IMG-LOGO
Opini

Mengapa Mereka Marah?

Selasa 30 April 2019 10:0 WIB
Bagikan:
Mengapa Mereka Marah?
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Oleh KH Abdurrahman Wahid

Seorang kawan menanyakan, mengapa banyak pemuka masyarakat Islam marah kalau mendengar sebutan “kaum fundamentalis”, atau tersinggung kalau ada orang membicarakan “issue negara Islam”.

Pertanyaan yang patut direnungkan, karena ia menunjuk pada perkembangan sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di negeri kita.

Pertanyaan kompleks sudah tentu tidak dapat dijawab sederhana. Membutuhkan renungan yang dalam, juga tidak kurang keberanian moral untuk melihat masalahnya dengan jernih. Dengan tidak hanyut oleh luapan marah, atau ketakutan yang disembunyikan rapat-rapat di balik kebanggaan akan peranan kesejarahan diri sendiri, atau kegairahan menudingkan jari terhadap kesalahan “pihak lain” dalam percaturan politik, kultural dan keagamaan yang dihadapi.

Juga memerlukan kesanggupan untuk menelusuri mana wilayah kehidupan yang hakekatnya menjadi “agenda pemikiran” kaum muslimin, dan membedakannya dari agenda semu yang kini dijajakan sebagai pertanda kebangunan kembali Islam.

Pengagungan Diri

Kaum muslimin di mana-mana terbagi dalam dua kelompok utama: mereka yang mengidealisir Islam sebagai alternatif satu-satunya terhadap segala macam isme dan ideologi, dan mereka menerima yang menerima dunia ini “secara apa adanya”. Pihak pertama menganggap Islam telah memiliki kelengkapan cukup untuk menjawab masalah-masalah utama umat manusia. Tinggal dilaksanakan ajarannya dengan tuntas, tak perlu lagi menimba dari yang lain. Karenanya, kalau dianggap perlu ada dialog dengan keyakinan, isme atau ideologi lain, haruslah ia diselenggarakan dalam kerangka menunjukan kelebihan Islam.

Seonggok “pembuktian” diajukan – umumnya dengan mengemukakan jawaban idealistis yang pernah dirumuskan Islam. Sudah tentu jawaban itu dilandaskan pada sejumlah pengandaian serba idealis pula: kalau saja umat manusia mau mengikuti ajaran Islam (padahal kenyatannya tidak), jika para pemimpin menggunakan moralitas Islam (padahal hanya satu dua orang saja yang mampu), dan seterusnya. Postulat-postulat formal Islam diajukan sebagai jawaban terhadap kemelut kehidupan masa modern: ayat-ayat Qu’ran dan hadits Nabi sebagai tolok ukur lahiriah satu-satunya bagi “kadar keislaman” segala sesuatu yang dikerjakan.

Tidak heran kalau sikap kritis terhadap keadaan sendiri tidak dapat dikembangkan sepenuhnya – terhalang oleh “sudah sempurnanya” Islam sendiri. Lalu menjadi wajar juga kecenderungan untuk hanya mampu mengagungkan diri sendiri, yang memandang remeh perkembangan. Perkembangan apa pun di luar keasyikan kita dengan kehebatan Islam lalu tidak memiliki nilai yang tinggi.

Kalau perkembangan di luar tidak dapat diabaikan dicarikanlah alasan untuk menghindarkan pemikiran mendalam atasnya: ini buah pikiran komunistis, itu ide sekuler, dan seterusnya. Semakin besar kenyataan di luar menghadang ufuk pandangan kita, semakin hebat upaya melarikan diri dari perwujudan kongkritnya. Kalau diajukan pemikiran untuk mencari jawaban kongkrit (bukan hanya idealistis) dengan jalan menghadapkan ajaran Islam pada kerangka berfikir baru yang bersumber pada isme, keyakinan dan ideologi lain, maka cap kemurtadan, kekafiran dan (lagi-lagi) sekuler dipakaikan pada usul itu sendiri.

Mental Benteng

Timbullah apa yang kemudian dinamai sejumlah pengamat sebagai ‘mental-benteng’: Islam harus dipagari rapat-rapat dari kemungkinan penyusupan gagasan yang akan merusak kemurniannya. Tanpa disadari, mental seperti itu justru pengakuan terselubung akan kelemahan Islam. Bukankah ketertutupan hanya membuktikan ketidakmampuan melestarikan keberadaan diri dalam keterbukaan? Bukankah isolasi justru menjadi petunjuk kelemahan dalam pergaulan?

Kalau kepada sikap jiwa seperti itu diajukan tuduhan oleh pihak luar akan adanya fundamentalisme, atau tentang masih adanya pemikiran mendirikan “negara Islam”, jelas rasa marah yang muncul sebagai reaksi. Bukankah karena ketakutannya terhadap “pengaruh negatif” luar, ia lalu curiga terhadap semua pendapat “orang luar” tentang dirinya? Bukankah kepekaan adalah hasil dari sikap mengunci pintu seperti itu?

Padahal penamaan sebagai kaum fundamentalis tidak ditunjukkan kepada semua kaum muslimin yang mengidealisir Islam dan menempatkannya sebagai alternatif tunggal bagi semua Isme, keyakinan dan ideologi yang ada. Cukup besar jumlah idealis muslimin yang mampu menerima isme-isme lain, dan melihat peranan agama mereka dalam fungsi mengarahkan isme-isme itu bagi kebutuhan hakiki umat manusia, entah nasionalisme, sosialisme dan seterusnya.

Banyak sekali idealis muslimin yang melihat ideologi formal negara sebagai pengatur pergaulan politik, sedang Islam difungsikan terutama dalam pergaulan sosio-kultural. Jelas tidak semua kaum idealis muslimin fundamentalis. Kalau demikian mengapa hampir semua “idealis muslim” marah terhadap istilah diatas, atau terhadap anggapan masih adanya aspirasi mendirikan “negara Islam” dan sebangsanya?

Karena mereka mengurung diri dalam benteng mental yang mereka dirikan. Semua penamaan “dari luar” lalu dianggap mengenai semua warga benteng, sebagai tuduhan serampangan dan prasangka buruk terhadap semua muslimin idealis yang berada dalam benteng. Simplifikasi permasalahan adalah metode pemikiran mereka, sehingga pemberian nama apapun yang dirasakan tidak simpatik dianggap ancaman.

Memang jauh implikasinya bagi masa depan perkembangan Islam. Tapi sebenarnya kita tidak usah pesimistis dengan sikap jiwa seperti itu. Mengapa? Karena itu akan berkurang dengan sendirinya, kalau proses pendewasaan telah mempengaruhi cara berfikir. Ini hukum alam. Berlaku baik untuk muslimin maupun yang bukan.


Artikel ini pertama kali dimuat Tempo, edisi 20 Juni 1981
Tags:
Bagikan:
Selasa 30 April 2019 23:30 WIB
Pentingnya Kedewasaan dalam Berpolitik
Pentingnya Kedewasaan dalam Berpolitik
Ilustrasi
Oleh: Luluk Fadilah

Pemilu 2019 membuat polarisasi politik menjadi begitu kuat. Politik identitas menjadi alat untuk melakukan propaganda dalam menjaring dukungan. Bahkan, di media sosial perbedaan itu sangat kentara. Seperti pinang dibelah dua, media sosial seolah-olah menjadi rumah pertengkaran yang nyaman bagi kedua kubu dengan sebutannya masing-masing: 'cebong' dan 'kampret'.

Dalam konteks demokrasi yang hanya menghadirkan kedua pasangan calon, polarisasi memang menjadi hal yang lumrah. Namun, dengan catatan, polarisasi itu tidak melampaui batas. Artinya, keduanya mendukung dan mengampanyekan calonnya dengan batasan-batasan yang rasional, tidak saling serang dengan menebar fitnah dan menutup kebenaran yang ada di pihak lawannya.

Cara-cara berpikir oposisi biner memang harus dihindari. Sebagai sebuah kontestasi politik yang terbuka dan rahasia, sudah semestinya publik disajikan asupan-asupan positif. Sehingga publik bisa berpikir jernih dalam menentukan pilihannya—bukan malah terjerat pada polarisasi yang didasari kebencian pada yang lain.

Suka atau tidak, kontestasi politik hari ini bisa dibilang menyedihkan. Kenapa? Karena kita tidak melihat pertarungan ide yang ditawarkan untuk membangun bangsa lima tahun ke depan. Artinya, keduanya pun terjebak pada bagaimana menyerang lawan dengan berlomba-lomba menaikkan tagar yang saling menyudutkan.

Pertarungan semacam itu tentu saja tidak mendidik, karena kita hanya disajikan keburukan-keburukan yang diekspos oleh masing-masing. Hal semcam ini bisa dibilang kemunduran dalam berdemokrasi kita. Bahkan, yang sangat menyedihkan, aktor-aktor politik menjadi produsen hoaks terbesar. Sangat disayangkan lagi, kejadian tersebut berlanjut setelah pencoblosan. Elite politik justru memamerkan kegagapan dalam berdemokrasi. Wacana-wacana negatif digemborkan, seolah pemilu yang berjalan adalah kecurangan.

Harus diakui, di media sosial, baik pendukung 01 dan 02, sampai hari ini masih berada dalam uforia perang tagar. Suka atau tidak, ini memang menjengkelkan. Karena keduanya berlomba-lomba menghamba pada tagar dan viral. Akhirnya, media sosial pun menjadi tempat yang kejam untuk mengutarakan pendapat. Perdebatan kusir antara cebong dan kampret—yang berlanjut sampai saat ini—pada akhirnya menghilangkan esensi kritis dalam berpendapat. Keduanya pun membunuh nalar dengan cara masing-masing.

Dengan demikian, nilai-nilai kearifan yang kita miliki pun hilang, sopan santun menjadi barang langka dan caci maki menjadi satu-satu jurus handal. Perdebatan keduanya—yang kerap dibumbuhi cacian dan makian—tidak akan pernah selesai, pun tidak akan pernah memberikan nilai pembelajaran bagi masyarakat. Justru, perdebatan semacam itu hanya akan menjadi pemicu ketegangan dan membuat masyarakat terbawa pada pandangan benar dan salah semata.

Akhirnya, kontestasi politik hanya menjadi ladang bagaimana mencari kesalahan orang lain. Di sinilah pentingnya menempatkan perdamaian sebagai nilai. Apapun yang terjadi, perdamaian adalah hal asasi yang harus kita sepakati. Bukankah memang demikian, di atas politik adalah kemanusiaan. Artinya, sekeras apapun pertarungan politik, perdamaian bangsa di atas segalanya.

Dengan demikian, para elite politik harus menjadi energi positif untuk menyikapi hasil pemilu yang memang masih dalam penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagaimana pun, KPU adalah institusi resmi yang menentukan dan mengumumkan hasil pemilihan. Keputusan ini pun harus diterima, dan kalau pun ada kejanggalan yang tidak bisa diterima, jalan konstitusi yang sudah ditentukanlah yang harus ditempuhnya.

Oleh karenanya, seruan perdamaian dari elite politik tidak bisa ditawar lagi. Semua masyarakat harus dihimbau untuk menunggu hasil resmi dari KPU. Jangan sampai kedua pendukung dibirakan liar—baik di dunia maya maupun dunia nyata—dengan asumsi-asumsi sepihak yang hanya memicu ketegangan. Dengan kata lain, hari ini harus diajdikan momen merajut kembali persahabatan. Selepas pencoblosan, tidak ada lagi cebong dan kampret yang saling menyudutkan.

Ya, apapun hasilnya, siapa pun yang terpilih, itulah keputusan yang harus kita hormati bersama. Semua elemen pun harus saling bahu membahu untuk mengawal pemerintahan selanjutnya, didukung jika kebijakannya berpihak pada rakyat dan dikritik jika menyimpang dari janji-janji yang sudah diteriakkan. Inilah kedewasaan berpolitik yang semestinya dicontohkan oleh para elite kita.

Jika elite politik gagal menanamkan kepercayaan ini, maka demokrasi kita akan berjalan tanpa aturan. Jangan sampai caci maki menjadi tradisi bangsa ini dengan alasan menghakimi. Jangan sampai merundung menjadi hobi hanya karena perbedaan persepsi. Jangan sampai mengumpat dianggap cara yang paling terhormat. Dan, jangan sampai menghina dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling mulia.

Singkatnya, membiarkan perturangan politik dengan mengesampingkan etika, sama halnya dengan membunuh bangsa secara perlahan. Terakhir, seketat apa pun peraturang politik, tetap saja 'nalar' jauh lebih penting dibanding 'tagar'. Karena sejatiya, kontestasi politik adalah menciptakan nilai perdamaian di balik perbedaan pilihan yang memang niscaya.

Penulis adalah Bendahara KOPRI PB PMII.

Ahad 28 April 2019 21:15 WIB
Berguru kepada Kiai Said
Berguru kepada Kiai Said
Penulis bersama KH Said Aqil Siroj (kanan)
Oleh: Ahmad Ishomuddin

Saya adalah orang yang sangat beruntung bisa mengenal dari dekat Prof KH Said Aqil Siroj, MA. Sudah sejak lama,  jauh sebelum beliau menjabat Ketua Umum PBNU. Oleh keluarganya, beliau biasa dipanggil dengan sebutan 'Buya'. Para sahabat dekatnya, terutama yang berasal dari Cirebon dan sekitarnya, menyebutnya dengan 'Kang Said'. Sedangkan saya biasa memanggilnya dengan 'Kiai Said'.

Kiai Said sejak belia pernah belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, dan kemudian di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Selanjutnya selama lebih kurang 13 tahun melanjutkan studinya di Universitas Ummul Qura, di Makkah al-Mukarramah, hingga tamat program doktoral. Kiai Said dikenal sangat cerdas dan memiliki ingatan yang sangat kuat. Sangat layak jika sejak lama Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) tertarik untuk bersahabat dengannya. Kiai Said kemudian menjadi salah seorang kader utama Gus Dur. Gus Dur dan Kiai Said adalah dua orang tokoh Muslim berpengaruh luas yang berkhidmat kepada umat melalui PBNU yang karena keterkenalannya tidak perlu diperkenalkan lagi. 

Saya merasa beruntung relatif sering mendampingi Kiai Said yang senang berdiskusi tentang berbagai persoalan, terutama masalah agama. Bila sedang bersama saya, Kiai Said senang berdiskusi dalam spektrum yang luas tetapi terfokus, baik tentang organisasi, sejarah, politik, filsafat, akidah, tashawwuf dan pemikiran para tokohnya; dan hingga masalah-masalah fiqih, baik klasik maupun kontemporer. Kiai Said dalam berbagai kesempatan pernah bertanya kepada saya, secara langsung atau terkadang melalui telepon, mengenai berbagai masalah fiqih kontemporer.

Tentu saja jika Kyiai Said bertanya kepada saya belum tentu karena beliau tidak tahu, tetapi barangkali sedang mengkonfirmasi saja, atau bahkan mungkin untuk menguji kembali ingatan saya. Menjawab pertanyaan Kiai Said yang seringkali datang tak terduga itu, tentu saja tidak mudah dan perlu berhati-hati, karena jawabannya harus logis, sistematis, dan ilmiah. Biasanya Kiai Said juga meminta referensi jawaban diambil dari kitab apa atau minimal lengkap dengan kaidah fiqihnya atau kaidah ushul al-fiqh-nya.

Setiap menjelang Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Muktamar NU, Kiai Said biasanya selalu menanyakan kepada saya tentang apa saja materi-materi Bahtsul Masail yang akan dibahas oleh para kiai NU dalam hajatan besar NU tersebut. Saya bersyukur diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menyumbang berbagai ide pemikiran orisinil yang sedikit banyak ada manfaatnya bagi warga NU khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Saya melihat Kiai Said sebagai seorang ulama dalam artian yang sesungguhnya, ilmu agamanya sangat mendalam, terutama spesialisasinya di bidang ilmu muqaranat al-adyan (perbandingan agama-agama) dan saya lihat beliau juga mengamalkannya. Kiai Said juga adalah sosok ulama yang memiliki kecintaan kuat terhadap tanah air, mampu menjadi teladan khususnya bagi warga NU.

Ya, idealnya seorang ulama memang harus sangat mendalam ilmu agamanya, banyak amal baiknya dan luas pula wawasan kebangsaannya. 

Dalam setiap perjalanan bersamanya, saya melihat Kiai Said tak berhenti mewiridkan berbagai zikir, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an-nya, dan kadangkala membacakan syair-syair berbahasa Arab yang berisi puja-puji terhadap Rasulullah Saw; atau berisi kata-kata bijak. Semua itu dilakukannya dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, dan dalam berbagai kesempatan. Karenanya saya pun tertular merasakan aura ketenangan saat bersamanya. 

Padahal saya tahu persis, Kiai Said adalah seorang tokoh yang paling banyak disalah pahami, kontroversial, dan semua tahu bahwa panah-panah fitnah, kebencian, hoaks, hingga ancaman pembunuhan banyak ditujukan kepadanya. Saya juga tahu persis bahwa para pembencinya belum tentu lebih baik dari dirinya, dalam ilmu, amalnya, apalagi pengaruhnya.

Saya tidak pernah mendengar Kiai Said membalas semua keburukan itu dengan keburukan, tidak pula dengan cacian balasan. Saya bersaksi, bahwa Kiai Said adalah orang baik yang berani melakukan perbaikan, bukan saja untuk agama dan bangsanya sendiri, tetapi juga untuk bangsa lain di dunia ini. Kiai Said, kita semua tahu, ada banyak orang yang sangat mencintainya dan tentu saja ada mereka yang teramat membencinya, meskipun belum pernah berjumpa dengannya sama sekali.

Walaupun baru beberapa kali bertemu beliau, mendengar nasihat dan ceramahnya, serta mencium tangan mulianya, alhamdulillah hati ini dianugerahi rasa cinta. Semoga abadi dunia akhirat, aamiiin.

Penulis adalah Rais Syuriyah PBNU.
Ahad 28 April 2019 17:0 WIB
Perlukah Peran Perempuan dalam Siaga Bencana?
Perlukah Peran Perempuan dalam Siaga Bencana?
Ilustrasi
Oleh: Anty Husnawati

Maraknya kasus tindak kekerasaan terhadap perempuan, seperti tak pernah ada habisnya. Bahkan pada situasi pasca bencana alam, perempuan dan anak menjadi komponen yang sangat rentan mengalami seperti perkosaan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi, hingga perdagangan anak. Hal tersebut tentu menimbulkan keprihatinan setiap kalangan.

Berdasarkan hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, Pada kondisi normal, 1 dari 3 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual oleh pasangan atau bukan pasangan mereka selama hidupnya. Sementara dalam situasi darurat, risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perkosaan, dan penyiksaan meningkat terutama pada perempuan dewasa dan remaja perempuan. (IASC, 2015; UNFPA, 2006; NCVAW, 2002 & 2010). Artinya dalam kondisi darurat pasca bencana perempuan dan anak perlu menjadi perhatian yang sangat penting.

Selama beberapa musibah bencana alam yang terjadi di Indonesia, dalam setiap bencana, baik yang disebabkan oleh manusia dan alam, perempuan, anak-anak, remaja, lansia dan kelompok diffable selalu menjadi korban pertama, karena kelompok rentan ini berada di ranah domestik, mereka bertanggungjawab atas kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. Banyak kasus yang pernah terjadi ketika ada bencana, mereka ini yang pertama untuk menomorsatukan keluarga dalam menyelamatkan diri. Sehingga mereka juga yang akan menjadi korban pertama.

Belum lama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu mencatat, selama enam bulan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu, terjadi sejumlah kekerasan pada anak dan pelecehan seksual. Seperti yang dilansir oleh Tribun banyaknya pelecehan seksual yang kerap terjadi di tenda pengungsian korban, seperti percobaan pemerkosaan dan tindakan mengintip orang mandi, hal tersebut kurangnya fasilitas privasi yang responsif gender.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan responsif gender dalam bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) yang memiliki mandat membantu Presiden untuk menghapus kekerasan pada perempuan dan anak serta mewujudkan kesetaraan gender, memfasilitasi kegiatan pelatihan perempuan tangguh bencana dengan menggandeng beberapa elemen, Non Governmnet Organization (NGO), dan instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut saya mewakili Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) untuk menjadi peserta aktif pada pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari, Senin-Rabu, 22-24 April 2019 di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Nyimas Aliyah dalam sambutannya mengungkapkan ada empat isu besar yang ditangani KPPPA. Keempat isu tersebut adalah Situasi Darurat Perempuan di dalam Bencana; Konflik Sosial Perempuan; Kondisi Perempuan Lanjut Usia (Lansia); dan Perempuan disabilitas yang dianggap paling rentan.

Banyak tantangan yang harus dihadapi ketika dilapangan, salah satunya yaitu masih banyaknya pandangan negatif masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan banyak menuntut dalam kondisi bencana. Di sinilah pentingnya memahami perspektif gender dengan merubah pola piker (mindset) dalam pemenuhan hak, khususnya dalam melindungi hak perempuan. 

Memang perlu kita sadari bersama saat ini di masyarakat, gender masih seringkali disalahpahami hanya sebagai urusan jenis kelamin saja. Padahal tidak demikian, pada saat tanggap daruat bencana penting untuk mengutamakan keamanan terhadap masyarakat terdampak bencana dengan melakukan upaya sistematis dan secara optimal untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan fisik serta verbal pada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.

Selain itu, ironisnya ternyata tidak semua orang yang turun membantu ke lokasi bencana mampu menyadari pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan darurat, dukungan psikososial dan pemulihan sosial bagi korban bencana, terutama terhadap kodrat perempuan seperti kehamilan, menyusui, dan menstruasi, tentunya dalam kasus tersebut mereka butuh ruang privasi, itulah mengapa setiap relawan penting melakukan pengembangan sistem manajemen logistik penanggulangan bencana agar tepat sasaran.

Hal tersebut dipersulit karena ketidaktersediaan data terpilah, oleh karena itu pada forum tersebut saya yang tergabung dalam kelompok 1 sepakat untuk merekomendasikan beberapa poin, pertama kami meminta kepada pemerintah yang seharunya memiliki mekanisme atau national platform untuk pengumpulan data terpilah ex age disability dissagregated data (SADD) untuk memudahkan bantuan cepat, dan tepat sasaran disaat bencana (evidence based needs).

Kedua, memastikan adanya komitmen serta payung hukum, karena saat ini payung hukum masih terbatas pada Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB No 13 tahun 2014) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Bencana, adalah salah satu dasar hukum keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaksanaan yang efektif untuk penanganan paska bencana tingkat nasional dan subnasional, namun ruang lingkup pengaturannya masih terbatas, sehingga kami merekomendasikan adanya Peraturan Presiden agar dapat mengikat Kementerian terkait dan lintas sectoral.

Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas, seperti memberikan edukasi soal dan peningkatan pemahaman perempuan terhadap risiko bencana dan upaya kesiapsiagaannya pada komunitas perempuan, guru PAUD, kepemimpinan perempuan dan dukungan psikososial. Jika berbicara soal perlidungan pada perempuan dan anak adalah pekerjaan multisektoral yang harus melibatkan berbagai aktor yang bergerak di bidang layanan sosial, keadilan, penegakan hukum, kesehatan, dan sektor pendidikan. Dalam keadaan darurat, seluruh lembaga terkait harus bekerja sama dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM setempat dan organisasi perlindungan anak.

Saat ini isu perempuan masih belum di angkat menjadi isu strategis dalam penanganan bencana, padahal mayoritas korban dan penyintas kekerasan seksual adalah perempuan (Inter-Agency Standing Committee, 2005:4). Oleh karena itu semoga Pemerintah mengambil peran lebih jelas pada kasus seperti ini, tidak cukup dengan belasungkawa atau imbauan-imbauan lisan.

Penulis adalah aktivis IPPNU, peserta Kelas Menulis NU Online 2017, bergiat di Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG