IMG-LOGO
Nasional

KPK Minta Bantuan Pesantren Kampanyekan 4 Nilai Pencegahan Korupsi

Kamis 25 April 2019 16:0 WIB
Bagikan:
KPK Minta Bantuan Pesantren Kampanyekan 4 Nilai Pencegahan Korupsi
Jakarta, NU Online
Ketua Badan Amal Islam Komisi Pemberantasan Korupsi (BAIK), Sugiharto, mengungkapkan jihad melawan korupsi adalah bentuk dari upaya memberantas korupsi di Indonesia. Upaya tersebut menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa sehingga KPK berkomitmen terus menggaet partisipasi masyarakat.

Ia mengatakan, usaha menggaet masyarakat dilakukan KPK dengan bekerjasama dengan Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama. Sejak berdirinya NU pada 1926 silam, NU tidak pernah absen mengkampanyekan jihad melawan korupsi.

Tujuannya kata dia, pertama masyarakat memiliki pemahaman anti korupsi dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Kedua, munculnya rasa peduli dalam pemberantasan korupsi.

"Dari sisi upaya yang bisa dilakukan masing masing kader penggerak NU anti korupsi dimanapun berada dan menjadi apapun ia," kata Sugiharto kepada NU Online seusai menjadi pembicara pada acara Kader Pesantren Penggerak (PKP) NU Antikorupsi di Pusat Edukasi Antikorupsi di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

Ia menegaskan, dengan langkah itu ia berharap tindakan korupsi di bumi pertiwi oleh siapapun bisa sirna. Atau setidaknya menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.

"Sebagaimana amanat UUD 45 yaitu menjadikan Indonesia adil, makmur, menjadi negeri yang baldatul toyyibatun, wagopurun," ucapnya menegaskan.

Sekali lagi, ujar dia, kegiatan bersama masyarakat semata untuk menumbuhkan pemahaman mengenai kejahatan korupsi dan meningkatkan kepedulian masyarakat.

Untuk mengoptimlakan program tersebut, ia percaya kepada Pondok Pesantren yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama mampu mengimplementasikan nilai nilai pencegahan korupsi yaitu berintegritaas tinggi, profesional,  jujur dan tegas. "Itu yang bisa ditularkan ke masyarakat sekitar," katanya.

Seperti diketahui, sejak Rabu (24/4) kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menggelar Lokakaryaa Kader Pesantren Penggerak NU Antikorupsi.

Hari ini  merupakan hari kedua, akan banyak pemaparan dari narasumber diantaranya akan disampaikan penyidik  KPK senior, Novel Baswedan. Kegiatan digelar dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, untuk melawan korupsi, lembaga negara seperti KPK tidak bisa melakukannya sendiri, butuh dukungan dari masyarakat. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Kamis 25 April 2019 23:45 WIB
MUDIK BARENG NU 2019
Pendaftaran Mudik Gratis PBNU Tahap Kedua Dibuka Ahad 28 April
Pendaftaran Mudik Gratis PBNU Tahap Kedua Dibuka Ahad 28 April

Jakarta, NU Online

Panitia Mudik Berkah Bareng NU kembali membuka pendaftaran calon peserta mudik. Pendaftaran dengan cara mengisi formulir di Gedung PBNU Kramat Raya 164 Jakarta Pusat hari Ahad, 28 April 2019.

"Calon peserta mudik datang sendiri ke Gedung PBNU. Kami layani dari jam sepuluh pagi sampai dua siang," kata Wakil Sekretaris LTM PBNU yang juga salah satu panitia Mudik Bareng NU 2019, Syarif Hidayat, Kamis (25/4) siang. 

Seperti pendaftaran pada tahap sebelumnya yang berlangsung Ahad 14 April 2019 lalu, kata Syarif, pendaftar mudik disyaratkan membawa foto copy KTP atau KTP atau Kartu Keluarga. Satu KK berhak mendaftarkan untuk maksimal tiga orang.

Syarif juga menginfomasikan, dari pendaftaran tahap pertama telah memenuhi sekitar seribu calon pemudik, sehingga masih ada dua ribu kursi yang masih tersisa dan dapat dipilih pada tahap kedua. Jurusan Situbondo/Bondowoso dan Probolinggo/Pasuruan, telah terpenuhi kuotanya.

"Dua ribu kursi yang tersisa adalah untuk jurusan lain selain jurusan Situbondo/Bondowoso dan Probolinggo/Pasuruan," katanya.

Adapun jurusan atau kota tujuan lainnya pada Mudik Berkah Bareng NU tahun ini Kuningan, Cilacap, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, Malang, Mojokerto, Madiun, Banyuwangi, via Situbondo, Banyuwangi via Jember, Surabaya, Sumenep, Pamekasan. Selain kota-kota di Jawa juga tersedia tujuan Sumatera, yakni Tulang Bawang dan Metro di Provinsi Lampung.

Para calon peserta yang telah terdaftar pada tahap satu dan dua, nantinya menukarkan dengan tiket asli pada Ahad 12 Mei 2019 pukul 15.00 WIB. Penukaran tiket asli berlangsung di Masjid Raya Hasyim Asy'ari Daan Mogot, Jakarta Barat. Penukaran tiket asli tidak boleh diwakilkan kepada pihak lain.

"Panitia mengagendakan buka puasa bersama dan penyerahan bakti sosial untuk anak-anak. Target kami 240 anak yatim piatu yang menerima manfaat santunan," imbuh Syarif.

Agenda penukaran tiket asli tersebut, setiap calon peserta diminta menyerahkan infak yang berbeda-beda untuk setiap kota tujuan. Yakni Rp20.000 untuk tujuan Jawa Barat; Rp30.000 untuk tujuan Jawa Tengah; sertaRp40.000 untuk peserta Jawa Timur dan Sumatera.

Adapun pemberangkatan mudik gratis sendiri rencananya dilaksanakan di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari di Jalan Raya Daan Mogot, Kamis 30 Mei 2019.

Untuk mengangkut para peserta mudik gratis, panitia menyiapkan 50 unit bus. Selain itu panitia juga menyiapkan 12 unit bus untuk arus balik yang dilaksanakan pada 15 Juni 2019. Rincian armada arus balik adalah tujuh bus dari Jawa Timur; dan lima bus dari Jawa Tengah.

Pemberangkatan arus balik dengan koordinasi dan tempat PWNU/PCNU di Jateng dan Jatim. Rinciannya adalah tiga bus dari PWNU Jatim, dua bus berangkat dari PWNU Jateng, serta masing-masing satu bus dari PCNU Banyuwangi, PCNU Situbondo, PCNU Pasuruan, PCNU Mojokerto, PCNU Karanganyar, PCNU Rembang, dan PCNU Purwodadi. (Kendi Setiawan)

Kamis 25 April 2019 23:0 WIB
Akademisi: Tidak Ungkap Metodologi, Penyelenggara 'Quick Count' Terancam Sanksi
Akademisi: Tidak Ungkap Metodologi, Penyelenggara 'Quick Count' Terancam Sanksi
ilustrasi (indopos)
Jakarta, NU Online
Ramainya dunia perpolitikan setelah Pemilu 17 April 2019, terutama terkait saling klaim kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, membuat sebagian masyarakat bingung. Hal ini tidak terlepas dari hasil hitung cepat atau quick count (QC) yang berbeda hasilnya. Sebagian lembaga survei menyampaikan data kemenangan pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sementara QC internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan pasangan 02. 

Menanggapi hal ini, pengajar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Roziqin Matlap berpendapat untuk menentukan hasil QC mana yang tepat, perlu melihat kredibilitas penyelenggara QC.

"Lihat dulu, mereka berizin atau tidak? Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10 Tahun 2018 mengharuskan penyelenggara QC terdaftar di KPU dan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat. Penghitungan dari penyelenggara QC yang tidak memenuhi syarat tersebut, harus ditolak," ujar Roziqin kepada NU Online, di Jakarta (24/04).

Menurut Roziqin, tidak sembarang pihak bisa melakukan QC dan mengumumkannya ke publik. Hal ini karena akan membuat masyarakat bingung. Penyelenggara QC yang benar sesuai PKPU, menurut Roziqin, harus menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat lima belas hari setelah pengumuman ke publik. "Penyelenggara QC harus melaporkan metodologi sampling, sumber dana, jumlah responden,
tanggal dan tempat pelaksanaan QC ke KPU," tegas Roziqin.

Roziqin memandang, transparansi ini menjadi hal penting bagi penyelenggara QC. "Harus ada transparansi. Termasuk jika masyarakat meminta penyelenggara untuk membuka metodologi, semua harus dibuka. Karena hasil QC disampaikan ke masyarakat, maka masyarakat berhak tahu metodologinya," ungkapnya.

Satu hal yang penting lagi, tambah Roziqin, adalah prinsip imparsialitas. "PKPU jelas mensyaratkan penyelenggara QC tidak berpihak atau menguntungkan salah satu pihak. Kalau berpihak, tentu potensi konflik kepentingannya tinggi," kata Roziqin.

Roziqin melanjutkan, bagi masyarakat yang dirugikan dengan hasil QC, dipersilakan melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bila ditemukan pelanggaran etika, maka KPU bisa menjatahukan sanksi berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan QC.

Roziqin mengingatkan bahwa hasil QC bukan hasil resmi Pemilu, sehingga tidak selayaknya para calon melakukan klaim kemenangan terlebih dahulu. "Sebaliknya, penyelenggara QC juga harus menyatakan bahwa hasil QC bukan hasil resmi. Bila tidak menyatakan hal tersebut, maka mereka terancam sanksi pidana," jelas Roziqin. 

Saat ini, bahkan BPN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf  masing-masing menyatakan telah melakukan real count berdasarkan form C1, dan menyatakan kemenangan masing-masing calonnya. "Datanya dibuka saja, dimana tempat pelaksanaan real count, TPS mana saja yang sudah masuk, dan bagaimana metode pengumpulan formulir C1. Kalau ada yang merahasiakan, indikasi mereka bermasalah dalam pengambilan data," kata Roziqin.

Sebagaimana diketahui, masing-masing pendukung sudah ada yang saling lapor ke polisi atas klaim kemenangan lawannya. Hingga kini, polisi belum menindaklanjuti laporan dari kedua kubu. Media sosial pun terus diwarnai perdebatan masyarakat seputar kemenangan calon presiden dan wakil presiden pilihannya. (Red: Kendi Setiawan)

Kamis 25 April 2019 20:45 WIB
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dituntut Tingkatkan Profesionalisme
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dituntut Tingkatkan Profesionalisme
Palembang, NU Online
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas. Hal itu perlu dilakukan demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Kami selalu  berupaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP agar kualitas pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan semakin baik dan memberi manfaat positif bagi pengelolaan APBN  di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," kata Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal (Plt  Irjen) Kemnaker, Estiarty Haryani, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/4).

Selain itu, lanjut Estiarty, APIP sebagai pengawas intern juga harus memiliki independensi dan keberanian dalam mengungkapkan kebenaran. 

"Laporan yang dibuat APIP harus dapat memberikan perbaikan terhadap organisasi  dan memenuhi karakteristik kualitatif dengan prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah," ujar Estiarty.

Peningkatan kualitas APIP merupakan upaya Kemnaker dalam rangka meningkatkan laporan keuangan sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Seperti kita ketahui bersama bahwa Kemnaker mendapatkan WTP dari BPK dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017. Kita semua berharap tahun 2018 dapat kembali memperoleh opini WTP," ungkapnya.

Peningkatan kualitas APIP dilakukan melalui pemberian pelatihan soft skill baik interpersonal skills maupun intrapersonal skills, integritas, kompetensi, networking, dan sertifikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, H Koimudin, berterima kasih telah dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal.
 
"Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena memberikan wawasan terkait manajemen kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan laporan keuangan dan mempertahankan WTP," ujarnya.

Sebagai informasi, rapat ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator SKPD, Kepala UPTP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bidang Ketenagakerjaan, dan Auditor Itjen.

Kegiatan bertema Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Kita Tingkatkan Profesionalisme, Kualitas, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBN Kementerian Ketenagakerjaan ini berlangsung selama tiga hari mulai 24 April hingga 26 April 2019. (Red: Kendi Setiawan)