::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Penting Memperkuat Politik Kebangsaan yang Santun dan Mendidik

Senin, 27 Mei 2019 01:00 Daerah

Bagikan

Penting Memperkuat Politik Kebangsaan yang Santun dan Mendidik
Cirebon, NU Online
Pemilu 2019 telah berakhir berbagai dinamika telah dilewati bangsa Indonesia terutama permainan politik yang sempat membuat masyarakat tegang. Banyak kalangan menilai pemilu 2019 tidak lagi sesuai dengan nilai nilai politik kebangsaan yang diajarkan para pendiri bangsa. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kampanye hitam yang terus mengaitkan posisi agama dalam konten konten kampanye di masyarakat.
 
Aktivis Pendidikan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Alifatul Arifiati, mengatakan kedaulatan rakyat sesungguhnya terletak pada partisipasi masyarakat pada 17 April 2019 lalu. Tidak ada lagi sikap kelompok masyarakat yang berpotensi menjurus pada perpecahan bahkan memancing amarah.
 
Selain itu yang mencoreng politik kebangsaan di Indonesia adalah munculnya tindakan money politik, berita bohong dan isu sara yang massif. Semuanya dilakukan elit politik yang menggembor-gemborkan berjuang demi rakyat dan demi kesejahteraan masyarakat.
 
"Untuk itu penting sekali memperkuat politik kebangsaan yang santun dan mendidik untuk bangsa Indonesia," kata  Alifatul Arifiati saat menjadi narasumber kegiatan  Talk Show Kebangsaan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Kampus IAIN Cirebon di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Ahad (26/5).
 
Politik kebangsaan yang santun dan penuh dengan nilai nilai kerukunan kata dia, mulai meredup dengan berbagai dinamika masalah yang sengaja diciptakan. Misalnya dari pers rilis Komnas HAM yang beredar, persoalan kekurangan panitia Pemilu, perekrutan panitia Pemilu, baik PPS, PPK yang tidak menyebutkan batasan usia menjadi isu yang terus digoreng.
 
"Memang seharusnya hal ini diperhatikan mengingat waktu yang lumayan panjang untuk penyelesaian Pemilu," ucapnya
 
Ia mengungkapkan, pemilu 2019 tidak segera dievaluasi maka perjalanan demokrasi di Indonesia akan semakin keruh. Bahkan bisa berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.
 
Ia mendorong setiap setiap partai politik atau lembaga terkait mengadakan  pendidikan politik yang sesuai dengan amanah UUD 45 dan nilai nilai Pancasila. Agar perjalan pesta demokrasi bisa mencerahkan bukan menegangkan seperti saat ini.
 
Sementara itu, Anggota JPPR, M Sofi Mubarok, menuturkan kegiatan Pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik tetapi ada yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi. Misalnya, pada Pemilu 2019 telah terjadi pertemuan dua arus besar antara kelompok pragmatisme dan kelompok nasionalisme.
 
"Dua arus ini perlu ada pihak yang memobilisasi agar tidak berdampak terhadap kerukunan di masyarakat," tuturnya. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)