IMG-LOGO
Nasional

Sarbumusi NU Dorong Kemnaker Perbanyak Jumlah Pengawas Perusaahan


Rabu 1 Mei 2019 23:30 WIB
Bagikan:
Sarbumusi NU Dorong Kemnaker Perbanyak Jumlah Pengawas Perusaahan
Wapres DPP -Sarbumusi NU, Sukitman Sudjatmiko
Jakarta, NU Online
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K-Sarbumusi NU) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) untuk memperbanyak jumlah pengawas perusahaan. 

"Kita dorong (Kemnaker) untuk (tambah) pengawas perusahaan," kata Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat K-Sarbumusi NU Sukitman Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (1/5).

Menurutnya, keberadaan jumlah pengawas yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan perusahaan yang diawasinya. 1 pengawas, sambungnya, melakukan pengawasan mencapai 1000 perusahaan. 

Ia menyebut beberapa contoh daerah yang terdapat banyak perusahaan, namun jumlah pengawasnya sedikit, seperti Tangerang Selatan yang hanya terdapat 2 pengawas, Serang ada 3 pengawas, dan Kabupaten Bekasi 3 pengawas. Padahal, menurutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan 1 pengawas maksimal mengawasi 10 sampai 20 perusaahaan.

"Bayangkan, sekarang 1 sampai 3 pengawas mengawasi ratusan ribu perusahaan. (Ini) Sangat tidak efektif. Bagaimana pengawasan akan efektif kalau sumber daya pengawasnya sendiri tidak ada," ucapnya.

Untuk itu, Sarbumusi mengemukakan beberapa tawaran perihal persoalan pengawasan. Di antaranya pengawasan yang melibatkan tripartit dengan cara membentuk komite pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit, tidak hanya di tingkat kemnaker akan tetapi juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Menurutnya, pelaksanaan aturan tripartit melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian telah dilaksanakan di tingkat pusat. Namun sayangnya, Permenakertrans tersebut tidak diturunkan ke dinas-dinas yang ada di bawah.

"Maka salah satu solusinya adalah di dinas tenaga kerja harus dilakukan secara tripartit sebagai solusi jangka pendek karena kalau revisi Undang-Undang lama," ucapnya. (Husni Sahal/Muiz)
Bagikan:
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG