IMG-LOGO
Esai

Pesan Raja Ali Haji untuk Pemimpin Terpilih

Senin 6 Mei 2019 7:0 WIB
Bagikan:
Pesan Raja Ali Haji untuk Pemimpin Terpilih
Foto: Tirto.id
Oleh: Syakir NF
 
Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. Meskipun demikian, hal tersebut harus mengorbankan lebih dari 400 nyawa para petugas akibat kelelahan karena prosesnya yang cukup panjang.
 
Pemilu telah usai, tinggal menunggu pengumuman pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Siapapun yang terpilih nanti, baik presiden maupun anggota parlemen nanti, perlu kiranya untuk menyimak pesan begawan bahasa Indonesia, Raja Ali Haji.
 
Sosok sastrawan kelahiran 1808 itu dikenal dengan karya sastranya yang monumental, yakni Gurindam Dua Belas. Gurindam merupakan puisi lama yang satu bait terdiri dari dua baris dengan akhir baris berima aa. Sementara itu, Wilkinson, sarjana Inggris, sebagaimana dikutip oleh Maman S. Mahayana dalam Jalan Puisi dari Nusantara ke Negeri Poci, menyebutkan bahwa gurindam merupakan sesuatu pepatah berangkap yang disebutkan berpadan dengan tempatnya, sedangkan Van Ronkel, sarjana Belanda, menyebut gurindam sebagai seloka (spreukdicht).
 
Raja Ali Haji juga membuat ta'rif, pengertian, sendiri atas bentuk sastra hasil ijtihadnya itu. Ia menyebutkan definisinya tersebut dalam bagian pembuka naskah gurindam 12 yang ia susun, bahwa gurindam adalah perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataan dengan satu pasangannya sehingga jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan syair sajak yang kedua itu jadi seperti jawab. Hal itu penulis temukan dalam Naskah W 233, disalin oleh Afifuddin Ahmad, 1439 H, di Perpustakaan Nasional lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Sebab, naskah aslinya sudah sangat rusak sehingga pustakawan tidak memperkenankan pembaca mengakses naskah aslinya.
 
 
Gurindam yang ia buat terdiri dari 12 fasal sehingga dikenal dengan sebutan Gurindam Dua Belas. Meski hanya 12 fasal, namun banyak pembahasan yang ditulis oleh peletak tata bahasa Melayu dan Indonesia itu, seperti akidah, syariat, hingga tasawuf. Tema politik juga tidak terkecualikan dalam magnum opusnya itu. Sebab, sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Hadi WM, dalam Kembali ke Akar Kembali ke Sumber, bahwa para penulis sufi lazim menyampaikan kritik sosialnya secara halus, namun tajam dan menukik hingga permasalahan.
 
Setidaknya, penulis menemukan empat bait nasihat penting Raja Ali Haji untuk para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pertama, Raja Ali Haji berpesan agar para pemimpin dapat mengutamakan kepentingan bangsa. Hal ini penting mengingat keterpilihan mereka juga karena rakyat menaruh kepercayaan besar. Dalam Fasal 11, ia menulis bait pertamanya seperti berikut ini.
 
Hendaklah berjasa
Kepada yang sebangsa
 
Bait selanjutnya, sastrawan yang juga ulama itu mengingatkan agar laku positif itu perlu diimbangi dengan tidak melakukan pekerjaan negatif. Sebagai pemimpin, tentu harus mencerminkan dan melakukan hal yang baik untuk bangsanya. Sebagaimana kepala, ia harus mengatur seluruh anggota tubuhnya dengan baik.
 
Hendaklah jadi kepala
Buang perangai yang cela
 
Di samping itu, mengingat kepercayaan merupakan harta yang sangat berharga, maka tidak boleh disia-siakan begitu saja dengan laku dan perangai seperti di atas. Hal tersebut dipertegas oleh pengarang kitab Bustan al-Katibin itu dengan bait berikutnya di pasal yang sama.
 
Hendak memegang amanat
Buanglah khianat
 
Jika hal-hal di atas dapat terlaksana dengan baik, tentu tidak menjadi kebolehan bagi sang pemimpin tersebut untuk bertakabbur bahwa hal itu merupakan lakunya sebagai seorang yang adil, tidak pilih kasih kepada siapapun. Bukan sama sekali. Hal tersebut, kata Raja Ali Haji, merupakan pertolongan dari Allah.
 
Hukum adil atas rakyat
Tanda raja beroleh inayat
 
Meskipun karya sastra ini dibuat sejak lebih dari 100 tahun lalu, tetapi masih sangat relevan untuk konteks saat ini. Karena saat itu konteksnya kerajaan, maka ia menulisnya raja. Ada kemungkinan ia menulisnya presiden jika gurindam tersebut ditulis dalam konteks sekarang.
 

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta


Bagikan:
Ahad 5 Mei 2019 14:30 WIB
Teguh, Teduh Bersaudara dalam Bingkai NKRI
Teguh, Teduh Bersaudara dalam Bingkai NKRI
Oleh: Abdul Muiz Ali*

Judul di atas terilhami dari acara Silaturrahim Nasional dalam rangka Hari Jadi ke-282 Pondok Pesantren Sidogiri, beberapa waktu lalu, tepatnya lima hari setelah Pemilu. Silaturahim ini dihadiri KH Yahya Cholil Staquf (Katib Aam PBNU), Saad Ibrahim (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur) dan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas (Ketua Umum Front Santri Indonesia-FPI).
Acara di Pondok Pesantren Sidogiri yang menghadirkan tiga narasumber dari perwakilan tiga ormas ini seperti sedang mengingatkan kita, saya khususnya, bahwa beda cara, apalagi beda pilihan jangan sampai mengorbankan tujuan yang lebih mulia; Beragama dan bernegara dengan menjunjung tinggi persatuan dan keutuhan. 
Dalam konteks pascapemilu, ada yang lebih penting dari sekedar mempertahankan suksesi kepemimpinan lima tahunan, yaitu teguh merawat dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, teduh dalam persatuan dan terus merajut ukhuwah (persaudaraan) sesama anak bangsa. Hasil Pemilu serahkan kepada pihak KPU dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur demokrasi.

Membangun Harmonisasi dan Menjaga NKRI
Islam adalah agama yang selalu menyeru pesan damai, bukan saja khusus bagi pemeluknya, tapi juga kepada semua pemeluk agama lain. Inilah hakikat Islam Rahmatan lil 'alamin yang menjadi tren cara berkehidupan umat Muslim dunia, terlebih di Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya dan agama. 
Harmonisasi rakyat Indonesia sudah berjalan lama; hidup secara damai, berdampingan, gotong royong dengan tetap menghormati agama dan budaya masing-masing. Akar keharmonisan yang berjalan lama di Indonesia karena sama-sama didasari saling menjaga tiga pilar persaudaraan, yaitu; persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah), persaudaraan sesama pemeluk agama Islam (ukhuwah Islamiah), dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah Insaniyah).
Semangat dan kokohnya tiga pilar persaudaraan diatas dalam rangka menjaga NKRI dianggap linier dengan hasil keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang berbunyi;
  1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.
  2. Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.
  3. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun.
  4. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman dan sejahtera secara merata dan serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan pengkhianatan atau separatisme.
  5. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat. Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
  6. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk bughat. 
Anggota Komisi Fatwa MUI dan Pengurus Lembaga Dakwah PBNU
Selasa 23 April 2019 17:5 WIB
Meluruskan Disorientasi dan ‘Peradaban Sekedar’ di PMII
Meluruskan Disorientasi dan ‘Peradaban Sekedar’ di PMII
Oleh: Hilful Fudhul 

Beruntung sekali organisasi yang bernama PMII itu, karena lahir dua tokoh penting yang membawa api perubahan bagi banyak hal atau setidaknya perubahan bagi dunia yang digeluti oleh mereka berdua. Walau dari dunia yang berbeda, Mahbub Djunaidi dikenal sebagai pendekar pena sedang Zamroni sebagai konsolidator ulung. Zamroni menjadi tokoh penting angkatan 66 melalui organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat KAMI, sedang Mahbub seorang penulis melihat keterlibatan dirinya dengan organisasi macam Persatuan Wartawan Indonesia atau dikenal dengan singkatan PWI.

Keduanya telah tiada, sebagaimana hidup yang tak jelas maka hanya kematian yang pasti. Keduanya meninggalkan rumah yang sama ialah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau dikenal dengan nama PMII. Dua anak zaman yang tak pernah luput dari rekam sejarah bangsa yang tercatat ataupun tidak yang pasti mereka hidup di zaman yang serba tidak enak. Berhadapan langsung dengan rejim Orde Baru yang menindas dan tak jarang harus menerima konsekuensi terburuk seperti diasingkan atau bahkan dipenjara sebagaimana nasib Mahbub sang pendekar pena.

Pada dua ciri tokoh ini ada keunikan yang jarang bisa lagi kita temui pada diri kader PMII saat ini. Kondisi yang sebar tak pasti, kondisi yang tak lagi memberi arah tujuan. Kondisi seperti ini membuat saya merenung, sebenarnya untuk apa PMII itu lahir?, untuk mewarai zaman?, untuk sekedar ada sebagai sebuah eksistensi diri mahasiswa NU berkumpul, ngerumpiin zaman, ngebisikinnasib, atau hanya tempat kongkow yang tak berarti?

Pada kondisi yang serba tak menentu ini, kita merasa kehilangan sosok Mahbub yang mengabdikan dirinya bagi bangsa melalui tulisan-tulisan uniknya atau kehilangan sosok seperti Zamroni yang mampu mengkonsolidasikan berbagai varian gerakan mahasiswa. Mungkin di zaman yang serba tak pasti, jumud dan setiap makna mengalami pergeseran yang tak bisa terbacakan oleh siapapun kader PMII. Bahkan anehnya makna berorganisasi mulai kehilangan sandaran maknanya, produk organisasi, kaderisasi organisasi. Di zaman yang serba tak pasti, suara-suara bising kelelahan membaca zaman, jumud berorganisasi, semua akhirnya hanya menjadi sekedar saja. Sekedar berorganisasi, sekedar ber-PMII, sekedar ber-Aswaja, sekedar program kerja, sekedar aktivis, sekedar baca buku, sekedar diskusi.

‘Serba sekedar’ adalah kejumudan yang belum ada obatnya, banyak sudah yang mendiagnosis penyakit apa yang sedang menjangkiti PMII, dari tumor sampai masuk angin sudah diutarakan dan bahkan terurai dengan jelas. Tapi, penyakit kita adalah komplikasi. ‘Semua serba’ ada di sini. Yang bisa dilakukan adalah operasi dan bukan sekedar minum obat atau kerokan saja. Penyakit kita sudah akut, semua orang sudah tak boleh berdiam diri, kita semua perlu melakukan operasi agar penyakit ini sembuh dan menjadi pelajaran agar pola hidup berorganisasi mesti harus sehat.

Operasi Intelektualisme atau Tak Perlu?

Operasi itu bernama operasi intelektualisme. Diakui atau tidak, kedigdayaan peradaban Barat hari ini adalah hasil dari revolusi intelektual pada jaman dulu yang kerap kita kenal dengan era Renaissance dan diikuti dengan rangkaian pembebasan pikiran dari lingkungan gereja yang jumud kala itu. Kemudian inilah yang disebut oleh Gunnar Myrdal sebagai “revolusi besar intelektual”. Kemudian revolusi intelektual ini merambah ke masyarakat sehingga muncul revolusi sosia-ekonomi yang berdampak pada kemajuan peradaban barat yang kita kenal hari ini.

Sedikitnya kita sedang mengalami masa kegelapan, di mana sesuatu yang dilakukan dan dilaksanakan hanya menjadi sekedar memenuhi tuntutan berorganisasi, yang sakral menjadi tak ada artinya. Aswaja sebagai manhaj menjadi jumud dan kaku. Paradigma tak lagi menjadi tradisi sebab intelektualisme telah mati bersama dikuburnya materi paradigma kritis, karena belum ada paradigma resmi dari organisasi yang dibahas diforum-forum ‘dewa’ macam, kongres atau muspimnas.

Rupanya kita lupa bahwa revolusi intelektual akan berdampak pada peradaban bangsa, atau setidaknya peradaban organisasi. Maka jika PMII ingin menjadi bagian penting kehidupan bangsa, atau bahasanya politisi ulung atau relawan politik adalah ring satu kehidupan bangsa maka kita perlu mengadakan operasi intelektualisme. Agar menjadi pioner perubahan bangsa. Jika penyakit ini tidak segera diambil keputusan untuk mengadakan operasi, maka gagasan apapun seperti leading sector yaitu narasi merebut ruang strategi hanya menjadi omong kosong, karena lahir dari peradaban sekedar maka di ruang apapun hanya menjadi ‘sekedar’ dan bukan penggerak.

Operasi intelektual adalah cara untuk keluar dari penyakit kegelapan dan meyambut era Renaissance. Ini yang dilakukan oleh dua tokoh yang telah disebut diatas yaitu Mahbub serta Zamroni. Mereka berdua adalah penggerak yang pada diri mereka terdapat intelektualisme sebagai senjata atau setidaknya api kecil yang menjadi penerang bagi kegelapan bangsa Indonesia dalam selimut Orde Baru. Diakui atau tidak, kita fasih bicara peta perpolitikan nasional dan gagap membaca zaman.

Penulis adalah kader PMII Yogyakarta
Senin 22 April 2019 13:0 WIB
Menjadi Indonesia yang Kafah
Menjadi Indonesia yang Kafah
Oleh Wahyu Noerhadi

Satu tempo, saya berjumpa, ngopi, dan ngobrol ngidul-ngalor-ngetan-ngulon dengan seorang kawan dari NU Online. Dari obrolan sore hari itu, ada satu topik (cerita) yang hingga kini masih terpatri dalam batok kepala saya. Kawan saya yang wartawan itu berkisah, pada saat ia melakukan peliputan tentang Hari Raya Imlek atau Tahun Baru China, ia bersua dengan seorang kakek tua penjaga Hok Tek Bio di kampungnya, di Cirebon. Dan ketika ia mengenalkan bahwa dirinya adalah wartawan NU Online, katanya, kakek tua itu tiba-tiba menampakkan wajah yang semringah dan terkesan begitu karib. Kata kawanku, sang kakek tersenyum lebar hingga tampaklah beberapa gigi yang sudah tanggal.

Setelah berkenalan dan kawanku sudah mendapatkan bahan berita, kawanku mengungkapkan, si kakek bercerita atau tepatnya berharap, benar-benar berharap pada Nahdlatul Ulama (NU) agar senantiasa mampu menjaga keutuhan NKRI. Kakek itu berharap agar NU selalu mampu mengawal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar. Kata kawanku, yang terus diingat olehnya itu ialah saat si penjaga kelenteng menyampaikan rasa terimakasihnya kepada NU sebagai Ormas yang sampai saat ini selalu menebar kedamaian.

"Islam yang rahmatan lil ‘alamiin," kata kawanku pada si kakek.

Selanjutnya, satu tempo yang lain, di kantin kampus, saya bercakap-cakap dengan seorang kawan baru yang awalnya saya kira dia itu muslim, dan ternyata Katolik. Percakapan bermula ketika kami menuju kantin, dan kawan kelas saya itu berkata sambil menyenggol tubuh saya dengan sikunya, "Kader muda NU, ya?" Saya pun kaget.

Mengapa dia tiba-tiba bertanya begitu? Saya membatin. Ah ya, di dalam kelas, waktu perkenalan, saya menyebutkan bahwa saya bantu-bantu di sebuah lembaga di PBNU.

"Mmm, NU kultural, Bung. Hehe," sanggah saya, yang kemudian berpikir setelahnya bahwa NU itu memang dibangun dari kultur.

"Bung, gue seneng lihat kader-kader muda NU yang rajin meng-counter radikalisme dan mengampanyekan kesatuan Republik Indonesia. Gue percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan perdamaian, bukan kekerasan dan perpecahan, termasuk agama Islam. Maka itu, gue juga kurang sepakat tuh adanya Islamophobia di Barat sana. Anggapan mereka tentang Islam gue kira sangatlah subjektif. Mereka belum paham betul bagaimana Islam di Indonesia. Mereka mungkin tak pernah mendengar cerita tentang orang-orang Islam yang menghajar penjajah di Surabaya. Meski dengan kalimat-kalimat Islam, gue pikir, semangat kebangsaanlah yang digaungkan sama Bung Tomo waktu itu, buat ngusir penjajah dan untuk kemerdekaan Indonesia," jelasnya di hadapan muka saya yang hanya manthuk-manthuk saja mencerna ucapannya.

Saya mencerna bahwa kawan saya yang berkacamata bundar itu sedang bicara soal peristiwa 10 November 1945 atau yang juga kita kenal dengan Pertempuran Surabaya, yang semangatnya lahir dari Fatwa Resolusi Jihad Founding Father NU, Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945.

Bagi saya, pada peristiwa 10 November yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan itu, sumbangsih kiai seperti KH Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Mas Mansur, KH Wahid Hasyim, serta santri-santrinya amatlah besar. Bung Tomo, TKR (Tentara Keamanan Rakjat), etnis Tionghoa, dan laskar santri Hizbullah-Sabilillah bertempur dengan 30 ribu pasukan Britania Raya. Saya pikir, itulah persatuan Indonesia!

"Gue serius, Bung, NU harus berdiri tegap melawan radikalisme Islam. Gue agak khawatir juga dengan aksi-aksi itu, Bung. Jangan sampai deh Islam nantinya mengalami zaman kegelapan, di mana dominasi agama begitu kuat masuk ke ranah politik. Jangan sampai agama dijadikan alat untuk berbuat semena-mena, mengawasi dan menghukum siapa saja yang diangap sesat. Tapi gue rasa aksi-aksi entu hanya politik belaka dan sifatnya sementara. Bentar lagi juga reda. Tapi kalo ampe NU turun ke jalan bareng mereka, lha itu udah bahaya. Harapan gue sih, NU juga
Muhammadiyah bisa konsisten dan komitmen buat jaga keutuhan NKRI," ungkapnya.

Saya menanggapinya dengan tersenyum. Dan, tiba-tiba teringat Gus Dur. Ya, kita tahu, Gus Dur itu berdiri di atas semua golongan; dekat dan terdepan membela minoritas, Contohnya terhadap etnis Tionghoa. Kita mafhum, pasca tragedi Mei 1998, Gus Dur—yang saat itu masih menjabat sebagai Ketum PBNU—menyerukan kepada warga Tionghoa yang berada di luar negeri agar balik lagi ke Indonesia. Dan, Gus Dur menjamin keselamatan mereka. Gus Dur pulalah, melalui Keppres No. 6 tahun 2000, yang mengubah tanggal Tahun Baru Imlek menjadi tanggal merah, hingga kita pun bisa berleha-leha di rumah.

Terbitnya Keppres itu bikin banyak orang terheran-heran. Bahkan bikin kaget sendiri Budi Tanuwibowo selaku Sekretaris Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Budi kaget karena proses terbitnya Keppres itu terbilang cepat (Kompas, 7 Februari 2016).

Gus Dur memang kerap disebut sebagai presiden yang nyeleneh dan kontoversial. Padahal, kata guru ngaji saya, Gus Dur itu ibarat lokomotif Jepang yang super cepat, sedang kita masyarakat Indonesia adalah gerbong kereta ekonomi Indonesia. Tentunya banyak dari kita yang terseok-seok mengikuti laju pemikiran Gus Dur. Hal itu terbukti ketika pada akhirnya Gus Dur dijuluki Bapak Bangsa, tokoh pluralis ataupun humanis. Meskipun cukup sulit juga menyematkan atau menyebut Gus Dur dengan satu-dua gelar atau title. Wong Gus Dur sudah manusia yang manusia; yang memanusiakan manusia. Gus Dur itu mengajarkan kebangsaan; mengajak kita untuk menjadi bangsa Indonesia yang kafah, yang utuh; menunjukkan hakikat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana amanat salah satu butir Pancasila, sebagai dasar berdirinya Republik Indonesia.

Ya, andai saja Gus Dur masih ada. Harapan kakek tua penjaga kelenteng dan harapan kawan katolik saya bakal langsung dijawabnya: "Berapa pun besar biaya dan resikonya, NU akan menjaga keutuhan NKRI." Harapan saya, (sifat, sikap, dan pemikiran) Gus Dur tetap ada di relung-relung batin dan kepala kita, terutama pada anak-anak muda NU atau generasi milennial macam saya.

Tidak hanya lewat Gus Dur, selaku tokoh NU dan Bapak Bangsa, kepada tokoh-tokoh NU lain seperti Mbah Moen, (Mbah) Gus Mus, Kiai Said, Habib Luthfi, dan kiai-kiai lainnya kita bisa belajar. Belajar mematrikan paham hubbul wathon minal iman Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asya’ari kepada ranah rasa. Hingga cintanya betul-betul pada Indonesia. Ya, rasa cinta pada Tanah Air bagian dari iman. Menurut Gus Mus, tidak ada alasan untuk tidak mencintai Indonesia; kita lahir, hidup, dan bahkan mungkin mati nanti ada di Bumi Pertiwi.

Kemudian, Kiai Said pun sering mengungkapkan bahwa hanya di Indonesia ada kiai yang nasionalis dan nasionalis yang kiai. Tidak ekstrem kanan tidak juga ekstrem kiri, tapi di tengah-tengah dengan menjadi Indonesia, sebagaimana prinsip NU sendiri, yakni tawazun (proporsional), selain dua prinsip lain: tasamuh (toleran) dan tawasuth (moderat).

Ketiga prinsip itulah yang saya pikir perlu ada dihayati betul oleh warga Nahdliyyin pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Selain itu, di tengah radikalisme dan modernitas yang terus merongrong manusia kita, maqolah masyhur di NU, "Almuhafadhoh alal qodimis solih wal akhdu bil jadidil aslah," atau "Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik" harus terus ada pada benak kita.

Saya kira itulah harapan (mimpi) saya, yang mungkin harapan kita semua untuk Indonesia, yang di dalamnya NU tumbuh dan berkembang; menjaga-mengawal jargon #NKRIHargaMati. Ya, harapan saya sebagai generasi milenial memang tak muluk-muluk, NU dan Indonesia harus seperti ini atau harus seperti itu. NU atau Indonesia harus sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya, sebagaimana cita-cita para pendirinya; sebagaimana harapan mereka (para pendiri) kepada kita, selaku penerusnya.

Penulis adalah pegiat sastra dan literasi, kini diembani amanah mengelola nucare.id.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG