IMG-LOGO
Nasional

PWNU Riau Terima Wakaf Tanah dan Bangunan Seluas 2.333 Meter Persegi

Kamis 16 Mei 2019 22:15 WIB
Bagikan:
PWNU Riau Terima Wakaf Tanah dan Bangunan Seluas 2.333 Meter Persegi
Keluarga Khodrat Mulia yang wakafkan tanah dan bangunan ke PWNU Riau
Jakarta, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau menerima wakaf tanah dan bangunan seluas 2333 meter persegi dari sebuah keluarga Budha yang bernama Khodrat Mulia. Prosesi penerimaan itu berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Turut menyaksikan prosesi penerimaan wakaf ialah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketua PBNU Bidang Hukum, Perundang-undangan, dan HAM Robikin Emhas.

Ketua PWNU Riau Teungku Rusli Ahmad menyambut baik atas kepercayaan Khodrat Mulia kepada pihaknya. Menurutnya, seusai proses administrasi selesai, PWNU akan segera memanfaatkan wakaf tersebut untuk dijadikan pesantren.

"Dalam bulan ini juga setelah administrasi selesai, wakaf tanah dan bangunan akan dijadikan pondok pesantren. Karena tugas kita adalah menjalankan, memungsikan, sehingga nanti bisa berguna bagi masyarakat yang ada di Riau," ucapnya.

Nantinya, ketika aktivitas pesantren di tempat wakaf itu berjalan, para santri akan diminta untuk mendoakan pemberi wakaf, seperti agar rezekinya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan.

"Inilah yang akan kita berikan salah satu komitmen kita kepada pengurus pondok pesantren karena kita harus memberikan juga timbal balik. Bahwasanya kemungkinan yang bisa kita berikan ke Pak Bambang dan Bu Mona (Khodrat Mulia) adalah sebuah doa. Semoga Tuhan, Allah SWT memberikan kemudahan seluruh usaha, rezeki, terutama kesehatannya," ucapnya.

Sementara perwakilan dari Khodrat Mulia, Bambang mengatakan bahwa keluarganya senang bisa mewakafkan kepada NU. Ia menilai, NU merupakan organisasi yang bagus yakni ramah dan karena anggotanya banyak. "Kami gak salah mewakafkan ke NU," ucap Bambang.

Ia berharap, wakaf ini bisa dijadikan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. "Mudah-mudahan kita-kita ini selanjutnya juga ada contoh sehingga bisa lanjut lagi," ucapnya. (Husni Sahal/Muiz)
Bagikan:
Kamis 16 Mei 2019 23:15 WIB
Kiai Said: Prinsip Demokrasi Jaga Keutuhan Bangsa
Kiai Said: Prinsip Demokrasi Jaga Keutuhan Bangsa
Jakarta, NU Online
Demokrasi sudah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, demokrasi jangan dipahami sebagai kebebasan tanpa batas sehingga tidak berorientasi pada nilai-nilai luhur.

“Prinsip demokrasi harus menjaga keutuhan bangsa,” tegas KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), saat memberikan tausiyah pada peluncuran buku Ironi Demokrasi karya Abdul Ghopur di Gedung PBNU Lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (16/5).

Lebih lanjut, Kiai Said menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sarana untuk memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat. Karenanya, menurutnya, harus ada pemerataan. “Harta jangan dimonopoli oleh kelompok tertentu,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta itu.

Sejak 15 abad lalu, jelas Kiai Said, Nabi Muhammad sudah berpesan, bahwa ada tiga hal yang tidak boleh dimonopoli, yakni air, energi, dan hutan. Namun, hari ini tiga hal tersebut menjadi monopoli beberapa pihak saja.

Senada dengan Kiai Said, Ketua Pusat Generasi Muda Indonesia-Tionghoa (GEMA INTI) Krista Wijaya mengungkapkan bahwa hari ini kepentingan orang acap kali lebih kepada kepentingan pribadi. Mestinya, yang perlu dipikirkan, menurutnya, adalah kepentingan bangsa.

“Lebih membuat kita terbuka sehingga goal bukan untuk pribadi tapi untuk bangsa,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Dokter Bhinneka Tunggal Ika Mariya Mubarika melihat meskipun demokrasi menjadi sistem resmi, tetapi feodalisme masih banyak dipraktikkan di beberapa tempat.

“Saya rasa belum sepenuhnya demokrasi karena masih ada warisan gen politik feodal,” ujarnya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)
Kamis 16 Mei 2019 22:45 WIB
PWNU Riau Terima Hibah dari Umat Budha, PBNU: Untuk Kemaslahatan Umat
PWNU Riau Terima Hibah dari Umat Budha, PBNU: Untuk Kemaslahatan Umat
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sangat mengapresiasi atas kepercayaan dari sebuah keluarga Budha bernama Khodrat Mulia yang telah mewakafkan tanah dan bangunan seluas 2333 meter persegi kepada PWNU Riau.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan pemberian wakaf dari keluarga Khodrat Mulia Budha," kata Ketua PBNU Bidang Hukum, Perundang-undangan, dan Hukum Robikin Emhas di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Menurut Robikin, pemberian wakaf ini menandakan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang beragama lain terhadap NU itu tinggi, baik dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan maupun pendidikan dan sosial

"Kepercayaaan ini kita terima dengan komitmen untuk kemaslahatan umat," ucapnya.

PBNU meminta kepada PWNU Riau untuk mengelolanya dengan profesional, amanah, dan akuntabel.

"Jangan sia-siakan terhadap kepercayaan yang diberikan. Lakukan dengan baik, dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah demi kemaslahatan umat," pungkasnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua PWNU Riau Teungku Rusli Ahmad mengaku berencana memanfaat pemberian wakaf tersebut untuk dijadikan pesantren.

"Dalam bulan ini juga setelah administrasi selesai, wakaf itu akan dijadikan pondok pesantren. Karena tugas kita adalah menjalankan, memfungsikan, sehingga nanti bisa berguna bagi masyarakat yang ada di Riau," ucapnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Kamis 16 Mei 2019 22:10 WIB
Direktur Eksekutif LKSB: Demokrasi seperti Pohon Rindang
Direktur Eksekutif LKSB: Demokrasi seperti Pohon Rindang
Jakarta, NU Online
Belakangan ini muncul sekelompok orang yang tidak puas dengan situasi kebangsaan yang ada. Mereka dengan segala cara berupaya untuk mencabut demokrasi sebagai sistem yang sudah disepakati.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur dalam peluncuran bukunya berjudul Ironi Demokrasi mengibaratkan demokrasi seperti pohon rindang. “Demokrasi tak ubahnya sebagai pohon rindang yang besar dan berbuah lebat,” katanya di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (16/5).

Artinya, jika pohon tersebut tidak memberikan buah yang baik, maka bukan berarti pohon itu harus dicabut. “Bukan berarti pohon itu dicabut, tapi bagaimana memupuk kembali agar tumbuh subur melindungi kita kembali,” katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, pelurusan harus tetap dilakukan sebagai tanggung jawab bersama. “Perlu meluruskan, tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Banyaknya ideologi yang masuk ke Indonesia tidak memerhatikan batasan dan aturan yang sudah ada. Padahal, ibarat pesawat akan landing, tentu harus memerhatikan menara, pemancar, dan rambu-rambunya. Karenanya, tak aneh jika ada benturan.

Dalam taushiahnya pada peluncuran buku tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas.

“Prinsip demokrasi harus menjaga keutuhan bangsa, menciptakan keadilan rakyat,”  ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Pengajar Universitas Moestopo Beragama Paulus Januar, CEO Maspion Group Alim Markus, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni Taplai Lemhanas RI-INTI Angkatan 1 2018 Ali Husein.

Hadir pula Ketua PP. Muhammadiyah Kiai Kusen Al-Cepu, Sekjen Dokter Bhinneka Tunggal Ika Mariya Mubarika, dan Ketua Pusat Generasi Muda Indonesia-Tionghoa (GEMA INTI) Krista Wijaya. (Syakir NF)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG