IMG-LOGO
Fragmen

Saat NU Jadi Oposisi Pemerintah Orde Baru

Rabu 1 Mei 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Saat NU Jadi Oposisi Pemerintah Orde Baru
Forum NU (Dok. Perpustakaan PBNU)
Bisa dikatakan era Orde Baru atau rezim pemerintahan Soeharto, Nahdlatul Ulama mengalami kondisi yang tidak mudah. Selain mengalami diskriminasi golongan, NU juga mengalami represi dari pemerintahan Soeharto. NU saat itu termasuk ormas yang kerap berseberangan dengan pemerintah, bahkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengkritik Soeharto dalam tulisan-tulisannya.

Pada 1973, pemerintahan Orde Baru (melalui rancangan Ali Moertopo) mulai mempraktikkan kehidupan politik yang represif. Langkah paling mendasar adalah memaksa partai-partai bergabung satu sama lain (fusi).

Kacung Marijan dalam Quo Vadis Setelah NU Kembali ke Khittah (1992) menjelaskan bahwa penyederhanaan yang dikonsep oleh Ali Moertopo tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan jangka pendek, yaitu mempertahankan stabilitas nasional dalam kelancaran pembangunan dalam menghadapi pemilu.

Kedua, tujuan jangka panjang, penyederhanaan partai secara konstitusional sesuai ketetapan No. XXII/MPRS/1966. Gagasan ini, katanya, tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai, tetapi lebih penting dari itu adalah perombakan sikap dan pola kerja menuju orientasi pada program.

Seluruh partai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, serta partai nasionalis dan Kristen digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) bergabung dengan tiga partai muslim lain, menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berdirinya PPP diumumkan pada Januari 1973.

Penggabungan menjadi PPP muncul sebagai kenyataan yang harus diterima bagi kebanyakan politikus NU. Kiai-kiai NU di tubuh partai memegang prinsip bahwa dalam kondisi sulit dan terdesak yang dibutuhkan adalah kemudahan (al-masyaqqah tajlibut taysir).

Martin van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1944) menerangkan bahwa KH Idham Chalid dan kawan-kawan terdekatnya, langsung menerima campur tangan yang sangat jauh ini tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota PBNU lain. Dapat dimengerti jika hal ini memunculkan ketidakpuasan di lingkungan NU. Namun, semua tampaknya setuju untuk berbuat yang terbaik dalam kondisi baru ini tinimbang menantang secara aktif.

NU bertahan sebagai komponen khusus, sekaligus utama, dalam PPP. NU dengan gencar mempertahankan kepentingan faksionalnya. NU adalah partai yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lain yang bergabung dalam PPP. Dua di antaranya PSII dan Perti, partner lamanya dalam Liga Muslimin. Kedua partai ini sangat kecil.

Perti bahkan hanya memiliki pendukung di lingkungan etnis (kaum tradisionalis Minangkabau dan Aceh). Satu-satunya partner signifikan NU di PPP adalah Parmusi. Menurut hasil pemilu 1971, Parmusi mendapat 24 kursi di DPR, sementara NU 58, PSII 10, dan Perti 2 kursi. (Untuk perbandingan: Golkar mendapatkan 226 kursi dan partai-partai yang kelak bergabung dalam PDI mendapatkan 40 kursi).

Dalam konflik-konflik itu, NU terlalu sering menjadi faksi yang dirugikan. Bagi NU, peleburan diri ke dalam PPP seperti kembali ke masa ia menjadi bagian dari Masyumi. Tidak sulit meramalkan sebagian problem dan konflik lama meledak kembali ke permukaan, kecuali jika ketimpangan antara kekuasaan massa pendukung yang besar dan jumlah politikus yang berkeahlian dapat diatasi dengan baik.

Yang lebih penting lagi, Rais ‘Aam NU Kiai Bisri Syansuri juga menjadi presiden Majelis Syuro PPP, dewan ulama yang menurut teorinya dapat mengeluarkan fatwa yang secara konstitusional harus diikuti partai. Berulangkali, saat-saat kritis selama 1970-an, Kiai Bisri mengeluarkan keputusan tegas tentang pendirian partai.

Kiai Bisri adalah pemimpin yang sangat berbeda dengan Kiai Wahab Chasbullah. Ia kurang memiliki naluri politik dan keluwesan yang dimiliki para pendahulunya. Ia lebih mendasarkan keputusan kepada penalaran fikih (ilmu tentang hukum Islam) ketimbang kebijaksanaan politik. Seperti kebanyakan ulama tradisionalis, ia lebih suka menghindari konflik dengan pemerintah tapi menolak bersikap kompromi apabila menyangkut prinsip agama.

Inilah yang justru membuat Kiai Bisri dan NU beberapa kali terlibat dalam perbenturan serius dengan pemerintah. Konfrontasi pertama terjadi ketika rencana undang-undang perkawinan dibawa ke sidang DPR pada 1973. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih, dan Kiai Bisri menolaknya dengan lantang. Semua kelompok PPP di DPR menyatakan penolakan atas undang-undang tersebut.

NU di bawah komando Kiai Bisri pernah menolak RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah ke DPR pada 31 Juli 1973 karena RUU ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, bukan hanya Islam tetapi juga Kristen.

Sikap kritis dan reaktif NU ini membuat para elit pemerintah jengkel dan merasa tidak dihargai sehingga akhirnya Ali Moertopo melakukan manipulasi politik dengan cara mengganti Ketua PPP dengan sahabat dekatnya, Naro. Pergantian pengurus diselenggarakan tanpa rapat dan muktamar. Naro langsung mengumumkan dirinya sebagai ketua baru.

Konfrontasi serius dengan pemerintah juga terjadi pada Pemilu 1977. R. William Liddle (1978) mencatat bahwa kampanye pemilu menjadi ajang perebutan pengaruh yang timpang antara Islam dan rezim Orde Baru. Pihak militer dan penguasa sipil di semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke Golkar. Lagi-lagi para politikus NU menjadi pengkritik paling vokal dan berani.

Dalam situasi tersebut, Kiai Bisri bersikap tegas dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan setiap Muslim wajib hukumnya memilih PPP. Meskipun beberapa kiai memihak ke Golkar, tapi NU terbukti mampu mempertahankan disiplin internal yang kuat.

Martin van Bruinessen (1994) mencatat bahwa PPP telah menampilkan diri dengan baik dalam Pemilu 1977 dan berhasil mendapat tambahan 5 kursi lebih banyak dari pemilu 1971. PPP memperoleh kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di ibukota. Di Jakarta mereka mendapatkan dukungan suara yang sangat besar, dan bahkan meraup suara mayoritas mutlak di Aceh.

Meskipun kerap dikecewakan dan disingkirkan oleh rezim Orde Baru, sikap kritis para ulama NU terhadap pemerintahan Soeharto tidak surut. Di sini NU mempunyai peran penting dalam membangun keadilan sosial dan demokrasi yang baikbagi bangsa ke depannya.

Walaupun pada akhirnya di tahun 1984 NU harus kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan lagi sebagai partai politik. Namun peran politik kebangsaan dan politik kerakyatan masih terus dijalankan oleh NU. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Selasa 30 April 2019 12:1 WIB
Kiai Wahab Menjawab Pertanyaan Bung Karno soal Nasionalisme
Kiai Wahab Menjawab Pertanyaan Bung Karno soal Nasionalisme
Kiai Wahab dan Bung Karno (istimewa)
Peran sentral dan strategis yang dilakukan oleh pesantren, baik dalam melawan penjajah dan menanamkan rasa cinta tanah air membuat Ir Soekarno terkagum. Termasuk ketika dirinya mendatangi Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk bertanya tentang hukum membela tanah air menurut Islam.

Ketika itulah Soekarno semakin dekat dan selalu memperhatikan masukan-masukan dari kiai pesantren, termasuk dari teman sekaligus gurunya, KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai asal Tambakberas, Jombang ini memang ulama yang getol menanamkan cinta tanah air khususnya kepada generasi muda. Hal itu ia wujudkan melalui pendirian Madrasah Nahdlatul Wathan pada 1916. Peguruan berbasis keilmuan pesantren ini merupakan wadah untuk menggembleng para pemuda untuk mencintai tanah airnya.

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) mengungkapkan bahwa Bung Karno sering mengampanyekan pentingnya nasionalisme yang sejak lama diperjuangkan oleh kiai-kiai pesantren. Sebab, nasionalisme ini bukan sekadar ‘isme’, tetapi mengandung nilai, tanggung jawab, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Nasionalisme juga merupakan panggilan agama untuk menyelamatkan dan melindungi segenap manusia dari kekejaman para penjajah.

Pernah suatu ketika Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Chasbullah, “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?” Kemudian Kiai Wahab menjawab tegas, “Nasionalisme ditambah bismillah, itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis.”

Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (1984) mendefinisikan hal ini dengan istilah al-wathan al-ashli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan, “al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.”

Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal.

Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia.

Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul wathan minal iman.

Konsekuensi, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara.

Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya--dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya--juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan.

Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik indentitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya.

Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja. Bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. (Fathoni)
Senin 29 April 2019 19:15 WIB
Gus Dur dan Kuliner Rakyat di Meja Rapat Kabinet
Gus Dur dan Kuliner Rakyat di Meja Rapat Kabinet
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang dekat dengan siapa saja dan dari golongan mana saja. Baik ketika dia belum menjadi Presiden ke-4 RI maupun setelah menjabat Presiden dan menempati Istana Negara yang dinamakannya sebagai Istana Rakyat. Pola kehidupan istana pun berubah. Sakralitas yang selama ini melekat pada diri Bina Graha berubah menjadi egaliter dan merakyat.

Suasana merakyat terlihat ketika Gus Dur mulai bosan dengan menu istana. Ia menginginkan kuliner khas rakyat menghiasi meja rapat kabinet. Kegemaran menyantap kuliner rakyat memang lekat dengan Gus Dur. Bahkan saat ia bepergian ke suatu tempat, ia paham tempat makan yang enak dan khas daerah tersebut.

Hal itu dicatat oleh Muhammad AS Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013) bahwa hobi menyantap kuliner rakyat masih tetap menjadi tradisi Gus Dur ketika dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Hal ini muncul seiring dengan perasaan bosan orang-orang di istana untuk menyantap masakan dan menu resmi dari Bina Graha.

Maka, gorengan dipesan dari luar Kantor Kepresidenan. Pemandangan eksotik pun terlihat ketika gorengan bersanding dengan air mineral prestisius ‘Equil’ di meja rapat kabinet.

Tak jarang Gus Dur juga melakukan wisata kuliner. Teman-teman dekatnya sendiri sampai terheran-heran dengan tingkat variasi pemahaman Gus Dur tentang jenis kuliner sekaligus lokasi makanan istimewa dan terkenal lezatnya.

Karakternya yang membumi membuat Gus Dur tidak pernah mempedulikan di mana tempatnya, baik itu warteg maupun hotel bintang lima sekali pun. Yang jelas, Gus Dur paham kesitimewaan masakan yang disediakan di tempat tersebut.

Beberapa tempat kuliner istimewa Gus Dur yang diungkap AS Hikam di antaranya gulai kepala ikan ala Aceh di Restoran Delima di Kramat Sentiong Jakarta Pusat, warung kecil di Klari Purwakarta, warung ikan mas di Walahar, restoran padang di Malang, rawon Nguling Pasuruan, dan tempat kuliner lainnya.

Kuliner rakyat ini sejurus dengan karakter Gus Dur yang egaliter dan merakyat. Meskipun menjabat orang nomor satu di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Istana Negara, kuliner rakyat tetap menjadi santapan di meja Gus Dur. 

Hal itu terlihat ketika Gus Dur sudah berada di meja kerjanya di Kantor PBNU lawas. Kuliner rakyat berupa ‘gorengan’ selalu siap di mejanya. Gorengan yang terdiri dari singkong, tahu, tempe, bakwan seolah menjadi menu utama di ruang kerja Gus Dur.

Penjual gorengan tersebut mangkal di depan Gedung PBNU yang saat itu terdiri hanya dua lantai. Selain penjual gorengan, juga ada rujak buah, ketoprak, tongseng, siomay, soto mi, gado-gado, mi rebus, dan lain-lain.

Hingga saat ini pun, para penjual kuliner rakyat tersebut masih mengais rezeki di sekitar Gedung PBNU. Namun, persoalan penertiban pedagang kerap melanda mereka. Sehingga mereka pun kerap harus minggir terlebih dahulu.

Pernah suatu ketika para pedagang tersebut mendapat penertiban dari petugas. Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU melindungi mereka dan pasang badan supaya para penjual kuliner rakyat itu tetap bisa berjualan di sekitar Gedung PBNU. (Fathoni)
Senin 29 April 2019 15:0 WIB
KH Ahmad Dahlan Ahyad dan Tashwirul Afkar
KH Ahmad Dahlan Ahyad dan Tashwirul Afkar
KH Ahmad Dahlan Ahyad merupakan salah seorang generasi awal Nahdlatul Ulama (NU). Ia bersama KH Wahab Hasbullah mendirikan Tashwirul Afkar (potret pemikiran, diterjemahkan oleh KH Abdul Mun’im Dz sebagai kebangkitan pemikiran) pada tahun 1918. Tashwirul Afkar adalah sebuah forum diskusi untuk merespons berbagai isu aktual yang dihadapi masyarakat waktu itu. Khususnya di kota Surabaya dan sekitarnya. 

Pada masa itu, Wahabi sedang agresif melakukan gerakan antimazhab, bid’ah, syirik, khurafat terhadap praktik-praktik keagamaan Ahlussunah wal Jamaah di masyarakat yang sudah berlangsung sejak berabad-abad. Padahal praktik-praktik tersebut ada dalilnya. Sementara dalam konteks kebangsaan waktu itu adalah masa penjajahan Belanda. Penjajahan yang tentu saja menyengsarakan masyarakat dalam berbagai hal. 

Tashwirul Afkar, sesuai namanya, di dalam forum tersebut berkumpul para kiai pesantren. Tidak hanya yang muda, melainkan tua yang memiliki semangat sama yaitu menjaga Ahlussunah wal Jamaah. Salah satu kegiatannya adalah menjawab persoalan-persoalan yang dituduh kelompok modernis sebagai bid’ah, syirik, khurafat tersebut. 

Sejak didirikan pada tahun 1918 hingga tahun 1929, nama yang tertulis di papan pengenal adalah Suryo Sumirat Afdeeling Taswirul Afkar. Ini menunjukkan bahwa, secara organisatoris pada awal mula Taswirul Afkar tidak berdiri sendiri. Tapi, merupakan bagian dari Suryo Sumirat. Sementara Suryo Sumirat sendiri adalah sebuah perkumpulan yang didirikan oleh anggota perhimpunan Budi Utomo yang ada di Surabaya. Hal ini sekadar untuk  mempermudah mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda. Sehingga cara ini ditempuh dengan menjadikan Taswirul Afkar bagian dari Suryo Sumirat.

Karena itu, tidak heran jika Dr. Soetomo, seorang nasionalis pendiri Budi Utomo (20 Mei 1908), kemudian Indonenesische Studieclub (1924), justru banyak bergaul dengan ulama-ulama muda seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Mas Mansur.

Pada perkembangan selanjutnya, Tashwirul Afkar tidak hanya sekadar forum diskusi, tapi lembaga pendidikan. Menurut Ensiklopedi NU, pada tahun 1919,Tashwirul Afkar menjadi madrasah yang bertempat di Ampel. KH Ahmad Dahlan Ahyad ini yang kemudian dipercaya sebagai ketuanya. Madrasah ini merekrut para murid di Surabaya bagian utara. Sementara itu, kegiatan forum diskusi antara kiai muda dan kiai tua yang membahas masalah keagamaan waktu itu tetap berlangsung.  

Peran KH Ahmad Dahlan Ahyad dalam pengembangan Tashwirul Afkar kurang mendapat tempat dalam sejarah. Padahal menurut Wasid Mansyur (Biografi KH Ahmad Dahlan Ahyad; Aktivis Pergerakan dan Pembela Ideologi Aswaja, 2017, Pustaka Idea, Surabaya) di samping tokoh-tokoh lain, ia adalah kiai yang mengupayakan izin dari pemerintah Hindia Belanda tersebut agar bisa beroperasi secara resmi. Para santrinya di Kebondalem diizinkan menjadi murid Tashwirul Afkar sehingga memancing para orang tua di sekitarnya untuk belajar di madrasah tersebut. 

Masih menurut Wasid Mansyur, pada tahun 1920-an, Tashwirul Afkar merupakan satu-satunya madrasah yang didirikan kalangan pesantren di Kota Surabaya yang menggunakan sistem berjenjang. Perkembangan ini merupakan prestasi awal dari para kiai yang kelak bakal mendirikan NU di kota sama pada 1926.

Sekilas KH Ahmad Dahlan Ahyad 
KH Ahmad Dahlan Ahyad lahir di pada 30 Oktober 1885 bertepatan dengan 13 Muharam 1303 H di Kebondalem Surabaya, sebelah timur makam Sunan Ampel, Raden Rahmat. Ia adalah putra keempat dari enam bersaudara dari pasangan KH Muhammad Ahyad dengan Hj Nyai Mardliyah. 

Dari garis ayahnya, silsilah KH Ahmad Dahlan Ahyad merupakan turunan ketujuh dari Syekh Sulaiman Mojoagung. Dengan demikian silsilahnya terhubung kepada Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah. Pasalnya Syekh Sulaiman merupakan putra dari Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani yang menikah dengan Nyai Syarifah Khadijah yang merupakan putri dari Sultan Hasanuddin Banten. Sementara dari pihak ibunya, KH Ahmad Dahlan Ahyad, Hj Nyai Mardliyah, merupakan adik kandung pengusaha KH Abdul Kahar, seorang kiai yang merupakan saudagar yang dekat dengan kiai-kiai pendiri NU. (Abdullah Alawi)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG