IMG-LOGO
Nasional

Kementan Tetap Fokus Swasembada Bawang Putih dan Tegas Mafia Pangan

Rabu 15 Mei 2019 14:0 WIB
Bagikan:
Kementan Tetap Fokus Swasembada Bawang Putih dan Tegas Mafia Pangan
Jakarta, NU Online 
Adanya berbagai upaya negatif menyudutkan Kementerian Pertanian terkait isu kenaikan harga bawang putih di pasar nasional, secara khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan terus fokus mencapai target swasembada bawang putih.

“Tidak sulit untuk bisa swasembada mengingat potensi lahan yang kita miliki 600 ribu hektar di 110 kabupaten/kota sebagai perluasan areal tanam baru (PATB)., kita akan terus fokus hingga 2021,” tegas Mentan di Jakarta, Rabu (15/5). "Pemerintah hanya butuh 69 ribu hektar untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional," tambahnya.

Pemerintah pun terus berupaya memperluas areal tanam komoditas bawang putih untuk mengejar target swasembada. Importir bawang putih yang telah mendapatkan RIPH wajib tanam 5 persen dari total penganjuran rekomendasi impornya. Sesuai perhitungan Kementan, dibutuhkan lahan seluas 73 ribu hektare (ha) untuk mencapai swasembada bawang putih, terdiri dari 60 ribu ha ditujukan untuk bawang konsumsi dan 13 ribu sisanya ditujukan untuk produksi benih.

Kementan melibatkan Satgas Pangan dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan terhadap program swasembada bawang putih ini. Pengawasan untuk memastikan program ini tidak mengalami kendala secara teknis dan tetap terus menjaga pencegahan korupsi.

Amran memastikan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang mempermainkan pangan rakyat.

“Saya pastikan akan blacklist importir yang tidak serius mendukung program ini. Sudah ada 56 perusahaan yang kita blacklist dan tidak lagi bisa mengimpor bawang,” tegasnya. Amran pun meminta Satgas Pangan Polri untuk melakukan penindakan apabila mereka terindikasi melakukan Kartel Pangan dan mempermainkan stok di masyarakat.

Lebih lanjut Amran menyatakan akan menjaga kalangan internal kementan tidak tergiur dengan upaya rayuan para mafia, dan ini telah terbukti Kementan diberikan penghargaan anti gratifikasi selama dua tahun berturut-turut dari KPK atas komitmen pencegahan korupsi. prestasi ini bagus dan tidak semua kementerian memperoleh penghargaan KPK itu.

“Kementan tidak akan main-main. Kami akan fokus mensejahterakan petani dan melindungi konsumen,” kata Amran.

Sebagai tambahan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengejar tanam bawang putih guna mencapai swasembada. Indonesia dulu pernah swasembada bawang putih tahun 1994, dan kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari tanam 22 ribu hektar. Namun akibat banjir impor bawang putih di masa lalu menyebabkan petani enggan untuk bertani bawang putih. Pada awal pemerintahan Jokowi-JK lahan khusus bawang putih nyaris tersisa seribuan hektar dan impornya 97 persen dari kebutuhan.

"Kini kita akan kembalikan semangat petani. Cukup sudah 23 tahun petani kita jadi penonton. Kita akan membalik menjadi produsen bawang putih di 2021,” kata Amran.

Tahun ini rencana  tanam hingga 20-30 ribu hektar dan akan terus bertambah. Benih yang ditanam akan direplikasi dan ekstensifikasi secara masif di lahan-lahan potensial, dan petani harus menikmati hasilnya. (Red: Abdullah Alawi)

Bagikan:
Rabu 15 Mei 2019 23:30 WIB
Kitab Tulisan Tangan Mbah Hasyim jadi Rujukan Akademisi
Kitab Tulisan Tangan Mbah Hasyim jadi Rujukan Akademisi
Salah satu kitab peninggalan Mbah Hasyim Asy'ari
Jombang, NU Online
Kitab-kitab tulisan tangan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syech KH Hasyim Asy'ari yang tersimpan di Perpustakaan A Wahid Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur menjadi rujukan para mahasiswa dan dosen dari berbagai kampus. 

Kedatangan para akademisi bertujuan melakukan penelitian, mencari data, atau mencocokkan data yang sudah dimiliki. Hampir tiap tahun ada saja akademisi mampir ke Tebuireng mencari kitab asli milik Kiai Hasyim

Pengurus perpustakaan A Wahid Hasyim, Muhamad Zainal Arifin menjelaskan, setiap waktu dirinya seringkali didatangi dan diminta melayani tamu dari luar daerah yang ingin menggunakan kitab tulisan tangan KH Hasyim Asy'ari sebagai sumber penelitian. 

"Jadi tidak hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang datang ke sini memakai kitab-kitab Kiai Hasyim sebagai rujukan, melainkan anak-anak kuliah, dosen, ataupun praktisi juga sering datang ke sini," ujarnya, Selasa (14/5).

Misalnya, beberapa waktu lalu terdapat sejumlah mahasiswa asal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Airlangga, maupun IAIN Ponorogo yang memakai kitab-kitab tersebut untuk kepentingan studi mereka.

"Rata-rata untuk kuliah dan penelitian jurnal mereka,'' terangnya.

Sayangnya, para pengunjung ataupun pembaca yang ingin menggunakan kitab-kitab asli tulisan tangan KH Hasyim Asy'ari tidak diperkenan untuk dipinjamkan keluar dari perpustakaan. Karena, keberadaan tujuh kitab berusia satu abad itu hanya ada satu-satunya di Indonesia. "Kita tidak memimjamkan, ya mohon maaf karena memang tinggal ini satu-satunya," bebernya.

Hal ini dikarenakan pihaknya khawatir, semisal ada peminjam yang tidak bertanggungjawab kitab tersebut bakal rusak ataupun hilang. "Karena ini peninggalan sejarah tentu akan kami jaga betul," tandasnya. Bahkan, beberapa waktu lalu saat tim PBNU meminjam untuk kepentingan pameran juga tidak diizinkan, dengan alasan keamanan naskah asli tersebut.

Namun, ia menjelaskan pembaca masih bisa menggandakan dengan memotocopy beberapa lembar yang digunakan sebagai rujukan. "Kalau difoto copy tidak apa-apa, asal tidak dibawa pulang ataupun dipimjam," pungkasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz)
Rabu 15 Mei 2019 21:30 WIB
Rais PWNU NTB: Siapapun yang Jadi Presiden, Kita Sami'na Wa Atha'na
Rais PWNU NTB: Siapapun yang Jadi Presiden, Kita Sami'na Wa Atha'na
Silaturahim Ulama se-NTB
Mataram, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Turmudzi Badarudin mengatakan, satu pesan penting yang ingin kami sampaikan yakni siapapun yang jadi (presiden terpilih) kita sami'na wa atha'na.

Hal itu disampaikan dihadapan puluhan alim ulama dan akademisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat gelar silaturahim dalam rangka meneguhkan Ukhuwah Islamiyyah dan Ukhuwah Wathaniyah di Hotel Lombok Raya, Rabu (15/05) sore di lanjutkan dengan buka bersama.

"Kita sami'na wa atha'na dan tetap jaga persatuan kesatuan dan itulah yang di ridloi oleh Allah SWT. Jangan saling caci maki apalagi sampai saling bunuh di bulan ramadhan," tuturnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan ulama NU, Nahdlatul Wathan (NW), dan Muhammadiyah, serta para rektor PTN/PTS se-Kota Mataram. Acara di awali dengan pembacaan kalam Ilahi kemudian dilanjutkan silaturahim yang dipandu oleh Ketua PWNU NTB TGH Masnun Tahir.  

Masnun menyampaikan bahwa acara ini membahas situasi negara dan kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari acara multaqo ulama beberapa lalu di Jakarta yang di hadiri oleh Rais PWNU NTB TGH Turmudzi Badarudin. 

Kepala BIN NTB Tarwo kusnarno menyampaikan keberadaan ulama. Dan bersama ulama diharapkan mampu mendinginkan suasa pascapemilu khususnya menjelang penetapan KPU 22 mei 2019 mendatang.

Ia juga menyebutkan, menjelang 22 Mei 2019 masih begitu banyak berita-berita Hoaks. Karena itu dirinya berharap para ulama dan akademisi yang hadir agar menghimbau kepada masyarakat untuk mari kita bersama mencermati dan mengatasi berita hoaks agar tidak menjadi malapetaka bagi negeri ini. 

"Siapapun yang terpilih menjadi presiden maupun  yang terpilih menjadi anggota legislatif dapat bermanfaat bagi negeri untuk bangsa selama 5 tahun mendatang," harapnya. (Hadi/Muiz)

Rabu 15 Mei 2019 21:10 WIB
Alissa Wahid Tekanan Pentingnya Pengelolaan Keuangan bagi Penerima Program PKH
Alissa Wahid Tekanan Pentingnya Pengelolaan Keuangan bagi Penerima Program PKH

Jakarta, NU Online

Ada yang menarik dari diskusi di Hotel JS Luwansa yang bertema dalam bahasa Inggris ‘Linking Social Protection to Sustainable Livelihood: the Way Forward Indonesia,' yakni keberadaan Alissa Wahid di antara belasan pembicara.

Hal ini menarik karena Mbak Lisa tak terlalu dikenal luas sebagai ekonom, tapi lebih mashyur dengan isu demokrasi, HAM, inklusi sosial, pembelaan terhadap kelompok lemah dan seterusnya. Namun, kali ini Mbak Lisa semeja dengan sejumlah nama ekonom sekaliber Wakil Direktur SMERU, dan sejumlah pejabat kementerian terkait urusan kesejahteraan sosil seperti Kemenkeu, Kemensos hingga Bappenas dalam tema bernuansa ekonomi.

“Mungkin beberapa kolega saya agak kaget melihat saya di forum ini karena aktivitas saya lebih banyak di isu HAM, Demokrasi dan isu sejenis. Tapi tak banyak yang mengetahui bahwa saya bersama Kemenag mengembangkan strategi memperkuat ketahanan keluarga termasuk dari aspek ekonomi,” kata Alissa mengawali dengan ringan.

Dalam kesempatan ini Alissa yang menjadi pembedah hasil temuan SMERU pada sesi kedua melemparkan sebuah komentar menarik. “Jadi di NU ada guyonan begini; jangan-jangan sebagian besar dari orang miskin di Indonesia adalah orang NU, karena mayoritas warga NU berada di kawasan pedesaan,” kata Alissa membuka pembicaraan dengan candaan ringan.

Sehingga dalam pandangan Alissa tema diskusi ‘Keterhubungan antara Program Proteksi Sosial dan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan’ bukan barang asing sama sekali. Apalagi jika ditarik pada kelompok yang sedang dibicarakan sebagai kelompok miskin atau termiskin dalam piramida masyarakat Indonesia.

Memang sejauh ini belum ada penelitian yang menulis secara spesifik membandingkan populasi warga NU atau Nahdliyin dengan peta kemiskinan di Indonesia. Tapi kuat dugaan adanya 'irisan' antara kedua peta itu.

Kendati Alissa lebih banyak dikenal luas dalam isu di luar ekonomi, sejatinya Alissa merupakan seorang pakar dalam perencanaan ekonomi keluarga. Dalam kapasitasnya sebagai sekertaris Jendral LKK NU ditambah dengan backgroundnya sebagai psikologi keluarga, ia memahami bagaimana dasar ekonomi mikro di level keluarga. Apalagi saat ini ia menjabat sebagai pimpinan Tim Ahli untuk program ketahanan keluarga pada Kementerian Agama.

Dalam kesempatan itu Alissa mempertajam hasil penelitian SMERU tentang intervensi yang diperlukan untuk pengembangan kehidupan anggota keluarga penerima PKH. Alissa mengakui bahwa dana tunai dari PKH tersebut membantu masyarakat miskin terutama di saat-saat genting untuk menjaga keberlanjutan hidupnya. Namun, sebagaimana ditemukan oleh SMERU, ia mengkonfirmasi perlunya penguatan literasi finansial di level keluarga, terutama di antara keluarga penerima PKH. Hal itu lah yang sudah mulai Ia lakukan bersama LKK NU dan Tim Kemenag yang dipimpinnya dengan menyasar calon pasangan suami-istri yang hendak menikah.

“Sebagaimana temuan SMERU, saya juga menemukan rendahnya financial literacy di masyarakat. Bahkan masalah ekonomi dalam keluarga yang salah satunya bersumber dari rendahnya financial literacy menjadi penyebab kedua terbesar dari angka perceraian,” katanya.

Sebelumnya, peneliti senior SMERU sekaligus wakil Direktur untuk Penelitian dan Penjangkauan, Widjajanti Isdijoso, mengungkapkan temuan studi yang dilakukan di empat kota yakni Indramayu, Pacitan, Solo, dan Bandung Barat. Temuannya menyebut bahwa anggota keluarga penerima program PKH tidak homogen. Mereka beragam dalam hal minat, pengetahuan, pendidikan atau keterampilan dan akses terhadap sumberdaya. Sebagai konsekuensinya, strategi pengembangan penghidupan keluarga penerima PKH harus  menyesuaikan dengan keberagaman ini  dan menerapkan intervensi yang berbeda-beda menurut  minat, latar belakang pendidikan, dan keterampilan mereka, juga karakteristik wilayah dan pola permintaan pasar.  

Pemaparan Alissa Wahid dan Widjajanti Isdijoso dilakukan dalam acara yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Mahkota dengan dukungan dari Pemerintah Australia. Dalam acara tersebut hadir setidaknya 100 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga dari dalam dan luar negeri sejak pukul 13.00 sampai 19.00 WIB. (Ahmad Rozali)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG