IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Pesan KH Abdullah Salam: Mencari Ilmu Itu Bukan untuk Mendapatkan Ijazah

Rabu 1 Mei 2019 21:45 WIB
Bagikan:
Pesan KH Abdullah Salam: Mencari Ilmu Itu Bukan untuk Mendapatkan Ijazah
Jakarta, NU Online
Pengasuh Ngaji Ihya Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menceritakan, KH Abdullah Zein Salam selalu menekankan agar seorang pelajar berniat untuk dua hal –sebagaimana keterangan dalam kitab Ta’limul Muta’alim, yaitu mencari ridha Allah dan menghilangkan kebodohan. Pesan itu selalu disampaikan ketika KH Abdullah Zein Salam menjadi pembicara penutup dalam acara perpisahan (muwadda’ah) siswa-siswi Perguruan Islam Mathali’ul Falah (PIM) Kajen-Pati.

“Biasanya setelah itu, Mbah Dullah selalu menerangkan, mencari ilmu itu bukan untuk mendapatkan ijazah. Apalagi, beliau selalu menekankan, apalagi ijazah dari negara. Itu poin yang selalu ditekankan Mbah Dullah Salam,” kata Gus Ulil saat menjadi narasumber acara Haul ke-18 KH Abdullah Zein Salam di Masjid PTIQ, Jakarta, Rabu (1/5).

Ia menambahkan, KH Abdullah Zein Salam pernah menolak permintaan pemerintah agar PIM menerapkan kurikulum yang disusun Kementerian Agama. Akibatnya, proses belajar-mengajar di PIM sempat terhenti beberapa saat. Hal itu dilakukan KH Abdullah Zein Salam –yang saat itu menjabat sebagai Direktur PIM- untuk menghindari ‘tekanan’ dari pemerintah Orde Baru ketika itu. 

Prinsip KH Abdullah Zein Salam tersebut terus dijalankan PIM. Sehingga sampai saat ini, PIM tidak memperbolehkan siswa-siswinya untuk ikut ujian negara sehingga mereka tidak memiliki ijazah negeri. 

“Mungkin untuk anak-anak yang hidup saat ini, prinsip seperti ini agak terlalu aneh sebetulnya. Kenapa tidak boleh mengikuti ujian negara? Kenapa mencari ilmu pengetahuan tidak boleh untuk meraih ijazah? Kenapa mencari ilmu tidak boleh untuk mendapatkan pekerjaan?” jelasnya.

Padahal, lanjut Gus Ulil, mencari ilmu dan mencari pekerjaan seperti saat ini itu seperti dua sisi mata koin, tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi, KH Abdullah Zein Salam mengajarkan muridnya untuk tidak belajar karena hal-hal yang bersifat duniawi.

Menurut Gus Ulil, prinsip yang dipegang teguh KH Abdullah Zein Salam tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Mengingat, banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Oleh karenanya, jika seseorang mencari ilmu untuk mencari pekerjaan maka dijamin akan kecewa.

“Dalam situasi seperti ini, saya kemudian ingat dengan nasihat KH Abdullah Salam setiap bulan Ruwah (Sya’ban), saat muwadda’ah (perpisahan siswa PIM). Yaitu ‘Nak kalau kamu mencari ilmu maka jangan mencari ijazah. Orang yang percaya ijazah, berarti tidak percaya Allah. Tuhanmu itu Allah atau ijazah?’ Itu filosofinya Mbah Dullah. Dan menurut saya, filosofi itu relevan sekali,” kata alumni PIM ini dalam bahasa Jawa. 

Gus Ulil mengatakan, para kiai dulu tidak berpikir untuk melamar pekerjaan ketika mereka selesai belajar di pesantren. Malah, mereka menciptakan pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan tren yang terjadi di era digital seperti saat ini, dimana orang yang lulus studi tidak mencari pekeraan tapi mereka menciptakan pekerjaan itu sendiri. 

“Jan-jane kiai kita itu semangatnya milenial sekali. Yaitu mereka menciptakan pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada orang lain, bukan minta pekerjaan kepada orang lain,” ujarnya.

“Itulah ajarannya Mbah Dullah Salam. Sekarang saya sadar bahwa Mbah Dullah justru sebetulnya lebih milenial dari kita-kita,” lanjutnya.

Bagi Gus Ulil, KH Abdullah Zein Salam mengajarkan muridnya untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Sehingga orang yang mencari ilmu sudah semestinya berniat untuk mencari ridha Allah dan menghilangkan kebodohan, bukan untuk mendapatkan hal-hal duniawi.

"Itulah ilmu Ta'limul Muta'alim yang dengan konsisten sekali diajarkan, dipraktikkan. Saya melihat kehidupan kiai-kiai seperti Mbah Dullah Salam itu adalah visualisasi, penggambaran yang konkrit dari ilmu Ta'limul Muta'alim," pungkasnya. (Muchlishon)
Bagikan:
Rabu 1 Mei 2019 23:30 WIB
Sarbumusi NU Dorong Kemnaker Perbanyak Jumlah Pengawas Perusaahan
Sarbumusi NU Dorong Kemnaker Perbanyak Jumlah Pengawas Perusaahan
Wapres DPP -Sarbumusi NU, Sukitman Sudjatmiko
Jakarta, NU Online
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K-Sarbumusi NU) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) untuk memperbanyak jumlah pengawas perusahaan. 

"Kita dorong (Kemnaker) untuk (tambah) pengawas perusahaan," kata Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat K-Sarbumusi NU Sukitman Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (1/5).

Menurutnya, keberadaan jumlah pengawas yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan perusahaan yang diawasinya. 1 pengawas, sambungnya, melakukan pengawasan mencapai 1000 perusahaan. 

Ia menyebut beberapa contoh daerah yang terdapat banyak perusahaan, namun jumlah pengawasnya sedikit, seperti Tangerang Selatan yang hanya terdapat 2 pengawas, Serang ada 3 pengawas, dan Kabupaten Bekasi 3 pengawas. Padahal, menurutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan 1 pengawas maksimal mengawasi 10 sampai 20 perusaahaan.

"Bayangkan, sekarang 1 sampai 3 pengawas mengawasi ratusan ribu perusahaan. (Ini) Sangat tidak efektif. Bagaimana pengawasan akan efektif kalau sumber daya pengawasnya sendiri tidak ada," ucapnya.

Untuk itu, Sarbumusi mengemukakan beberapa tawaran perihal persoalan pengawasan. Di antaranya pengawasan yang melibatkan tripartit dengan cara membentuk komite pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit, tidak hanya di tingkat kemnaker akan tetapi juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Menurutnya, pelaksanaan aturan tripartit melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian telah dilaksanakan di tingkat pusat. Namun sayangnya, Permenakertrans tersebut tidak diturunkan ke dinas-dinas yang ada di bawah.

"Maka salah satu solusinya adalah di dinas tenaga kerja harus dilakukan secara tripartit sebagai solusi jangka pendek karena kalau revisi Undang-Undang lama," ucapnya. (Husni Sahal/Muiz)
Rabu 1 Mei 2019 23:15 WIB
Sarbumusi NU Minta Pemerintah Lakukan Sentralisasi Kemnaker
Sarbumusi NU Minta Pemerintah Lakukan Sentralisasi Kemnaker
Jakarta, NU Online
Salah satu poin sikap Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (DPP K-Sarbumusi NU) pada peringatan Hari Buruh, ialah meminta kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk segera melakukan sentralisasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dari pusat sampai daerah menjadi urusan pemerintahan absolut.

Sarbumusi NU beralasan, sentralisasi berdasarkan pada Pasal 27 pasal 27 (2) UUD 1945 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

"Nah, itu saya kira menjadi dasar yang kuat kalau ketenagakerjaan tidak didesentralisasi," kata Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi NU Sukitman Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (1/5).

Selama ini, penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kewenangan besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, termasuk sub urusan pengawasan ketenagakerjaan.

Menurut Sukitman, desentralisasi mengakibatkan pengawasan terhadap perusahaan menjadi terkotak-kotak di dinas-dinas tenaga kerja, sehingga tidak ada koordinasi dan tidak ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sama.

Dampak lainnya, ialah mediator-mediator tersebar dan kompetensinya sulit untuk ditingkatkan. Ia mencontohkan, ketika Kemnaker mendidik mediator untuk daerah Tangerang, kemudian setelah dididik, mediator tersebut secara mendadak bisa dipindah ke daerah lain. Perpindahan tersebut terjadi akibat desentralisasi, yakni kepala daerah memiliki kekuasaan.

"(Persoalan) Ketenagakerjaan tidak akan selesai kalau kebijakannya terkotak-kotak di masing-masing dinas tenaga kerja," ucapnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Rabu 1 Mei 2019 20:50 WIB
Mendes Apresiasi Kinerja Pemda, Inilah Daftar Penerima Government Award 2019
Mendes Apresiasi Kinerja Pemda, Inilah Daftar Penerima Government Award 2019
Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo menyerahkan penghargaan Goverment Award 2019
Jakarta, NU Online
Hasil pembangunan di desa terus bergeliat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para kepala daerah dalam berinovasi membangun daerahnya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengapresiasi seluruh kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penghargaan Government Award 2019.

"Kami mengapresiasi dengan penganugerahan penghargaan ini akan merangsang kepala daerah lain untuk memajukan daerahnya. Selain itu, komitmen kebijakan pemerintahan Joko Widodo mengalokasikan APBN ke daerah lebih besar dari pada ke pusat," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara event Sindo Weekly Government Award 2019 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (30/4)

Ia melanjutkan, dalam kurun waktu empat tahun pencairan dana desa dengan total Rp 257 triliun, akan terus dinaikan hingga Rp400 triliun. Dana desa pun telah mampu mengurangi kemiskinan di desa lebih besar dari penurunan kemiskinan di kota. Hal tersebut menurutnya tidak terlepas dari komitmen kepala daerah.

"Ekonomi perdesaan tumbuh 5.87 persen pada tahun 2018. Pendapatan per kapita warga desa meningkat sepanjang 2014-2017, rata-rata peningkatan warga desa 6,13% pertahun selama periode 2015-2017," ungkapnya.

Kedepannya, dalam rangka pertumbuhan ekonomi, konektivitas dari kabupaten dan provinsi ke akses tol, pelabuhan, bandara akan diperbaiki, menurutnya, peran dari kepala daerah sangat besar.

"Tahun depan dana desa akan dinaikkan dari Rp70 triliun menjadi Rp75 triliun," terangnya.

Ia juga berpesan pada Kepala Daerah untuk mengembangkan model-model seperti bursa inovasi desa, pelatihan-pelatihan. Dan berharap ada lagi penghargaan untuk desa-desa inovatif untuk meningkatkan perekonomian.

Sindo Weekly Government Award 2019 ini merupakan penghargaan yang keenam dari 2014, ajang ini merupakan penghargaan bagi daerah berprestasi di tingkat kota, kabupaten, provinsi, tujuannya untuk penyemangat bagi daerah lain untuk berinovasi dan berprestasi bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejak 2014-2018 sudah ada 194 penghargaan pada kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota, pada tahun 2019 ada 31 penghargaan, jadi total 225 penghargaan.

Kabupaten penerima award:
Kabupaten Tapin: kategori pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sumbawa barat: kategori pengentasan kemiskinan
Kabupaten Puncak: kategori infrastruktur
Kabupaten Luwu Timur: kategori infrastruktur
Kabupaten Bulukumba: kategori pariwisata
Kabupaten Musi Bayuasin: kategori inovasi infrastruktur
Kabupaten Tapanuli Utara: kategori Indonesia creative leader
Kabupaten Jayapura: kategori penanganan bencana
Kabupaten Tuban: kategori ketahanan pangan
Kabupaten Pasuruan: kategori layanan publik
Kabupaten Buru Selatan: kategori indonesian innovative leader
Kabupaten Serang: kategori pendidikan
Kabupaten Tangerang: kategori kesehatan

Kota penerima award:
Kota Ambon: kategori kota toleransi
Kota Balikpapan: kategori Indonesian creative leader
Kota Payakumbuh: kategori kota sehat
Kota Manado: kategori Indonesian creative leader
Kota Jayapura: kategori pendidikan
Kota Bontang: kategori inspiring women leader
Kota Medan: kategori Indonesian creative leader
Kota Depok: kategori infrastruktur layanan publik
Kota Malang: kategori inovasi birokrasi
Kota Pangkal pinang: kategori pariwisata

Provinsi penerima award:
Provinsi Jawa Tengah: Indonesian innovative leader
Provinsi Sulawesi utara: kategori jaminan sosial
Provinsi DKI Jakarta: kategori transportasi publik
Provinsi Nusa Tenggara Timur: kategori pengembangan peternakan
Provinsi Jawa Timur: kategori manajemen ketenagakerjaan
Provinsi Jawa Barat: kategori investasi dan indonesian innovative leader
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG