IMG-LOGO
Fragmen

Pesan Persatuan KH Hasyim Asy’ari

Ahad 5 Mei 2019 17:15 WIB
Bagikan:
Pesan Persatuan KH Hasyim Asy’ari
Prinsip persatuan umat telah diajarkan Al-Qur’an bahwa umat Islam harus berpegang pada tali Allah secara menyeluruh dan jangan terpecah belah. Pernyataan Al-Qur’an yang termaktub dalam Qur’an Surat Ali ‘Imran ayat 103 itu juga secara filosofis menjadi pijakan pokok para kiai untuk memaknai tali yang melingkar dalam lambang Nahdlatul Ulama.

Persatuan, baik dalam lingkup umat Islam dan umat manusia akan mewujudkan kekuatan tak tertandingi. Namun, kekuatan tersebut juga harus disertai ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang luas sehingga selaras dengan ajaran atau syariat Islam. Prinsip-prinsip inilah yang terus dipegang oleh pendiri NU KH Muhammad Hasyim Asy’ari. Nilai-nilai universal Islam menjadi sesuatu yang fundamental dalam melakukan setiap perjuangan.

Kiai Hasyim Asy’ari beberapa kali melakukan perlawanan kultural terhadap penjajah yang ia kemas dengan spirit ajaran Islam. Dalam konteks melakukan perlawanan terhadap penjajah, Kiai Hasyim Asy’ari tidak segan-segan mengeluarkan fatwa haram bagi santri yang pakaiannya menyerupai penjajah Belanda. Tentu saja fatwa tersebut tidak bisa digunakan di setiap zaman sebab konteks fatwa itu untuk melawan ketidakperikemanusiaan penjajah.

Kabar-kabar penting terkait perjuangan dan pergerakan nasional selalu Kiai Hasyim Asy’ari sampaikan melalui utusan  dan surat tertulis. Kabar yang disampaikan tidak jarang berisi pesan berharga kepada kiai-kiai pesantren di Jawa dan Madura terkait strategi dalam menghadapi penjajah.

Tercatat ialah Mahfudz Siddiq, Wahid Hasyim, Abdullah Ubaid, dan Muhammad Ilyas merupakan kiai-kiai muda yang tidak asing namanya di kalangan pesantren. Mereka merupakan ‘kurir-kurir’ KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Chasbullah untuk membawa pesan-pesan untuk dunia pesantren terkait kepentingan agama, bangsa, dan negara.

Di antara pesan yang ditulis oleh KH Hasyim Asy’ari kepada para ulama pesantren di Jawa dan Madura tentang pentingnya persatuan ialah:

“Perkokoh persatuan kita, karena orang lain juga memperkokoh persatuan mereka. Kadang-kadang suatu kebatilan mencapai kemenangan disebakan mereka bersatu dan terorganisasi. Sebaliknya, kadang-kadang yang benar menjadi lemah dan terkalahkan lantaran bercerai-berai dan bersengketa.” (KH Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, LKiS, 2001)

Selain terus berupaya memperkokoh jam’iyah dan jamaah NU, Kiai Hasyim Asy’ari juga selalu mendorong persatuan umat Islam yang kala itu telah terwadahi di berbagai ormas Islam. Sebab, sengketa dan perselisihan dipastikan terjadi. Jangankan perbedaan pendapat di antara berbagai macam ormas Islam, dalam wadah satu organisasi pun tidak jarang perbedaan pendapat muncul dan berkembang.

Dalam kondisi berselisih, penjajah mudah dalam mempengaruhi masyarakat. Hal ini dipandang sebagai kerugian besar secara sosial dan moral karena justru akan menjadikan eksistensi penjajah semakin kuat. Dari pintu ke pintu dan dari utusan ke utusan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak pernah lelah menggelorakan persatuan bangsa dan persatuan umat Islam.

Apalagi jika melihat beberapa tokoh masyarakat dan pejabat lokal yang cukup bangga dan terbuai dengan tipu daya Belanda dalam wujud penghargaan. Namun, politik dalam bentuk penghargaan oleh Belanda tersebut tidak membutakan mata KH Hasyim Asy’ari. Apalagi Kiai Hasyim tidak pernah memikirkan perjuangan atau jasa yang telah dilakukan untuk rakyat Indonesia.

Pada tahun 1937 misalnya, pernah datang kepada Kiai Hasyim Asy’ari seorang ambtenar (utusan pemerintah Hindia-Belanda) bermaksud memberikan tanda jasa berupa ‘Bintang Jasa’ yang terbuat dari perak dan emas. Tetapi dengan tegas kakek KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak pemberian itu. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Sikap ayah Kiai Wahid Hasyim itu tidak lepas dari pandangan bahwa apa yang dilakukan Belanda hanya intrik politik semata untuk menundukkan sikap kritis dan perjuangan para kiai pesantren dalam melawan penjajah. Lalu, Hadratussyekh pun bergegas mengumpulkan santrinya lalu berkata:

Sepanjang keterangan yang disampaikan oleh ahli riwayat, pada suatu ketika dipanggillah Nabi Muhammad SAW oleh kakeknya Abdul Muthalib dan diberitahu bahwasanya pemerintah jahiliyah di Mekkah telah mengambil keputusan menawarkan tiga hal untuk Nabi Muhammad: 1) kedudukan yang tinggi; 2) harta benda yang berlimpah; dan 3) gadis yang cantik. Akan tetapi Baginda Nabi Muhammad menolak ketiga-tiganya itu dan berkata di hadapan kakeknya, Abdul Muthalib: “Demi Allah umpama mereka itu kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud agar aku berhenti berjuang, aku tak akan mau. Dan aku akan berjuang terus sampai cahaya Islam merata ke mana-mana, atau aku gugur lebur menjadi korban.” Maka, kamu sekalian anakku, hendaknya dapat meneladani Baginda Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi segala pesoalan.

Kiai Hasyim Asy’ari merupakan salah satu ulama yang mempunyai sikap tegas terhadap penjajah. Perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh Kiai Hasyim dan kawan-kawan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga perlawanan kultural. Di mana segala sesuatu yang yang berkaitan dengan penjajah tidak mendapat kompromi. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Ahad 5 Mei 2019 12:0 WIB
Polemik Keras Rukyatul Hilal di Kalangan Ulama Betawi Abad 19-20 M (2)
Polemik Keras Rukyatul Hilal di Kalangan Ulama Betawi Abad 19-20 M (2)
Oleh Rakhmad Zailani Kiki

Dalam risalah berjumlah delapan halaman dengan judul Fadhlurrahman fi Raddi Man Radda Al-Marhum As-Sayyid Utsman, Guru Marzuqi bin Mirshod Muara (1877 M-1934 M) membela pendapat Habib Utsman bin Yahya (1822 M-1913 M) dan membantah pendapat Guru Manshur Jembatan Lima (1878 M-1967 M) dalam masalah rukyatul hilal.

Pada poin keempat yang menjadi pokok-pokok bantahannya, Guru Marzuqi menyatakan bahwa burhan yang lain atas kebenaran fatwa Sayyid Utsman bin Yahya adalah tentang kewajiban qadhi untuk menolak saksi yang melihat bulan kurang dari tujuh derajat meski saksi itu cukup syarat-syaratnya sebagai saksi, yaitu `adalah dan muruah.

Menurut Guru Marzuqi, masalah ini terkait dengan pandangan jumhur `ulama muhaqqiqin yang berpegang kepada qaul Tuan Syekh As-Subki yang berkata bahwa ditolak akan saksi yang mendakwakan melihat bulan di malam yang mustahil rukyat dan itulah qaul rajih (pendapat yang kuat) yang wajib agar qadhi (hakim) menghukumkan dengan menolak saksi yang melihat hilal kurang dari tujuh derajat.

Begitu pula  mufti, ia juga harus memfatwakannya. Sedangkan qaul Tuan Syekh Az-Zarkasyi dan qaul tuan Syekh Ar-Ramli yang mengikut qaul Syekh Az-Zarkasyi mengatakan bahwa diterima saksi yang cukup syarat-syaratnya yang mengaku melihat bulan (hilal) di malam yang mustahil rukyat padahal al-hasanatul qath`iy, maka ini qaul dianggap dhaif.

Guru Marzuqi menambahkan bahwa kedhaifannya diberikan oleh jumhur `ulama muhaqqiqin. Oleh karenanya, qadhi atau mufti yang menghukumkan atau memfatwakan dengan qaul Tuan Zarkasiy itu fasik lagi zhalim karena ijma` ulama tidak menghukumkan dan memfatwakan sesuatu dengan qaul yang dhaif.

Dari poin-poin bantahan di atas, kita bisa menilai tentang kemampuan ulama Betawi terdahulu yang mampu berargumen dengan baik dan membantah dengan cerdas melalui tulisan,  dengan kesantunan, bukan debat kusir tak berujung di forum-forum terbuka yang sering kali mempermalukan lawan debatnya.

Bantahan yang dilakukan oleh Guru Marzuqi Cipinang Muara terhadap pendapat Guru Manshur Jembatan Lima mengenai hilal dapat dilihat kurang dari tujuh derajat sebenarnya tidak begitu tepat juga.

Sebab, Guru Manshur Jembatan Lima memiliki alasannya juga yang berbasis pada hisab, bukan pada rukyat. Rukyat, bagi Guru Manshur, dipahami juga dengan hisab. Jika Hilal sudah wujud (wujudul hilal), maka awal bulan hanya untuk menyandarkannya pada Sullamun Nayyirain (Anak Tangga Matahari dan Bulan) menggunakan sistem/teori hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang Zij Sulthan (astronom pemerintah) yang bernama Ulugh Beyk As-Samarkand.

Ulugh Beyk adalah ahli astronomi yang lahir di Salatin pada tahun 1393 Masehi dan meninggal di Iskandaria 1449 Masehi. Ia hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Makmun. Pada masa kepemimpinannya, sang khalifah memerintahkan para ilmuwan untuk mendirikan observatorium, salah satunya yaitu di daerah Samarkand yang dikepalai oleh Ulugh Beyk tersebut.

Ulugh Beyk adalah seorang astronom yang pandai. Ia mengepalai penyelidikan-penyelidikan yang menelan biaya yang tidak sedikit. Ulugh Beyk merupakan keponakan dari cucu Hulago dari keluarga Timur Lenk, Hasan Al-A’raj, Si Pincang.

Pada tahun 1437 M, ia berhasil membuat sebuah Zij berdasarkan observasi yang dilakukannya. Pengertian dari Zij itu sendiri adalah tabel keangkaan yang diterapkan pada planet-planet untuk mengetahui ciri masing-masing, baik jalan gerakannya, kecepatan, kelambatan, kediaman dan geraknya kembali.

Ia menamakannya Zij Ulugh Beyk. Tabel-tabel tersebut masih menggunakan model angka Jumali yang merupakan model angka yang biasa digunakan oleh para ulama hisab tempo dulu untuk menyajikan data astronomis benda-benda langit.

Kitab Sullamun Nayyirain (Tangga Matahari dan Bulan) adalah karya Guru Manshur Jembatan Lima berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulugh Beyk tersebut, yang sebelumnya telah ditalhis (dijelaskan) oleh orang tuanya sendiri yang bernama Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Batawi dengan taqrir atau ketetapan dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Mishri.

Walau hisab Sullamun Nayyirain telah dikategorikan saat ini sebagai hisab taqribi atau akurasinya masih di bawah hisab hakiki, namun pendapat Guru Manshur Jembatan Lima bahwa hilal bisa dilihat di bawah tujuh derajat telah sesuai dengan perhitungan astronomi modern melalui Rekomendasi Jakarta Tahun 2017 di mana syarat minimal hilal terlihat adalah tiga derajat. (Selesai…).


*) Penulis adalah Peneliti dan Penulis Genealogi Intelektual Ulama Betawi. Sekarang ia diamanahi sebagai Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta.
Sabtu 4 Mei 2019 22:45 WIB
Polemik Keras Rukyatul Hilal di Kalangan Ulama Betawi Abad Ke-19-20 M (1)
Polemik Keras Rukyatul Hilal di Kalangan Ulama Betawi Abad Ke-19-20 M (1)
Oleh Rakhmad Zailani Kiki

Dari data hisab Ephemeris tahun 2019, dengan markaz hisab Pulau Karya, Kepulauan Seribu, ketinggilan hilal pada saat matahari terbenam di tanggal 29 Sya`ban 1440 H adalah 6 derajat, 18 menit, 52 detik dan elongasi bulan 7 derajat 26 menit 35 detik.

Ketentuan terkini, yaitu berdasarkan Rekomendasi Jakarta Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan Rekomendasi Istanbul Turki Tahun 2017, menyatakan bahwa hilal dapat terlihat (visibilitas hilal) dengan tinggi bulan minimal 3 derajat dengan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Dengan demikian, ketinggian hilal saat matahari terbenam di tanggal 29 Sya`ban 1440 H sudah memenuhi syarat terlihatnya hilal.

Namun, tidak demikian dengan alim ulama dan umat Islam di Basmol, Jakarta Barat dan di Cipinang Muara, Jakarta Timur yang berpegang pada pendapat Habib Utsman bin Yahya (1822 M-1913 M), Mufti Betawi, sampai hari ini.

Menurut pendapat Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, praktik rukyat mustahil dilakukan jika hilal di bawah tujuh derajat. Jadi, penganut pendapat Habib Utsman bin Yahya ini akan mengistikmalkan bulan Sya`ban 1440 H menjadi 30 hari karena hilal di bawah tujuh derajat.

Di sisi lain, ada alim ulama dan umat Islam di Betawi yang berpegang pada pendapat Guru Manshur Jembatan Lima (1878 M-1967 M) yang menyatakan bahwa hilal bisa dirukyat walau kurang dari tujuh derajat.

Tulisan ini tidak dalam rangka menyudutkan pihak mana pun yang terlibat dalam polemik perihal rukyatul hilal. Tulisan ini dibuat sebagai pelajaran bagi generasi masa kini bahwa polemik perihal agama bukan barang terlarang.

Di samping itu, polemik agama yang dicontohkan oleh para ulama Betawi abad ke-19-20 Masehi dapat dipertangguhjawabkan secara akademik-argumentatif dan diekspresikan melalui karya tulis.

Perbedaan pendapat ini telah lama berlangsung, yaitu ketika Guru Marzuqi bin Mirshod Muara (yang menganut pendapat Habib Utsman bin Yahya) dan Guru Manshur Jembatan Lima masih hidup sezaman.

Perbedaan pendapat ini diwujudkan dalam bentuk risalah bantahan yang ditulis oleh Guru Marzuqi bin Mirshod Muara (1877 M-1934 M) dengan judul Fadhlurrahman fi Raddi Man Radda Al-Marhum As-Sayyid Utsman yang jika diterjemahkan artinya Keutamaan Ar-Rahman di Dalam Menolak Orang yang Menolak (pendapat) Al-Marhum As-Sayyid Utsman.

Dalam risalah berjumlah delapan halaman tersebut, Guru Marzuqi bin Mirshod Muara membela pendapat Habib Utsman bin Yahya  dan membantah pendapat Guru Manshur Jembatan Lima dalam masalah rukyatul hilal.

Poin-poin penting bantahannya yang saya nukil dari risalah tersebut dengan beberapa perubahan redaksi agar sesuai dengan EYD sebagai berikut: Pertama, penetapan awal Ramadhan atau `Aid oleh qadhi telah berlaku di Betawi dengan terlihatnya bulan yang imkanur rukyah atau dengan istikmal tiga puluh hari.

Terkadang ditetapkan dari jauh-jauh hari jika bulan di malam tiga puluh itu mustahil rukyah karena kurang dari tujuh derajat. Hal ini telah berlaku sejak masa yang begitu lama hingga dekat kepada seratus tahun  di era fatwa Al-Marhum Habib Utsman bin Yahya.

Kedua, kemudian sekarang di masa ini ada seorang bernama  Haji Muhammad Manshur Kampung Sawah Betawi (maksudnya Guru Manshur Jembatan Lima) yang membuat satu perkumpulan komite untuk menyalahkan fatwa Al-Marhum (Habib Utsman bin Yahya) dan berkata bahwa bulan (hilal) terlihat kurang dari tujuh derajat dan harus menerima saksi yang mengaku melihat bulan di malam kurang dari tujuh derajat tanpa syarat `adalah dan muruah.

Maka inilah pokok persoalan terjadinya perbantahan antara dua pihak ini, yaitu pada qadar imkanur rukyah. Maka masing-masing kedua pihak itu  memiliki hujjah dan burhan.

Ketiga, burhan yang pertama dari pihak Habib Utsman bin Yahya. Burhan ini berasal dari pendapat Tuan Hoof Penghulu (pemuka agama) Betawi, Haji Muhammad Hasan, yaitu dua burhan, yaitu aqli dan naqli. Untuk burhan `aqli, yaitu ketokohan dan kepakaran dari Habib Utsman bin Yahya dalam bidang agama, termasuk falakiyah.

Adapun burhan naqli bahwa imkanur rukyah itu sekurang-kurangnya hilal berada di tujuh derajat yaitu istiqra’ut tam memberi faidah yakin. Pasalnya, belum  pernah bulan (hilal) dapat dilihat orang di bawah tujuh derajat dan belum pernah pula dapat dilihat orang di Betawi  dengan penglihatan yang shahih.

Dengan demikian, jika ada orang yang mendakwah, mengaku melihat bulan (hilal) padahal kurang dari tujuh derajat itu semata-mata dusta belaka. Atau mungkin saja benar jika melihatnya dengan  dua mata yang tajam luar biasa atau dengan perantaraan teropong, tapi syar`i  tidak meng`itibarkan dua penglihatan itu dan juga tidak membatalkan dengan keyakinan mustahil rukyat bulan yang kurang dari tujuh derajat yang  diketahui dengan istiqra’ut tam.

Dan kala di mana atas jalan fardhu kifayah melihat bulan di awal tiap-tiap bulan itu jika telah imkanur rukyah di awal bulan itu dengan tujuh derajat atau lebih. Sedangkan jika bulan itu kurang dari tujuh derajat, maka itu tiada wajib malah tiada sunnah karena `abats, yakni sia-sia sedang syar`i tiada memerintah yang sia-sia. (bersambung...)


*) Penulis adalah Peneliti dan Penulis Genealogi Intelektual Ulama Betawi. Sekarang ia diamanahi sebagai Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta.
Rabu 1 Mei 2019 9:0 WIB
Saat NU Jadi Oposisi Pemerintah Orde Baru
Saat NU Jadi Oposisi Pemerintah Orde Baru
Forum NU (Dok. Perpustakaan PBNU)
Bisa dikatakan era Orde Baru atau rezim pemerintahan Soeharto, Nahdlatul Ulama mengalami kondisi yang tidak mudah. Selain mengalami diskriminasi golongan, NU juga mengalami represi dari pemerintahan Soeharto. NU saat itu termasuk ormas yang kerap berseberangan dengan pemerintah, bahkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengkritik Soeharto dalam tulisan-tulisannya.

Pada 1973, pemerintahan Orde Baru (melalui rancangan Ali Moertopo) mulai mempraktikkan kehidupan politik yang represif. Langkah paling mendasar adalah memaksa partai-partai bergabung satu sama lain (fusi).

Kacung Marijan dalam Quo Vadis Setelah NU Kembali ke Khittah (1992) menjelaskan bahwa penyederhanaan yang dikonsep oleh Ali Moertopo tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan jangka pendek, yaitu mempertahankan stabilitas nasional dalam kelancaran pembangunan dalam menghadapi pemilu.

Kedua, tujuan jangka panjang, penyederhanaan partai secara konstitusional sesuai ketetapan No. XXII/MPRS/1966. Gagasan ini, katanya, tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai, tetapi lebih penting dari itu adalah perombakan sikap dan pola kerja menuju orientasi pada program.

Seluruh partai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, serta partai nasionalis dan Kristen digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) bergabung dengan tiga partai muslim lain, menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berdirinya PPP diumumkan pada Januari 1973.

Penggabungan menjadi PPP muncul sebagai kenyataan yang harus diterima bagi kebanyakan politikus NU. Kiai-kiai NU di tubuh partai memegang prinsip bahwa dalam kondisi sulit dan terdesak yang dibutuhkan adalah kemudahan (al-masyaqqah tajlibut taysir).

Martin van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1944) menerangkan bahwa KH Idham Chalid dan kawan-kawan terdekatnya, langsung menerima campur tangan yang sangat jauh ini tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota PBNU lain. Dapat dimengerti jika hal ini memunculkan ketidakpuasan di lingkungan NU. Namun, semua tampaknya setuju untuk berbuat yang terbaik dalam kondisi baru ini tinimbang menantang secara aktif.

NU bertahan sebagai komponen khusus, sekaligus utama, dalam PPP. NU dengan gencar mempertahankan kepentingan faksionalnya. NU adalah partai yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lain yang bergabung dalam PPP. Dua di antaranya PSII dan Perti, partner lamanya dalam Liga Muslimin. Kedua partai ini sangat kecil.

Perti bahkan hanya memiliki pendukung di lingkungan etnis (kaum tradisionalis Minangkabau dan Aceh). Satu-satunya partner signifikan NU di PPP adalah Parmusi. Menurut hasil pemilu 1971, Parmusi mendapat 24 kursi di DPR, sementara NU 58, PSII 10, dan Perti 2 kursi. (Untuk perbandingan: Golkar mendapatkan 226 kursi dan partai-partai yang kelak bergabung dalam PDI mendapatkan 40 kursi).

Dalam konflik-konflik itu, NU terlalu sering menjadi faksi yang dirugikan. Bagi NU, peleburan diri ke dalam PPP seperti kembali ke masa ia menjadi bagian dari Masyumi. Tidak sulit meramalkan sebagian problem dan konflik lama meledak kembali ke permukaan, kecuali jika ketimpangan antara kekuasaan massa pendukung yang besar dan jumlah politikus yang berkeahlian dapat diatasi dengan baik.

Yang lebih penting lagi, Rais ‘Aam NU Kiai Bisri Syansuri juga menjadi presiden Majelis Syuro PPP, dewan ulama yang menurut teorinya dapat mengeluarkan fatwa yang secara konstitusional harus diikuti partai. Berulangkali, saat-saat kritis selama 1970-an, Kiai Bisri mengeluarkan keputusan tegas tentang pendirian partai.

Kiai Bisri adalah pemimpin yang sangat berbeda dengan Kiai Wahab Chasbullah. Ia kurang memiliki naluri politik dan keluwesan yang dimiliki para pendahulunya. Ia lebih mendasarkan keputusan kepada penalaran fikih (ilmu tentang hukum Islam) ketimbang kebijaksanaan politik. Seperti kebanyakan ulama tradisionalis, ia lebih suka menghindari konflik dengan pemerintah tapi menolak bersikap kompromi apabila menyangkut prinsip agama.

Inilah yang justru membuat Kiai Bisri dan NU beberapa kali terlibat dalam perbenturan serius dengan pemerintah. Konfrontasi pertama terjadi ketika rencana undang-undang perkawinan dibawa ke sidang DPR pada 1973. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih, dan Kiai Bisri menolaknya dengan lantang. Semua kelompok PPP di DPR menyatakan penolakan atas undang-undang tersebut.

NU di bawah komando Kiai Bisri pernah menolak RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah ke DPR pada 31 Juli 1973 karena RUU ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, bukan hanya Islam tetapi juga Kristen.

Sikap kritis dan reaktif NU ini membuat para elit pemerintah jengkel dan merasa tidak dihargai sehingga akhirnya Ali Moertopo melakukan manipulasi politik dengan cara mengganti Ketua PPP dengan sahabat dekatnya, Naro. Pergantian pengurus diselenggarakan tanpa rapat dan muktamar. Naro langsung mengumumkan dirinya sebagai ketua baru.

Konfrontasi serius dengan pemerintah juga terjadi pada Pemilu 1977. R. William Liddle (1978) mencatat bahwa kampanye pemilu menjadi ajang perebutan pengaruh yang timpang antara Islam dan rezim Orde Baru. Pihak militer dan penguasa sipil di semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke Golkar. Lagi-lagi para politikus NU menjadi pengkritik paling vokal dan berani.

Dalam situasi tersebut, Kiai Bisri bersikap tegas dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan setiap Muslim wajib hukumnya memilih PPP. Meskipun beberapa kiai memihak ke Golkar, tapi NU terbukti mampu mempertahankan disiplin internal yang kuat.

Martin van Bruinessen (1994) mencatat bahwa PPP telah menampilkan diri dengan baik dalam Pemilu 1977 dan berhasil mendapat tambahan 5 kursi lebih banyak dari pemilu 1971. PPP memperoleh kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di ibukota. Di Jakarta mereka mendapatkan dukungan suara yang sangat besar, dan bahkan meraup suara mayoritas mutlak di Aceh.

Meskipun kerap dikecewakan dan disingkirkan oleh rezim Orde Baru, sikap kritis para ulama NU terhadap pemerintahan Soeharto tidak surut. Di sini NU mempunyai peran penting dalam membangun keadilan sosial dan demokrasi yang baikbagi bangsa ke depannya.

Walaupun pada akhirnya di tahun 1984 NU harus kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan lagi sebagai partai politik. Namun peran politik kebangsaan dan politik kerakyatan masih terus dijalankan oleh NU. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG