IMG-LOGO
Fragmen

NU dan Pemilu Pertama di Indonesia Tahun 1955

Senin 29 April 2019 6:0 WIB
Bagikan:
NU dan Pemilu Pertama di Indonesia Tahun 1955
Sepuluh tahun merdeka dari genggaman penjajahan, Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya pada tahun 1955. Pemilu tersebut menggunakan sistem multipartai, yaitu diikuti 172 peserta partai politik. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu peserta dari ratusan partai politik tersebut. Dan hasilnya sangat memuaskan.

NU yang semula berdiri sebagai jam'iyah diniyah akhirnya memilih menjadi partai politik. Sebelum itu, meminjam analisa Martin van Bruinessen (NU tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru, LKiS Jogja, 2009), untuk memahami orientasi politik NU secara lebih jelas dan secara global, hendaknya terlebih dahulu kita membaca bagaimana NU berjalan dalam sebuah periodisasi. Paling tidak sampai sebelum pemilu 1955.

Pada 1926-1942, tentu saja pada masa Indonesia masih dalam cengkraman kolonial Belanda. Pada masa-masa inilah NU abstain dari dunia politik. Semua gerakan NU waktu itu, murni untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama’ah, melalui pengajian-pengajian umum, pengajaran agama, dan juga diskusi-diskusi di beberapa pesantren. Pada masa ini pula para pemimpin NU menggagas berdirinya MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) sebagai wadah perkumpulan seluruh organisasi umat Islam.

Periode kedua 1942-1945, yakni pada masa pendudukan Jepang. Pada masa inilah NU sudah mulai terlibat dalam dunia politik. Para pemimpin NU banyak dilibatkan oleh Jepang dalam mengurus Shumubu, kantor urusan agama (cikal bakal berdirinya Departemen Agama). Beberapa pemuda NU juga aktif di barisan Hizbullah dan Sabilillah, sayap militer organisasi Islam, yang murni mencita-citakan adanya kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Sayap militer ini berbeda dengan PETA yang dirancang untuk membantu Jepang dalam perang pasifik. Bahkan para tokoh-tokoh NU adalah komandan dan pimpinan tertinggi dalam Hizbullah dan Sabilillah.

Periode ketiga 1945-1949, yakni masa perang kemerdekaan. Pada masa ini NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik. Melawan tentara sekutu dengan sayap militernya yang sudah lama terbentuk. para santri dan pemuda NU bergabung dengan Hizbullah dan Sabilillah, memakai jimat dan senjata apa adanya untuk melawan Belanda. Pada masa ini pula NU mengeluarkan “Resolusi Jihad” sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang akan mencengkeram Indonesia. NU juga mengkritik keputusan pemerintah yang menandatangani perjanjian Linggarjati dan Renville dengan Belanda (yang sangat merugikan Indonesia). Sikap ini jauh berbeda dengan sikapnya saat Indonesia masih dalam penjajahan Belanda dimana NU sama sekali tidak menyentuh persoalan politik.

Kemudian NU bergabung dengan organisasi-organisasi Islam lainnya membentuk Masyumi. Namun NU banyak mengalami kekecewaan di dalam Masyumi yang akhirnya membentuk partai sendiri. Pilihan yang sulit untuk menjadi partai sebab harus berpisah dengan partai yang didirikan dan dibesarkan NU sendiri.

Menurut KH Saifuddin Zuhri dalam Secercah Dakwah (1983) NU memutuskan berpisah dengan partai yang turut didirikannya itu karena ketidakcocokan mengenai sturktur organisasi dan praktik demokrasi yang, menurut keyakinan NU, sangat merugikan perjuangan Islam dan umum. Lalu NU menjelma menjadi partai politik dari tahun itu hingga 1984. 

Kiai Saifuddin Zuhri memberikan catatan bahwa NU keluar dari Masyumi adalah pilihan paling terakhir setelah berunding berulang-ulang, mengirimkan delegasi berkali-kali. Namun tanpa hasil. Hal ini jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan partai lain waktu itu ketika melakukan pisah jalan. 

Sebagian pengamat sering menyalahartikan perpisahan itu. Mereka menilai NU merusak persatuan umat Islam. Itu merupakan penilaian yang salah. Gen NU dalah gen berjamaah, bersatu. Karena itulah, selepas keluar, NU membentuk Liga Muslim Indonesia bersama PSII, Perti dan Darud Dakwah wal Irsyad Makassar.

Bersatu dengan seluruh elemen umat Islam adalah cita-cita NU. Terpaksa keluar dari sebuah perkumpulan mana kala hal prinsipil tidak terpenuhi.

“Bagi umat Islam, menyatukan diri dalam satu partai ataukah berdiri sendiri-sendiri bukanlah masalah, karena itu tidak mutlak. Umat Islam selamanya satu, dan sanggup memperlihatkan kesatuannya lebih kompak dan homogen jika keadaan memanggil. Hal itu telah dibuktikan dalam sejarah berulang-ulang,” tulis Kiai Saifuddin di buku yang sama.

Kehendak NU bersatu dengan elemen umat Islam telah dibuktikan sebelumnya dengan membidani Majelis Islam A'la Indonesa (MIAI) pada masa penjajahan Belanda 1937. Dengan duduk bersama perwakilan elemen umat Islam, NU berharap perdebatan furuiyah yang marak terjadi pada tahun-tahun itu terhenti. NU menilai, perdebatan semacam itu hanya merugikan umat Islam sendiri, terutama kaum awam. 

Dari MIAI ini, pada zaman penjajahan jepang, kemudian menjelma jadi Masyumi. NU tetap berada di dalamnya.

Bersama Perti, sebuah organisasi yang didirikan di Sumatera Barat pada 1930, jauh sebelumnya, di tahun 1940-an, NU memiliki hubungan erat, paling tidak di antara tokohnya. Hal itu tiada lain karena sesama berhaluan Ahlussunah wal Jamaah. 
Menurut KH Saifuddin Zuhri dalam Secercah Dakwah (1983) NU memutuskan berpisah dengan partai yang turut didirikannya itu karena ketidakcocokan mengenai sturktur organisasi dan praktik demokrasi yang, menurut keyakinan NU, sangat merugikan perjuangan Islam dan umum. Lalu NU menjelma menjadi partai politik dari tahun itu hingga 1984. 

Kiai Saifuddin Zuhri memberikan catatan bahwa NU keluar dari Masyumi adalah pilihan paling terakhir setelah berunding berulang-ulang, mengirimkan delegasi berkali-kali. Namun tanpa hasil. Hal ini jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan partai lain waktu itu ketika melakukan pisah jalan. 

Sebagian pengamat sering menyalahartikan perpisahan itu. Mereka menilai NU merusak persatuan umat Islam. Itu merupakan penilaian yang salah. Gen NU dalah gen berjamaah, bersatu. Karena itulah, selepas keluar, NU membentuk Liga Muslim Indonesia bersama PSII, Perti dan Darud Dakwah wal Irsyad Makassar.

Bersatu dengan seluruh elemen umat Islam adalah cita-cita NU. Terpaksa keluar dari sebuah perkumpulan mana kala hal prinsipil tidak terpenuhi.

“Bagi umat Islam, menyatukan diri dalam satu partai ataukah berdiri sendiri-sendiri bukanlah masalah, karena itu tidak mutlak. Umat Islam selamanya satu, dan sanggup memperlihatkan kesatuannya lebih kompak dan homogen jika keadaan memanggil. Hal itu telah dibuktikan dalam sejarah berulang-ulang,” tulis Kiai Saifuddin di buku yang sama.

Kehendak NU bersatu dengan elemen umat Islam telah dibuktikan sebelumnya dengan membidani Majelis Islam A'la Indonesa (MIAI) pada masa penjajahan Belanda 1937. Dengan duduk bersama perwakilan elemen umat Islam, NU berharap perdebatan furuiyah yang marak terjadi pada tahun-tahun itu terhenti. NU menilai, perdebatan semacam itu hanya merugikan umat Islam sendiri, terutama kaum awam. 

Dari MIAI ini, pada zaman penjajahan jepang, kemudian menjelma jadi Masyumi. NU tetap berada di dalamnya.

Bersama Perti, sebuah organisasi yang didirikan di Sumatera Barat pada 1930, jauh sebelumnya, di tahun 1940-an, NU memiliki hubungan erat, paling tidak di antara tokohnya. Hal itu tiada lain karena sesama berhaluan Ahlussunah wal Jamaah. 
Menurut KH Saifuddin Zuhri dalam Secercah Dakwah (1983) NU memutuskan berpisah dengan partai yang turut didirikannya itu karena ketidakcocokan mengenai sturktur organisasi dan praktik demokrasi yang, menurut keyakinan NU, sangat merugikan perjuangan Islam dan umum. Lalu NU menjelma menjadi partai politik dari tahun itu hingga 1984. 

Kiai Saifuddin Zuhri memberikan catatan bahwa NU keluar dari Masyumi adalah pilihan paling terakhir setelah berunding berulang-ulang, mengirimkan delegasi berkali-kali. Namun tanpa hasil. Hal ini jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan partai lain waktu itu ketika melakukan pisah jalan. 

Sebagian pengamat sering menyalahartikan perpisahan itu. Mereka menilai NU merusak persatuan umat Islam. Itu merupakan penilaian yang salah. Gen NU dalah gen berjamaah, bersatu. Karena itulah, selepas keluar, NU membentuk Liga Muslim Indonesia bersama PSII, Perti dan Darud Dakwah wal Irsyad Makassar.

Bersatu dengan seluruh elemen umat Islam adalah cita-cita NU. Terpaksa keluar dari sebuah perkumpulan mana kala hal prinsipil tidak terpenuhi.

“Bagi umat Islam, menyatukan diri dalam satu partai ataukah berdiri sendiri-sendiri bukanlah masalah, karena itu tidak mutlak. Umat Islam selamanya satu, dan sanggup memperlihatkan kesatuannya lebih kompak dan homogen jika keadaan memanggil. Hal itu telah dibuktikan dalam sejarah berulang-ulang,” tulis Kiai Saifuddin di buku yang sama.

Kehendak NU bersatu dengan elemen umat Islam telah dibuktikan sebelumnya dengan membidani Majelis Islam A'la Indonesa (MIAI) pada masa penjajahan Belanda 1937. Dengan duduk bersama perwakilan elemen umat Islam, NU berharap perdebatan furuiyah yang marak terjadi pada tahun-tahun itu terhenti. NU menilai, perdebatan semacam itu hanya merugikan umat Islam sendiri, terutama kaum awam. 

Dari MIAI ini, pada zaman penjajahan jepang, kemudian menjelma jadi Masyumi. NU tetap berada di dalamnya.

Bersama Perti, sebuah organisasi yang didirikan di Sumatera Barat pada 1930, jauh sebelumnya, di tahun 1940-an, NU memiliki hubungan erat, paling tidak di antara tokohnya. Hal itu tiada lain karena sesama berhaluan Ahlussunah wal Jamaah. 
Menurut KH Saifuddin Zuhri dalam Secercah Dakwah (1983) NU memutuskan berpisah dengan partai yang turut didirikannya itu karena ketidakcocokan mengenai sturktur organisasi dan praktik demokrasi yang, menurut keyakinan NU, sangat merugikan perjuangan Islam dan umum. Lalu NU menjelma menjadi partai politik dari tahun itu hingga 1984. 

Kiai Saifuddin Zuhri memberikan catatan bahwa NU keluar dari Masyumi adalah pilihan paling terakhir setelah berunding berulang-ulang, mengirimkan delegasi berkali-kali. Namun tanpa hasil. Hal ini jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan partai lain waktu itu ketika melakukan pisah jalan. 

Sebagian pengamat sering menyalahartikan perpisahan itu. Mereka menilai NU merusak persatuan umat Islam. Itu merupakan penilaian yang salah. Gen NU adalah gen berjamaah, bersatu. Karena itulah, selepas keluar, NU membentuk Liga Muslim Indonesia bersama PSII, Perti dan Darud Dakwah wal Irsyad Makassar.

Bersatu dengan seluruh elemen umat Islam adalah cita-cita NU. Terpaksa keluar dari sebuah perkumpulan mana kala hal prinsipil tidak terpenuhi.

“Bagi umat Islam, menyatukan diri dalam satu partai ataukah berdiri sendiri-sendiri bukanlah masalah, karena itu tidak mutlak. Umat Islam selamanya satu, dan sanggup memperlihatkan kesatuannya lebih kompak dan homogen jika keadaan memanggil. Hal itu telah dibuktikan dalam sejarah berulang-ulang,” tulis Kiai Saifuddin di buku yang sama.

Kehendak NU bersatu dengan elemen umat Islam telah dibuktikan sebelumnya dengan membidani Majelis Islam A'la Indonesa (MIAI) pada masa penjajahan Belanda 1937. Dengan duduk bersama perwakilan elemen umat Islam, NU berharap perdebatan furuiyah yang marak terjadi pada tahun-tahun itu terhenti. NU menilai, perdebatan semacam itu hanya merugikan umat Islam sendiri, terutama kaum awam. 

Dari MIAI ini, pada zaman penjajahan jepang, kemudian menjelma jadi Masyumi. NU tetap berada di dalamnya.

Bersama Perti, sebuah organisasi yang didirikan di Sumatera Barat pada 1930, jauh sebelumnya, di tahun 1940-an, NU memiliki hubungan erat, paling tidak di antara tokohnya. Hal itu tiada lain karena sesama berhaluan Ahlussunah wal Jamaah. 

Kembali lagi pada pemilu 1955, NU memperoleh hasil yang memuaskan. NU berada di urutan ketiga. Urutan pertama adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mendapatkan suara 8.434.653 (22,32 persen) dengan perolehan 57 kursi. Kedua Partai Masyumi mendapatkan suara 7.903.886 (20,92 persen) dengan perolehan 57 kursi. Ketiga, Partai Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan suara 6.955.141 (18,41 persen) dengan perolehan 45 kursi. Keempat, Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan suara 6.179.914 (16,36 persen) dengan perolehan 39 kursi. (Abdullah Alawi)

Bagikan:
Senin 29 April 2019 19:15 WIB
Gus Dur dan Kuliner Rakyat di Meja Rapat Kabinet
Gus Dur dan Kuliner Rakyat di Meja Rapat Kabinet
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang dekat dengan siapa saja dan dari golongan mana saja. Baik ketika dia belum menjadi Presiden ke-4 RI maupun setelah menjabat Presiden dan menempati Istana Negara yang dinamakannya sebagai Istana Rakyat. Pola kehidupan istana pun berubah. Sakralitas yang selama ini melekat pada diri Bina Graha berubah menjadi egaliter dan merakyat.

Suasana merakyat terlihat ketika Gus Dur mulai bosan dengan menu istana. Ia menginginkan kuliner khas rakyat menghiasi meja rapat kabinet. Kegemaran menyantap kuliner rakyat memang lekat dengan Gus Dur. Bahkan saat ia bepergian ke suatu tempat, ia paham tempat makan yang enak dan khas daerah tersebut.

Hal itu dicatat oleh Muhammad AS Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013) bahwa hobi menyantap kuliner rakyat masih tetap menjadi tradisi Gus Dur ketika dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Hal ini muncul seiring dengan perasaan bosan orang-orang di istana untuk menyantap masakan dan menu resmi dari Bina Graha.

Maka, gorengan dipesan dari luar Kantor Kepresidenan. Pemandangan eksotik pun terlihat ketika gorengan bersanding dengan air mineral prestisius ‘Equil’ di meja rapat kabinet.

Tak jarang Gus Dur juga melakukan wisata kuliner. Teman-teman dekatnya sendiri sampai terheran-heran dengan tingkat variasi pemahaman Gus Dur tentang jenis kuliner sekaligus lokasi makanan istimewa dan terkenal lezatnya.

Karakternya yang membumi membuat Gus Dur tidak pernah mempedulikan di mana tempatnya, baik itu warteg maupun hotel bintang lima sekali pun. Yang jelas, Gus Dur paham kesitimewaan masakan yang disediakan di tempat tersebut.

Beberapa tempat kuliner istimewa Gus Dur yang diungkap AS Hikam di antaranya gulai kepala ikan ala Aceh di Restoran Delima di Kramat Sentiong Jakarta Pusat, warung kecil di Klari Purwakarta, warung ikan mas di Walahar, restoran padang di Malang, rawon Nguling Pasuruan, dan tempat kuliner lainnya.

Kuliner rakyat ini sejurus dengan karakter Gus Dur yang egaliter dan merakyat. Meskipun menjabat orang nomor satu di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Istana Negara, kuliner rakyat tetap menjadi santapan di meja Gus Dur. 

Hal itu terlihat ketika Gus Dur sudah berada di meja kerjanya di Kantor PBNU lawas. Kuliner rakyat berupa ‘gorengan’ selalu siap di mejanya. Gorengan yang terdiri dari singkong, tahu, tempe, bakwan seolah menjadi menu utama di ruang kerja Gus Dur.

Penjual gorengan tersebut mangkal di depan Gedung PBNU yang saat itu terdiri hanya dua lantai. Selain penjual gorengan, juga ada rujak buah, ketoprak, tongseng, siomay, soto mi, gado-gado, mi rebus, dan lain-lain.

Hingga saat ini pun, para penjual kuliner rakyat tersebut masih mengais rezeki di sekitar Gedung PBNU. Namun, persoalan penertiban pedagang kerap melanda mereka. Sehingga mereka pun kerap harus minggir terlebih dahulu.

Pernah suatu ketika para pedagang tersebut mendapat penertiban dari petugas. Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU melindungi mereka dan pasang badan supaya para penjual kuliner rakyat itu tetap bisa berjualan di sekitar Gedung PBNU. (Fathoni)
Senin 29 April 2019 15:0 WIB
KH Ahmad Dahlan Ahyad dan Tashwirul Afkar
KH Ahmad Dahlan Ahyad dan Tashwirul Afkar
KH Ahmad Dahlan Ahyad merupakan salah seorang generasi awal Nahdlatul Ulama (NU). Ia bersama KH Wahab Hasbullah mendirikan Tashwirul Afkar (potret pemikiran, diterjemahkan oleh KH Abdul Mun’im Dz sebagai kebangkitan pemikiran) pada tahun 1918. Tashwirul Afkar adalah sebuah forum diskusi untuk merespons berbagai isu aktual yang dihadapi masyarakat waktu itu. Khususnya di kota Surabaya dan sekitarnya. 

Pada masa itu, Wahabi sedang agresif melakukan gerakan antimazhab, bid’ah, syirik, khurafat terhadap praktik-praktik keagamaan Ahlussunah wal Jamaah di masyarakat yang sudah berlangsung sejak berabad-abad. Padahal praktik-praktik tersebut ada dalilnya. Sementara dalam konteks kebangsaan waktu itu adalah masa penjajahan Belanda. Penjajahan yang tentu saja menyengsarakan masyarakat dalam berbagai hal. 

Tashwirul Afkar, sesuai namanya, di dalam forum tersebut berkumpul para kiai pesantren. Tidak hanya yang muda, melainkan tua yang memiliki semangat sama yaitu menjaga Ahlussunah wal Jamaah. Salah satu kegiatannya adalah menjawab persoalan-persoalan yang dituduh kelompok modernis sebagai bid’ah, syirik, khurafat tersebut. 

Sejak didirikan pada tahun 1918 hingga tahun 1929, nama yang tertulis di papan pengenal adalah Suryo Sumirat Afdeeling Taswirul Afkar. Ini menunjukkan bahwa, secara organisatoris pada awal mula Taswirul Afkar tidak berdiri sendiri. Tapi, merupakan bagian dari Suryo Sumirat. Sementara Suryo Sumirat sendiri adalah sebuah perkumpulan yang didirikan oleh anggota perhimpunan Budi Utomo yang ada di Surabaya. Hal ini sekadar untuk  mempermudah mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda. Sehingga cara ini ditempuh dengan menjadikan Taswirul Afkar bagian dari Suryo Sumirat.

Karena itu, tidak heran jika Dr. Soetomo, seorang nasionalis pendiri Budi Utomo (20 Mei 1908), kemudian Indonenesische Studieclub (1924), justru banyak bergaul dengan ulama-ulama muda seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Mas Mansur.

Pada perkembangan selanjutnya, Tashwirul Afkar tidak hanya sekadar forum diskusi, tapi lembaga pendidikan. Menurut Ensiklopedi NU, pada tahun 1919,Tashwirul Afkar menjadi madrasah yang bertempat di Ampel. KH Ahmad Dahlan Ahyad ini yang kemudian dipercaya sebagai ketuanya. Madrasah ini merekrut para murid di Surabaya bagian utara. Sementara itu, kegiatan forum diskusi antara kiai muda dan kiai tua yang membahas masalah keagamaan waktu itu tetap berlangsung.  

Peran KH Ahmad Dahlan Ahyad dalam pengembangan Tashwirul Afkar kurang mendapat tempat dalam sejarah. Padahal menurut Wasid Mansyur (Biografi KH Ahmad Dahlan Ahyad; Aktivis Pergerakan dan Pembela Ideologi Aswaja, 2017, Pustaka Idea, Surabaya) di samping tokoh-tokoh lain, ia adalah kiai yang mengupayakan izin dari pemerintah Hindia Belanda tersebut agar bisa beroperasi secara resmi. Para santrinya di Kebondalem diizinkan menjadi murid Tashwirul Afkar sehingga memancing para orang tua di sekitarnya untuk belajar di madrasah tersebut. 

Masih menurut Wasid Mansyur, pada tahun 1920-an, Tashwirul Afkar merupakan satu-satunya madrasah yang didirikan kalangan pesantren di Kota Surabaya yang menggunakan sistem berjenjang. Perkembangan ini merupakan prestasi awal dari para kiai yang kelak bakal mendirikan NU di kota sama pada 1926.

Sekilas KH Ahmad Dahlan Ahyad 
KH Ahmad Dahlan Ahyad lahir di pada 30 Oktober 1885 bertepatan dengan 13 Muharam 1303 H di Kebondalem Surabaya, sebelah timur makam Sunan Ampel, Raden Rahmat. Ia adalah putra keempat dari enam bersaudara dari pasangan KH Muhammad Ahyad dengan Hj Nyai Mardliyah. 

Dari garis ayahnya, silsilah KH Ahmad Dahlan Ahyad merupakan turunan ketujuh dari Syekh Sulaiman Mojoagung. Dengan demikian silsilahnya terhubung kepada Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah. Pasalnya Syekh Sulaiman merupakan putra dari Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani yang menikah dengan Nyai Syarifah Khadijah yang merupakan putri dari Sultan Hasanuddin Banten. Sementara dari pihak ibunya, KH Ahmad Dahlan Ahyad, Hj Nyai Mardliyah, merupakan adik kandung pengusaha KH Abdul Kahar, seorang kiai yang merupakan saudagar yang dekat dengan kiai-kiai pendiri NU. (Abdullah Alawi)


Rabu 24 April 2019 9:0 WIB
Organisasi Pemuda dan Pemudi NU Lahir di Tanggal dan Bulan Sama
Organisasi Pemuda dan Pemudi NU Lahir di Tanggal dan Bulan Sama
Badan otonom Nahdlatul Ulama untuk pemuda, GP Ansor dan untuk pemudi, Fatayat lahir di bulan yang sama, yaitu April. Dan jatuh di tanggal yang sama pula, 24. Hanya beda tahun saja. GP Ansor pada 1934, sementara Fatayat 1950.  

GP Ansor merupakan badan otonom pertama di NU sementara Fatayat ketiga. Di antara keduanya lahir Muslimat NU, sebuah banom untuk kalangan ibu-ibu. Sebagai badan otonom, organisasi-organisasi tersebut memiliki AD/ART sendiri yang berbeda dengan, tapi tetap tidak bertentangan dengan visi dan misi induknya.

GP Ansor dipelopori pemuda-pemuda Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) yang didirikan pemuda binaan Kiai Abdul Wahab Hasbullah (1924). Mereka telah dikader sejak beberapa tahun sebelumnya oleh Kiai Wahab melalui Nahdlatul Wathan (1916) dan Tashwirul Afkar (1918). 

Para pemuda di Syubbanul Wathan di kemudian hari, setelah NU berdiri menginginkan adanya sebuah organisasi yang menjadi sayap NU. Para pelopor di antaranya adalah Thohir Bakri dan Abdullah Ubaid. Yang disebut pertama adalah Ketua Umum pertama. Kemudian pada tahun 1934, disahkan sebuah organisasi bernama Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) yang kini disebut GP Ansor. 

Nama Ansor ini merupakan saran KH Abdul Wahab, guru kaum muda kalangan pesantren saat itu. Nama itu diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah, sahabat golongan anshar (penolong).

Dengan demikian nama tersebut dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat penolong tersebut. Gerakan ANO harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah. 

Pada awalnya, ANO tidak secara formal organisatoris belum bagian dari struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU bersifat hubungan pribadi antartokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam. Saat ini Gerakan Pemuda Ansor dipimpin H Yaqut Cholil Qoumas.

Sementara Fatayat dipelopori tiga serangkai Murthasiyah, Khuzaimah Mansur, dan Aminah. Organisasi ini lahir setelah banom Muslimat berdiri. 

Di bulan yang sama, lahir organisasi mahasiswa NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada 17 April 1960. Namun, organisasi ini pada perkembangannya memilih hubungan iterdependensi dengan NU. (Abdullah Alawi) 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG