IMG-LOGO
Nasional

Gus Yahya: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Hasil Keputusan KPU

Rabu 22 Mei 2019 12:35 WIB
Bagikan:
Gus Yahya: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Hasil Keputusan KPU
KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)
Jakarta, NU Online
Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan tidak ada alasan kuat menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu 2019. Hal itu karena proses politik di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya, pengakuan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perpecahan dan keributan di masyarakat. 

Di sisi lain agenda pesta demokrasi di Indonesa menjadi pertaruhan bangsa di dunia internasional untuk menunjukkan keberhasilannya mengelola demokrasi secara baik. Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya merespons berbagai dinamika yang terjadi pasca pengumuman hasil Pemilu oleh KPU kemarin malam. 

"Dan ini sangat penting  karena Indonesia satu satunya, tidak ada duanya, negara islam yang berhasil menjalankan demokrasi secara normal," katanya, Selasa (21/5) malam. 

Terkait dengan munculnya kelompok yang mencoba merusak tahapan demokrasi, menurut Gus Yahya secara tidak langsung telah menghancurkan agama dan negara. Alasannya, peradaban dunia islam saat ini tidak stabil. Sehingga dirasa perlu menjaga hasil proses demokrasi berdasarkan prinsip hukum.  

"Bahwa kita adalah negara hukum dan tidak melakukan tindakan tindakan  yang jelas jelas akan merusak  pembangunan politik yang sudah berhasil kita capai sampai saat ini," ujarnya. 

Ia menegaskan, dunia islam dari berbagai belahan dunia sedang mengharapkan Indonesia menjadi negara Islam yang mampu memelihara demokrasi secara utuh. Sehingga pada perjalannya semua negara islam dapat menjadi negara yang aman dan kondusif tanpa ada peristiwa peristiwa yang mengarah kepada perusakan. 

"Selanjutnya, terait dengan adanya ketidak percayaan kepada penyelenggara Pemilu, menurut saya KPU sudah jelas bekerja secara habis habisan profesional. Bahwa ketidaksempurnaan pasti, tapi sejauh ini kita tidak melihat bahwa kita kekurangan dari kinerja, apalagi KPU muncul dalam skala yang merusak proses. Artinya, kekurangan kinerja KPU tetap saja prosesnya berjalan secara baik," ungkapnya. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Bagikan:
Rabu 22 Mei 2019 23:26 WIB
PBNU Minta Kelompok yang Memprovokasi Kerusuhan Ditindak
PBNU Minta Kelompok yang Memprovokasi Kerusuhan Ditindak
KH Yahya Cholil Staquf
Jakarta, NU Online
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) meminta kepada aparat untuk menindak tegas kelompok pembuat rusuh di Aksi Demonstrasi di Kantor Bawaslu semalam. Menurutnya, kelompok massa tersebut sudah mempermainkan agama dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
 
Ia menuturkan, masyarakat sesungguhnya tidak merasa begitu bermasalah dengan hasil Pemilu 2019. Namun karena ada sikap pendukung salah satu pasangan calon yang berupaya melakukan dorongan agar masyarakat terlibat pada persoalan tersebut. Untuk itu elit politik harus turun tangan mengendalikan situasi dengan meredam para pendukungnya.
 
Upaya itu dinilai penting demi keselamatan bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi kekacauan yang lebih parah lagi.
 
"Ini adalah soal kegiatan politik reguler yang biasa saja tidak boleh menjadi menimbulkan kerusakan. Dan kepada elit saya meminta terutama elit kalangan Prabowo-Sandi untuk kembali upaya mendamaikan masyarakat indonesia demi keselamatan negara. Dan mengendalikan pendukung pendukungnya," kata Gus Yahya, Rabu (22/5).
 
Gus Yahya menduga kelompok yang membuat kerusuhan bukan justru bukan pendukung salah satu pasangan calon melainkan mereka yang sengaja ingin membuat kerusuhan. Sehingga aksi mereka harus ditindak tegas sebab statusnya sama dengan pelaku kriminal yang melanggar hukum dan UU.  
 
"Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak ikut ikutan menjadi perusuh. Sekarang pernyataan Prabowo mau menempuh jalur hukum secara normal.  Kalau masih ada yang ribut, orang perusuh saja orang orang yang mau membuat kekacauan di masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak ikut begitu," tuturnya.
 
 Menurut Gus Yahya, aksi demonstrasi tidak menjadi masalah, namun jika melanggar hukum dan ketentuan yang sudah disepakati maka harus ada langkah aparat untuk menyelesaikan aksi itu. Terutama pihak pihak yang membuat rusuh harus ditindak agar tidak memprovokasi yang lain. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

Rabu 22 Mei 2019 23:16 WIB
Ini Imbauan PBNU untuk Nahdliyin Terkait Situasi Nasional Terkini
Ini Imbauan PBNU untuk Nahdliyin Terkait Situasi Nasional Terkini
Jakarta, NU Online
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberikan sejumlah pesan bagi warga NU terkait dinamika nasional. Pesan tersebut disampaikan Gus Yahya merespons panasnya perseteruan di masyarakat seusai pemilu serentak 2019.
 
Menurutnya, yang harus dilakukan warga NU merespon dinamika nasional dan proses demokrasi di Indonesia yaitu, pertama, warga NU harus mempertahankan kemampuan berdemokrasi secara normal dengan tidak melakukan tindakan yang akan merusak demokrasi tersebut.  
 
Kemudian, warga NU diimbau tidak melakukan tindakan yang melanggar konstitusi karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip kenegaraan. Selanjutnya, menjalankan sistem demokrasi harus diniatkan untuk beribadah sehingga yang muncul adalah rasa ikhlas karena Allah.
 
"Apa pun hasil dari ikhtiar kita ini harus diterima dengan ridha, jangan sampai kita suul adab kepada allah dengan menggerutui, menolak ketentuan allah dengan merusak ketentuan Allah, melakukan kerusakan kerusakan itu merupakan suul adab yang luar biasa," kata Gus Yahya kepada NU Online, Rabu (22/5) siang.
 
Ia mengatakan agenda Pemilu merupakan momentum warga NU di berbagai daerah untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Hal itu bisa dilakukan warga NU dengan menjadi contoh yang baik di masyarakat sehingga bisa menjadi bukti kepada dunia luar bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang beradab dan pelopornya adalah NU.
 
"Kemudian, mengikuti sistem demokrasi secara adil dan wajar sebagaimana mestinya sehingga kita berharap ini sangat penting khususnya  buat kita warga NU, bahwa NU telah sampai pada kematangan seperti ini," ucapnya.
 
Terpenting lanjut Gus Yahya warga NU harus mampu mengembangkan peran politiknya secara positif. Agar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kondusif tanpa ada kerusuhan yang berdampak buruk untuk bangsa Indonesia. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)
 

Rabu 22 Mei 2019 22:30 WIB
Gus Ali Masyhuri Curigai Demo di Tanah Abang Tidak Terkait Pemilu
Gus Ali Masyhuri Curigai Demo di Tanah Abang Tidak Terkait Pemilu
Suasana aksi demo 22 Mei 2019 (foto: kumparan)
Jakarta, NU Online 
Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo Jawa Timur, KH Agus Ali Masyhuri yang akrab disapa Gus Ali menilai kericuhan di sekitar Pasar Tanah Abang, Rabu (22/5) sebagai tindak kriminal dan kekerasan yang jangan-jangan tidak terkait dengan Pemilu.

Oleh karenanya, pihak kepolisian harus mengusut tuntas pelaku kekeraan  tersebut. "Demo ke Bawaslu apa Tanah Abang? Kalau ke Tanah Abang ini tidak nyambung dengan Pemilu. Polisi harus memetakan itu," kata kiai yang juga Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur ini.

Sementara itu, Ketua PWNU NTB Masnun Tahir menilai aksi kericuhan di sekitar kantor Bawaslu hingga Pasar Tanah Abang sejak Selasa (21/5) malam tidak dibenarkan dari sudut pandang ajaran Islam. Pasalnya, Islam mengajarkan bil khihmah wal mauizatul khasanaha wal mujahadah khasanah untuk menyampaikan aspirasi dan suatu ajakan. 

"Polanya (demo dan kericuhan) di luar tradisi kita," kata Masnun.

Ia menilai aksi tersebut mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak melakukan tabayun atau klarifikasi hingga menimbulkan hoaks dan fitnah. Mempirhatinkan, sebab yang menjadi korban adalah rakyat biasa, sementara sebagian elit tidak mau tahu. 

Bentrokan tersebut sangat disesalkan karena dengan cara-cara anarkis anarkis. Apalagi dilakukan di bulan puasa dapat mencindarai kesucian bulan yang harusnya diisi dengan peringatan Nuzulul Qur’an. Aksi demo yang diwarnai kericuhan tidak mencerminakan etika dan akhlak Islam.

Ia mengimbau aparat keamanan yang bertugas untuk tetap preventif dengan mengedepankan persuasive, jangan sampai melakukan tindak anarkis. "Aparat melakukan yang benar pun dianggap salah, apalagi melakukan kesahalah, lebih disalahkan lagi. Sebagai aparatur negara harus santun dan sabar, karena rakyat kita butuh pemahaman dan penyadaran," paparnya.

Kepada elit politik, Masnun mengimbau agar dapat duduk bersama memikirkan kepentingan bangsa, serta solusi bersama-sama menyelesaiakan persoalan bangsa. Para elit harus mampu menunjukkan cara-cara negarawan, menjadi polistisi yang santun.

"Juga menghargari perbedaan, karena pemilu adlaah permainan, sedangkan sunatullah kalah menang itu takdir," ujarnya.

Semangat negarawan harus dipegang teguh untuk mampu membangun dan menjaga NKRI, sehingga jangan memprovikasi atau mengeluarkan statemen yang bernada provokasi, apalagi mengajak pada tindakan inkonstitusional. (Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG