IMG-LOGO
Nasional

Masyarakat Harus Berlapang Menerima Hasil Pemilu 2019

Senin 20 Mei 2019 17:30 WIB
Bagikan:
Masyarakat Harus Berlapang Menerima Hasil Pemilu 2019
Multaqo ulama dan habaib se Jateng di Semarang
Ssemarang, NU Online
Masyarakat harus mampu bersikap dewasa dan lapang dada terhadap hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU 22 Mei mendatang dan akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pemenang Pilpres 25 Mei mendatang.

Pernyataan itu merupakan poin kedua dari delapan butir pernyataan sikap Multaqa Ulama Habaib dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jateng yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng di PO Hotel Paragon Mall City Semarang, Sabtu (18/5) malam.

“Poin pertamanya adalah peserta Multaqo menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri bersama masyarakat tang telah mengamankan pemilu, sehingga pesta demokrasi rakyat berjalan jujur, adil, aman, dan damai,” ujar Ketua Panitia Multaqo KH Abu Rahmat.

Selanjutnya poin ketiga meminta kepada kontestan Pemilu atau pihak lain yang tidak bisa menerima keputusan KPU agar menggunakan jalur hukum yang ada untuk menyelesaikannya.

Keempat, elit politik hendaknya dapat menunjukkan sikap kesatria dan menunjukkan keteladanan dalam berdemokrasi dengan tidak mendelegitimasi hasil Pemilu dan tidak melakukan provokasi terhadap rakyat dan untuk bertindak melawan hukum.

"Kelima, menghimbau kepada para ulama, habaib dan tokoh masyarakat agar mengintensifkan gerakan himayatul umah (membimbing umat), taqwiyatul umah ( menguatkan umat) dan tauhidul umah (mempersatukan umat) agar tercipta suasana tenang di tengah-tengah masyarakat pasca Pemilu 2019," tandasnya.

Keenam, menghimbau kepada media massa agar bersikap obyektif dan berimbang dalam pemberitaan. Ketujuh mengoreksi tentang penggunaan istilah ijtima ulama oleh pihak tertentu yang salah satu gerakannya mendelegitimasi hasil pemilu, hal itu tidak terkait sama sekali dengan sikap dan keputusan MUI, meskipun istilah ijtima ulama sudah menjadi ciri khas MUI untuk membahas berbagai fatwa.

“Kedelapan, hingga 22 Mei mendatang umat Islam diminta untuk meningkatkan intensitas kegiatan istighotsah dan mujahadah untuk keselamatan bangsa,” tutur Abu Rahmat.

Ketua Umum MUI Jateng, KH Ahmad Darodji Senin (20/5) menuturkan, Multaqo ini murni inisiasi majelis ulama sebagai bagian dari upaya untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar tetap berada pada rel yang konstitusional. (Samsul/Muiz)

Bagikan:
Senin 20 Mei 2019 21:30 WIB
LBM PBNU: Penolakan Putusan KPU Dapat Disebut Tindakan Kriminal hingga Makar
LBM PBNU: Penolakan Putusan KPU Dapat Disebut Tindakan Kriminal hingga Makar
(Foto: @theatlantic.com)
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) menyatakan bahwa penolakan atas putusan KPU dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal (jarimatut takzir). Tetapi pada batas tertentu, penolakan atas putusan KPU dengan cara-cara yang inkonstitusional dapat dikategorikan makar (pelakunya disebut bughat dalam fiqih).

Forum ini membahas status keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu dari segi hukum Islam di Gedung PBNU, Senin (20/5) sore. Pihak LBM PBNU menyatakan bahwa penolakan atas putusan KPU harus dilakukan dengan jalan konstitusional.

“Jika ada pihak-pihak yang bertindak inkonstitusional dalam menyikapi keputusan KPU, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan jarimatut ta‘zir (tindakan kriminal). Bahkan jika menimbulkan kekacauan negara, maka dapat dimasukkan bughat (makar),” kata Rais Syuriyah PBNU KH Ishomuddin yang memimpin forum bahtsul masail ini.

Forum ini menyepakati bahwa regulasi yang berlaku telah menyediakan mekanisme konstitusional bagi mereka yang tidak puas atas hasil kerja KPU. Sedangkan semua pihak harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

LBM PBNU mengajak masyarakat untuk menahan diri dari tindakan-tindakan inkonstitusional dalam menyikapi putusan KPU terkait hasil Pilpres 2019.

Forum ini juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh atas konten-konten provokatif yang disebarkan di media dan media sosial terkait hasil Pilpres 2019.

“Dengan demikian, LBM PBNU mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan inkonstitusional,” kata Kiai Ishom.

Para kiai yang hadir dalam forum bersepakat dalam mengimbau masyarakat untuk tertib hukum dan taat asas yang berlaku. mereka mengajak masyarakat untuk menerima hasil putusan KPU.

“Dengan demikian, para peserta pemilu harus menaati keputusan KPU. Jika ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu, maka dipersilakan menempuh jalur hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Kiai Ishom .

Mereka yang hadir dalam pembahasan ini adalah Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Katib Syuriyah PBNU KH Nurul Yaqin Ishaq dan KH Miftah Faqih, pengurus LBM PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali, KH Sarmidi Husna, KH Mahbub Maafi, dan KH Asnawi Ridwan.

Selain mereka, tampak hadir KH Azizi Hasbullah dari Jawa Timur dan Kiai Darul Azka dari Yogyakarta. (Alhafiz K)
Senin 20 Mei 2019 20:15 WIB
LBM PBNU Sebut Putusan KPU Sah dan Mengikat secara Syar’i
LBM PBNU Sebut Putusan KPU Sah dan Mengikat secara Syar’i
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) membahas status keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu dari segi hukum Islam di Gedung PBNU, Senin (20/5) sore. Pihak LBM PBNU menyatakan bahwa putusan KPU terkait hasil pemilu bersifat sah dan mengikat menurut syariat Islam.

Mereka yang hadir dalam pembahasan ini adalah Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Katib Syuriyah PBNU KH Nurul Yaqin Ishaq dan KH Miftah Faqih, pengurus LBM PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali, KH Sarmidi Husna, KH Mahbub Maafi, KH Asnawi Ridwan, serta dari Jawa Timur KH Azizi Hasbullah, kiai dari Yogyakarta Kiai Darul Azka.

Forum ini membangun argumentasinya bahwa pembentukan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU adalah sah dalam pandangan Islam. Dari sini lahir turunannya bahwa keputusan KPU bersifat mengikat secara agama atau syariat Islam (mulzim syar’i).

Kiai Azizi dari Blitar membawa kaidah fiqih, mā lā yatimmul wājibu illā bihī fa huwal wājibu atau sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban maka ia juga seseuatu yang wajib.

Pemilihan umum merupakan mekanisme kepemimpinan nasional dan daerah yang menjadi penyangga keberlangsungan negara, yaitu kewajiban nashbul imam. Oleh karena itu, kehadiran KPU sebagai lembaga yang mendapat mandat konstitusi sebagai penyelenggara pemilu.

Dari sini, forum tersebut mengimbau masyarakat untuk tertib hukum dan taat asas yang berlaku. Forum ini mengajak masyarakat untuk menerima hasil putusan KPU.

“Dengan demikian, para peserta pemilu harus menaati keputusan KPU. Jika ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu, maka dipersilakan menempuh jalur hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Kiai Ishom yang memimpin forum bahtsul masail ini.

Forum ini diselenggarakan dalam rangka menyikapi penolakan oleh sekelompok orang atas kerja dan keputusan KPU pada Pilpres 2019. (Alhafiz K)
Senin 20 Mei 2019 18:41 WIB
NU Jatim Tegaskan People Power Bertentangan dengan Agama
NU Jatim Tegaskan People Power Bertentangan dengan Agama
KH Syafrudin Syarif melayani pertanyaan insan media di PWNU Jatim.
Surabaya, NU Online
Pada Rabu (22/5) lusa, Indonesia akan menghadapi peristiwa besar. Yakni pengumuman hasil penghitungan suara bagi calon wakil rakyat di semua tingkatan hingga pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden Republik Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Namun seperti yang diketahui khalayak, ada sebagian kecil kalangan yang sejak awal telah menyatakan tidak mengakui hasil penghitungan tersebut. Karenanya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar bahtsul masail khusus terkait hal ini.

“PWNU Jatim terpanggil mengkaji permasalahan ini sebagai wujud tanggung jawab amanah wathaniyah demi terjaganya stabilitas politik dan keamanan nasional serta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” kata KH Syafrudin Syarif, Senin (20/5) petang.

Menurut ketua sidang bahtsul masail kebangsaan PWNU Jatim ini, setidaknya ada tiga pertanyaan yang dibahas pada sidang terbatas tersebut. Kemudian hasilnya disampaikan kepada beberapa wartawan di lantai dua Kantor PWNU Jatim, jalan Masjid al-Akbar Timur 9 Surabaya.

“Pertama, dalam perspektif fikih, bolehkah menolak hasil pemilihan umum dengan menyebarkan narasi yang mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu, provokasi berdalih people power atau kedaulatan rakyat, provokasi revolusi, dan tindakan inkonstitusional lain,” ungkap kiai yang juga Katib PWNU Jatim ini. 

Untuk pertanyaan kedua seputar hukum menolak hasil pemilu lewat pengerahan massa dengan dalih gerakan kedaulatan rakyat. “Apakah tindakan ini bisa dibenarkan menurut agama?” sergahnya.

“Sedangkan ketiga, bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi provokasi gerakan mobilisasi massa untuk menolak hasil pemilu sebagaimana deskripsi masalah tersebut,” ungkapnya. 

Dengan memperhatikan sejumlah literatur berupa ayat dan hadits, serta pandangan ulama yang terjabarkan dalam beberapa kitab kuning, maka majlis bahtsul masail memutuskan sebagai berikut. 

“Terkait masalah pertama, maka tindakan penolakan terhadap hasil pemilu tidak diperbolehkan. Karena dalam penolakan hasil pemilu tersebut terdapat tujuan, tindakan atau dampak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau syariat,” jelas Kiai Syafrudin yang ditunjuk sebagai juru bicara.

Demikian pula untuk jawaban atas pertanyaan kedua tidak dibenarkan. “Karena tindakan menolak hasil pemilu dengan pengerahan massa lewat dalih gerakan kedaulatan rakyat tersebut dapat mengarah pada tindakan makar, menyulut terjadinya konfik sosial, perang saudara, dan mengacaukan keamanan nasional,” ungkapnya.

“Sikap terbaik hendaknya menahan diri dan mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh gerakan tersebut, serta mendukung penuh aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Keputusan ini telah dikukuhkan dalam SK: 209/PW/A-II/L/V/2019 di internal PWNU Jatim dan disebarkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur dan masyarakat luas.

“Bagi kalangan yang berkenan untuk membaca ulang kajian ini telah disertakan pula dasar referensi yang dijadikan sebagai pijakan pada bahtsul masail tadi siang,” terang Kiai Syafrudin. 

Bahtsul masail kebangsaan dipimpin KH Ahmad Asyhar Shofwan dan sekretaris, Ustadz Ahmad Muntaha. Sedangkan yang bertindak sebagai perumus adalah 28 orang yang merupakan perwakilan dari unsur kiai, ulama, akademisi, ahli hukum dan PWNU Jatim. 

Para perumus tersebut di antaranya, KH Anwar Iskandar, KH Syafruddin Syarif, KH Romadlon Khotib, Akh Muzakki, KH Muhammad Mughits, Syukron Dosi, KH Ahmad Asyhar Shofwan, KH M Ali Maghfur Syadzili, KH Syihabuddin Sholeh, K Ahmad Muntaha AM, dan lainnya. (Ibnu Nawawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG