IMG-LOGO
Fragmen

Sejarah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Kamis 30 Mei 2019 17:0 WIB
Bagikan:
Sejarah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)
Pada April 1970 satu majalah di lingkungan NU terhenti, yaitu majalah Dunia Pendidikan. Majalah tersebut berhenti karena lembaga yang mengeluarkannya pun kian melempem pada waktu itu, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Bahkan induk organisasinya, yaitu Nahdlatul Ulama, sedang mengalami tekanan yang luar biasa. 

Majalah Dunia Pendidikan edisi perdana mulai 17 April 1969. Penerbitan majalah ini dianggap sebagai momentum “kedewasaan” Pergunu memasuki usia 17 tahun (berdiri Mei 1952). Memang singkat majalah itu. Namun sedikit banyak, majalah itu mengandung torehan sejarah masa kejayaan partai NU . Sebagai “badan otonom”, Pergunu telah mampu meneruskan kiprah NU dalam dunia media cetak. NU sendiri, hingga tahun 1972, punya organ resmi Harian Duta Masyarakat yang memiliki peran fenomenal selama tahun 1960-1965.

Untuk menyalurkan aspirasi pendidik dan pendidikan secara khusus, PBNU merestui penerbitan Dunia Pendidikan oleh Pergunu. Sasaran pembacanya, adalah guru-guru madrasah atau sekolah umum yang menjadi aktivis NU. Pada nomor-nomor awal, disebutkan Dunia Pendidikan dicetak 10.000 eksemplar. Mulai nomor 7 meningkat menjadi 15.000 eksemplar. Suatu hal yang wajar, mengingat jumlah anggota Pergunu puluhan ribu orang. 

Sejarah Pergunu
Menurut Ensiklopedia NU, Pergunu adalah badan otonom NU yang menghimpun dan menaungi para guru, dosen, don ustadz. Secara organisasi, Pergunu dibentuk dari hasil Konferensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada tahun 1952.  Konferensi merekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya, Ma'arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958. 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pimpinan Pusat Persatuan Guru NU berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959 dengan Ketua Umum Bashori Alwi. Kongres pertamanya diadakan pada 17-20 Oktober 1959 yang diikuti 27 cabang dan Bashori Alwi kembali terpilih sebagai ketua umum. Kongres kedua diselenggarakan pada 1966 dengan memilih Mardji’in Syam sebagai ketua umum, sekaligus terjadi perpindahan kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta. 

Pada 1968, Pergunu di Jawa Timur berhasil memperjuangkan 20.000 anggotanya menjadi guru negeri di Departemen Agama. Namun, organisasi ini surut setelah Pemerintah Orde Baru menyatukan berbagai organisasi profesi guru menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 

Pada era reformasi, Pergunu diaktifkan kembali. Sebuah diskusi kecil yang dimotori H. Abdul Latif Mansyur di Jombang menggagas ide tersebut. Sambutan luas pun bergulir dan berproses sampai akhirnya pada 30-31 Maret 2002 terselenggara Musyawarah Guru Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya. Pertemuan ini menghasilkan kepengurusan Pergunu Wilayah Jawa Timur dan penetapan AD/ART, rekomendasi kepada PBNU, serta pembentukan tim formatur untuk membentuk Pengurus Pusat Pergunu. 

Setelah melakukan pembentukan cabang-cabang, terutama di Jawa Timur, pada 15 Juli 2003 diselenggarakan pertemuan pembentukan PP Pergunu yang menghasilkan tiga orang pengurus inti harian Pergunu Pusat, yaitu: Drs. K.H. Asep Saifuddin Chalim (Ketua Umum), H Kusnan A. (Sekretaris Jenderal), dan Drs. H. Choiruddin Ch. (Bendahara Umum). Mereka ditugasi menyempurnakan susunan PP Pergunu.

Dalam Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Solo (2004), PP Pergunu berjuang menjadikan Pergunu sebagai salah satu Badan Otonom NU. Tetapi, upaya ini belum berhasil. Baru pada Muktamar Makassar (2010), Pergunu ditetapkan menjadi salah satu Badan Otonom NU. 

Pada awal berdirinya Pergunu merupakan alat Partai NU. Kini Pergunu mengusung paradigma baru, yaitu profesionalitas dan independensi, tidak berafiliasi dengan partai politik apa pun, dan sejalan dengan Khittah 1926 yang mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Pergunu kini ikut membangun generasi muda NU melalui jalur pendidikan. 

Kongres I Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, pada 23-24 Juli 2011, memilih KH Asep Abdul Halim sebagai Ketua Umum PP Pergunu Periode 2011-2016. Pada kongres selanjutnya, KH Asep Abdul Halim dengan masa kepemimpinan 2016-2021. (Abdullah Alawi)

Bagikan:
Ahad 26 Mei 2019 8:0 WIB
Sejarah Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama
Sejarah Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama
KH Saifuddin Zuhri dalam bukunya menyebutkan bahwa NU disebarkan para tokohnya dari surau ke surau. Tidak salah karena para tokoh tersebut adalah para ahli masjid. Mereka hidup dan tinggal dekat masjid. Dengan demikian, NU meletakkan pusat gerakkan melalui masjid. 

Hal itu bisa dibuktikan pada masa awal NU berdiri. Beberapa bulan setelah didirikan, pada 1926, NU mengadakan muktamar pertamanya di Surabaya. Kegiatan tersebut ditutup dengan pengajian umum di Masjid Ampel. Kegiatan tersebut dihadiri 10 ribu warga. Dua tahun berikutnya, pada momentum yang sama, diadakan hal serupa di tempat itu juga. 

Ketika muktamar NU bergeser ke barat, yaitu Semarang pada tahun 1929, kegiatan diakhiri hal serupa, yaitu pengajian umum yang dihadiri belasan ribu orang. Tahun berikutnya hal serupa berlangsung di Semarang. Tahun berikutnya di Cirebon. Lalu Bandung, Jakarta, dan seterusnya. 

Dari waktu ke waktu, NU terus bergerak menghadapi tantangan zaman. Para kiai kemudian membentuk lembaga khusus yang menangani masjid yang sekarang disebut LTMNU atau Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. 

Menurut Ensiklopedia NU, lembaga tersebut bertugas menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Secara resmi lembaga tersebut didirikan pada 12 Dzulhijjah 1390 atau 9 Februari 1971 di Surabaya. Pada waktu itu, nama lembaga tersebut adalah Hai’ah Ta’miril Masjid Indonesia (HTMI). 

Para kiai kemudian mengubah HTMI menjadi Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI) pada Muktamar NU ke-31 di Solo (2004). Sedangkan nama LTMNU merupakan hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar (2010). 

Tujuan LTMNU sebagaimana dijelaskan Ensiklopedia NU adalah revitalisasi masjid supaya masjid tak hanya menjadi tempat shalat, tetapi menjadi tempat yang selalu tecermin dalam doa para jamaahnya: Allahumma inni as’aluka salamatan fid dini, wa afiyatal fi jasadi, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan firrizki, wa taubatal koblal maut, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.

Penjabaran dari tujuan tersebut: Pertama: AIlahumma inni as’aluka salamatan fiddini. Masjid menjadi tempat supaya selamat agamanya sampai akhir hayatnya, aqidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, syariahnya, mazahibul arba’ah, akhlaknya atau tasawufnya Junaidi al-Baghdadi dan al Ghazali;

Kedua, wa afiyatal fi jasadi. Melalui program ini, masjid dijadikan pusat kegiatan kesehatan. Program ini harus disinergikan dengan lembaga-lembaga lain.

Ketiga, wa ziyadatan fil ilmi. Masjid sebagai majelis taklim, tempat pemberdayaan pemikiran, dan tempat kiai mengajar atau memberi tausiyah, khususnya khutbah, dengan materi yang Iebih menyentuh kebutuhan masyarakat. 

Di masjid juga terdapat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), madrasah diniyah, atau sekolah umum di sampingnya.

Keempat, Wa barakatan fir rizki. Masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi;

Kelima, wa rahmatan indal maut. Masjid sebagai tempat mengurus jenazah, pelatihan menangani jenazah, dan lain-lain;

Keenam, wa taubatan qoblal maut. Masjid sebagai tempat bertaubat, kembali kepada Allah;

Ketujuh, wa magfiratan ba'dal maut. Masjid sebagai tempat untuk tahlilan. 

Pada masa kepemimpinan KH Abdul Manan A. Ghani, yaitu pada 2010-2015, ketujuh program tersebut diperkuat kembali dengan melaksanakan pelatihan di daerah-daerah. LTMNU hampir tiap minggu mendatangi cabang-cabang NU dan PWNU untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya tujuh agenda tersebut. 

Untuk mendukung program-program tersebut, LTMNU menyelenggarakan pelatihan takmir masjid, pelatihan memandikan jenazah, pemberian identitas NU di masjid, seperti kalender dan jadwal waktu shalat berlogo NU, juga posko mudik lebaran berbasis masjid, dan Iain-lain. 

Para Ketua LTMNU dari masa ke masa adalah: KH Ahmad Syaikhu (1971-1981), KH Ayatullah Saleh (19711986), KH Achmad Syaikhu Rotib (1986-1991), KH lrfan Zidny (1991-1996), H M. Sutrisno Hadi (1996-2004), H Syarifuddin Muhammad (2004-2010), KH Abdul Manan A. Ghani (2010-2015), KH Mansur Syairozi (2015-sekarang). (Abdullah Alawi)

Sabtu 25 Mei 2019 1:0 WIB
Sejarah Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama
Sejarah Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama
Sejak kapan bidang kesehatan menjadi perhatian Nahdlatul Ulama? Bagi sebagian orang, mungkin pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mantap, yaitu belum lama. Paling juga belasan tahun yaitu sejak ada Lembaga Kesehatan NU. 

Namun, kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan data tertulis yang ditemukan, beberapa cabang NU pada tahun 1930-an telah mendirikan semacam layanan kesehatan untuk masyarakat. Cabang-cabang NU tersebut adalah Serang, Jombang, dan Bandung. 

Dari tiga cabang tersebut, yang ditemukan datanya, NU serang terbilang paling tua yaitu tahun 1934. Mereka mendirikan layanan kesehatan dalam bentuk klinik. Bahkan mereka memiliki dua klinik. 

Namun sayangnya, layanan kesehatan tersebut hanya berlangsung dua tahun, berarti hingga tahun 1936, sebab dokter di dua klinik tersebut dialihtugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kabar tentang dua klinik itu dilaporkan Cabang NU Serang pada Muktamar NU sebelas yang berlangsung di Banjarmasin pada tahun 1933. Namun, sayang sekali karena dokter itu klinik dipindahtugaskan ke daerah Kalimantan, sehingga dua klinik itu berhenti. 

Dari laporan itu, sepertinya Cabang NU serang hanya menyediakan tempat untuk klinik, sementara dokter yang bertugas adalah orang pribumi yang bekerja di pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Serang. 

Singkatan dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini bertugas menjalankan kebijakan NU di bidang ke sehatan, seperti menangani rumah saklt dan balai kesehatan yang ada di ling kungan NU. 

Kesehatan NU dalam Bentuk Lembaga
Lembaga ini dibentuk sebagai hasil Muktamar NU di Donohudan (2004) yang memutuskan pembubaran Lembaga Sosial Mabarrot (LSM). LKNU dalam hal ini mengambil alih tugas penanganan masalah kesehatan. Sementara masalah sosial ditangani oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU). Nama LKNU adalah hasil keputusan Muktamar NU ke32 di Makassar untuk mengganti nama Lembaga Pelayanan Kesehatan NU (LPKNU) yang ada sebelumnya. 

LKNU menjalankan sejumlah program yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti penanganan masalah tuberkolosis, malaria, dan HIV/ AIDS, serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di pesantren. Klinik Avicenna yang berada di Gedung PBNU, Jakarta, secara Iangsung dikelola LKNU. Selain itu, lembaga ini mengoordinasikan berbagai rumah sakit milik NU yang ada di daerah agar bisa berkembang dengan baik. 

Sampai saat ini, ada dua orang yang menjabat sebagai Ketua LKNU, yaitu Dr. M. Syahrizal Syarif, M.P.H., Ph.D (20042010) dan Dr. dr. Imam Rasyidi, Sp.O.G. (k) On.K. (2010-sekarang). (Abdullah Alawi)

Ahad 19 Mei 2019 14:45 WIB
Pasukan Rakyat Jelata Kiai Wahid Hasyim
Pasukan Rakyat Jelata Kiai Wahid Hasyim
Masyarakat Indonesia pada 1942 sempat lega ketika Jepang yang mengaku saudara tua di Asia telah mengusir penjajahan Belanda di tanah air. Namun berjalannya waktu, mental dan karakter penjajah Jepang semakin terlihat. Mereka tidak jauh berbeda ketika memperlakukan rakyat semena-mena, melakukan pemaksaan, penangkapan, penyiksaan, penarikan hasil bumi secara paksa, dan lain-lain.

Perjuangan melawan pendudukan Jepang bagi santri dan ulama pesantren tidak kalah sulit. Apalagi ketika salah satu guru para ulama di Jawa, KH Hasyim Asy’ari ditangkap Jepang karena tuduhan mengada-ada. Kontak fisik dan senjata kerap terjadi, diplomasi dan perundingan terus dilakukan, sembari melakukan riyadhoh-rohani untuk meminta kekuatan, perlindungan, pertolongan Yang Maha Kuasa.

Dari jalan cukup panjang dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang, KH Wahid Hasyim dalam banyak kesempatan seringkali menjelaskan isi ramalan Ronggowarsito tentang Joyoboyo, bahwa Jepang hanya seumur jagung dalam menduduki Indonesia. (KH Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, 2001)

Kepercayaan tersebut ditegaskan oleh Kiai Wahid Hasyim harus menjadi dorongan untuk berjuang. Ayah Gus Dur tersebut mengatakan, “Namun, diinsyafkan kepada masyarakat bahwa perjuangan hendaklah jangan disandarkan pada ramalan-ramalan. Perjuangan itu harus disandarkan kepada penyusunan kekuatan lahir dan batin, pengorganisasian, dan tawakkal kepada Allah SWT.”

Dalam upaya menggerakkan masyarakat melakukan perlawanan itu, Kiai Wahid Hasyim kerap mengunjungi daerah-daerah. Di Jakarta Kiai Wahid bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional, kalangan pemuda, dan rakyat jelata. Di daerah-daerah, beliau mempunyai anak buah dari kalangan supir truk, bengkel mobil, kondektur kereta api, dan pedagang keliling untuk melakukan tugas-tugas penghubung. Selain itu, hubungan, jaringan, dan koneksi dengan dunia pesantren tambah diperkuat. Konsolidasi tak biasa dari ‘Pasukan Rakyat Jelata’.

Suatu hari, seorang Pemuda Ansor Jakarta bernama Fatoni memberitahukan kepada KH Saifuddin Zuhri bahwa seorang petani bernama Husin minta berjumpa dengan KH Wahid Hasyim. Akhirnya kedua orang ini bertemu dan cukup lama mengadakan pembicaraan. Setelah petani itu pergi, Kiai Wahid memberitahukan kepada Kiai Saifuddin Zuhri bahwa petani tersebut tak lain adalah Tan Malaka, orang terkemuka dalam memimpin gerakan di bawah tanah melawan Jepang, guru Adam Malik dan Chaerul Saleh. (KH Saifuddin Zuhri, 2001: 274)

“Ente jangan lupa, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, Al-Harbu Khid’ah, bahwa peperangan selamanya penuh dengan tipu muslihat.” Pernyataan tersebut dikatakan oleh KH Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) ketika membincang strategi perjuangan menghadapi penjajah Nippon atau Jepang dengan Konsul Nahdlatul Ulama wilayah Kedu, KH Saifuddin Zuhri pada tahun 1943.

Al-Harbu Khid’ah diungkapkan oleh Kiai Wahid karena bangsa Indonesia saat itu dalam kondisi peperangan melawan penjajah. Kondisi ini diperhatikan betul oleh para kiai pesantren untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kungkungan kolonialisme, bukan tipu muslihat dalam artian negatif.

Dalam obrolan ringan ditemani seduhan teh hangat di tengah panasnya peperangan, Kiai Wahid Hasyim mengeluarkan sebuah tas dan memberikan isinya kepada Kiai Zuhri. Awalnya Kiai Saifuddin Zuhri terheran dengan sesuatu yang dibungkus oleh plastik tersebut dan diberikan kepadanya.

Setiap kali dipanggil Kiai Wahid di kediamannya, Kiai Zuhri memang dipersiapkan menerima komando. Tidak jarang Kiai Zuhri harus berkeliling mengunjungi tokoh-tokoh kiai dan pemuda di Karesidenan Kedu (Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kabupaten dan Kota Magelang) untuk menyampaikan pesan perjuangan Kiai Wahid Hasyim.

Dalam perjuangan penuh liku-liku menghadapi Jepang, pada tahun 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 H. Seluruh pergerakan nasional dari santri, tokoh nasionalis, dan rakyat tidak terlepas dari bimbingan kiai-kiai pesantren terutama KH Hasyim Asy’ari. Namun, proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan karena Indonesia masih harus berjuang menghadapi agresi militer Belanda II dan para pemberontak. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG