IMG-LOGO
Opini

Puasa dan Tradisi Keilmuan Pesantren

Senin 27 Mei 2019 2:0 WIB
Bagikan:
Puasa dan Tradisi Keilmuan Pesantren
Oleh Abdullah Alawi

Puasa tahun ini telah berlalu separuhnya. Bagi kalangan santri di berbagai pesantren akan merasa gembira karena liburan dan lebaran. Sebetulnya tidak hanya bagi para santri, tapi semua orang Islam. Namun, bagi santri, ada hal lain, mereka lulus menjalani penempaan diri dengan beragam pengajian selama Ramadhan. 

Dalam tradisi pesantren, pengajian Ramadhan disebut dengan pasaran, yaitu menamatkan sebuah atau beberapa kitab. Pada saat puasa, mereka bukan mengendorkan kegiatan, malah melipatgandakannya. 

Para santri, selepas sahur dan melaksanakan Shalat Subuh, ketika orang di luar pesantren berangkat kerja atau tidur, mereka mengaji kitab tertentu. Misalnya di Pondok Pesantren Al-Tsaqofah yang diasuh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, tahun ini, para santri mengaji kitab Burdah. 

Di pesantren lain, biasanya aktivitas mengaji dimulai pukul 08.00. durasinya hingga mendekati lohor. Kemudian selepas Shalat Dhuhur, mereka mengaji lagi. Ada yang sampai beduk asar. Kemudian mengaji lagi. Setelah berbuka puasa dan Shalat Maghrib, mereka melaksanakan Shalat Isya disusul Shalat Tarawih. Selepas itu, mereka bukan istirahat atau nongkrong di tepi jalan atau kafe, tapi mengaji lagi. Di sebagian pesantren, pengajian malam ini ada yang selesai hingga waktunya sahur. 

Mungkin bagi orang di luar pesantren padatnya kegiatan di pesantren dianggap mustahil. Namun, sebagaimana dialami penulis saat menimba ilmu di Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hikmah, Sukabumi, hal itu merupakan rutinitas tiap tahun para santri. Terutama santri salafiyah. Bagi santri yang rajin, di sela istirahat malah digunakan untuk tadarus Al-Qur’an atau i’tikaf atau tahajud di malam hari. Waktu tidur hanya beberapa jam saja. 

Memang ada santri yang ndableg, misalnya tidur saat pengajian di majelis ta’lim atau absen. Namun yang jelas, selama Ramadhan, hampir tiap pesantren sarat dengan kegiatan keilmuan. 

Menjelang tanggal 25 puasa, biasanya pengajian hampir atau telah selesai. Para santri mengadakan acara khataman Al-Qur’an atau tasyakuran atas selesainya kajian kitab selama Ramadhan tersebut. 

Pasaran Fokus Kajian Pesantren
Bagi orang Sunda pada umumnya, makna pasaran hanya satu, yaitu keranda untuk usungan mayat ke kuburan. Bagi santri Sunda, kata itu memiliki makna kedua, yaitu pengajian kilat selama Ramadhan. 

Menurut Ensiklopedia NU, pasaran memiliki tiga hal perbedaan dengan ngaji lainnya. Pertama, dari sisi waktunya, pasaran terjadi pada bulan Ramadhan atau puasa. 

Kedua, dari sisi kecepatannya, mengaji pasaran dilakukan dengan cara cepat. Umumnya para kiai menamatkan satu kitab atau lebih selama bulan puasa. 

Ketiga, pasaran merupakan momentum bertemunya para santri dengan pesantren lain. Dalam tradisi pasaran, biasanya kiai membolehkan para santri mengaji di pesantren lain untuk mendalami satu cabang ilmu. Pada saat yang sama pesantren tersebut membuka diri kepada santri dari pesantren lain untuk mengaji di pesantrennya.

Terkait dengan yang ketiga ini, perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa pesantren memiliki 12 cabang ilmu yang terurai dalam berbagai kitab. Dari 12 cabang tersebut, ada sebagian pesantren yang dikenal ahli dalam satu atau dua cabang ilmu. Hal ini bukan berarti cabang ilmu lain tidak dikaji, melainkan fokus dalam cabang yang paling dikuasai atau disukai oleh kiai atau ajengannya.  

Di Jawa Barat misalnya, Pesantren Darul Hikam Sukabumi, terkenal dengan kajian ilmu manthiq dan falaqnya. Di Garut, yaitu di Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, terkenal dengan ilmu alatnya (ilmu nahwu dan sharaf). Di Cikole, Tasikmalaya, terkenal dengan kajian fiqihnya. Di Karawang terkenal dengan kajian tauhidnya. Di Siqoyaturrohmah, Sukabumi terkenal ilmu balaghahnya. 

Namun demikian, sekali lagi, pesantren-pesantren tersebut bukan berarti tidak mempelajari ilmu-ilmu lain dan tidak berarti tidak mengerti ilmu lain. Fokus di pesantren alat, misalnya, kiainya bukan tidak mengerti ilmu fiqih, tauhid, dan lain-lain, tapi mereka lebih fokus cabang ilmu yang digelutinya.     

Di Jawa Timur, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari misalnya terkenal sebagai ahli hadits, tapi ia bukan berarti tidak mengerti ilmu fiqih atau tauhid dan yang lainnya.

Pada zaman dahulu, ada kalanya seorang kiai “mengusir” seorang santri dari pesantrennya. Bukan karena santri itu melakukan kekeliruan berat, melainkan disuruh berguru kepada kiai lain yang fokus terhadap sebuah cabang ilmu tertentu.

Nah, pada bulan Ramadhan, pesantren-pesantren yang memiliki fokus terhadap satu cabang ilmu membuka pengajian umum yang terbuka dihadiri santri dari pesantren lain. Pada saat itulah terjadi pertukaran pengalaman, ilmu, tradisi, antarsantri dan antarpondok pesantren. Kemudian terjalinlah jejaring pesantren yang kuat hingga hari ini. 

Sebetulnya, selain ketiga yang disebut di Ensiklopedia NU di atas, ada satu lagi yang biasanya dicari para santri saat pasaran, ngalap berkah. Berkah inilah sebetulnya yang dicari agar ilmu yang selama ini dicari menjadi bermanfaat di masyarakat. 


Penulis adalah Nahdliyin yang tinggal di Bandung
 

Bagikan:
Sabtu 25 Mei 2019 13:0 WIB
Kekerasan dan Keadaban Politik Kita
Kekerasan dan Keadaban Politik Kita
ilustrasi
Oleh: Murdianto An Nawie

Pemilu tahun 2019 telah usai. Pemenang Pemilu juga telah diumumkan 19 Mei 2019. Namun, tanggal 22 Mei pecah kerusuhan yang diduga dipicu ketidakpuasan sekelompok orang yang diduga pendukung kontestan tertentu. Pelaksanaan Pemilu ini tentu diharapkan menjadi institusionalisasi politik di negeri ini, bukan sebaliknya menjadi pemicu konflik sosial yang lebih luas. Mestinya kita belajar atas berbagai konflik massa kita pada masa lalu, yang selalu berakhir dengan korban kemanusiaan. Dan, pertanyaan penting bagi kita semua adalah: Seberapa jauh kita telah menyerap spirit demokrasi yang santun sebagaimana termaktub dalam Pancasila?
 
Beberapa sejarawan mencatat dalam sejarah Indonesia bahwa setiap menjelang atau masa pergantian kekuasaan (baca: kepemimpinan nasional) sedikit banyak diwarnai dengan konflik dan kekerasan secara pararel dari elit hingga ke akar rumput dan berlangsung terus dari setiap rezim. Nah, kini kita bangsa Indonesia hendak menapaki Pemilu kedua di era demokrasi, seolah konflik dan kekerasan juga menjadi noktah hitam yang terus menempel pada baju demokrasi yang hendak dipakai oleh bangsa ini. Steoreotype yang kerap kali menempel pada perilaku bangsa Timur (baca: Indonesia) yang santun, dan berbudi pekerti musnah sudah. Bahkan pada beberapa kasus para pengamat Barat tak jarang malabeli kita sebagai komunitas barbar, antihumanisme dan perlu diperadabkan. Ini tentu harus kita hidari. 

Berangkat dari fenomena itu, maka kesungguhan hati untuk menata kehidupan politik yang lebih santun bukan lagi sebatas basa-basi atau sebuah retorika politik semata. Kasus kekerasan yang terjadi hari 22 Mei 2019, adalah cermin paradoks dalam membangun demokrasi. Para pendukung kontestan Pemilu 2019, baik calon presiden atau partai politik, tak boleh hanya disuguhi pesta jalanan bagi yang menang, dan tindak kekerasan bagi yang kalah. Apalagi disertai provokasi dari elit dan diikuti oleh pergerakan dan pengolahan emosi massa. Tak heran kalau kemudian konflik politik yang melibatkan massa terulang terus dari hari ke hari. Pada titik ini, maka para kontestan Pemilu adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas munculnya berbagai konflik dan kekerasan pascapemilu 2019. Kontestan Pemilu, baik para politisi ataupun partai, ataupun elit organisasi masyarakat tentu tak boleh hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan semata yang mereka peroleh.

Terkhusus partai politik, sebagaimana yang dikatakan oleh Neumann, dalam Modern Political Parties, fungsi yang paling dominan dari partai adalah menggantikan konflik jalanan (baca: kekerasan) dengan diplomasi politik di parlemen yang secara fair dan demokratis. Artinya, partai tidak saja mengharamkan konflik jalanan, tapi berkewajiban melokalisir benturan kepentingan yang keras itu di meja diplomasi atau di ruang-ruang sidang di gedung perwakilan rakyat.

Jadi kalau sekarang kita jumpai dan elit politik justru memobilisasi bahkan membuka peluang massa yang brutal untuk berduyun duyun dijalanan untuk mengekspresikan ketidakpuasannya dengan kekerasan dan pelanggaran hukum,dapat dipastikan elit politik tidak memiliki sikap dan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memposisikan tugasnya dalam kehidupan berbangsa. Apa yang ditujunya hanya sekedar mengejar kekuasaan politik semata. Kini saatnya bagi kita semua, untuk menghentikan membakar massa dengan provokasi dan ujaran kebencian. Jangan lagi ada elite politik yang sengaja membakar emosi massa hingga terjadi tindak kekerasan  yang mengorbankan nyawa manusia.

Khusus untuk mengelola situasi sosial pada pesta demokrasi pada masa-masa yang akan datang, beberapa yang penting kita agendakan bersama adalah: 
 
Pertama, terkhusus para pemilih yang juga adalah sebagian besar adalah warganet di media sosial, harus bersama-sama merefleksikan kembali kesadaran politiknya. Meskipun terasa politik identitas makin mengeras belakangan ini, kita tak boleh mundur untuk membangun rasionalitas politik, dengan mengakses informasi yang lengkap dan detail tetang program dan gagasan para kontestan politik. Maka derajat kualitas Pemilu dan demokrasi akan meningkat seiring dengan kematangan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, yang semata-mata tidak ditentukan oleh faktor identitas politik dan agama. Konten-konten di media sosial yang dibuat baik oleh kontestan atau para pihak yang terkait adalah konten positif yang berisi informasi, yang tak boleh mengolah sentimen primordial seperti kesukuan, agama, dan ras.  

Kedua, fase-fase laten yang mengudang kekerasan politik ke depan harus sedemikian rupa terdeteksi, sehingga para penyelenggara negara sejak dini dapat membuat antisipasi konflik-konflik yang bakal terjadi.
 
Ketiga, penyelenggara dan peserta Pemilu harus berikhtiar melakukan kendali atas pengelompokan-pengelompokkan massa secara terbuka, apalagi dengan bumbu provokasi dan ujaran kebencian kepada kelompok lain. Kontestan politik harus menggantikan propaganda yang mengeksploitasi unsur Sara, dan mobilisasi massa dengan dialog-dialog terbuka dan egaliter. Dengan begitu, kematangan para politisi yang akan mengisi jabatan politik baik dalam pemerintahan maupun parlemen teruji, bukan semata-mata mengandalkan figur ketenaran, atau nama besar orang lain. 

Keempat; para elit politik harus membuat kontrak dan kesepakatan bahwa kelompok yang membuat kekacauan politik hingga mengundang kekerasan massa di hari hari mendatang mendapatkan diskualifikasi keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum. Hal ini penting sebagai ikatan politik, sebab kerap kali tak terselesaikan melalui ruang hukum.
 
Kelima, peran agamawan dan tokoh moral bangsa ini harus direposisi ulang di masa depan. Peran yang  lebih menjernihkan, menjadi penengah dan mediator antarberbagai kepentingan yang sering berbenturan, teramat dibutuhkan. Daripada terlibat terlalu jauh dengan pertarungan politik praktis seperti menjadi kontestan Pemilu, situasi yang berpotensi membuat bangsa ini tanpa figur perekat dan pemersatu. 

Dengan beberapa langkah prioritas di atas diharapkan kita dapat lebih berdewasa dalam berpolitik, serta tindak kekerasan yang menjadi bayang bayang hitam yang menghantui kita dalam pascapemilu 2019 tidak terus menghantui kita. Jalan buntu dan gelap ini harus kita buka kembali. Kita harus bangkit dari segala bentuk kekerasan dan hasrat purba untuk melakukan agresi terhadap lawan politik. Apalagi, sesungguhnya kita adalah sesama warga bangsa. Kita harus bersama memastikan negeri ini negeri yang memberi harapan pada generasi di masa depan. Dan, pada titik ini kita dapat mengingat pesan penting Gus Dur, "Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan".

Penulis adalah Dosen PPS IAI Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Tim Litbang ISNU Jawa Timur, Penggiat Jaringan Gusdurian.  


Sabtu 25 Mei 2019 3:45 WIB
Tafsir Ayat 'Wa bil Walidayni Ihsana' dari Aspek Bahasa
Tafsir Ayat 'Wa bil Walidayni Ihsana' dari Aspek Bahasa
Ilustrasi: nadirhosen.net
Oleh: Nadirsyah Hosen

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra' (17) ayat 23, Surat Al-Baqarah (2) ayat 83, Surat Anisa (4) ayat 36, Surat Al-An’am (6) ayat 151, terdapat perintah "Wa bil walidayni ihsana." Dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 redaksi yang dipakai adalah "bi walidayhi ihsana." Ini adalah perintah Al-Qur'an untuk kita berbakti kepada orang tua.

Kali ini kita bahas dari aspek bahasa, khususnya penggunaan kata sambung 'bi' dan diksi 'ihsan'. Seperti berulang kali saya bahas, kita tidak bisa bergantung semata pada terjemahan untuk dapat memahami kandungan makna Al-Qur'an. Kita harus membuka kitab tafsir untuk belajar dari penjelasan para ulama yang memang mumpuni baik dari segi Bahasa Arab, maupun kaidah tafsir.

Pertama, mengapa digunakan kata sambung 'bi' dalam frase "wa bil walidayni ihsana"? Bukankah secara bahasa boleh juga digunakan kata sambung 'ila' (ke) dan 'li' (untuk)? Apa rahasianya Al-Qur'an memilih kata sambung 'bi'?

Kita mulai dengan penjelasan dari Sayyid Thantawi dalam kitab Tafsirnya Al-Wasith:

والإحسان يتعدى بحرفى الباء وإلى، فقال: أحسن به، وأحسن إليه، وبينهما فرق واضح، فالباء تدل على الإلصاق، وإلى تدل على الغاية، والإلصاق يفيد اتصال الفعل بمدخول «الباء» دون انفصال ولا مسافة بينهما، أما الغاية فتفيد وصول الفعل إلى مدخول إلى ولو كان منه على بعد أو كان بينهما واسطة

Menurut para pakar gramatika Arab, kata sambung 'bi' salah satunya mengandung makna 'lil ilshaq' (إلصاق), yakni menunjukkan hubungan yang erat dan dekat antara dua hal atau lebih. Faidahnya untuk menunjukkan kedekatan atau kelekatan. Sementara itu, penggunaan kata sambung 'ila' mengandung makna jarak, dari satu hal ke hal lainnya. Misalnya kita menuju ke Makkah dari Madinah. Ini menunjukkan ada jarak antara kedua kota tersebut.

Dengan demikian, dari sudut bahasa saja, yaitu pemilihan kata sambung 'bi', bukan 'ila', menunjukkan Allah tidak menghendaki jarak walau sedikitpun dalam hubungan berbakti kepada kedua orang tua. Al-Qur’an menghendaki hubungan yang sangat erat dan dekat, bahkan lekat, antara anak dengan orang tuanya. Kedekatan ini bukan hanya dimaknai secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual.

Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa penggunaan kata sambung 'li' tidak digunakan karena kebaikan atau manfaat dalam berbakti kepada orang tua itu pada hakikatnya bukan untuk kepentingan orang tua, tetapi untuk kepentingan sang anak itu sendiri. Itu sebabnya tidak dipilih kata sambung 'li' yang bermakna peruntukan.

Sebagai tambahan, kata sambung 'li' juga bermakna kepemilikan. Tidak digunakannya kata 'li', menurut kitab Tafsir At-Tahrir wat Tanwir karya Ibn Asyur, boleh jadi mengindikasikan bahwa berbakti pada orang tua itu bukan soal memberi manfaat material, tetapi lebih menekankan kepada penghormatan pribadi kedua orang tua.

‎وإذا أريد به إيصال النفع المالي عُديّ بإلى، تقول أحْسَنَ إلى فلان، إذا وصله بمال ونحوه.

Kedua, kenapa diksi yang dipilih untuk berbakti pada orang tua itu 'ihsan'? Bukan kata 'adil', misalnya?

Kata ihsan dan derivasinya digunakan untuk mencakup apa yang membahagiakan manusia karena perolehan nikmat berkenaan dengan diri, jasmani mapun kondisinya. Demikian penjelasan Tafsir al-Misbah dengan merujuk kepada keterangan pakar kosakata Al-Qur’an, yaitu Ar-Raqhib al-Asfahani.

Itu sebabnya Al-Qur’an menggunakan kata 'ihsan' karena kandungan kata ini lebih dalam dibanding kata 'adil'. Kalau 'adil' itu memperlakukan orang lain sama perlakuannya kepada kita maka 'ihsan' maknanya kita memperlakukannya lebih baik lagi.

Jadi, dengan makna seperti ini kita bisa pahami perintah Al-Qur’an untuk berbakti kepada kedua orang tua harus dengan makna kedekatan kita kepada mereka berdua secara emosional dan spiritual. Memberikan penghormatan bukan semata soal material. Dan, apa yang kita berikan dan persembahkan kepada orang tua harus lebih baik lagi, meskipun seandainya orang tua berperilaku jelek atau mengabaikan anaknya. Karena, yang dipakai bukan konsep adil, tapi konsep ihsan.

Maka, makna "wabil walidayni ihsana" yang kita jelaskan di atas dari sisi kebahasaan tidak bisa kita temui hanya dengan sekadar membaca terjemahan Al-Qur’an.

Sekadar informasi, kitab yang membahas aspek kebahasaan dalam al-Qur’an, di antaranya Ijaz al-Bayan karya An-Naisabury, kitab Fi Lughatil Qur’an karya Al-FarraMa’ani Al-Qur’an karya Al-AkhfasyMa’ani al-Qur’an karya Az-Zajjaj, I’rab Al-Qur’an karya an-Nahas.

Kedalaman makna ini baru kita ungkap dari segi kata sambung dan pilihan diksi saja, belum lagi kita bahas dari sudut asbabun nuzul, konteks ayat, korelasi dengan ayat lainnya dan penjelasan dari hadits Nabi serta opini para ulama tafsir. Masih banyak pesona penggalan ayat Al-Qur’an di atas yang belum kita jelaskan. Semakin kita tambah bacaan kita terhadap kitab-kitab tafsir, insyaallah akan semakin luas kita menyelami kedalaman samudera Al-Qur’an.

Waallahu a'lam bisshawab

Tabik.

Penulis adalah Rais Syuriyah PCINU Australia dan New Zealand; Dosen Senior Monash Law School.

Kamis 23 Mei 2019 12:30 WIB
Rasionalitas dalam Ekonomi Syariah
Rasionalitas dalam Ekonomi Syariah
Oleh Azhim Ahdar

Rasionalitas bukan berarti anti-tekstualitas atau tidak menerima teks sebagai sumber dan landasan pengetahuan. Rasionalitas dalam konteks ini adalah mempertimbangkan aspek rasional-logis terhadap pembacaan serta pemaknaan terhadap teks agama sehingga mampu menghasilkan pandangan universal dan menghindari kontradiksi dalam menyikapi perbedaan pandangan yang muncul dari pemahaman teks yang berbeda.

Kadang kita keliru menempatkan dalil naqli (Al-Qur’an & Al-Hadits) dalam menetapkan hukum terkait muamalah. Karena permasalahan muamalah berbeda dengan Ibadah, baik dari sisi dasar hukum maupun nilai hukumnya. Dalam Ilmu usul fiqh ada satu kaidah yang berbunyi, “asas dari permasalahan muamalah adalah boleh (halal/mubah) selama tidak ada dalil naqli yang menunjukkan ketidakbolehannya”. Sedangkan “asas permasalahan ibadah adalah ketidakbolehan (haram) selama tidak ada dalil yang mendasarinya”.

Sehingga, dalam masalah muamalah yang harus ditekankan ketika ingin memutuskan suatu hukum adalah aspek realitas dan rasionalitas. Mengapa? Karena Islam datang untuk memberikan maslahat bagi manusia dan maslahat dalam spektrum sosial hanya bisa tegak seiring dengan ditegakkannya keadilan. Al-Qur’an yang merupakan usaha untuk mendokumentasikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril as kepada Nabi SAW berisi petunjuk umum yang membahas asas beragama serta petunjuk khusus yang membahas permasalahan yang tidak mampu dicapai oleh rasio dan indra manusia.

Masalah ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, uang, lembaga keuangan, dan lain-lain merupakan pembahasan muamalah. Muamalah adalah aturan yang bertujuan untuk mengatur hubungan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu muamalah semestinya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Ketika sudah mengandung aspek ini, keadilan, maka sistem ekonomi apa pun namanya adalah sistem ekonomi syariah secara nilai. 

Berbicara tentang ekonomi syariah bukan hanya tentang profit, tapi lebih dari itu juga bicara tentang landasan dalam menentukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul sehingga mampu membawa ekonomi syariah pada tujuannya, yaitu upaya untuk menyingkap hukum syariah dalam permasalahan ekonomi yang menjadi sebab utama terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat yang berbasis keadilan. Realitasnya, lembaga keuangan syariah masih jauh dari tujuan ini, bahkan kalau kita lihat data perkembangan lembaga keuangan syariah maka yang nampak justru penurunan, baik dari sisi profit maupun dari sisi kesesuainnya dengan Syariah itu sendiri. Bisa jadi hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan epistemologis, yaitu memandang teks sebagai rujukan utama tapi melupakan realitas dan rasionalitas.

Merupakan hal yang sangat mendasar bahwa tujuan sistem ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi seluruh manusia. Karena aktivitas ekonomi bukan hanya dijalani oleh sesama umat Islam sehingga kesejahteraan itu muncul dengan menegakkan keadilan. Dalam konteks keindonesiaan misalnya, terdapat berbagai macam agama, sehingga yang harus dikedepankan adalah aspek keadilan agar seluruh agama menerima sistem ekonomi syariah. 

Pertanyaannya kemudian adalah  di mana peran dalil naqli dalam ekonomi sehingga melahirkan sistem ekonomi syariah? Ketika kita renungkan lebih dalam, bahwa Islam diturunkan kepada manusia untuk memberikan petunjuk terhadap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka hakikat dan esensi Islam adalah petunjuk tentang permasalahan yang akal tidak mampu mencapainya.

Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 113 yang artinya; “Dan Allah menurunkan Kitab serta Hikmah dan mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui”. Dari sinilah Islam yang berisi dalil naqli memainkan perannya yang kemudian memunculkan satu sistem baru dalam sistem ekonomi yang dinamakan dengan sistem ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang menjadikan dalil naqli dalam hal ini Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai salah satu landasan penetapan hukumnya.

Terus di mana posisi rasio dalam sistem ekonomi syariah serta bagaimana melibatkan rasionalitas dalam permasalahan ekonomi syariah? Dari sisi epistemologis posisi rasio sebagai media yang menjembatani teks dan realitas. Pemahaman terhadap teks harus dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap realitas. Dari sisi metodologis rasio menjadi timbangan dalam memahami teks. Artinya, pemahaman terhadap teks bukan hanya karena kita mengimaninya, menerima karena yang menurunkannya adalah Allah dan yang menyampaikannya adalah Nabi SAW.

Akan tetapi tolok ukur utamanya adalah bagaimana kita mampu mengurai preposisi yang ada dalam teks sehingga mampu dibuktikan kebenarannya sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran preposisi tersebut. Melibatkan rasio bukan berarti melepaskan keimanan tapi lebih kepada penalaran yang mendalam terhadap kebenaran teks agama dalam hal ini Al-Qur’an dan Hadits sehingga pemahaman yang lahir darinya adalah pemahaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ini tidak berarti menghilangkan esensi syariah dalam sistem ekonomi syariah, mengapa? Karena teks tetap menjadi landasan utama dalam menyingkap hukum Syariah, sedangkan akal hanya menjadi media atau perantara dalam usaha memahami teks yang menghasilkan hukum syariah.

Dalam sejarahnya, sistem dalam ilmu ekonomi tidak lahir begitu saja, dia merupakan hasil penalaran para pemikir yang mencoba untuk memberikan solusi terhadap ketimpangan yang terjadi dalam tatanan masyarakat, ekonomi sosialis yang diprakarsai oleh Karl Marx misalnya lahir dari semangat menumbangkan kesenjangan antara kelas buruh dan pemilik modal. Sistem dalam ilmu ekonomi selalu lahir dari sebab yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Begitupun dengan kelahiran sistem ekonomi syariah, dia merupakan upaya untuk mengurai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi halangan terhadap terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Dan memasukkan aspek rasionalitas merupakan langkah baru untuk sistem ekonomi syariah. 


Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah, SKSG UI.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG