IMG-LOGO
Nasional
PEMILU 2019

Real Count KPU Selasa Pagi Lampaui 80 Persen

Selasa 14 Mei 2019 6:37 WIB
Bagikan:
Real Count KPU Selasa Pagi Lampaui 80 Persen
Ilustrasi via detikcom
Jakarta, NU Online
Hasil hitung suara Pilpres 2019 pada Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem penghitungan suara (Situng) https://pemilu2019.kpu.go.id telah melampaui angka 80 persen, tepatnya 80,62 persen pada Selasa (13/5) pagi pukul 06.15 WIB.

Data itu diperoleh berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara dari 655.739 tempat pemungutan suara (TPS) dari keseluruhan 813.350 TPS yang tersebar di seluruh provinsi dan daerah pemilihan luar negeri.

Perolehan suara suara Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 69.563.329 suara atau 56,33 persen. Sedangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru meraih 53.938.752 suara atau sekitar 43,67 persen. Selisih suara kedua pasangan calon (paslon) mencapai 15.624.577 suara atau 12.66 persen. 

Dari data di Situng KPU tersebut menunjukkan bahwa sejauh ini pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi dan luar negeri. Sementara itu, pasangan 02 Prabowo-Sandiaga hanya unggul di 13 provinsi.

Sejauh ini, Jokowi masih menguasai Pulau Jawa dan Kalimantan. Pasangan petahana mengamankan posisi kemenangan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 

Selain itu, Jokowi-Ma'ruf juga memimpin perolehan suara di luar Jawa khususnya wilayah Indonesia Timur yaitu di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua, serta Papua Barat. 

Sementara itu, pasangan penantang Prabowo-Sandiaga sejauh ini berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Keduanya memimpin di Aceh, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Bengkulu. 

Namun, KPU menegaskan data dalam Situng bukan hasil final untuk menentukan pemenang pemilu. Calon terpilih pada Pemilu 2019 akan ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari formulir C1.

Data di formulir C1 dihitung secara manual dan berjenjang, mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil itu baru akan diumumkan KPU selambat-lambatnya Rabu, 22 Mei 2019 mendatang. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Selasa 14 Mei 2019 23:30 WIB
Badan Wakaf Sebut Banyak Orang yang Belum Tahu Wakaf
Badan Wakaf Sebut Banyak Orang yang Belum Tahu Wakaf
Ketua Badan Wakaf Indonesia, M Nuh
Jakarta, NU Online
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menilai banyak orang yang belum mengetahui tentang wakaf. Menurut M Nuh, pembahasan wakaf belum masuk secara spesifik di kurikulum pendidikan agama.

"Salah satu tantangannya banyak orang yang belum tahu tentang wakaf," kata M Nuh pada acara media gathering dan bincang wakaf produktif di Hotel Mercure Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

Sehingga, menurut M Nuh, tidak mengherankan jika banyak orang yang belum mengetahui perbedaan antara infaq, zakat, sedekah, dan wakaf.

Oleh karena itu, persoalan ini menjadi pekerjaan pihaknya agar lebih masif dalam mensosialisasikan wakaf dengan sasaran untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadarannya dalam berwakaf. 

"Kombinasi antara pengetahuan literasi dengan kesadaran, nanti langsung dia (calon wakif) buka dompet (untuk wakaf). Itu yang kita dorong, terus sama si nadzirnya. Kalau yang berwakaf banyak, terus jumlahnya juga banyak, nadzirnya top, (maka) jadi," ucapnya.

Ia juga meminta media massa untuk terlibat dalam sosialisasi wakaf. Sebab katanya, wakaf tidak akan bisa maju tanpa keterlibatan media. "Dari situ pulalah wakaf bisa maju dengan baik kalau ada yang memberitakan," Jelasnya.

Mengingat peran penting media bagi pembaca, maka ia mengingatkan media agar selalu memberitakan informasi yang baik dan meninggalkan informasi yang membahayakannya. (Husni Sahal/Muiz)

Selasa 14 Mei 2019 23:0 WIB
Badan Wakaf Indonesia Kemukakan Potensi Wakaf
Badan Wakaf Indonesia Kemukakan Potensi Wakaf
Ketua Badan Wakaf, M Nuh
Jakarta, NU Online
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh mengemukakan potensi wakaf yang akan dikelola oleh BWI sehingga menjadi produktif. Menurut M Nuh, pada 2018 terdapat hampir 5 miliar meter persegi tanah dengan beragam ukurannya, mulai dari ukuran puluhan meter sampai ribuan hektare, namun pemanfaatan tanah tersebut belum optimal.

"Nah, ini yang menjadi potensi yang ada di tangan ini mau kita transform, sehingga menjadi produktif," kata M Nuh pada acara media gathering dan bincang wakaf produktif di Hotel Mercure Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

Adapun tahapan agar tanah ini menjadi produktif setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, membereskan status tanah wakaf. Sebab menurutnya, masih terdapat tanah yang belum bersertifikat. Untuk mempercepat proses sertifikat ini, pihaknya mengaku bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya sudah ketemu dengan beliau (Menteri Agraria dan Tata Tuang Sofyan A Djalil) untuk mempercepat sertifikat tanah wakaf, sehingga statusnya jelas," ucapnya.

Kedua, lokasi tanah wakaf. Menurutnya, hingga sekarang masih banyak tanah wakaf yang peruntukannya hanya untuk sosial, seperti masjid dan pendidikan. Padahal, sambungnya, peruntukkan tanah wakaf juga bisa untuk komersialisasi.

Ia menyebut contoh kasus tanah wakaf Said Na'um di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, yakni hanya untuk sosial. Menurutnya, tanah tersebut awalnya 7 hektare, kemudian seiring berjalannya waktu, kini tinggal 3,5 hektare. Ia melanjutkan, kalau pemanfaatannya hanya untuk masjid dan sekolahan, maka tidak bisa membiayai dirinya sendiri karena terbatas biayanya.

Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan tanah tersebut, pihaknya mengaku sudah mengajukan izin ke Gubernur DKI Jakarta untuk mengubah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). "Di samping untuk sosial, juga untuk komersial, sehingga di situ bisa didirikan bangunan-bangunan bisnis.  Hasil dari bisnisnya itu tadi itu dipakai untuk kegiatan sosialnya," ucapnya.

Selain itu, potensi wakaf yang dinilai tak kalah penting, ialah berupa wakaf uang (cash wakaf). Ia mengatakan, wakaf uang ini jumlahnya tidak dibatasi. Begitu juga dengan waktunya yang dinilai bisa fleksibel atau bersifat sementara. "Hal ini bisa dilaksanakan karena diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional. Contohnya, wakif (pihak yang melakukan wakaf) mewakafkan 100 juta rupiah untuk 5 tahun, nanti uang tersebut bisa kembali lagi," jelasnya.

Upaya itu dilakukan dengan kerja sama antara BWI, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan meluncurkan wakaf link sukuk.

Wakaf link sukuk merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh BWI selaku nadzir melalui BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kemenkeu.

"Panjenengan terima duit, belikan sukuk, dapat 9 persen. Pemerintah juga senang karena ada cash yang dipakai untuk mendanai pembangunan. Nah, (program) ini sedang berjalan," ucapnya. (Husni Sahal/Muiz)
Selasa 14 Mei 2019 22:40 WIB
Pulang dari Luar Negari, Tiga Kades Siap Terapkan Inovasi
Pulang dari Luar Negari, Tiga Kades Siap Terapkan Inovasi
Jakarta, NU Online
Tahun 2019 hingga ke depan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi fokus pemerintah. Pembangunan di desa dengan menggunakan dana desa telah mampu membangun infrastruktur dengan skala yang masif, berikutnya fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu proses dari pemberdayaan sumber daya manusia yaitu mengirim kepala desa, pendamping desa, pengurus BUMDes untuk dapat belajar keluar negeri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat menerima kunjungan tiga kepala desa yang sudah mengikuti ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Program pada tanggal 5-11 Mei di Yunnan Tiongkok. Ketiganya yaitu, Hardi Kepala Desa Poleonro, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sumaryono Kepala Desa Margasakti, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, dan Alimuddin Kepala Desa Kandolo, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

“Kita mengadakan kerjasama dengan badan-badan dunia dan negara sahabat, mereka memberikan beasiswa mudah-mudahan tahun ini bisa dapat 1000 beasiswa untuk kepala desa, pendamping desa, belajar di luar negeri, mudah-mudahan dengan belajar mereka bisa melihat, merasakan, dan menerapkan program-program yang baik yang ada di luar negeri tersebut ke desanya masing-masing di Indonesia sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa menjadi lebih cepat dari empat tahun terakhir,” ujarnya selepas pertemuan di Kantor Kemendes PDDT, Jakarta, Senin (13/5).

Ia juga mengapresiasi mereka yang sudah berani menjadi perwakilan negara dan berani berbicara di depan semua delegasi, dimana di negara lain diwakili oleh pemerintah, kalau Indonesia yang langsung bicara adalah kepala desanya dan hasil dari pertemuan itu dari mereka belajar di beberapa tempat di Tiongkok akan diterapkan bisnis modelnya di desanya masing-masing.

“Mereka berkomitmen dalam tiga bulan ini sudah ada hasilnya, nanti akan saya cek apakah sesuai harapan atau tidak. Pastinya dari Kemendes PDTT akan membantu memastikan agar mereka sukses,” tegasnya.

Sumaryono, Kepala Desa Margaskati, mengatakan banyak pengalaman yang didapat selama belajar di Yunnan diantaranya bagaimana pengentasan kemiskinan di desa, membangun infrastruktur yang terintegrasi di desa.

“Desa Margasakti akan berinovasi dalam program integrasi yaitu akan membuat inovasi teknologi pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi produk minyak goreng, mentega, sabun, lilin dan lain-lain. Juga akan menerapkan desa wisata yang terinspirasi dari pemukiman Hebian Village di Yunnan, yang disitu nanti akan dikombinasikan antara sumber daya alam yang ada yaitu sumber daya air dengan wisata menopolitan dengan BUMDes, mudah-mudahan jadi pemicu desa-desa yang lain,” ungkapnya optimistis.

Pada tahun 2019 desanya mengalokasikan dana desa dengan penyertaan modal Rp350 juta dalam menunjang pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng yang diserahkan sepenuhnya pada BUMDes Maju Jaya Sakti untuk mengelola terutama pembangunan pabrik kelapa sawit.

Sementara itu, Kepala Desa Poleonro, Hardi mengatakan ada beberapa rencana yang akan dilakukan di desanya, pertama pengembangan produk unggulan desa berdasarkan potensi yang dimiliki seperti yang dilaksanakan di Thailand memadukan kegiatan pertanian dengan kegiatan pariwisata.

“Di tempat kami akan dilakukan pengembangan destinasi digital yang pusat pertumbuhannya itu ada di sektor pertanian. Destinasi digital itu desa wisata tetapi proses promosi dilakukan melalui media sosial. Dari ekowisata ini pengunjung bisa menggunakan moda transportasi delman dan singgah ditempat cinderamata. Ada juga kelompok musik anak muda untuk menghibur. Ini menumbuhkan semua sektor,” terangnya.

Rencananya tempat tersebut akan dibuka 2-3 kali seminggu. Di dalam destinasi digital tidak ada transaksi dalam bentuk tunai. Mereka membeli koin. Ini diharapkan betul-betul melibatkan banyak orang dan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Potensi pasar yang akan ditangkap karena biasanya generasi milenial akan datang ke tempat-tempat seperti itu.

"Kami tidak lagi terlalu fokus membangun fisik/infrastruktur tapi lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat karena sangat banyak mendorong pertumbuhan ekonomi, lahirnya usahawan-usahawan baru, industri-industri baru, dan makin banyak aktivitas ekonomi. Harapannya destinasi digital ini menjadi pilar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya optimistis.

Begitu juga dengan Kepala Desa Kandolo, Alimuddin mengatakan bahwa bukan persoalan kekurangan duit yang ada di desa tapi yang ada adalah kekurangan gagasan, ide, inovasi sehingga desa tertinggal. Oleh karena itu di desanya akan mencoba inovasi yang awalnya membuat gula aren, gula semut dari air nira dari tungku dimasak dengan kayu diindustrikan dengan menggunakan mesin. Jumlah produksinya pun meningkat dengan biaya operasioanl lebih efisien.

“Kalau meggunakan tungku, untuk memasak 50 liter air nira perlu waktu sehari full. Kalau menggunakan elpiji atau gas dengan mesin dengan 50 liter hanya cukup waktu 2 jam. Dengan modal 5 pohon aren saja mereka bisa hidup, menguliahkan anaknya. Di sana kami ada BUMDes, sudah mengeloal 3 unit usaha, air bersih pam desa mengaliri 80 kk, pipanisasi 8km, air isi ulang, usaha jual beli sawit/ TBS, BUMDES Madani sejahtera sudah menghasilkan PAD 200

Juta/tahun. 40 persen untuk penyertaan modal, 40 persen untuk gaji karyawan, 20 persen untuk PAD Desa. Bagi yang berhubungan dengan persalinan di gratiskan, 2019 semoga tidak ada lagi angka kematian ibu dan anak. Kemudian, embung yang terintegrasikan dengan wisata dengan bingkai inovasi desa. Kami akan Mengajak semua rumah tangga untuk berkreasi buat industri di rumah masing-masing. Saat ini bumdes punya PAD, punya modal, akses pemasaran ada, silakan berkreasi di rumah masing-masing. Selain bertani ada pendapatan yang kontinyu oleh setiap kepala keluarga di desa kami,” terangnya. (Red-Zunus)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG