IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Idul Fitri sebagai Momen Rekonsiliasi Bangsa

Ahad 2 Juni 2019 17:0 WIB
Bagikan:
Idul Fitri sebagai Momen Rekonsiliasi Bangsa
Idul Fitri yang akan jatuh pada pekan pertama Juni 2019 menjadi momen yang tepat untuk merekatkan kembali perpecahan dan perbedaan pendapat akibat pilihan politik yang menyertai pemilu 2019. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, isu agama yang dikampanyekan secara berlebihan membuat masyarakat terpolarisasi antara “kami” dan “mereka”. Isu agama membuat pilihan politik menjadi tidak sekadar saya pilih pasangan tertentu karena suka atau lebih kompeten dalam membangun bangsa. Ada narasi-narasi bela agama, jihad, dan kata-kata senada yang muncul di publik. 

Kontestasi politik merupakan sebuah rutinitas lima tahunan. Para calon tentu mengampanyekan bahwa dirinya merupakan pilihan paling tepat untuk memimpin bangsa ini. Masing-masing menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Sayangnya dalam kampanye, tak jarang pihak-pihak tertentu menggunakan cara-cara yang tidak benar. Propaganda hitam, penyebaran hoaks, bahkan fitnah berseliweran di media sosial. Massa yang gampang termakan oleh aksi propaganda menjadi emosional dalam membela calonnya. Apalagi jika propaganda tersebut menyangkut bela agama. Perbedaan pilihan antarkeluarga atau teman menyebabkan hubungan keluarga atau pertemanan menjadi renggang. 

Bagi sebagian orang, pilihan politik tak lebih dari sekadar akses kepada kekuasaan. Calon yang didukung adalah yang kira-kira mampu memberikannya akses. Kelompok ini umumnya adalah elit politik yang dengan mudah berkompromi asal mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Karena itulah, koalisi politik dengan gampang dibentuk tetapi gampang pula bubar di tengah jalan. Berbeda dengan elit politik. Rakyat kebanyakan menentukan pilihan berdasarkan narasi-narasi yang dikembangkan selama masa kampanye. Ketika kampanye menggunakan isu-isu agama dengan menyatakan bahwa hanya calon tertentu yang dianggap mewakili umat Islam sementara yang lain kelompok yang menista Islam, situasinya bisa menjadi berbahaya. 

Ketika pilihan politik dikaitkan dengan agama, maka pilihan tidak dianggap lagi sesuatu yang profan, tetapi telah dimasuki dengan nilai-nilai religius. Mereka rela melakukan apa saja demi pilihan politik yang dianggap sebagai perjuangan agama. Di sini ada kesenjangan antara apa yang dipikirkan rakyat kebanyakan dan elitenya. 

Tentu saja, kita harus menyadari bahwa pilihan politik tak boleh mengalahkan persaudaraan. Masing-masing orang memiliki pilihan dengan kriteria tertentu. Ada orang yang suka dengan pemimpin yang merakyat, yang lain suka dengan sikap yang tegas. Ada yang merasa nyaman dengan capaian yang sudah dilakukan selama lima tahun belakangan, tetapi ada yang ingin melakukan perubahan. Karena itu, kita tidak boleh menggunakan kaca mata kita ketika menilai pilihan orang lain. Dengan menghormati pilihan orang lain, kita turut menjaga kedamaian bangsa ini. 

Rakyat telah menentukan pilihannya pada 17 April 2019 lalu. KPU telah mengumumkan bahwa pasangan 01 yaitu Jokowi Amin meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan pasangan 02 Prabowo Sandi. Jika ada sengketa pemilu, sebaiknya menggunakan saluran-saluran hukum yang ada. Jangan lagi melibatkan rakyat untuk aksi-aksi selanjutnya. Biarlah mereka merajut kembali kerenggangan yang muncul akibat perbedaan pilihan politik ini. 

Tidak mudah untuk menghilangkah kekecewaan akibat kekalahan atau bersikap jumawa ketika menang. Tetapi kekuatan untuk bersikap sabar dan tenang dalam kondisi apapun menunjukkan kapasitas kepemimpinan seseorang. Dalam momen-momen kritis inilah kapasitas calon pemimpin diuji. Rakyat akan melihatnya. 

Pada negara-negara yang sistem demokrasinya telah matang, maka kekalahan atau kemenangan disikapi dengan wajar. Tidak ada eforia berlebihan bagi yang menang atau kekecewaan yang mendalam yang diekspresikan ke publik bagi yang kalah. Mereka yang kalah umumnya mengucapkan selamat kepada yang menang karena itulah pilihan rakyat. Sementara itu di negara-negara yang demokrasinya belum matang, sengketa pemilu bisa berkepanjangan. Masing-masing pihak akan mengerahkan massa pendukungnya untuk melakukan aksi jalanan. Tak jarang, korban nyawa timbul. 

Salah satu momentum yang tepat dalam pemilu kali ini adalah hasil pemilu diumumkan pada bulan Ramadhan, di saat umat Islam sedang berkonsentrasi menjalankan beragam amaliah keagamaan. Dan selanjutnya mereka berpikir untuk menyiapkan diri menyambut Idul Fitri. Dengan demikian upaya provokasi untuk menggelar beragam aksi massa kurang mendapat sambutan. Bahkan momentum ini menjadi sangat tepat untuk merajut kembali persaudaraan yang renggang.

Para tokoh nasional berulang kali telah berkumpul dan berseru agar seluruh komponen bangsa melakukan rekonsiliasi pascapemilu. Seruan-seruan ini mendapat momentum yang sangat tepat. Tak ada kesempatan yang lebih baik bagi seluruh bangsa ini selain pada Idul Fitri untuk saling memaafkan. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Idul Fitri dikenal sebagai hari raya untuk saling memaafkan atas kesalahan dan khilaf yang terjadi sebelumnya. Pada hari yang paling meriah ini, umat Islam saling mengunjungi rumah tetangga, kerabat, dan handai taulan. Inilah momen yang paling tepat untuk merajut kembali persaudaraan yang mungkin renggang karena berbagai hal. 

Jutaan orang pulang ke kampung halamannya untuk bertemu keluarga. Perjuangan untuk itu bukanlah hal yang ringan mengingat perjalanan yang panjang dan ongkos yang lebih mahal dibandingkan dengan hari-hari normal. Tetapi semuanya ditempuh demi bertemu keluarga dan kerabat. Saat itulah, semua orang siap untuk meminta maaf atau memberi maaf kepada sesama. Saatnya bersatu kembali untuk membangun bangsa. (Achmad Mukafi Niam)


Bagikan:
Ahad 26 Mei 2019 19:30 WIB
Menuntaskan Sengketa Pemilu di Depan Hukum
Menuntaskan Sengketa Pemilu di Depan Hukum
Pasca pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 21 Mei 2019, sejumlah partai politik menyatakan akan melakukan gugatan hasil pemilu di beberapa daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang sebelumnya menyatakan diri untuk tidak mengajukan sengketa pemilu di MK akhirnya berubah pikiran. Inilah jalan terbaik penyelesaian sengketa pemilu dibandingkan dengan melakukan tekanan massa yang menimbulkan kegaduhan serta korban jiwa dan harta benda. 

Sungguh disayangkan, demo yang menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang berlangsung pada 22 Mei berlangsung rusuh dan memakan sejumlah korban jiwa. Aktivitas masyarakat terganggu berupa ditutupnya pusat bisnis Tanah Abang dan area seputar jalan Thamrin. Sejumlah fasilitas publik rusak. Para korban adalah rakyat kecil yang tak berdaya. Mereka yang berdemo di satu pihak adalah orang-orang yang diminta atau termotivasi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi atas nama membela calonnya. Korban di pihak lainnya, orang yang tak ikut apa-apa, tetapi mengalami penjarahan. 

Kini saatnya membuktikan apakah tuduhan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terbukti atau tidak di pengadilan. Masyarakat selama ini telah dihadapkan pada narasi-narasi bahwa pemilu penuh dengan kecurangan tanpa mengetahui dengan pasti tingkat dan besaran kecurangan tersebut apakah sudah memasuki kategori TSM. Kini para pihak yang bersengketa bisa beradu argumen di hadapan sembilan hakim MK. Dokumen-dokumen pendukung akan disampaikan sebagai bukti. Para saksi akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas kecurangan-kecurangan yang disangkakan. 

Harus diakui bahwa kecurangan masih ada. Politik uang atau upaya manipulasi masih terjadi. Partai tertentu merasa suaranya diambil partai lain atau sesama kader dalam satu partai berusaha mengambil suara yang lain. Belum lagi adanya kesalahan hitung C1 dan persoalan lainnya. Keluhan terhadap kondisi ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan beberapa di antaranya ditangani polisi. Ini tentunya merupakan puncak dari gunung es terhadap permasalahan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 

Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan total jumlah pemilih 180 juta dinilai jauh lebih baik dilihat dari kompleksitasnya. Ada 800 ribu TPS lebih yang tersebar di berbagai lokasi geografis yang beragam di Indonesia. Tentu tak mudah melakukan semua hal ini. 

Sebagai sebuah sidang terbuka yang dapat dilihat oleh siapapun, maka publik nantinya dapat menilai sejauh mana kecurangan-kecurangan tersebut terjadi. Apakah sifatnya sporadis atau TSM. Para hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan apakah bukti-bukti yang disampaikan cukup memadai untuk mendukung pernyataan tuduhan kecurangan. Mantan Ketua MK Mahfud MD menyatakan, pada masa kepemimpinannya, beberapa keputusan KPU diubah oleh MK karena adanya bukti-bukti kecurangan yang dianggap sah dan mengakibatkan hasil pemilu berubah.  

Namun demikian, jika tidak terbukti adanya kecurangan, maka pihak yang kalah harus legowo atau berbesar hari untuk menerima kepemimpinan yang ada karena ternyata pihak lain mendapat dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika kalah, maka balik menuduh MK bertindak curang. Jika bersikap seperti itu, maka tidak akan ada penyelesaian.

Sebelumnya KPU juga dituduh melakukan kecurangan melakukan pemihakan kepada salah satu paslon. KPU selalu dikritik oleh pihak-pihak yang kalah. Jangan sampai MK mengalami hal yang sama, yaitu dipersalahkan oleh pihak yang kalah. Jika hal tersebut terjadi, maka anak bangsa ini akan terus terfragmentasi antara dua kelompok yang saling tertentangan. 

Lembaga-lembaga seperti KPU, MK, Bawaslu dan lainnya dipilih melalui proses yang panjang, mulai dari pembentukan panitia seleksi sampai akhirnya diputuskan oleh DPR. Jadi profil masing-masing anggota terpilih sangat beragam. Karena dipilih DPR, maka sejumlah nama juga disetujui atau bahkan disokong oleh partai-partai pendukung paslon 01 ataupun 02. Dengan demikian, sangat sulit untuk mengajak semua anggota bersekongkol. Sejumlah regulasi dan pengawasan publik membuat KPU dapat menjalankan perannya secara independen, terbuka, dan akuntabel.   

Memilih pemimpin didasarkan pada sebuah idealitas bahwa calon yang menjadi preferensinya akan menjalankan sebuah visi besar, sebuah cita-cita besar yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ada sisi rasional berdasarkan rekam jejak calon pemimpin, tetapi ada sisi subjektivitas personal seperti kecocokan karakter ataupun karena alasan primordial. Bahkan ketika seorang pemimpin dinarasikan sebagai pembawa panji-panji agama sedangkan yang lain diidentikkan sebaliknya, sebuah klaim yang layak dipertanyakan kelayakannya, maka kontestasi menjadi rumit. Maka, ketika calon yang didukung kalah, ada kekecewaan berat.

Jadi, yang perlu dipersiapkan bukan hanya bukti-bukti kecurangan, tapi juga kesiapan mental untuk menerima hasilnya, kalah atau menang dalam gugatan tersebut. Sikap para aktivis pendukung dan simpatisan sangat ditentukan oleh sikap para elitnya. Jika elit legowo, maka yang di bawah juga akan ikut. Mari kita sepakati bahwa proses di MK ini adalah proses terakhir sebelum pada akhirnya kita menyatu kembali sebagai sebuah bangsa. Tidak ada lagi identitas 01 atau 02. Saatnya bersama-sama membangun bangsa ini menyelesaikan sejumlah persoalan besar yang beberapa waktu ini tersingkirkan oleh hiruk-pikuk politik. 

Temuan-temuan dalam persidangan di MK sudah seharusnya menjadi catatan bagi perbaikan pemilu yang akan datang agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Jika masih penasaran, jadwal berikutnya sudah menanti pada pemilu 2024. Energi yang ada lebih baik disiapkan untuk kontestasi selanjutnya. (Achmad Mukafi Niam)


Ahad 19 Mei 2019 19:30 WIB
Jangan Sampai karena Urusan Pemilu Bangsa ini Pecah
Jangan Sampai karena Urusan Pemilu Bangsa ini Pecah
Ilustrasi (Antara)
Pengumuman hasil pemilu 2019 akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Mei. Pihak yang tidak puas atas proses pemilu yang sudah berlangsung selama ini mewacanakan akan menggelar aksi besar-besaran. Berbagai narasi yang menjurus kepada kekerasan beredar di media sosial. Situasi ini membuat masyarakat menjadi takut bahwa pada saat pengumuman hasil pemilu nanti akan berujung pada kekerasan. Bahkan kedutaan besar Amerika Serikat mengeluarkan travel warning untuk tidak bepergian ke Indonesia pada tanggal tersebut.

Kekerasan yang terjadi akibat konflik politik antarelite telah banyak terjadi di sejumlah negara. Irak, Afganistan, Yaman, Sudah, dan sejumlah negara Muslim lainnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk lebih bijak dalam mengatasi persoalan yang terjadi antar anak bangsa. Dengan jelas, hari ini kita bisa melihat kondisi sosial ekonomi negara-negara tersebut. Kekerasan tidak henti-hentinya terus terjadi. Nyawa manusia sudah tidak lagi berharga. Pengungsian besar-besaran, bencana kelaparan dan kesehatan, serta berbagai persoalan lainnya. 

Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Tentu semuanya memiliki kontribusi atas persoalan yang sudah menjadi karut-marut dan susah diurai. Tetapi tanggung jawab terbesar ada pada elit politik yang memilih menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyalurkan ketidakpuasan atas suatu hasil yang tidak sesuai dengan harapan mereka. 

Rakyat Indonesia memiliki komitmen keagamaan yang sangat tinggi. Jika suatu persoalan dikaitkan dengan nilai agama, maka hal tersebut akan dengan mudah masuk dalam pikiran mereka. Menjadi berbahaya jika ketidakpuasan atas hasil pemilu dibikin narasi sebagai membela Islam. Padahal hampir 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam dan kontestan capres-cawapres yang bertarung kedua-duanya beragama Islam. 

Sejumlah ulama di tingkat nasional ataupun di daerah telah berupaya untuk menjalin silaturrahmi yang terputus akibat perbedaan pilihan politik pada pemilu 2019. Mereka berpendapat, pemilu telah selesai. Jika ada sengketa pemilu, maka hal terbaik adalah melalui jalur hukum yang sudah disediakan. Ini merupakan cara yang elegan dan terhormat untuk menyelesaikan masalah.

Laporan mengenai Situng yang dinilai hasilnya tidak akurat juga ditanggapi dengan baik oleh Bawaslu yang memutuskan agar KPU membenahi prosedur unggah formulir C1 di Situng. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tersikap adil dan mengakomodasi siapa saja sejauh laporan yang disampaikan disertai dengan bukti yang memadai. Keluhan-keluhan atas kecurangan yang dianggap terjadi sudah seharusnya juga dilaporkan. Rakyat Indonesia akan bersama-sama dapat menilai dan apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Hal ini penting bukan hanya untuk menuntaskan kecurangan yang ada, tetapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada agar hal serupa tidak terjadi di masa mendatang. 

Dalam situasi seperti ini, peran aparat keamanan sangat krusial. Mereka memiliki peran untuk secara psikologis menjaga rasa aman masyarakat. Polisi telah melakukan sejumlah penangkapan terhadap teroris yang diduga akan menumpang aksi 22 Mei dengan melakukan peledakan bom.  Mereka telah memiliki prosedur yang baik bagaimana mengatasi ancaman yang terjadi dan bagaimana mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. 

Namun demikian, jika terjadi upaya kelompok tertentu yang melakukan provokasi agar terjadi kekerasan, aparat keamanan dituntut untuk bisa bersikap tegas tetapi dengan tidak melakukan kekerasan kepada massa. Kekerasan yang terjadi, bisa menjadi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan aksi massa selanjutnya di seluruh Indonesia. Ada orang-orang tertentu yang memang suka jika terjadi kerusuhan, dan mereka akan memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. 

Situasi pascapemilu 2019 lebih ditentukan oleh bagaimana para elit bangsa ini, yang sebelumnya bertarung dan berkelompok dalam kubu-kubu tertentu, untuk mencari model penyelesaian masalah yang elegan. Massa sesungguhnya hanya mengikuti apa kata elit. Karena itu, narasi rekonsiliasi harus terus digaungkan untuk menunjukkan bahwa bangsa ini cinta damai. Jika narasi damai menguat di masyarakat, maka upaya-upaya  kekerasan tidak akan mendapat legitimasi rakyat. Kredibilitas politisi yang mendorong terjadinya kekerasan akan jatuh. Dengan demikian, omongan dan pengaruhnya tidak akan lagi di dengar oleh rakyat. Itulah yang paling ditakutkan oleh para politisi.

Sikap legowo bagi yang kalah dan tidak jumawa bagi yang menang dari elit akan mempengaruhi penerimaan dari masyarakat. Para elit sudah seharusnya menekankan kepada rakyat bahwa proses pemilu sudah selesai dan sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Sesungguhnya, jika terjadi ketidakstabilan di negera ini, maka yang paling menjadi korban adalah rakyat jelata yang ekonominya terganggu, bahkan menjadi korban kekerasan fisik. Para elit, akan tetap dalam kondisi nyaman dari karir yang sudah lama mereka bangun. 

Dunia internasional akan melihat bagaimana  bangsa Indonesia menyelesaikan problem pemilu saat ini. Kematangan kita sebagai sebuah bangsa ditunjukkan bagaimana kita mencari solusi persoalan bangsa. Kita meyakini bahwa dengan niat baik dan prasangka baik, maka apapun persoalan bangsa yang kita hadapi, akan dapat diselesaikan dengan baik.  (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 12 Mei 2019 17:15 WIB
Sampah Makanan dan Makna Puasa Kita
Sampah Makanan dan Makna Puasa Kita
Ilustrasi (via theheal.ca)
Indonesia, menurut laporan dari Barilla Center for Food and Nutrition menjadi produsen sampah makanan terbesar nomor dua di dunia setelah Arab Saudi. Setiap tahunnya, setiap orang membuat sampah sebanyak 300 kg sementara di Saudi Arabia, per orangnya membuang sampah sebanyak 427 kg. Sementara banyak orang yang kekurangan makanan, yang lainnya dengan gampangnya membuang-buang makanan.

Sampah makanan yang dibuang di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara kaya-raya Amerika Serikat dengan jumlah 277 kg per orang per tahun yang dibuang. Negara penguasa dunia ini menduduki urutan nomor tiga dalam hal membuang sampah. Urutan keempat, diduduki oleh Uni Emirat Arab dengan 196 kg.

Yang memprihatinkan bahwa Indonesia bukanlah negara kaya, tetapi menjadi kontributor kedua dalam hal produksi sampah makanan. Di negara ini masih banyak anak-anak yang mengalami stunting atau tubuh pendek karena kekurangan nutrisi. Laporan organisasi pangan dunia FAO menyebutkan 19.4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan karena kemiskinan. Total terdapat 13 juta ton sampah makanan di Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi sebanyak 28 juta orang.  

Tiga dari empat negara yang memproduksi sampah makanan adalah negara dengan Muslim. Tentu saja hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang agar tidak memubazirkan sesuatu karena hal ini sama dengan berteman dengan setan. Tetapi ternyata perilaku umat Islam masih jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. 

Negara Muslim yang kaya terutama berlokasi di Timur Tengah yang kaya akan minyak dan gas. Namun demikian, banyak Muslim di negara lain yang masih menghadapi persoalan mendasar untuk bisa bertahan hidup. Di Yaman yang merupakan tetangga Arab Saudi, jutaan orang mengalami kelaparan karena perang yang hingga kini belum berhenti. Permasalahan yang sama dialami oleh Muslim yang tinggal di benua Afrika.  

Sewaktu kecil, anak-anak diajarkan untuk selalu menghabiskan makanan untuk menghargai pak tani yang telah bersusah payah menanam padi. Atau dikisahkan nasi akan menangis jika tidak dihabiskan. Pada intinya, anak diajarkan untuk makan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan sehingga tidak ada yang tersisa. Namun, kini ada budaya yang kurang bagus dalam pertemuan-pertemuan sosial, menghabiskan makanan dipersepsikan sebagai serakah. Hal ini kemudian memunculkan kebiasaan menyisakan sedikit makanan atau minuman untuk memunculkan kesan sebagai orang yang beretika. 

Ukuran piring untuk menampung makanan dalam berbagai pesta atau acara juga cenderung lebih besar. Ini mendorong orang untuk mengambil makanan apa saja yang terlihat menarik, tetapi ketika dicoba ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Akhirnya, makanan tersebut terbuang percuma. Penyelenggara pesta juga cenderung menyediakan makanan berlebih karena jika kehabisan makanan, dianggap mengalami sebagai hal yang memalukan.  

Dalam bulan Ramadhan ini, media melaporkan jumlah sampah yang dibuang di Jakarta dan sekitarnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal ini terus berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, Ramadhan adalah bulan untuk menahan diri dengan ikut merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dialami oleh orang miskin yang kekurangan makanan.

Ada perubahan perilaku di kalangan Muslim terkait dengan puasa. Memang betul bahwa mereka menahan diri untuk tidak makan selama waktu tertentu sebagaimana ketentuan syariat, tetapi kemudian ketika berbuka puasa, maka segala sesuatu dimakan. Seolah-olah, mereka telah mengalami kelaparan yang akut. 

Pada bulan puasa, makanan yang disajikan lebih beragam, lebih berkualitas, dan dalam porsi lebih banyak. Ramadhan telah menjadi sebuah bulan untuk berpesta dengan beragam jenis makanan. Dan ketika perut sudah tidak dapat menampung makanan yang tersedia, maka makanan tersebut berakhir di tong sampah. 

Maka, dalam bulan Ramadhan ini, penting bagi kita untuk kembali melakukan perenungan, sejauh mana kita menjalankan substansi dari ajaran Islam untuk ikut berempati terhadap rasa lapar yang dialami oleh orang miskin. Dari situ, kita akan tergerak untuk lebih peduli kepada mereka. Dan di sisi lain, bagi yang diberi kecukupan rezeki, maka mereka dapat meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. 

Telah ada upaya dari beberapa organisasi untuk memanfaatkan sisa makanan yang terbuang dari ritel, restoran, dan catering untuk mereka yang membutuhkan. Makanan yang dibagikan bukanlah berasal dari sisa piring, tetapi tempat yang belum di makan. Ini tentu langkah yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting lagi adalah berusaha menyajikan kebutuhan makanan dalam porsi yang tepat. 

Terkait dengan budaya membuang-buang makanan, maka ada banyak hal yang harus dilakukan agar perilaku tersebut dapat dikurangi sampai pada tingkat yang minimal. Kesadaran bahwa tidak menghabiskan makanan berarti menyia-nyiakan sumber daya yang dimiliki harus ditumbuhkan. Sumber daya yang kita miliki hari ini bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi merupakan titipan dari anak cucu kita di masa mendatang. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG