IMG-LOGO
Opini

Mendamaikan Hisab dan Rukyat

Senin 3 Juni 2019 21:30 WIB
Bagikan:
Mendamaikan Hisab dan Rukyat
Ilustrasi (via Pinterest)
Oleh KH Afifuddin Muhajir

Dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan bulan Syawal untuk memulai dan mengakhiri puasa, sampai saat ini jumhur (mayoritas ulama) berpedoman pada rukyat. Yang dimaksud adalah melihat bulan baru (هلال) dengan mata kepala (رؤية بصرية), bukan penglihatan  ilmiah (رؤية علمية) dengan menggunakan perhitungan (حساب).

Bila penglihatan riil dengan mata kepala tidak terjadi meski karena terhalang awan, mereka menggenapkan bulan Sya’ban/Ramadhan menjadi 30 hari.

Dasar mereka adalah hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما 

“Berpuasalah kamu ketika telah melihat hilal Ramadhan dan berhentilah kamu berpuasa ketika telah melihat hilal bulan Syawal. Jika hilal tertutup bagimu maka genapkanlah bulan syakban menjadi 30 hari,” (HR. al-Bukhari dan  Muslim).

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له

“Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal (Ramadhan) dan janganlah kamu berhenti berpuasa sehingga kamu melihat hilal Syawal. Jika hilal tertutup bagimu maka…”

Bagi jumhur, sabda Nabi (فاقدروا له) merupakan tafsir/penjelasan terhadap sabda Nabi pada hadits yang pertama, (فأكملواعدة) yang bermakna: sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari.

Salah seorang imam besar dari kalangan ulama Syafi’iyah, Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij mengompromikan dua riwayat hadits di atas dengan menggunakan pendekatan yang dalam istilah sekarang disebut dengan teori multi-dimensi (نظرية تعدد الأبعاد), yaitu bahwa sabda Nabi (فاقدرواله) bermakna: “perkirakanlah hilal itu dengan menghitung posisi-posisi-nya.” 

Ini ditujukan kepada mereka yang oleh Allah subhanahu wa ta’ala dianugerahi pengetahuan tentang hisab, sedang sabda Nabi (فاكملوا عدة) ditujukan kepada mereka yang awam di bidang ilmu itu (Fatawa al-Qardhawi).

Yang menarik adalah pendapat Imam Taqyuddin al-Subki, yang diakui memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Pendapat beliau dalam masalah ini antara lain dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar Syatha di dalam Hasyiyah I’anah al-Thalibin:

ـ )فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته ، قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لان الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع

“Jika satu orang atau dua orang bersaksi bahwa dia atau mereka telah melihat hilal sementara secara hisab hilal tak mungkin terlihat, maka menurut al-Subki kesaksian itu tidak diterima, karena hisab besifat pasti sedangkan rukyat bersifat dugaan, tentu yang bersifat dugaan tisak bisa mengalahkan yang pasti.

Substansi dari pendapat ini ialah bahwa hisab menjadi dasar dalam rangka menafikan, tidak dalam rangka menetapkan.

الحساب حجة في النفي لا في الإثبات

Sayyid Abu Bakar Syatha mengomentari pendapat Imam al-Subki dengan mengatakan:

والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحسٌاب

“Menurut yang muktamad, kesaksian tersebut diterima, karena pendapat ahli hisab tidak mu’tabar (tidak masuk hitungan).”

Alasan Imam al-Subki : (لان الحساب قطعي والرؤية ظنية) untuk menolak rukyat ketika bertentangan dengan hisab perlu digarisbawahi kemudian ditarik ke kondisi saat ini di mana ilmu astronomi modern telah begitu maju dan akurasinya benar-benar meyakinkan (قطعي). 

Dengan ilmu ini, para ahli astronomi bisa memprediksi terjadinya gerhana beberapa ratus tahun sebelum terjadinya dengan sangat akurat menyangkut tahun, bulan, minggu, hari dan jam, bahkan menitnya.

Dengan  begitu akuratnya (قطعي) ilmu astronomi saat ini maka rukyat yang semula bersifat dugaan kuat (مظنونة), ketika bertentangan dengan hisab turun menjadi sesuatu yang diragukan (مشكوك فيها), bahkan hanya bersifat asumsi saja (موهومة).

Pendapat Imam al-Subki ini merupakan jalan tengah (المنهج الوسطي), sekaligus menjadi ajang perdamaian antara yang fanatik rukyat dan yang fanatik hisab.

Jika pemerintah berpegang pada pendapat ini maka tidak perlu menyiapkan tenaga dan biaya yang cukup besar yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan hilal (الترائي)، ketika seluruh ahli hisab/astronomi sepakat mengatakan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat.

تصحيح :
١. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
٢. فإن غمٌ عليكم فاقدروا له
وإن كان أحدهما تفسيرا للآخر فالصواب أن المفسّر هو الاول للثاني المجمل ، لا العكس 



Penulis adalah guru besar usul fiqih di Ma'had Aly Situbondo. 

Tags:
Bagikan:
Ahad 2 Juni 2019 9:0 WIB
Hisab itu Bid’ah
Hisab itu Bid’ah
Ilustrasi: Para santri studi praktik ilmu falak
Oleh Muhammad Ishom

Ada dua metode yang sudah biasa digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah, seperti 1 Ramadhan dan 1 Syawal, yakni metode rukyat dan metode hisab. Pada zaman Rasulullah shallallahu alahi wasallam metode yang digunakan adalah rukyat, yakni melihat langsung ke hilal atau bulan baru. Rasulullah tidak menggunakan metode hisab meski saat itu sudah ada beberapa sahabat yang mempelajari ilmu hisab. 

Rasululah memang tidak pandai berhitung atau hisab sebagaimana pernah beliau nyatakan dalam sebuah hadits berikut ini:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِى مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak menulis dan tidak berhitung. Bulan itu bilangannya begini, begini (dengan isyarat tangan, yakni sekali waktu 29 hari dan sekali tempo 30 hari.” (HR Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menggunakan hisab dalam menentukan awal bulan-bulan Qamariyah. Jika terjadi bulan baru tak dapat dilihat karena alasan tertentu, seperti terhalang mendung, hal yang dilakukan Rasulullah beserta para sahabat adalah melakukan istikmal, yakni menggenapkan bulan Sya'ban atau Ramadhan misalnya, menjadi 30 hari sebab bulan itu hitungannya kalau tidak 29 hari ya 30 hari. 

Perintah melakukan istikmal dapat ditemukan dalam hadits berikut ini:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (berlebaran) kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang (dari melihatnya) maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.” (HR. Bukhari) 

Jadi memang Rasulullah shallallahu alahi wasallam tidak pernah menggunakan metode hisab untuk menentukan awal puasa 1 Ramadhan, hari Idul Fitri 1 Syawal dan sebagainya. 

Pertanyaannya adalah apakah metode hisab itu termasuk bidáh? Bukankah ia merupakan sesuatu yang baru dan tidak pernah dipraktikkan Rasulullah beserta para sahabat? 

Baca juga:
Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU
Memahami Dalil Rukyat Hilal Melalui Bahasa
Untuk menjawab pertanyaan di atas, diperlukan rujukan sejarah kapan metode hisab mulai digunakan oleh sebagian umat Islam. Tercatat bahwa metode hisab untuk menentukan awal Ramadhan muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-3 Hijriah, atau sekitar 2 abad setelah Rasulullah shallallahu alahi wasallam wafat. Lebih tepatnya pada masa khalifah ke-2 dari Bani Abbasiyah yang bernama Khalifah Ja’far al-Mansyur (wafat 156 H/775 M). Di Mesir metode hisab diberlakukan setelah negeri ini direbut oleh panglima Dinasti Fathimiyyah yang bernama Jauhar as-Siqli pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. 

Pada masa itu ilmu hisab sudah dikembangkan, misalnya dengan diterjemahkannya kitab Sindihind karya seorang ahli falak/hisab bernama Manka dari India. Penerapan metode hisab murni tanpa rukyat dinilai banyak ulama sebagai sebuah bid’ah

Di Indonesia salah satu ormas Islam yang gigih menggunakan metode hisab adalah Muhammadiyah. Organisasi ini sangat terkenal di masa lalu, khususnya, dengan jargon anti TBC-nya yang menolak T (Takhayul), B (Bidáh) dan C (Churafat). Namun demikian, hisab tidak dipandangnya sebagai bid’ah. Alasannya adalah hisab yang dilakukannya untuk menentukan awal bulan, khususnya Ramadhan dan Syawal, didasarkan pada pemahaman terhadap perintah Rasulullah dalam sebuah hadits berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya, “ Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah, dan apabila kalian terhalang maka taqdir-kanlah. ” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kalimat فَاقْدُرُوا لَهُ (faqduruulahu - maka taqdir-kanlah) pada akhir matan hadits tersebut dipahami oleh kalangan Muhammadiyah sebagai perintah untuk melakukan perhitungan dengan metode hisab dalam menentukan awal bulan Qamariyah, terutama Ramadhan dan Syawal. Padahal ijma’ ulama memahaminya sebagai perintah untuk men-taqdir-kan dengan istikmal (metode rukyat) sebab hadits tersebut menurut mereka harus dipahami dengan memperhatikan hadits lain tentang istikmal sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Oleh karena itu wajar saja jika banyak ulama menilai metode hisab murni tanpa rukyat untuk menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal, adalah sesuatu yang baru yang tak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Kalangan NU menggunakan hisab hanya untuk mendukung metode rukyat. Jadi, menurut penulis, hisab untuk keperluan ibadah itu bidáh terlepas apa kategorinya--apakah haram, sunah, wajib, makruh, ataukah mubah. 


Penulis adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta. 

Sabtu 1 Juni 2019 9:31 WIB
HARI LAHIR PANCASILA
Pancasila: Syariat dalam Berbangsa dan Bernegara
Pancasila: Syariat dalam Berbangsa dan Bernegara
Oleh Fathoni Ahmad

Spirit memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi fondasi kokoh bagi para ulama untuk terus menjaga dan merawat perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Cinta terhadap tanah air Indonesia bukan semata cinta buta, tetapi cinta yang dilandasi agama. Bahkan, Fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 menyatakan dengan tegas bahwa membela Tanah Air merupakan kewajiban agama.

Dalam menjaga NKRI tersebut, NU sebagai jam'yyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan) seperti dipertegas seorang ulama yang telah merumuskan naskah Hubungan Pancasila dan Islam, KH Achmad Siddiq bukan ’penjaga biasa’, melainkan memperkuat dan merajut berbagai elemen bangsa untuk menyadari bahwa cinta tanah air merupakan salah satu upaya aktualisasi nyata keimanan seseorang. Sehingga cinta tanah air berlaku untuk seluruh kaum beragama di Indonesia. Ini dicetuskan langsung oleh pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang menyatakan, hubbul wathani minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

Kiai Achmad Siddiq yang sejak muda dulu sudah terlibat dalam perjuangan NU serta bagaimana para kiai NU membidani penyusunan Pancasila memahami betul sehingga bisa dikatakan beliau merupakan arsitek tunggal dalam rancangan NU kembali ke Khittah 1926 dengan menuliskan Khittah Nahdliyyah, risalah penting untuk memahami Khittah NU dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dengan menyusun deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam dibantu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan kawan-kawan, termasuk KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Setidaknya ada beberapa alasan mendasar NU membahas Pancasila ke forum tertinggi organisasi, Muktamar. Dasar bahwa Pancasila mampu mempersatukan seluruh bangsa tidaklah cukup bagi sejumlah ormas Islam di Indonesia. Meskipun NU sendiri tidak pernah mempersoalkan keberadaan Pancasila karena dirancang sendiri secara teologis maupun filosofis oleh KH Abdul Wahid Hasyim, ayah Gus Dur.

Menjelaskan hubungan Islam dan Pancasila tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena jika hal ini berhasil dilakukan NU, ormas Islam di Indonesia merasa terbantu secara dasar syar’i. Sebab itu, Pancasila sebagai dasar mutlak dalam berbangsa dan bernegara harus juga dijelaskan oleh NU untuk menegaskan bahwa lima sila yang dipelopori oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut dapat diterima secara final sebagai pondasi negara yang Islami.

Riwayat ketika Gus Dur secara mudah memutuskan bahwa Pancasila itu Islami dan final diceritakan oleh Gus Mus (Lihat, KH Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, 2015). Bahkan, Gus Mus sendiri merupakan pelaku sejarah dalam perumusan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dalam Muktamar NU 1984 tersebut. Dia salah satu kiai yang ditunjuk oleh Gus Dur untuk menjadi anggota dalam tim perumusan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila.

Muktamar NU 1984 juga menjadi tonggak sejarah bagi organisasi para kiai pesantren ini untuk kembali ke Khittah 1926. NU menegaskan diri sebagai jami’yyah diniyyah ijtima’iyyah sesuai amanat pendirian organisasi pada 1926, bukan lagi sebagai organisasi politik praktis.

Dalam Muktamar 1984 itu ada tiga komisi, salah satunya adalah komisi khittah yang membahas paradigma, gagasan dasar, dan konsep hubungan Islam dan Pancasila. Dua komisi lain membahas tentang keorganisasian yang dipimpin oleh Drs Zamroni dan komisi AD/ART dipimpin oleh KH Tholhah Mansur. Dengan jumlah anggota rapat komisi yang cukup banyak, mereka membahas secara terpisah di tempat yang berbeda.

Gus Dur memimpin subkomisi yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Salah seorang cucu Hadhtrassyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari  (1871-1947) ini kemudian menunjuk lima orang kiai sebagai anggotanya, yaitu KH Ahmad Mustofa Bisri dari Rembang, Dr KH Hasan dari Medan, KH Zahrowi, KH Mukafi Makki, dan dr Muhammad dari Surabaya.

Upaya yang kini menjadikan NU sebagai civil society dengan peran kuat tanpa melibatkan diri dalam politik praktis dan meneguhkan eksistensi Pancasila menunjukkan bahwa para kiai NU tidak begitu saja melakukan langkah tanpa disertai argumentasi-argumentasi logis dan akademis demi kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia. Kiai Achmad Siddiq sendiri menjelaskan secara gamblang Pancasila sebagai asas dalam sudut pandang teologis.

Dalam Al-Qur’an, tiga kali dipergunakan lafadh asas yang ketiga-tiganya mengenai asas pendirian masjid (ibadah), yaitu takwa. Ayat yang menjelaskan hal tersebut ada dalam Qur’an Surat At-Taubah ayat 108-109. Sesungguhnya menurut ajaran Islam, ikhlas dan takwa itulah yang mutlak asasi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Al-Bayyinah ayat 5. Seperti para ulama pendiri NU yang mencukupkan diri dengan asas ikhlas dan takwa dalam amal ibadah dan amal perjuangannya. (Mastuki, dkk, Menghidupkan Kembali Ruh Pemikiran KH Achmad Siddiq, 1999)

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Karena hal itu dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. Problem ini seiring dengan isu yang berkembang di kalangan umat Islam saat itu.

Mereka beranggapan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak atau melemparkan iman dan menerima asas tunggal Pancasila berarti kafir, sedang kalau menerima keduanya berarti musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Achmad Siddiq sebagai cara berpikir yang keliru.

Dengan cara berpikir keliru tersebut, Kiai Achmad Siddiq menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Ini bukan berarti menafikan Islam sebagai agama, tetapi mengontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman.

Ideologi adalah ciptaan manusia. Orang Islam boleh berideologi apa saja asal tidak bertentangan dengan Islam. Terkait Islam diartikan sebagai ideologi, Kiai Achmad Siddiq memberikan contoh Pan-Islamismenya Jamaluddin Al-Afghani. Islam ditempatkan oleh Al-Afghani sebagai ideologi untuk melawan ideologi-ideologi lainnya. Karena saat itu dunia Timur sedang berada dalam penjajahan dan tidur nyenyak dalam cengkeraman penjajahan artinya tidak tergerak untuk melawan kolonialisme.

Maka tidak ada jalan lain menurut Jamaluddin Al-Afghani membangkitkan semangat Islam secara emosional, yaitu dengan mencantumkan Islam sebagai asas gerakan Pan-Islamisme. Sejak itu Islam mulai diintrodusir sebagai ideologi politik untuk menentang penjajah. Bukan seperti ulama-ulama di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai spirit menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Spirit yang ditumbuhkan para kiai untuk melawan penjajah tidak membawa Islam sebagai ideologi politik pergerakan, melainkan aktualisasi Islam dalam wujud cinta tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Sebagai salah satu tokoh arsitek Khittah NU 1926 dan juga berperan penting dalam ikut merumuskan fondasi hubungan Islam dan Pancasila, KH Achmad Siddiq menyampaikan sebuah pidato. Berikut salah satu cuplikan pidato Kiai Achmad Siddiq yang begitu berkesan bagi umat Islam Indonesia, khususnya Nahdliyin (1999):

“Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation (bangsa), teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara (kesatuan) di wilayah Nusantara. Para Ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.”


Penulis adalah Redaktur NU Online
Jumat 31 Mei 2019 21:30 WIB
Hari Lahir Pancasila dan Proyeksi Tantangan Zaman
Hari Lahir Pancasila dan Proyeksi Tantangan Zaman

Oleh: L Tri Wijaya N Kusuma

Di tengah semaraknya perayaan peringatan lahirnya Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya makna kelima sila dalam Pancasila senantiasa diaktualisasikan secara berkesinambungan demi keadilan sosial dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Pemahaman bahwa Pancasila dirumuskan untuk memperkokoh berdirinya Negara Indonesia perlu kita perkuat kembali di era Industri 4.0 saat ini.

Selain itu dengan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, diharapkan dapat menjadi sebuah oase dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Mengingat kembali sejarah berdirinya Indonesia, sebelum Pancasila dirumuskan hingga melewati era reformasi masih banyak rakyat Indonesia yang hidup jauh dari makna sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tentunya, melihat fenomena tersebut sudah seharusnya Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, namun Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera di era industri 4.0.

Dalam menawarkan rekonstruksi makna Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, penulis ingin menyajikan realita dan proyeksi yang akan dihadapi masyarakat Indonesia di dunia kerja pada era industri saat ini.

Dunia industri tengah memasuki era baru, yang disebut Revolusi Industri 4.0.Tak hanya ramai jadi perbincangan dunia, gaung soal industri generasi keempat ini juga terus dibahas di Tanah Air. Hal ini semakin nyata sejak Presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau roadmap, yang disebut Making Indonesia 4.0. Presiden berharap, sektor industri 4.0 tersebut bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru berbasis teknologi.

Dalam realita saat ini, dapat disaksikan banyak wirausaha baru yang menggagas cara-cara dan platform baru mulai berdatangan. Dari peradaban industri ke peradaban digital, dari perusahaan menjadi platform.
Perlahan kita sudah bisa menyaksikan salah satu 'pendatang baru' di dunia usaha tersebut meraih posisi dominan. Tentu saja tidak mudah mencapai posisi dominan tersebut dan ini jarang kita temui. Namun, ketika berhasil mencapai posisi dominan dalam pasar tersebut, stabilitas pun didapatkan.

Gejala-gejala perubahan besar tersebut sudah mulai nampak. Contohnya pada perubahan industri atau bisnis transportasi, di mana perkembangan transportasi umum berbasis aplikasi atau online dapat membawa dampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi bisa ditopang oleh sektor yang kini semakin berkembang dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh Alpha Beta pada tahun 2017, yang menunjukkan sekitar 43 persen dari mitra pengemudi Uber yang disurvei, sebelumnya tidak punya pekerjaan. Jumlah tersebut semakin tergambarkan dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, yang menyatakan bahwa sektor yang melakukan perluasan kesempatan kerja berasal dari sektor transportasi. Selain meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menjadi penyerap angka tenaga kerja yang cukup signifikan, keberadaan transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang ujungnya meningkatkan produktivitas nasional.

Namun, perjalanan ekonomi digital khusus bisnis transportasi di lndonesia, yang belum dipandu oleh sebuah grand design untuk mengatur bidang ini secara menyeluruh, dapat mengancam terjadinya polemik akan sektor ini. Hal tersebut dapat dilihat dari gejolak antara pelaku transportasi online dan konvensional yang terjadi akhir-akhir ini. Sejauh ini, kebijakan yang ditempuh masih bersifat reaktif, parsial dan hanya fokus terhadap sub sektor tertentu.

Perubahan pola sistem transportasi yang diikuti oleh perubahan pola konsumennya telah memberikan dampak psikologis yang besar pula. Alih-alih menerima dan memperbaiki performanya, pengusaha yang masih bersifat konvensional dan mulai tergusur justru memilih langkah-langkah destruktif, seperti pengerahan opini dan massa tandingan. Muaranya adalah tudingan, penyangkalan, dan hambatan. Tidak sedikit dari para pimpinan pengusaha konvensional tersebut yang masih mencari argumentasi tandingan sehingga seakan-akan kemunduran usahanya bukan akibat kelalaiannya merespons secara aktif dan cepat atas perubahan era. Salah satu contoh perusahaan digital yang sudah berorientasi platform adalah Go-Jek.

Di tengah tren pemanfaatan big data, mereka dapat memetakan perilaku konsumen terhadap jasa transportasi hingga delivery produk-produk yang ditawarkan secara online. Secara perlahan namun pasti, mereka mulai memindahkan mindset perusahaan yang selama ini terfokus pada product-based menjadi platform-based

Pancasila dan Tantangan Saat Ini
Kembali pada poin memaknai Pancasila sebagai pedoman dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita, tidak ada salahnya kita coba membangun optimisme di masyarakat bahwa dengan bekerja mengikuti pedoman Pancasila tersebut disertai perkembangan zaman, serta perubahan era digital saat ini, kelak akan ada dampak positif dan prestasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

Mengutip pernyataan Renald Kasali dalam bukunya the Great Shifting tentang proyeksi kehidupan dan bisnis dalam sepuluh tahun ke depan, generasi milenial diharapkan dapat bereaksi cepat dan aktif merespons perubahan dalam era industri 4.0. Proyeksi pertama bahwa kehidupan dan bisnis akan berpindah secara massif ke dalam platform. 

Kedua, dampak perpindahan kehidupan dari dunia lama ke platform tidak hanya sebatas pada aspek-aspek yang ramai dibicarakan secara sektoral, tetapi juga pada cara, metode berusaha (dari product-based ke platform-based), dan meluas menjadi multi industri. 

Perubahan ini tentu akan memaksa pemerintah untuk dapat segera meremajakan peraturan-peraturan lama, membuat regulasi baru, serta mengubah cara pandang dalam pengelompokan industri dan penciptaan lapangan kerja baru. 

Ketiga, negara (siapa pun pemimpinnya nanti) akan terus menghadapi tekanan-tekanan, baik dari pemain-pemain ekonomi lama maupun pendatang baru, hingga munculnya pelaku baru yang berhasil keluar menjadi pemain utama (dominant player) di pasar. 

Keempat, pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal pada abad ke-20 perlahan-lahan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih berbasiskan teknologi. 

Kelima, tak akan ada lagi tempat bagi kelompok medioker yang kurang menuntut diri untuk belajar kembali dan bermental penumpang. Keenam, pendidikan akan mengalami tekanan besar perubahan dari cara pengajaran, teknologi dan standard kualitas. Algoritma, artificial intelligence, dan sistem informasi akan berpengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran. 

Ketujuh, pendekatan what to learn akan menjadi using dan berubah menjadi learn how to learn. Kedelapan, salah satu teknologi yang akan sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi adalah 3D printing yang akan memasuki segala aspek kehidupan. 

Berikutnya, data dan informasi menjadi basis penting dalam perekonomian dan menjadi senjata strategis dalam persaingan. Terakhir, ketika penduduk dunia semakin bergeser ke kota dan membentuk megacities, Indonesia akan berpaling ke desa. Desa akan menjadi tumpuan utama kehidupan dengan wajah ekonomi pedesaannya, yang masih cenderung murni belum terkontaminasi ‘liarnya’ perkembangan teknologi seperti di perkotaan, dan masih tingginya semangat gotong-royong serta warganya menjalankan nilai-nilai Pancasila. 

Seluruh poin proyeksi di atas tentunya dapat menjadi salah satu referensi kita bersama dalam memaknai dan mengisi peringatan kesaktian Pancasila kali ini dan di masa yang akan datang. Nilai-nilai keadilan sosial untuk kemaslahatan hidup rakyat Indonesia masih perlu digaungkan dan diperjuangkan terus di era industri 4.0. Sudah saatnya kemajuan teknologi dimaknai dan dimanfaatkan secara bijak untuk peningkatan produktivitas kerja dan nantinya berdampak pada pertumbuhan positif ekonomi Indonesia.

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung.


Dosen Universitas Brawijaya, Malang dan kandidat doktor NCU Taiwan

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG