IMG-LOGO
Nasional

Kiai Said Ingatkan Negara Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas

Kamis 23 Mei 2019 18:15 WIB
Bagikan:
Kiai Said Ingatkan Negara Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas
KH Said Aqil Siroj (tengah)
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, pemerintah berkewajiban melindungi semua warganya dengan memberikan pangan, sandang, tempat tinggal, pengobatan, dan biaya kesehatannya.

"Jadi yang pertama kali wajib memperhatikan rakyat Muslim atau non-Muslim adalah negara," kata Kiai Said saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Mengarusutamakan Pelayanan Keagamaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas’ di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). 

Kiai Said berharap, kepedulian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya terkait akses kemudahan dalam beribadah di masjid, tetapi juga menyangkut hak sosialnya. Ia mengutip hadits yang berisi kecaman Rasulullah terhadap umat Islam yang tidak peduli terhadap nasib saudara seiman.

من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

"Artinya barangsiapa yang tidak peduli urusan kaum Muslimin, Maka dia bukan golonganku," kata Kiai Said.

“Ini hak sosialnya (harus diperhatikan), kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya shalat, bukan hanya ke masjid, tapi juga kesehariannya apa yang dibutuhkan apa yang dikeluhkan apa kekurangannya masyarakat sekitar terutama negara harus menyiapkan dengan secukupnya," lanjutnya.

Menurut Kiai Said, sebagai warga negara penyandang disabilitas tidak ada bedanya dengan warga negara lainnya. Mereka juga mempunyai harga diri, eksistensi, agama, kemanusiaan, dan hak politik, dan hak-hak lainnya. 

"(Semoga) Bakat yang terpendam, kecerdasan yang terpendam bisa disalurkan (penyandang disabilitas)," ucapnya.

Hadir pad FGD ini Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU Imam Aziz, Wasekjen PBNU Ulil Abshar Hadrawi, Wakil Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid, Direktorat Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna, dan PSLD Universitas Brawijaya Slamet Amex Tohari.

Hadir juga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan Persatuan Tunanetra Indonesia. (Husni Sahal/Muchlishon)
Bagikan:
Kamis 23 Mei 2019 22:15 WIB
Redam Konflik, Gubernur Jatim Gelar Silaturahmi di Sampang
Redam Konflik, Gubernur Jatim Gelar Silaturahmi di Sampang
Khofifah Indar Parawansa di Mapolres Sampang.
Sampang, NU Online
Gubernur Jawa Timur menggelar silaturahmi dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Sampang. Hal tersebut sebagai solusi meredam terjadinya konflik. Solusi ini juga berlaku di kawasan manapun di seluruh Jatim.

“Kami menyilaturahmikan pikiran kami, menyilaturahmikan hati kami, menyilaturahmikan bagaimana bersama-sama kita membangun kehidupan yang harmoni, saling berseiring, proses saling menjaga dan menghormati di antara ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya serta para ulama di Kantor Mapolres Sampang, Kamis (23/5).

Menurutnya, silaturahmi bisa menyambungkan kesepahaman, persepsi dan pikiran antara pemerintah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat. “Sebab kesepahaman melahirkan saling mempercayai,” ujar Khofifah.

Menurut perempuan yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU tersebut, dengan silaturahmi diharapkan para kiai bisa mempersambungkan kesepakatan dalam merawat umat dalam kehidupan masyarakat.

“Keinginan pemerintah bersilaturahmi untuk menata kehidupan masyarakat yang baik, menata kehidupan keagamaan yang baik, serta kehidupan kebangsaan kenegaraan yang baik,” terangnya.

Di sela kunjungannya, Khofifah menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolda Jatim beserta jajarannya terkait kasus pembakaran Kantor Mapolsek Tambelangan, Sampang.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen (Pol) Luki Hermawan tidak menginginkan kejadian pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang terulang kembali. Kepala daerah hingga tokoh agama di Sampang diminta untuk bergandeng tangan mencari solusi agar tidak terjadi kasus serupa. 

“Terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, ulama, pemuda yang ada di Sampang. Kami difasilitasi Ibu Gubernur dengan Pak Pangdam, kami bisa bertatap muka terkait dengan kejadian semalam,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan dengan para ulama, pihaknya telah mendapatkan kesepakatan terkait kasus di Mapolsek Tambelangan Sampang untuk tidak berkembang lagi dan tidak menjalar ke wilayah Madura atau ke seluruh Jatim. 

Untuk penanganannya, Kapolda Jatim akan melakukan sesuai prosedur dan akan menarik kasus tersebut ke Polda Jatim. Kasus tersebut, saat ini sedang didalami. Pelakunya nanti akan diproses secara hukum yang berlaku. 

Dirinya berharap agar masyarakat Sampang bisa menjaga keguyuban yang selama ini sudah terjalin baik. “Mudah-mudahan kejadian yang kemarin ini tidak terulang lagi, dan bisa menahan diri dan bisa berkomunikasi, bersilaturahmi apabila ada hal-hal bisa dipecahkan dengan cara silaturahmi atau cangkrukan. Sehingga bisa dipecahkan permasalahan tersebut,” jelasnya. 

Menurutnya, diperkirakan kejadian ini terjadi karena adanya berita hoaks yang menginformasikan ada sejumlah tokoh Madura ditahan di Jakarta. 

“Alhamdulillah di Jakarta, Bu Gubernur sudah dapat masukan di sana (Polda Metro Jaya), masyarakat Jawa Timur tidak ada yang terkena atau terjaring oleh Polda Metro Jaya,” imbuhnya. 

Seusai melakukan silaturahmi, gubernur bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya meninjau langsung kondisi Kantor Mapolsek Tambelangan Sampang. (Ibnu Nawawi)

Kamis 23 Mei 2019 21:45 WIB
Enam Rencana Strategis Rakor Pendidikan Diniyah dan Pesantren
Enam Rencana Strategis Rakor Pendidikan Diniyah dan Pesantren
Rakor Rencana Strategis Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
Yogyakarta, NU Online
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Imam Safe'i mengingatkan enam hal penting untuk merumuskan rencana strategis pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Keenam hal itu antara lain pembangunan karakter, pengembangan informasi teknologi, pendidikan kader ulama, layanan masyarakat kurang beruntung, dan pengembangan akademik serta 'branding' pesantren. 

Imam Safe'i menjelaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Strategis Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Program Pendidikan Islam 2020-2024, Rabu (22/5) malam di Yogyakarta. 

Menurut Safe'i, pesantren harus memiliki karakter kuat. "Dengan karakter yang kuat, pesantren akan melahirkan alumni yang mumpuni dan menjadi tokoh nasional," katanya. 

Selain itu, pengembangan IT di era 4.0 menurutnya juga tak kalah penting. Juga pengembangan kader ulama. "Tiap provinsi harus ada Mahad Aly meskipun kecil, karena ini merupakan keterwakilan pendidikan pesantren," urainya. 

Sementara layanan pendidikan untuk masyarakat yang kurang beruntung menurut Safe'i bisa dicontohkan dengan membangun pesantren di wilayah perbatasan. "Semua berangkat dari semangat ingin menjangkau yang tidak terlayani dan melayani yang tidak terjangkau," imbuhnya. 

Terkait pengembangan akademik, Safe'i menilai banyak santri yang sebenarnya memiliki potensi untuk melanjutan pendidikan tinggi. "Bahkan sebenarnya mereka mampu bersaing di beberapa fakultas bergengsi di kampus negeri," paparnya. 

Terakhir, Safe'i menilai pendidikan unggul adalah yang punya kekhasan. "Jika kekhasan sudah dimiliki maka trademark pesantren akan muncul, di sinilah perlu 'membranding' pesantren," pungkasnya.

Sebelumnya selaku tuan rumah, Kakanwil Edhi Gunawan menyampaikan ucapan selamat datang di Yogyakarta. "Yogyakarta adalah kota dengan banyak predikat, seperti kota pelajar, budaya, pendidikan dan sebagainya," ujar Kakanwil.

Selain itu, imbuhnya, Yogyakarta dikenal sebagai City of Tolerance. "Meski demikian kami tidak boleh terlena karena ada saja tantangan yang dihadapi," sambung Kakanwil. Terlebih media sosial yang sangat masif sekali sehingga peristiwa yang terjadi di Yogyakarta dapat cepat sekali mencuat sebagai isu nasional, lanjutnya. 

Selain Safe'i dan Edhi Gunawan, hadir pula Kabag Perencanan Sekretariat Ditjen Pendis Ridwan, Kabid Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Islam Kemenag DIY Masrudin dan 70 peserta. Mereka terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dan perencana yang mengampu pendidikan diniyah dan pesantren seluruh Indonesia.

Kegiatan yang dihelat di Grand Quality Hotel Yogyakarta ini berlangsung hingga Jumat (24/5) besok. (Bramma Aji Putra/Ibnu Nawawi)

Kamis 23 Mei 2019 21:30 WIB
Dosen Muda NU Paparkan Awal Mula Islam Radikal di Zaman Rasulullah
Dosen Muda NU Paparkan Awal Mula Islam Radikal di Zaman Rasulullah
Diskusi 'Membedah Pergerakan Islam Radikal di Indonesia' di Unusia Bogor, Kamis (23/5)
Bogor, NU Online
Pengurus Komisariat PMII Unusia Kampus B Rayon Fakultas Agama Islam (FAI) kembali melaksanakan agenda rutina diskusi di Pendopo Unusia Parung Bogor, Kamis (23/5) petang. Acara ini dirangkai dengan buka puasa bersama.

Diskusi bertema Membedah Pergerakan Islam Radikal di Indonesia menghadirikan narasumber aktivis media yang juga dosen muda NU, Fathoni Ahmad. Fathoni memaparkan bahwa munculnya pergerakan Islam radikal di Indonesia awal mulanya terjadi karena mereka didoktrin dengan doktrin agama.

"Semisal, jihad fisabilillah, iming-iming surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Dan, muncullah mereka yang berideologi radikal itu," ujar Fathoni.

Mereka, lanjut Fathoni, seakan-seakan sangat mengerti agama. Tetapi, sebenarnya pemahaman tentang agama itu dangkal. Mereka memahami agama secara tekstual dan parsial saja.

"Dan setelah itu, mereka di kasih pemahamahan bahwa seakan-akan tidak percaya dengan pemerintahan dan terjadilah benturan antara mereka dan pemerintahan. Alhasil, muncullah teroris," lanjutnya.

Fathoni juga menceritakan embrio-embrio radikal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Waktu itu, Rasulullah Saw dan para sahabat sedang berbincang ringan di emperan masjid. Tiba-tiba datanglah orang tanpa sopan santun melewati Rasulullah SAW dan para sahabat tanpa menyapa langsung masuk masjid, lalu orang tersebut melaksanakan shalat.

"Ciri-ciri mereka adalah berpakaian cingkrang dan dadanya besar seperti dada perempuan. Golongan mereka mulai menyebar pada era kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karomallahu Wajhah, yang dinamakan kelompok Khawarij," papar Fathoni.

Fathoni membeberkan pergerakan teroris itu terbagi menjadi tiga level, yaitu, Salafi, Jihadi dan Takfiri. Salafi adalah mereka yang menyebarkan dakwah radikal di majelis-majelis, masjid dan kampus. Mereka nonpolitik. Sementara Jihadi adalah mereka yang bergerak siap jihad atau siap mati. Sedangkan Takfiri adalah mereka yang mengganggap selain golongannya adalah kafir dan wajib dibunuh.

Fathoni berpesan agar mereka memegang teguh paham Islam moderat, tidak seperti mereka yang mempunyai idelogi radikal. "Terkhusus teman-teman (pergerakan) harus lebih  bisa memahami sosiologis dan psikologis masyarakat, sehingga Islam bisa dipahami. Tantangan luar bisa bagi kita, akhlaq dan adab yang harus diperkuat," pungkasnya. (Muhammad Asna Maulana/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG