IMG-LOGO
Daerah

Ukuran Kader yang Baik, Tunduk pada Hukum

Senin 20 Mei 2019 6:30 WIB
Bagikan:
Ukuran Kader yang Baik, Tunduk pada Hukum

Jember, NU Online
Masyarakat, khususnya generasi muda diharapkan tetap tenang dan dapat menjaga lingkungan masing-masing agar tetap kondusif, khususnya menjelang pengumuman Pilpres tanggal 22 Mei mendatang. Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Anak Cabng (PAC) Wuluhan, Jember, Jawa Timur, Masdian Zainul Ilmi saat memberikan sambutan dalam acara Safari Ramadhan di Mushalla Kiai Khasani, Dusun Tegalbanteng, Desa Kesilir, Wuluhan, Jember, Ahad (19/5).

Menurut Masdian, kader Ansor harus memberi contoh yang baik dalam menyikapi isu politik yang berkembang. Yaitu tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Menjadi contoh yang baik ukurannya simpel, yaitu tunduk pada hukum, baik hukum negara maupun agama,” tukasnya.

Selain itu, Masdian mengimbau agar Ranting-Ranting Ansor turut menjadi corong NU dalam mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Katanya, ketika Aswaja sudah tersosialisasi dan diamalkan dengan baik, maka peluang ajaran radikal untuk masuk, semakin kecil.

“Makanya kami berharap agar Ranting Ansor yang belum aktif, segera aktifkan lagi,” ungkapnya.

Safari Ramadhan yang digelar PAC Ansor Wuluhan kali ini adalah hari yang kelima. Dimulai sejak tanggal 15 Mei, dan akan berakhir tanggal  25 Mei mendatang. Safari Ramadhan tersebut digelar sebanyak 8 kali sesuai dengan jumlah Ranting Ansor di Wuluhan, ditambah satu kali untuk penutupan di Kantor MWC Wuluhan. Setiap safari, selalu dipilih mushalla atau masjid sebagai tempatnya.

“Hal ini untuk mendekatkan kader Ansor ke masjid, juga untuk memakmurkan masjid dan  mushalla,” pungkasnya. (Aryudi AR).

Tags:
Bagikan:
Senin 20 Mei 2019 23:30 WIB
Ketua NU Lampung Sebut Pemilu 2019 Paling Kuat Sedot Energi Fisik dan Mental
Ketua NU Lampung Sebut Pemilu 2019 Paling Kuat Sedot Energi Fisik dan Mental
KH Mohammad Mukri, Ketua PWNU Lampung
Bandarlampung, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung Prof Muhammad Mukri merasa prihatin kondisi psikologis masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum. Masyarakat terlihat sekali terbelah khususnya terkait dengan Pemilihan Presiden.

"Hari ini kita merasakan suasana kebatinan yang tajam, keras, dan terbelah. Belum pernah Pemilu di Indonesia menyedot energi baik fisik maupun mental seperti pemilu kali ini," ungkapnya saat memberikan sambutan pada Multaqo Ulama, Cendekiawan Muslim dan Tokoh Lintas Agama di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Senin (20/5).

Seharusnya pesta demokrasi lima tahunan ini lanjutnya, dipenuhi dengan suasana riang gembira. Dan di setiap kompetisi, kontestan harus menyadari jika bakal ada yang menang dan ada yang kalah. "Memang kalah itu sakit, kalah itu kecewa," terang Rektor UIN Raden Intan Lampung ini.

Jika pun ada pihak yang merasa dirugikan atau menilai ada ketidakadilan dalam proses Pemilu, ia menghimbau pihak tersebut untuk menempuh jalur hukum yang sudah ada. Jangan sampai karena hal ini, pihak yang diputuskan kalah melakukan langkah-langkah inkonstitusional yang mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Dimana pun dan kapan pun namanya penyelenggaraan sebuah kegiatan pasti ada kekurangannya, pasti ada sesuatu yang kurang sempurna. Namun hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk lari dari komitmen awal yakni menerima hasil keputusan," katanya.

Ia menegaskan bahwa sebagai masyarakat yang taat hukum, semua elemen harus menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Apapun hasilnya. Tidak boleh melawan dengan pemerintah walaupun dengan motif agama.

"Semua warga negara tidak boleh melawan pemerintah. Apapun agamanya," tegasnya.

Profesor Ushul Fikih ini pun mengingatkan kembali betapa Indonesia saat ini menjadi sorotan dunia dan contoh yang nyata dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketentraman di tengah keberagaman yang ada. Beragam agama, bahasa, dan budaya tidak menjadikan Indonesia terpecah belah seperti di kawasan Timur Tengah.

"NKRI harga mati. Kedamaian ini harus kita pertahankan di NKRI. Dunia memperhatikan kita, sampai Imam Masjidil Haram dalam shalatnya mendoakan Indonesia," kata Prof Mukri, sapaan akrabnya.

Dibanding Timur Tengah, warga negara Indonesia memilik perbedaan yang mencolok. Disamping kebinekaan, warga Indonesia juga masih memiliki tokoh yang memiliki hubungan emosional kuat dengan masyarakat. Ini menjadi modal bagi Indonesia.

"Warga bangsa Timur Tengah tidak kuat ikatan emosionalnya. Walaupun satu bahasa, satu suku namun ikatan emosionalnya tidak sekuat Indonesia. Sehingga kita bisa lihat berbagai konflik yang terus melanda tidak bisa diselesaikan dengan baik, walaupun melibatkan tokohnya," ujarnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya, seluruh warga bangsa menjaga anugerah Allah SWT yang bernama Indonesia. (Muhammad Faizin)
Senin 20 Mei 2019 22:30 WIB
Multaqo Ulama Lampung Tegaskan People Power Bawa Kerusakan Besar
Multaqo Ulama Lampung Tegaskan People Power Bawa Kerusakan Besar
Pembacaan Seruan dan Pernyataan Kebangsaan Multaqo Ulama Lampung
Bandarlampung, NU Online
Mencermati perkembangan situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjelang penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Mei 2019, para ulama, cendekiawan muslim dan tokoh lintas agama di Provinsi Lampung menggelar multaqo (pertemuan) di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Senin (20/5).

Dalam multaqo tersebut, disampaikan seruan dan pernyataan kebangsaan yang ditandatangai oleh beberapa elemen organisasi di antaranya dari MUI, PWNU, ICMI, FKUB, PGI, HAK, Majelis Budi Dharma dan PHDI Lampung.

"Menghimbau masyarakat agar lebih arif dan bijaksana dalam memahami serta menyikapi berbagai informasi yang beredar dengan senantiasa melakukan klarifikasi dan tidak terprovokasi ajakan mengikuti dan melakukan gerakan people power," tegas Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung KH Basyaruddin Maisir saat membacakan seruan.

People Power menurut forum multaqo  merupakan tindakan inkonstitusional, dan akan membawa kerusakan yang sangat besar serta mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam seruan tersebut juga ditegaskan ajakan kepada masing-masing pasangan calon, untuk mentaati komitmen bersama, yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat ‘siap menang dan siap kalah’.

"Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan dan bagi pasangan calon yang kalah, diminta untuk menerima dengan sabar dan lapang dada," tambah Kiai Maisir.

Berikut sembilan poin Seruan dan Pernyataan Kebangsaan Multaqo Ulama, Cendekiawan Muslim dan Tokoh Lintas agama di Provinsi Lampung untuk Indonesia Damai:

1. Mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas kehidupan sosial dan politik di provinsi Lampung serta memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilandasi semangat untuk menjaga kesetiaan kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturrahmi sesama anak bangsa, menjauhi pertengkaran, perpecahan dan tindakan lain yang dapat mengganggu dan mencederai harmoni sosial dan ketentraman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

3. Menghimbau masyarakat agar lebih arif dan bijaksana dalam memahami serta menyikapi berbagai informasi yang beredar dengan senantiasa melakukan klarifikasi dan tidak terprovokasi ajakan mengikuti dan melakukan gerakan people power, karena hal tersebut merupakan tindakan inkonstitusional, dan akan membawa kerusakan yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI;

4. Mengajak kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan dan mendukung pemerintah dan lembaga negara (KPU, BAWASLU, Mahkamah Konstitusi, dan TNI/Polri) untuk bekerja dengan transparan dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, demi terciptanya tatanan masyarakat yang ideal;

5. Meminta kepada para peserta pemilu untuh menempuh jalur hukum apabila hasil pemilu dinilai ada kecurangan dan dugaan pelanggaran lainnya, karena jalur hukum merupakan pilihan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan konstitusi serta paling ringan tingkat mudaratnya;

6. Meminta kepada masing-masing pasangan calon untuk mentaati komitmen bersama, yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat ‘siap menang dan siap kalah’. Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan dan bagi pasangan calon yang kalah, diminta untuk menerima dengan sabar dan lapang dada;

7. Meminta kepada elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta media massa agar dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta turut membantu mendinginkan suasana agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman;

8. Kepada aparat kepolisian diminta untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional. Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapapun tanpa membedakan status dan kedudukan sosialnya, sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya.

9. Memohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, semoga proses Pemilihan Umum tahun 2019 ini hingga hasil penetapan pemilu dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dan aman sehingga dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang legitimate dan konstitusional. (Muhammad Faizin)
Senin 20 Mei 2019 22:0 WIB
Ansor Pekalongan Ajak Masyarakat Percaya dengan KPU
Ansor Pekalongan Ajak Masyarakat Percaya dengan KPU
Pengurus PC GP Ansor Kabupaten Pekalonan
Pekalongan, NU Online
Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pekalongan mengajak kepada masyarakat untuk percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang kredibel penyelenggara Pemilu.

"Atas berbagai gerakan yang marak akhir-akhir ini yang berujung kepada ketidakpercayaan terhadap KPU, Ansor Kabupaten Pekalongan mengajak kepada masyarakat untuk bersikap menunggu apa yang akan diputuskan oleh KPU pada tanggal 22 Mei mendatang," ujar Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan Azmi, Senin (20/5).

Dikatakan, narasi yang dibangun saat ini adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi.

"Tak hanya itu, mereka juga sepihak meminta salah satu pasangan calon didiskualifikasi, padahal saat ini proses rekapitulasi suara masih terus berjalan, dan para pihak yang berkontestasi maupun penudukungnya tinggal menunggu hasil rekapitulasi akhir pemilu," tandasnya.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri menurutnya pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Maka sebagaimana instruksi Pimpinan Pusat GP Ansor, kami menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih lagi saat ini bulan ramadhan sebagai umat islam harus menahan diri menjaga dari hal-hal yang bisa memprovokasi, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusu' dan tenang. (Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG