IMG-LOGO
Opini

Tafsir Ayat 'Wa bil Walidayni Ihsana' dari Aspek Bahasa

Sabtu 25 Mei 2019 3:45 WIB
Bagikan:
Tafsir Ayat 'Wa bil Walidayni Ihsana' dari Aspek Bahasa
Ilustrasi: nadirhosen.net
Oleh: Nadirsyah Hosen

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra' (17) ayat 23, Surat Al-Baqarah (2) ayat 83, Surat Anisa (4) ayat 36, Surat Al-An’am (6) ayat 151, terdapat perintah "Wa bil walidayni ihsana." Dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 redaksi yang dipakai adalah "bi walidayhi ihsana." Ini adalah perintah Al-Qur'an untuk kita berbakti kepada orang tua.

Kali ini kita bahas dari aspek bahasa, khususnya penggunaan kata sambung 'bi' dan diksi 'ihsan'. Seperti berulang kali saya bahas, kita tidak bisa bergantung semata pada terjemahan untuk dapat memahami kandungan makna Al-Qur'an. Kita harus membuka kitab tafsir untuk belajar dari penjelasan para ulama yang memang mumpuni baik dari segi Bahasa Arab, maupun kaidah tafsir.

Pertama, mengapa digunakan kata sambung 'bi' dalam frase "wa bil walidayni ihsana"? Bukankah secara bahasa boleh juga digunakan kata sambung 'ila' (ke) dan 'li' (untuk)? Apa rahasianya Al-Qur'an memilih kata sambung 'bi'?

Kita mulai dengan penjelasan dari Sayyid Thantawi dalam kitab Tafsirnya Al-Wasith:

والإحسان يتعدى بحرفى الباء وإلى، فقال: أحسن به، وأحسن إليه، وبينهما فرق واضح، فالباء تدل على الإلصاق، وإلى تدل على الغاية، والإلصاق يفيد اتصال الفعل بمدخول «الباء» دون انفصال ولا مسافة بينهما، أما الغاية فتفيد وصول الفعل إلى مدخول إلى ولو كان منه على بعد أو كان بينهما واسطة

Menurut para pakar gramatika Arab, kata sambung 'bi' salah satunya mengandung makna 'lil ilshaq' (إلصاق), yakni menunjukkan hubungan yang erat dan dekat antara dua hal atau lebih. Faidahnya untuk menunjukkan kedekatan atau kelekatan. Sementara itu, penggunaan kata sambung 'ila' mengandung makna jarak, dari satu hal ke hal lainnya. Misalnya kita menuju ke Makkah dari Madinah. Ini menunjukkan ada jarak antara kedua kota tersebut.

Dengan demikian, dari sudut bahasa saja, yaitu pemilihan kata sambung 'bi', bukan 'ila', menunjukkan Allah tidak menghendaki jarak walau sedikitpun dalam hubungan berbakti kepada kedua orang tua. Al-Qur’an menghendaki hubungan yang sangat erat dan dekat, bahkan lekat, antara anak dengan orang tuanya. Kedekatan ini bukan hanya dimaknai secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual.

Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa penggunaan kata sambung 'li' tidak digunakan karena kebaikan atau manfaat dalam berbakti kepada orang tua itu pada hakikatnya bukan untuk kepentingan orang tua, tetapi untuk kepentingan sang anak itu sendiri. Itu sebabnya tidak dipilih kata sambung 'li' yang bermakna peruntukan.

Sebagai tambahan, kata sambung 'li' juga bermakna kepemilikan. Tidak digunakannya kata 'li', menurut kitab Tafsir At-Tahrir wat Tanwir karya Ibn Asyur, boleh jadi mengindikasikan bahwa berbakti pada orang tua itu bukan soal memberi manfaat material, tetapi lebih menekankan kepada penghormatan pribadi kedua orang tua.

‎وإذا أريد به إيصال النفع المالي عُديّ بإلى، تقول أحْسَنَ إلى فلان، إذا وصله بمال ونحوه.

Kedua, kenapa diksi yang dipilih untuk berbakti pada orang tua itu 'ihsan'? Bukan kata 'adil', misalnya?

Kata ihsan dan derivasinya digunakan untuk mencakup apa yang membahagiakan manusia karena perolehan nikmat berkenaan dengan diri, jasmani mapun kondisinya. Demikian penjelasan Tafsir al-Misbah dengan merujuk kepada keterangan pakar kosakata Al-Qur’an, yaitu Ar-Raqhib al-Asfahani.

Itu sebabnya Al-Qur’an menggunakan kata 'ihsan' karena kandungan kata ini lebih dalam dibanding kata 'adil'. Kalau 'adil' itu memperlakukan orang lain sama perlakuannya kepada kita maka 'ihsan' maknanya kita memperlakukannya lebih baik lagi.

Jadi, dengan makna seperti ini kita bisa pahami perintah Al-Qur’an untuk berbakti kepada kedua orang tua harus dengan makna kedekatan kita kepada mereka berdua secara emosional dan spiritual. Memberikan penghormatan bukan semata soal material. Dan, apa yang kita berikan dan persembahkan kepada orang tua harus lebih baik lagi, meskipun seandainya orang tua berperilaku jelek atau mengabaikan anaknya. Karena, yang dipakai bukan konsep adil, tapi konsep ihsan.

Maka, makna "wabil walidayni ihsana" yang kita jelaskan di atas dari sisi kebahasaan tidak bisa kita temui hanya dengan sekadar membaca terjemahan Al-Qur’an.

Sekadar informasi, kitab yang membahas aspek kebahasaan dalam al-Qur’an, di antaranya Ijaz al-Bayan karya An-Naisabury, kitab Fi Lughatil Qur’an karya Al-FarraMa’ani Al-Qur’an karya Al-AkhfasyMa’ani al-Qur’an karya Az-Zajjaj, I’rab Al-Qur’an karya an-Nahas.

Kedalaman makna ini baru kita ungkap dari segi kata sambung dan pilihan diksi saja, belum lagi kita bahas dari sudut asbabun nuzul, konteks ayat, korelasi dengan ayat lainnya dan penjelasan dari hadits Nabi serta opini para ulama tafsir. Masih banyak pesona penggalan ayat Al-Qur’an di atas yang belum kita jelaskan. Semakin kita tambah bacaan kita terhadap kitab-kitab tafsir, insyaallah akan semakin luas kita menyelami kedalaman samudera Al-Qur’an.

Waallahu a'lam bisshawab

Tabik.

Penulis adalah Rais Syuriyah PCINU Australia dan New Zealand; Dosen Senior Monash Law School.

Bagikan:
Sabtu 25 Mei 2019 13:0 WIB
Kekerasan dan Keadaban Politik Kita
Kekerasan dan Keadaban Politik Kita
ilustrasi
Oleh: Murdianto An Nawie

Pemilu tahun 2019 telah usai. Pemenang Pemilu juga telah diumumkan 19 Mei 2019. Namun, tanggal 22 Mei pecah kerusuhan yang diduga dipicu ketidakpuasan sekelompok orang yang diduga pendukung kontestan tertentu. Pelaksanaan Pemilu ini tentu diharapkan menjadi institusionalisasi politik di negeri ini, bukan sebaliknya menjadi pemicu konflik sosial yang lebih luas. Mestinya kita belajar atas berbagai konflik massa kita pada masa lalu, yang selalu berakhir dengan korban kemanusiaan. Dan, pertanyaan penting bagi kita semua adalah: Seberapa jauh kita telah menyerap spirit demokrasi yang santun sebagaimana termaktub dalam Pancasila?
 
Beberapa sejarawan mencatat dalam sejarah Indonesia bahwa setiap menjelang atau masa pergantian kekuasaan (baca: kepemimpinan nasional) sedikit banyak diwarnai dengan konflik dan kekerasan secara pararel dari elit hingga ke akar rumput dan berlangsung terus dari setiap rezim. Nah, kini kita bangsa Indonesia hendak menapaki Pemilu kedua di era demokrasi, seolah konflik dan kekerasan juga menjadi noktah hitam yang terus menempel pada baju demokrasi yang hendak dipakai oleh bangsa ini. Steoreotype yang kerap kali menempel pada perilaku bangsa Timur (baca: Indonesia) yang santun, dan berbudi pekerti musnah sudah. Bahkan pada beberapa kasus para pengamat Barat tak jarang malabeli kita sebagai komunitas barbar, antihumanisme dan perlu diperadabkan. Ini tentu harus kita hidari. 

Berangkat dari fenomena itu, maka kesungguhan hati untuk menata kehidupan politik yang lebih santun bukan lagi sebatas basa-basi atau sebuah retorika politik semata. Kasus kekerasan yang terjadi hari 22 Mei 2019, adalah cermin paradoks dalam membangun demokrasi. Para pendukung kontestan Pemilu 2019, baik calon presiden atau partai politik, tak boleh hanya disuguhi pesta jalanan bagi yang menang, dan tindak kekerasan bagi yang kalah. Apalagi disertai provokasi dari elit dan diikuti oleh pergerakan dan pengolahan emosi massa. Tak heran kalau kemudian konflik politik yang melibatkan massa terulang terus dari hari ke hari. Pada titik ini, maka para kontestan Pemilu adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas munculnya berbagai konflik dan kekerasan pascapemilu 2019. Kontestan Pemilu, baik para politisi ataupun partai, ataupun elit organisasi masyarakat tentu tak boleh hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan semata yang mereka peroleh.

Terkhusus partai politik, sebagaimana yang dikatakan oleh Neumann, dalam Modern Political Parties, fungsi yang paling dominan dari partai adalah menggantikan konflik jalanan (baca: kekerasan) dengan diplomasi politik di parlemen yang secara fair dan demokratis. Artinya, partai tidak saja mengharamkan konflik jalanan, tapi berkewajiban melokalisir benturan kepentingan yang keras itu di meja diplomasi atau di ruang-ruang sidang di gedung perwakilan rakyat.

Jadi kalau sekarang kita jumpai dan elit politik justru memobilisasi bahkan membuka peluang massa yang brutal untuk berduyun duyun dijalanan untuk mengekspresikan ketidakpuasannya dengan kekerasan dan pelanggaran hukum,dapat dipastikan elit politik tidak memiliki sikap dan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memposisikan tugasnya dalam kehidupan berbangsa. Apa yang ditujunya hanya sekedar mengejar kekuasaan politik semata. Kini saatnya bagi kita semua, untuk menghentikan membakar massa dengan provokasi dan ujaran kebencian. Jangan lagi ada elite politik yang sengaja membakar emosi massa hingga terjadi tindak kekerasan  yang mengorbankan nyawa manusia.

Khusus untuk mengelola situasi sosial pada pesta demokrasi pada masa-masa yang akan datang, beberapa yang penting kita agendakan bersama adalah: 
 
Pertama, terkhusus para pemilih yang juga adalah sebagian besar adalah warganet di media sosial, harus bersama-sama merefleksikan kembali kesadaran politiknya. Meskipun terasa politik identitas makin mengeras belakangan ini, kita tak boleh mundur untuk membangun rasionalitas politik, dengan mengakses informasi yang lengkap dan detail tetang program dan gagasan para kontestan politik. Maka derajat kualitas Pemilu dan demokrasi akan meningkat seiring dengan kematangan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, yang semata-mata tidak ditentukan oleh faktor identitas politik dan agama. Konten-konten di media sosial yang dibuat baik oleh kontestan atau para pihak yang terkait adalah konten positif yang berisi informasi, yang tak boleh mengolah sentimen primordial seperti kesukuan, agama, dan ras.  

Kedua, fase-fase laten yang mengudang kekerasan politik ke depan harus sedemikian rupa terdeteksi, sehingga para penyelenggara negara sejak dini dapat membuat antisipasi konflik-konflik yang bakal terjadi.
 
Ketiga, penyelenggara dan peserta Pemilu harus berikhtiar melakukan kendali atas pengelompokan-pengelompokkan massa secara terbuka, apalagi dengan bumbu provokasi dan ujaran kebencian kepada kelompok lain. Kontestan politik harus menggantikan propaganda yang mengeksploitasi unsur Sara, dan mobilisasi massa dengan dialog-dialog terbuka dan egaliter. Dengan begitu, kematangan para politisi yang akan mengisi jabatan politik baik dalam pemerintahan maupun parlemen teruji, bukan semata-mata mengandalkan figur ketenaran, atau nama besar orang lain. 

Keempat; para elit politik harus membuat kontrak dan kesepakatan bahwa kelompok yang membuat kekacauan politik hingga mengundang kekerasan massa di hari hari mendatang mendapatkan diskualifikasi keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum. Hal ini penting sebagai ikatan politik, sebab kerap kali tak terselesaikan melalui ruang hukum.
 
Kelima, peran agamawan dan tokoh moral bangsa ini harus direposisi ulang di masa depan. Peran yang  lebih menjernihkan, menjadi penengah dan mediator antarberbagai kepentingan yang sering berbenturan, teramat dibutuhkan. Daripada terlibat terlalu jauh dengan pertarungan politik praktis seperti menjadi kontestan Pemilu, situasi yang berpotensi membuat bangsa ini tanpa figur perekat dan pemersatu. 

Dengan beberapa langkah prioritas di atas diharapkan kita dapat lebih berdewasa dalam berpolitik, serta tindak kekerasan yang menjadi bayang bayang hitam yang menghantui kita dalam pascapemilu 2019 tidak terus menghantui kita. Jalan buntu dan gelap ini harus kita buka kembali. Kita harus bangkit dari segala bentuk kekerasan dan hasrat purba untuk melakukan agresi terhadap lawan politik. Apalagi, sesungguhnya kita adalah sesama warga bangsa. Kita harus bersama memastikan negeri ini negeri yang memberi harapan pada generasi di masa depan. Dan, pada titik ini kita dapat mengingat pesan penting Gus Dur, "Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan".

Penulis adalah Dosen PPS IAI Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Tim Litbang ISNU Jawa Timur, Penggiat Jaringan Gusdurian.  


Kamis 23 Mei 2019 12:30 WIB
Rasionalitas dalam Ekonomi Syariah
Rasionalitas dalam Ekonomi Syariah
Oleh Azhim Ahdar

Rasionalitas bukan berarti anti-tekstualitas atau tidak menerima teks sebagai sumber dan landasan pengetahuan. Rasionalitas dalam konteks ini adalah mempertimbangkan aspek rasional-logis terhadap pembacaan serta pemaknaan terhadap teks agama sehingga mampu menghasilkan pandangan universal dan menghindari kontradiksi dalam menyikapi perbedaan pandangan yang muncul dari pemahaman teks yang berbeda.

Kadang kita keliru menempatkan dalil naqli (Al-Qur’an & Al-Hadits) dalam menetapkan hukum terkait muamalah. Karena permasalahan muamalah berbeda dengan Ibadah, baik dari sisi dasar hukum maupun nilai hukumnya. Dalam Ilmu usul fiqh ada satu kaidah yang berbunyi, “asas dari permasalahan muamalah adalah boleh (halal/mubah) selama tidak ada dalil naqli yang menunjukkan ketidakbolehannya”. Sedangkan “asas permasalahan ibadah adalah ketidakbolehan (haram) selama tidak ada dalil yang mendasarinya”.

Sehingga, dalam masalah muamalah yang harus ditekankan ketika ingin memutuskan suatu hukum adalah aspek realitas dan rasionalitas. Mengapa? Karena Islam datang untuk memberikan maslahat bagi manusia dan maslahat dalam spektrum sosial hanya bisa tegak seiring dengan ditegakkannya keadilan. Al-Qur’an yang merupakan usaha untuk mendokumentasikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril as kepada Nabi SAW berisi petunjuk umum yang membahas asas beragama serta petunjuk khusus yang membahas permasalahan yang tidak mampu dicapai oleh rasio dan indra manusia.

Masalah ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, uang, lembaga keuangan, dan lain-lain merupakan pembahasan muamalah. Muamalah adalah aturan yang bertujuan untuk mengatur hubungan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu muamalah semestinya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Ketika sudah mengandung aspek ini, keadilan, maka sistem ekonomi apa pun namanya adalah sistem ekonomi syariah secara nilai. 

Berbicara tentang ekonomi syariah bukan hanya tentang profit, tapi lebih dari itu juga bicara tentang landasan dalam menentukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul sehingga mampu membawa ekonomi syariah pada tujuannya, yaitu upaya untuk menyingkap hukum syariah dalam permasalahan ekonomi yang menjadi sebab utama terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat yang berbasis keadilan. Realitasnya, lembaga keuangan syariah masih jauh dari tujuan ini, bahkan kalau kita lihat data perkembangan lembaga keuangan syariah maka yang nampak justru penurunan, baik dari sisi profit maupun dari sisi kesesuainnya dengan Syariah itu sendiri. Bisa jadi hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan epistemologis, yaitu memandang teks sebagai rujukan utama tapi melupakan realitas dan rasionalitas.

Merupakan hal yang sangat mendasar bahwa tujuan sistem ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi seluruh manusia. Karena aktivitas ekonomi bukan hanya dijalani oleh sesama umat Islam sehingga kesejahteraan itu muncul dengan menegakkan keadilan. Dalam konteks keindonesiaan misalnya, terdapat berbagai macam agama, sehingga yang harus dikedepankan adalah aspek keadilan agar seluruh agama menerima sistem ekonomi syariah. 

Pertanyaannya kemudian adalah  di mana peran dalil naqli dalam ekonomi sehingga melahirkan sistem ekonomi syariah? Ketika kita renungkan lebih dalam, bahwa Islam diturunkan kepada manusia untuk memberikan petunjuk terhadap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka hakikat dan esensi Islam adalah petunjuk tentang permasalahan yang akal tidak mampu mencapainya.

Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 113 yang artinya; “Dan Allah menurunkan Kitab serta Hikmah dan mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui”. Dari sinilah Islam yang berisi dalil naqli memainkan perannya yang kemudian memunculkan satu sistem baru dalam sistem ekonomi yang dinamakan dengan sistem ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang menjadikan dalil naqli dalam hal ini Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai salah satu landasan penetapan hukumnya.

Terus di mana posisi rasio dalam sistem ekonomi syariah serta bagaimana melibatkan rasionalitas dalam permasalahan ekonomi syariah? Dari sisi epistemologis posisi rasio sebagai media yang menjembatani teks dan realitas. Pemahaman terhadap teks harus dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap realitas. Dari sisi metodologis rasio menjadi timbangan dalam memahami teks. Artinya, pemahaman terhadap teks bukan hanya karena kita mengimaninya, menerima karena yang menurunkannya adalah Allah dan yang menyampaikannya adalah Nabi SAW.

Akan tetapi tolok ukur utamanya adalah bagaimana kita mampu mengurai preposisi yang ada dalam teks sehingga mampu dibuktikan kebenarannya sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran preposisi tersebut. Melibatkan rasio bukan berarti melepaskan keimanan tapi lebih kepada penalaran yang mendalam terhadap kebenaran teks agama dalam hal ini Al-Qur’an dan Hadits sehingga pemahaman yang lahir darinya adalah pemahaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ini tidak berarti menghilangkan esensi syariah dalam sistem ekonomi syariah, mengapa? Karena teks tetap menjadi landasan utama dalam menyingkap hukum Syariah, sedangkan akal hanya menjadi media atau perantara dalam usaha memahami teks yang menghasilkan hukum syariah.

Dalam sejarahnya, sistem dalam ilmu ekonomi tidak lahir begitu saja, dia merupakan hasil penalaran para pemikir yang mencoba untuk memberikan solusi terhadap ketimpangan yang terjadi dalam tatanan masyarakat, ekonomi sosialis yang diprakarsai oleh Karl Marx misalnya lahir dari semangat menumbangkan kesenjangan antara kelas buruh dan pemilik modal. Sistem dalam ilmu ekonomi selalu lahir dari sebab yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Begitupun dengan kelahiran sistem ekonomi syariah, dia merupakan upaya untuk mengurai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi halangan terhadap terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Dan memasukkan aspek rasionalitas merupakan langkah baru untuk sistem ekonomi syariah. 


Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah, SKSG UI.

Kamis 23 Mei 2019 11:30 WIB
Saat NU Hadang Pemberontak Negara
Saat NU Hadang Pemberontak Negara
Oleh Fathoni Ahmad

Perjuangan Nahdlatul Ulama hingga berhasil bersama para tokoh nasionalis dan rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 H belum berhenti. Selain harus menghadapi agresi militer Belanda II, para tokoh pesantren juga harus menghadapi kelompok-keompok pemberontak. Justru perjuangan melawan pemberontak bagi NU tidak kalah hebatnya karena tak lain melawan bangsanya sendiri.

Kelompok pemberontak tersebut ialah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) prakarsa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu digerakkan oleh Dipo Nusantara Aidit, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang didirikan oleh Letkol Achmad Husein, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dimotori oleh Lektol Venjte Sumual, Kolonel D.J. Somba, dan Mayor Eddy Gagola.

Sejarah mencatat, para pemberontak membawa misi ideologi mengganti dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Di antaranya PKI dengan komunismenya, DI/TII dengan negara Islamnya, PRII/Permesta, dan pemberontakan lainnya. Pemberontakan yang terjadi merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan karena legitimasi ideologi, tidak sedikit rakyat yang menjadi korban keganasan para pemberontak, termasuk dari korban dari kalangan pesantren.

Pancasila dan UUD 1945 bagi NU adalah dasar negara yang sudah final berdasarkan kesepkatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Sebab itu, NU selalu konsisten membela negara dan mempertahankan Pancasila dari hadangan kelompok mana pun hingga sekarang. Indonesia yang sudah terbukti mampu bersatu bagi para kiai sudah sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi, al-baqa’ ashalu minal ibtida’ (melanjutkan lebih mudah daripada memulai). (Lihat Syaikhul Islam Ali, Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama, 2018)

Dari prinsip hukum Islam tersebut, NU memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah selesai dan final. Tidak perlu lagi dasar negara dan prinsip dasarnya diotak-atik dan dan diubah. Para ulama terdahulu beserta tokoh bangsa sudah berusaha merumuskan dasar negara yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang majemuk. Tidak hanya kepentingan umat Islam, tetapi juga umat agama lainnya.

Dari tekad dan upaya yang terus berusaha menjaga Pancasila dan UUD 1945 membuat NU jadi kelompok Islam yang kerap berhadapan dengan para pemberontak yang ingin mengubah dasar negara. Argumentasi teologis, sosial, dan budaya yang diperkuat NU dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali membuat para pemberontak kesusahan. Apalagi komitmen pergerakan NU dalam menghadang dan menumpas keganasan para pemberontak.

Pada rentang tahun 1957-1959, Majelis Konstituante memang sedang membahas rancangan dasar negara. PKI masuk dalam faksi Pancasila. Namun, dasar negara Pancasila yang PKI perjuangkan hanya kamuflase politik karena yang diperjuangkan justru materialisme historis yang ateis.

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) mengungkapkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang termaktub dalam sila pertama dalam Pancasila ingin diubah menjadi “Kemerdekaan Beragama” oleh PKI. Padahal, “Kemerdekaan Beragama” merupakan esensi dasar demokrasi Pancasila. Pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga negara memeluk agama dan menjalankannya berdasar keyakinan masing-masing.

Upaya penjajahan dalam bentuk lain yang dilakukan PKI, pertama bisa dilihat dari usaha penetrasi ideologi komunis. Kedua, PKI melakukan pemberontakan fisik. Upaya bughot yang dilakukan PKI menelan banyak nyawa, termasuk dari kalangan NU yang sedari awal berjuang melawan ideologi komunis. NU melakukan perlawanan terhadap PKI di medan politik dan di lapangan selama kurun waktu 17 tahun.

Terkait penetrasi ideologi komunis, Abdul Mun’im DZ dalam Benturan NU-PKI 1948-1965 tidak terlepas dari perang global saat itu, yaitu Perang Dunia II. Marxisme merupakan pemikiran yang lahir dari filsafat Barat yang berjuang melawan perkembangan kapitalisme. Namun, keduanya lahir dari budaya yang sama, keduanya sama-sama ateis dan materialis. Karena itu, sekeras apapun permusuhan kedua saudara sekandung tersebut bisa ketemu dan saling bergandengan bahu-membahu.

Kapitalisme dan imperialisme Barat bisa bergandengan tangan dengan komunisme Soviet dalam menghadapi fasisme Nazi, Jepang, dan Italia dalam Perang Dunia II. Begitu juga dengan kolonialisme Belanda yang kapitalis itu bisa bekerja sama dengan komunisme yang sosialis dalam menghadapi Jepang dan dalam pemberontakan Madiun.

Bahkan jauh sebelumnya, Pendiri NU Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada tahun 1947 mengingatkan bahaya ajaran materialisme historis yang ateis itu bagi bangsa Indonesia. Karena konsep yang sedang dikembangkan secara gencar oleh PKI yaitu menyerukan pengingkaran terhadap agama dan pengingkaran terhadap adanya akhirat. (Lihat Naskah Khotbah Iftitah KH Hasyim Asy’ari pada Muktamar ke-14 NU di Madiun tahun 1947)

Terkait strategi dalam menghadapi PKI itu ditegaskan kembali oleh KH Saifuddin Zuhri (2013: 502) dalam sebuah tulisannya yang menyatakan bahwa: “Dengan dalil agama sebagai unsur mutlak dalam nation building, maka kita dapat menyingkirkan kiprah PKI di mana-mana. Bahkan kita bisa menumpas segala bentuk ateisme, baik ateisme yang melahirkan komunisme maupun ateisme yang melahirkan kapitalisme, liberalisme, atau fasisme. Setiap ideologi yang berbahaya tidak hanya bisa dilawan dengan kekerasan dan senjata, tetapi juga harus dihadapi dengan kesadaran beragama.”

Karena dari awal sudah memahami gerak-gerik PKI dengan komunismenya, tidak sulit bagi NU untuk mengidentifikasi siapa dalang dari pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G 30 S) di Madiun dan di beberapa daerah dengan melakukan penculikan dan perbuatan sadis lainnya. Sebab saat itu, belum banyak yang mengetahui siapa dalang bughot tersebut.

NU mengidentifikasi bahwa percobaan perebutan kekuasaan melalui pemberontakan fisik didalangi oleh PKI. Karena itu, pada tanggal 3 Oktober 1965, ketika banyak orang belum mengethaui siapa dalang G 30 S, NU telah menuntut agar pemerintah membubarkan PKI.

Sekilas dilihat, upaya bughot (memberontak) sebagian besar dimotori oleh tentara yang sudah merasa tidak sejalan dengan visi pemerintahan yang ada dengan kecenderungan politik kekuasaaan yang tinggi. Di beberapa literatur sejarah menyebutkan, proklamasi kemerdekaan RI dibarengi gerakan hijrah pasukan, baik dari tentara nasional, Hizbullah dan Sabilillah dari kawasan jajahan Belanda ke kawasan RI.

Gerakan pembersihan dalam bentuk hijrah tersebut menyisakan beberapa tentara. Sisa-sisa laskar tentara tersebut selanjutnya diorganisir secara perorangan, misal di Jawa Barat oleh Kartosoewirjo untuk melakukan perlawanan terakhir.

Dijelaskan oleh Abdul Mun’im DZ dalam Runtuhnya Gerakan Subversif di Indonesia (2014), sejumlah tentara yang tertinggal di Jawa Barat tersebut diorganisir kemudian dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Setelah itu mereka merancang Negara Islam Indonesia (NII) yang kemudian pada 10 Februari 1948 dan pada 25 Agustus 1948 dikeluarkan maklumat Pemerintah Islam Indonesia yang menandai berdirinya Negara Islam menggantikan Republik Indonesia yang dianggap kafir dan komunis.

Kondisi keamanan nasional seketika kacau apalagi PKI merespon DI/TII yang menganggap bahwa Indonesia merupakan negara komunis dengan menggelorakan perlawanan dengan mengadakan pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948. Jika DI/TII ingin mendirikan Negara Islam, PKI berupaya menegakkan Negara Soviet Indonesia.

Penghianatan yang dilakukan oleh DI/TII dan PKI ini mendorong NU sebagai satu-satunya organisasi yang loyal terhadap NKRI untuk segera mengangkat Soekarno sebagai waliyyul 'amri yang sah sehingga diharapkan bisa menyingkirkan semua yang memberontak dan memusuhi negara.

Sikap NU dan pesantren yan tegas terhadap aksi pemberontakan menyebabkan mereka dimusuhi oleh DI/TII. Beberapa perangkat dakwah NU menjadi sasaran teror. Pesantren, masjid, madrasah NU dibakar, bahkan beberapa kiai diculik dan harta benda dirampas dengan tidak berperikemanusiaan. Bahkan salah satu kiai NU, KH Idham Chalid menjadi sasaran pembunuhan.

Terhadap gerakan-gerakan subversif ini, para kiai tidak tinggal diam begitu saja. Mereka tidak mau bangsa dan negara yang telah dibangun atas dasar konsensus (kesepakatan) kebangsaan menjadi hancur hanya karena kepentingan kelompok tertentu yang a historis. Aksi gerombolan DI/TII bukannya menguntungkan umat Islam tetapi malah menimbulkan malah petaka bagi Muslim itu sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang menjadi korban kekejaman DI/TII.

Gerakan DI/TII yang sudah melampui batas kemanusiaan dan konsensus bersama negara berdasarkan Pancasila membutuhkan pemikiran, bantuan, dan partisipasi aktif dari para kiai. Dalam buku memoarnya (2008), KH Idham Chalid yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Kepala Badan Keamanan membentuk badan yang diberi nama Kiai-kiai Pembantu Keamanan (KPK).


Penulis adalah Redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG