NU Online pada Rabu (24/7).

Kiai Ghazalie menuturkan bahwa pada Ahad (5/5) nanti, NU akan melakukan pemantauan hilal di 100 titik di seluruh Indonesia.

"NU akan menyelenggarakan rukyah di 100 titik di seluruh Indonesia untuk awal Ramadhan 1440 H pada hari Ahad petang, 5 Mei 2019," pungkasnya. (Syakir NF/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG