IMG-LOGO
Opini

Berguru kepada Kiai Said

Ahad 28 April 2019 21:15 WIB
Bagikan:
Berguru kepada Kiai Said
Penulis bersama KH Said Aqil Siroj (kanan)
Oleh: Ahmad Ishomuddin

Saya adalah orang yang sangat beruntung bisa mengenal dari dekat Prof KH Said Aqil Siroj, MA. Sudah sejak lama,  jauh sebelum beliau menjabat Ketua Umum PBNU. Oleh keluarganya, beliau biasa dipanggil dengan sebutan 'Buya'. Para sahabat dekatnya, terutama yang berasal dari Cirebon dan sekitarnya, menyebutnya dengan 'Kang Said'. Sedangkan saya biasa memanggilnya dengan 'Kiai Said'.

Kiai Said sejak belia pernah belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, dan kemudian di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Selanjutnya selama lebih kurang 13 tahun melanjutkan studinya di Universitas Ummul Qura, di Makkah al-Mukarramah, hingga tamat program doktoral. Kiai Said dikenal sangat cerdas dan memiliki ingatan yang sangat kuat. Sangat layak jika sejak lama Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) tertarik untuk bersahabat dengannya. Kiai Said kemudian menjadi salah seorang kader utama Gus Dur. Gus Dur dan Kiai Said adalah dua orang tokoh Muslim berpengaruh luas yang berkhidmat kepada umat melalui PBNU yang karena keterkenalannya tidak perlu diperkenalkan lagi. 

Saya merasa beruntung relatif sering mendampingi Kiai Said yang senang berdiskusi tentang berbagai persoalan, terutama masalah agama. Bila sedang bersama saya, Kiai Said senang berdiskusi dalam spektrum yang luas tetapi terfokus, baik tentang organisasi, sejarah, politik, filsafat, akidah, tashawwuf dan pemikiran para tokohnya; dan hingga masalah-masalah fiqih, baik klasik maupun kontemporer. Kiai Said dalam berbagai kesempatan pernah bertanya kepada saya, secara langsung atau terkadang melalui telepon, mengenai berbagai masalah fiqih kontemporer.

Tentu saja jika Kyiai Said bertanya kepada saya belum tentu karena beliau tidak tahu, tetapi barangkali sedang mengkonfirmasi saja, atau bahkan mungkin untuk menguji kembali ingatan saya. Menjawab pertanyaan Kiai Said yang seringkali datang tak terduga itu, tentu saja tidak mudah dan perlu berhati-hati, karena jawabannya harus logis, sistematis, dan ilmiah. Biasanya Kiai Said juga meminta referensi jawaban diambil dari kitab apa atau minimal lengkap dengan kaidah fiqihnya atau kaidah ushul al-fiqh-nya.

Setiap menjelang Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Muktamar NU, Kiai Said biasanya selalu menanyakan kepada saya tentang apa saja materi-materi Bahtsul Masail yang akan dibahas oleh para kiai NU dalam hajatan besar NU tersebut. Saya bersyukur diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menyumbang berbagai ide pemikiran orisinil yang sedikit banyak ada manfaatnya bagi warga NU khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Saya melihat Kiai Said sebagai seorang ulama dalam artian yang sesungguhnya, ilmu agamanya sangat mendalam, terutama spesialisasinya di bidang ilmu muqaranat al-adyan (perbandingan agama-agama) dan saya lihat beliau juga mengamalkannya. Kiai Said juga adalah sosok ulama yang memiliki kecintaan kuat terhadap tanah air, mampu menjadi teladan khususnya bagi warga NU.

Ya, idealnya seorang ulama memang harus sangat mendalam ilmu agamanya, banyak amal baiknya dan luas pula wawasan kebangsaannya. 

Dalam setiap perjalanan bersamanya, saya melihat Kiai Said tak berhenti mewiridkan berbagai zikir, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an-nya, dan kadangkala membacakan syair-syair berbahasa Arab yang berisi puja-puji terhadap Rasulullah Saw; atau berisi kata-kata bijak. Semua itu dilakukannya dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, dan dalam berbagai kesempatan. Karenanya saya pun tertular merasakan aura ketenangan saat bersamanya. 

Padahal saya tahu persis, Kiai Said adalah seorang tokoh yang paling banyak disalah pahami, kontroversial, dan semua tahu bahwa panah-panah fitnah, kebencian, hoaks, hingga ancaman pembunuhan banyak ditujukan kepadanya. Saya juga tahu persis bahwa para pembencinya belum tentu lebih baik dari dirinya, dalam ilmu, amalnya, apalagi pengaruhnya.

Saya tidak pernah mendengar Kiai Said membalas semua keburukan itu dengan keburukan, tidak pula dengan cacian balasan. Saya bersaksi, bahwa Kiai Said adalah orang baik yang berani melakukan perbaikan, bukan saja untuk agama dan bangsanya sendiri, tetapi juga untuk bangsa lain di dunia ini. Kiai Said, kita semua tahu, ada banyak orang yang sangat mencintainya dan tentu saja ada mereka yang teramat membencinya, meskipun belum pernah berjumpa dengannya sama sekali.

Walaupun baru beberapa kali bertemu beliau, mendengar nasihat dan ceramahnya, serta mencium tangan mulianya, alhamdulillah hati ini dianugerahi rasa cinta. Semoga abadi dunia akhirat, aamiiin.

Penulis adalah Rais Syuriyah PBNU.
Bagikan:
Ahad 28 April 2019 17:0 WIB
Perlukah Peran Perempuan dalam Siaga Bencana?
Perlukah Peran Perempuan dalam Siaga Bencana?
Ilustrasi
Oleh: Anty Husnawati

Maraknya kasus tindak kekerasaan terhadap perempuan, seperti tak pernah ada habisnya. Bahkan pada situasi pasca bencana alam, perempuan dan anak menjadi komponen yang sangat rentan mengalami seperti perkosaan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi, hingga perdagangan anak. Hal tersebut tentu menimbulkan keprihatinan setiap kalangan.

Berdasarkan hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, Pada kondisi normal, 1 dari 3 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual oleh pasangan atau bukan pasangan mereka selama hidupnya. Sementara dalam situasi darurat, risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perkosaan, dan penyiksaan meningkat terutama pada perempuan dewasa dan remaja perempuan. (IASC, 2015; UNFPA, 2006; NCVAW, 2002 & 2010). Artinya dalam kondisi darurat pasca bencana perempuan dan anak perlu menjadi perhatian yang sangat penting.

Selama beberapa musibah bencana alam yang terjadi di Indonesia, dalam setiap bencana, baik yang disebabkan oleh manusia dan alam, perempuan, anak-anak, remaja, lansia dan kelompok diffable selalu menjadi korban pertama, karena kelompok rentan ini berada di ranah domestik, mereka bertanggungjawab atas kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. Banyak kasus yang pernah terjadi ketika ada bencana, mereka ini yang pertama untuk menomorsatukan keluarga dalam menyelamatkan diri. Sehingga mereka juga yang akan menjadi korban pertama.

Belum lama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu mencatat, selama enam bulan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu, terjadi sejumlah kekerasan pada anak dan pelecehan seksual. Seperti yang dilansir oleh Tribun banyaknya pelecehan seksual yang kerap terjadi di tenda pengungsian korban, seperti percobaan pemerkosaan dan tindakan mengintip orang mandi, hal tersebut kurangnya fasilitas privasi yang responsif gender.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan responsif gender dalam bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) yang memiliki mandat membantu Presiden untuk menghapus kekerasan pada perempuan dan anak serta mewujudkan kesetaraan gender, memfasilitasi kegiatan pelatihan perempuan tangguh bencana dengan menggandeng beberapa elemen, Non Governmnet Organization (NGO), dan instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut saya mewakili Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) untuk menjadi peserta aktif pada pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari, Senin-Rabu, 22-24 April 2019 di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Nyimas Aliyah dalam sambutannya mengungkapkan ada empat isu besar yang ditangani KPPPA. Keempat isu tersebut adalah Situasi Darurat Perempuan di dalam Bencana; Konflik Sosial Perempuan; Kondisi Perempuan Lanjut Usia (Lansia); dan Perempuan disabilitas yang dianggap paling rentan.

Banyak tantangan yang harus dihadapi ketika dilapangan, salah satunya yaitu masih banyaknya pandangan negatif masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan banyak menuntut dalam kondisi bencana. Di sinilah pentingnya memahami perspektif gender dengan merubah pola piker (mindset) dalam pemenuhan hak, khususnya dalam melindungi hak perempuan. 

Memang perlu kita sadari bersama saat ini di masyarakat, gender masih seringkali disalahpahami hanya sebagai urusan jenis kelamin saja. Padahal tidak demikian, pada saat tanggap daruat bencana penting untuk mengutamakan keamanan terhadap masyarakat terdampak bencana dengan melakukan upaya sistematis dan secara optimal untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan fisik serta verbal pada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.

Selain itu, ironisnya ternyata tidak semua orang yang turun membantu ke lokasi bencana mampu menyadari pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan darurat, dukungan psikososial dan pemulihan sosial bagi korban bencana, terutama terhadap kodrat perempuan seperti kehamilan, menyusui, dan menstruasi, tentunya dalam kasus tersebut mereka butuh ruang privasi, itulah mengapa setiap relawan penting melakukan pengembangan sistem manajemen logistik penanggulangan bencana agar tepat sasaran.

Hal tersebut dipersulit karena ketidaktersediaan data terpilah, oleh karena itu pada forum tersebut saya yang tergabung dalam kelompok 1 sepakat untuk merekomendasikan beberapa poin, pertama kami meminta kepada pemerintah yang seharunya memiliki mekanisme atau national platform untuk pengumpulan data terpilah ex age disability dissagregated data (SADD) untuk memudahkan bantuan cepat, dan tepat sasaran disaat bencana (evidence based needs).

Kedua, memastikan adanya komitmen serta payung hukum, karena saat ini payung hukum masih terbatas pada Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB No 13 tahun 2014) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Bencana, adalah salah satu dasar hukum keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaksanaan yang efektif untuk penanganan paska bencana tingkat nasional dan subnasional, namun ruang lingkup pengaturannya masih terbatas, sehingga kami merekomendasikan adanya Peraturan Presiden agar dapat mengikat Kementerian terkait dan lintas sectoral.

Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas, seperti memberikan edukasi soal dan peningkatan pemahaman perempuan terhadap risiko bencana dan upaya kesiapsiagaannya pada komunitas perempuan, guru PAUD, kepemimpinan perempuan dan dukungan psikososial. Jika berbicara soal perlidungan pada perempuan dan anak adalah pekerjaan multisektoral yang harus melibatkan berbagai aktor yang bergerak di bidang layanan sosial, keadilan, penegakan hukum, kesehatan, dan sektor pendidikan. Dalam keadaan darurat, seluruh lembaga terkait harus bekerja sama dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM setempat dan organisasi perlindungan anak.

Saat ini isu perempuan masih belum di angkat menjadi isu strategis dalam penanganan bencana, padahal mayoritas korban dan penyintas kekerasan seksual adalah perempuan (Inter-Agency Standing Committee, 2005:4). Oleh karena itu semoga Pemerintah mengambil peran lebih jelas pada kasus seperti ini, tidak cukup dengan belasungkawa atau imbauan-imbauan lisan.

Penulis adalah aktivis IPPNU, peserta Kelas Menulis NU Online 2017, bergiat di Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU)

Sabtu 27 April 2019 1:30 WIB
Bersama Singsingkan Lengan Baju Lawan Ujaran Kebencian
Bersama Singsingkan Lengan Baju Lawan Ujaran Kebencian
sumber: Antara

Oleh: Ahmad Rozali

Fenomena maraknya hoaks, ujaran kebencian, hasutan bernuansa SARA, hingga ajakan melakukan tindakan radikal kekerasan dan terorisme berdampak begitu nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Fenomena itu tidak hanya terjadi di ruang privat atau dalam sebuah pertemuan kelompok tertentu. Akan tetapi hal semacam itu dapat ditemukan hingga ruang publik seperti mimbar agama terutama dalam momentum politik.

Lebih-lebih saat ini, di mana fenomena buruk itu bisa diproduksi dan disebarkan dengan begitu mudah melalui website dan platform jendela media sosial. Sebuah studi berjudul ‘Sosial Media, Kebencian Siber dan Rasisme’ menemukan bahwa platform media sosial oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan radikalisme di dunia maya. Keberadaan konten di dunia maya bernuasa negatif tersebut memiliki kaitan yang erat dengan keadaan sosial-politik yang sedang berkembang di masyarakat (K. Amin, 2017).

Dampaknya tak main-main. Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy menilai, fenomena itu tidak hanya berdampak buruk pada komunikasi di dunia maya saja, tapi lebih dari itu, ia merusak ruang terkecil dalam masyarakat, seperti hubungan antaranggota masyarakat, pertemanan hingga keluarga. Dampak lebih jauh yang bisa diakibatkan oleh fenomena itu adalah rusaknya persaudaraan berbangsa di berbagai dimensi, baik masyarakat umum seperti tetangga, di antara rekan kerja, dan seterusnya.

Melihat besarnya dampak buruk yang terjadi, sudah sepatutnya semua stakeholder baik kalangan pemerintah, masyarakat dan kelompok swasta terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dampak buruk dari fenomena tersebut.

Pemerintah Indonesia nampaknya memberi perhatian cukup serius pada masalah ini. Setidaknya ada dua kategori yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga dan kementerian; pertama adalah aksi pemberantasan konten dan platform penyedia konten negatif, yang kedua adalah berupaya memenuhi konten media sosial dengan konten positif.

Kementerian Komunikasi dan Informasi misalnya melakukan penyaringan dan pengaisan pada konten bermuatan negatif di dunia maya. Kementerian ini dalam laman resminya menyatakan telah mengguanakan sebuah mesin pengais yang dinamai AIS yang harganya mencapai Rp 200 miliar rupiah yang secara resmi dioperasikan pada Desember 2018 untuk mengais konten negatif, termasuk pula konten pornografi. Tak lama setelah pengoperasian, dalam laporannya pada akhir Desember 2018 sebanyak 984,441 konten yang berhasil disaring, termasuk sejumlah website yang memuat konten tersebut.

Agenda kedua yakni upaya memenuhi konten media sosial dengan konten positif juga dilakukan pemerintah. Pada program ini aktor pemerintah cukup banyak. Selain Kemkominfo yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga dalam SiberKreasi, ada pula Badan Nasional Penanggulangan Terosisme yang melakukan pengkaderan terhadap ratusan orang melalui Duta Damai, serta program serupa dari sejumlah lembaga dan kementerian lain.

Secara umum, mayoritas program kedua pemerintah berupa melibatkan kelompok millennial dalam sejumlah program tersebut baik dalam pelatihan literasi digital, menangkal hoaks, membuat konten positif dan seterusnya. Pelibatan kelompok muda secara spesifik dikarenakan kelompok ini merupakan kelompok paling aktif di dunia maya terutama media sosial. Menurut data dari Asosiasi Pengguna Jaringan Internet tahun 2017 sekitar 75 persen dari penduduk berusia 13 hingga 34 tahun merupakan pengguna internet.

Dalam hal menjalankan programnya, pemerintah juga melibatkan kelompok sosial kemasyarakatan secara seksama. Pada tahap ini, stakeholder seperti lembaga kemasyarakatan dan keagamaan bersama dengan pemerintah mengambil peran dalam menyampaikan informasi dan edukasi pada masyarakat melalui anggotanya masing-masing.

Namun itu saja tidak cukup. Kelompok lain seperti pihak swasta juga perlu terlibat dalam masalah ini. Guru Besar Sosiologi Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iwan Gardono Sujatmiko mengatakan pihak lain seperti perusahaan juga perlu turun tangan lebih jauh dalam mengatasi masalah ini. Perusahaan melalui program yang didesain dari dana Corporate Social Responsibility-nya juga perlu diarahkan pada penyelesaian masalah ini.

Menurut Iwan Gardono Pekerjaan ini bisa dikerjakan bersama lembaga pendidikan level sekolah hingga perguruan tinggi di sekitar perusahaan. Sehingga bisa berdampak langsung pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi bahaya konten negatif yang bahkan bisa menebar bibit-bibit radikalisme di dalamnya.

“Semua pihak seperti sekolah, pemerintah dan bahkan televisi  harus memberikan edukasi yang positif, tayangan tentang budi pekerti. Televisi inikan banyak program acaranya, hiburan boleh, tetapi kan tidak hanya tayangan hiburan saja. Karena tayangan tentang budi pekerti ini akan membangkitkan karakter anak untuk bisa membangun perdamaian juga,” ujarnya.

Nampaknya, sebagaimana temuan di atas, fenomena ujaran kebencian, hoaks, dan rasisme akan menguat setiap kali momentum politik tiba. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak buruk dari fenomena terssebut, sudah seharusnya semua orang dari berbagai kalangan sadar akan bahaya fenomena ini dan bersama-sama menangkalnya melalui kapasitasnya masing-masing.

Penulis adalah redaktur NU Online

Jumat 26 April 2019 20:15 WIB
Relasi Kiai-Santri
Relasi Kiai-Santri
ilustrasi kiai
Oleh: Wildan Rifqi Asyfia

Pondok pesantren sebagai pusat studi Islam klasik merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal (local wisdom) dari sekian banyak khazanah warisan budaya Islam Nusantara. Secara harfiah pesantren berarti lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaqquh fiddin) dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Concern pesantren sesuai visinya adalah mencetak kader-kader andal yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu pesantren mengharapkan setiap anak didiknya menjadi seorang Insan Kamil, manusia paripurna yang memiliki budi pekerti luhur; tidak meresahkan masyarakat dan barang tentu hubbul wathon, mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga mereka.

Jika disebuah universitas orang akan mengenal istilah dosen-mahasiswa, dalam sistem pendidikan pesantren kita akan dikenalkan dengan istilah kiai-santri. Sekilas mungkin keduanya akan terlihat sama, kiai guru, dosen juga guru; mahasiswa murid, santri juga murid. Namun, pada kenyataannya istilah yang digunakan mempunyai perbedaan yang begitu mendasar, jika dosen hanya diposisikan sebagai pengajar yang apabila setelah jam pelajarannya selesai maka tugasnya pun selesai. Hal ini berbeda jauh dengan kiai, hubungan kiai dengan para santri tidaklah sesimpel dosen dengan mahasiswa. Kiai diposisikan bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik spiritual para santri yang didalamnya terdapat hubungan istimewa yaitu hubungan yang dijiwai oleh semangat nasyrul ilmi yang sama-sama akan mereka emban untuk misi dakwah islamiah, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, di mana para santri mendapat pengajaran tentang akidah, adab (tata krama), dalil-dalil agama agar mereka siap untuk menghadapi lika-liku kehidupan dunia.

Beberapa perbedaan kecil antara kaum akademisi dan pesantren dapat kita lihat bahwa sebelum mengajar, seorang kiai dan para santrinya bersama-bersama mendoakan guru-guru mereka dengan harapan supaya silsilah sanad keilmuannya bisa selalu on time terkoneksi dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kebaikan hidup dari apa yang akan mereka pelajari. Ritual semacam ini mungkin jarang terlaku, bahkan bisa jadi tidak akan kita temukan disekolah-sekolah umum maupun diuniversitas-universitas ternama sekalipun. Jika yang ditinjau aspek materi, kebayanyakan para kiai tidaklah digaji atau tidak ada yang menggaji, namun ‘profesinya’ itu tetap dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih, sebab, disamping merupakan panggilan keberagamaan dan bentuk ketaatan terhadap doktrin nilai-nilai ajaran agamanya juga merupakan wujud kepeduliaannya kepada masyarakat.

Relasi antara kiai dengan santri tak terhenti sampai di situ. Seorang kiai akan menjadi pelindung bagi mereka, sementara para santri secara gotong royong membantu keperluan dan kebutuhan hidup sang kiai, misalanya dengan mengerjakan sawah dan tanah ladang kiainya. Dukungan ini terjadi di samping karena figur sang kiai yang telah mendapatkan pengakuan secara penuh, juga dikarenakan mereka merasa berhutang budi atas bimbingan dan kebaikan sang kiai, atau dalam istilah santri mereka anggap hal itu sebagai wujud khidmah mereka kepada guru. Hal semacam ini, ikut andil dalam menciptakan suasana ikatan kekeluargaan yang kuat di antara mereka. Hingga saat ini banyak sekali pondok pesantren yang masih melestarikan perilaku ini. Sehingga, meskipun sang kiai mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, terkadang pula mendapat sumbangsih dari hasil bumi atau bentuk lainnya dari keluarga para santri dan masyarakat sekitar yang berkecukupan secara ekonomi.

Karenanya, dapat dipahami, jika hubungan mereka tidak lantas terputus seusai seorang santri menyelesaikan masa pendidikan. Tidak ada mantan murid, pun tidak ada mantan kiai. Inilah prinsip yang selama ini dipegang di kalangan pesantren, hubungan seorang santri dengan gurunya di pondok pesantren akan terus bertahan sampai akhir hayat kehidupannya dan tidak bisa diputuskan oleh apa pun juga. Guru adalah guru dan murid adalah murid, inilah realitas yang berlaku di dunia pesantren. 

Maka, seringkali seorang kiai dilibatkan sebagai pertimbangan utama sekalipun dalam hal-hal yang sangat pribadi. Misalnya tentang keputusan memilih pekerjaan, begitu percayanya seorang santri dengan konsep barakah. Maka tidak sedikit seorang santri meminta petunjuk dan doa restu tentang pekerjaan yang baik untuknya. Tentang keputusan memilih calon istri atau calon suami, seringkali para kiai menjadi 'mak comblang; untuk para santrinya dengan orang lain. Malahan, kiai sendiri kadang yang melamarkan untuk santrinya. Tentang pemberian nama bagi putra-putri santrinya, kai juga sering dilibatkan. Mereka yakin bahwa nama seseorang akan banyak berpengaruh dengan masa depannya kelak, begitu juga dari siapa nama itu diberikan. Dengan meminta kiai memilihkan nama pada anak mereka, para alumni yakin bayi mereka akan mengalami nasib yang baik. Begitu pun ketika terjadi konflik keluarga, kiai sering kali diminta untuk menjadi penengah dalam menyelesaikannya.

Melihat sejarahnya, relasi kiai-santri bukan merupakan suatu hal yang aneh, hubungan ini sudah lama terlaku. Kesakralannya membawa hubungan batiniah yang begitu kuat dan menjadi suatu chemistry tersendiri bagi keduannya. 

Ketika Indonesia masih berjuang melawan penjajah, banyak kita temukan seorang kiai menyerukan perlawananan, mengobarkan semangat nasionalisme, dan mengangkat senjata bersama-bersama dengan para santrinya. Bukti nyata atas hal tersebut yakni terbitnya Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asy’ari yang berisi seruan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia yang berada pada jarak masafatul qosri untuk berjihad melawan para penjajah. Dampaknya, dengan berbondong-bondong para santri menyambut seruan itu. Mereka berlomba menjadikan diri mereka sebagai seorang santri yang sami’na watha'na, mendengar dan siap melaksanakan setiap apa yang diperintahkan sang guru. Maka, tak heran jika ada seorang kiai yang sekaliber Mbah Kiai Abdul Karim saat menjelang wafatnya, yang ia  inginkan hanyalah supaya bias diakui sebagai santri Si Mbah Kiai Kholil Bangkalan. Karena bagi diri para santri, pengakuan seorang kiai atas kesantriannya adalah suatu harga mati yang amat begitu sakral demi terjalinnya hubungan batiniah mereka dengan sang guru.

Kalau kita cermati secara mendalam, hubungan santri dengan kiai adalah hubungan yang saling melengkapi (komplementer). Ibarat sebuah bangunan, maka kiai sebagai pondasinya dan para santri sebagai tubuh bangunannya itu sendiri. Karena kiailah yang meletakan dasar-dasar pengetahuan dan amaliahnya, sedangkan para santri yang melajutkan dasar-dasar tersebut

Pada akhirnya, potret tersebut melahirkan statement bahwa hubungan kiai dan santri tidak lagi sebatas murid dengan guru. Namun, bertransformasi lebih kedalam sebuah hubungan 'batiniah ideologis' yang mengimplementasikan bentuk dan nila-nilai pendidikan seumur hidup (long life education). Karena dalam hubungan silaturahim yang mereka bagun dan rawat, di dalamnya ada semangat tetap saling belajar, transformasi tata nilai, transformasi budaya dan tradisi keagamaan.

Wildan Rifqi Asyfia, seorang santri asal Majalengka, Jawa Barat, saat ini berdomisili dalam rangka rihlah ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur.Jejaknya bisa dilacak melalui akun IG @dhan.ra__ atau FB Asyfia Munawwir.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG