IMG-LOGO
Nasional

Mengenal Penerjemah Tulisan China di Makam Gus Dur

Sabtu 15 Juni 2019 4:0 WIB
Bagikan:
Mengenal Penerjemah Tulisan China di Makam Gus Dur
Makam Gus Dur dikunjungi Jokowi dan Yenny Wahid (foto: Agus Suprapto via Imron R Hamid)
Jakarta, NU Online
Jika kita berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, kita akan melihat ada tulisan dalam Bahasa China di pusara makam Gus Dur. Bagaimana cerita tulisan China di makam Gus Dur ini berawal?

Rais Syuriyah PCINU Tiongkok, H Imron Rosyadi Hamid menceritakan sosok penerjemah tulisan China di makam Gus Dur tersebut. Sosok itu adalah Jona Widhagdo Putri, penerjemah Kepresidenan RI.

"Sebelum studi ke Tiongkok, saya sudah mengenal Jona Widhagdo Putri, penerjemah Kepresidenan RI yang juga peneliti di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia," ungkap Imron, Jumat (14/6).

Ia lalu menceritakan tanggal 26 Februari 2017, ketika baru memasuki semester dua studi PhD Hubungan Internasional di Jilin University, ia menerima pesan WhatsApp Yenny Wahid berkait desain tulisan yang sedang dirancang keluarga Ciganjur dalam empat bahasa di pusara makam Gus Dur.

"Mbak Yenny meminta saya mencari orang yang bisa menterjemahkan kalimat "here rests a humanist" dalam bahasa China. Singkat kata, malam itu juga saya mengirim pesan melalui aplikasi Wechat ke Jona Widhagdo Putri berkait permintaan Mbak Yenny dan dalam waktu yang tidak lama tulisan China itu sudah dikirimkan," tuturnya.

Ketika tulisan Jona itu di-forward ke Mbak Yenny, lanjutnya, ada pertanyaan menarik dari putri kedua Gus Dur itu, 'Mas Imron, bagaimana tulisan ini bisa dijamin benar secara kaidah bahasa (China)?'

"Pertanyaan Mbak Yenny memang wajar disampaikan karena tulisan tersebut akan dipasang di pusara mantan Presiden RI yang pasti akan dibaca banyak orang. Saya kemudian menjawab, "Mbak Yenny, yang menerjemahkan tulisan itu Jona Widhagdo Putri, penterjemah Kepresidenan yang juga alumnus BLCU (Beijing Language and Cultural University). Kampus bahasa China terbaik di dunia," kisahnya lagi.

Mengenang kejadian tersebut, Imron bersyukur, akhirnya tulisan terjemahan dari Jona itulah yang kemudian disampaikan Mbak Yenny kepada pemahat tulisan di pusara Gus Dur yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. (Kendi Setiawan)
Bagikan:
Sabtu 15 Juni 2019 21:30 WIB
Lakpesdam: Salah Gunakan Medsos Rapuhkan Akhlak Bangsa
Lakpesdam: Salah Gunakan Medsos Rapuhkan Akhlak Bangsa
Sekretaris Lakpesdam PBNU, H Marzuki Wahid
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) prihatin atas kondisi bangsa Indonesia yang semakin hari terlihat menyepelekan nilai-nilai akhlak. Padahal, misi agama Islam turun ke muka bumi tidak lain adalah menyempurnakan akhlak yang mulia.

Sekretaris Lakpesdam PBNU, H Marzuki Wahid mengatakan, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan komitmen masyarakat dalam menjaga norma-norma agama, hukum, dan sosial. Upaya itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Jangan ada lagi ujaran kebencian, penghinaan yang diutarakan di media sosial.

"Ya saya sangat prihatin dan sedih. Masyarakat sekarang sangat permisif menerima berita hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Ini akibat beberapa sebab. Di antaranya adalah fondasi akhlak yang rapuh," kata H Marzuki kepada NU Online, Sabtu (15/6).

Ia menuturkan, pengguna medsos yang mudah terpapar hoaks dan fitnah disebabkan oleh pemahaman agama yang masih minim. Memahami agama sebatas pengetahuan dan ritual. 

Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar menyaring informasi yang diterima, jangan disebar terlebih dahulu apalagi percaya begitu saja. Khawatir informasi tersebut bermuatan fitnah dan mengandung narasi negatif. Ia menegaskan, di antara akhlak mulia adalah tidak berbohong dan terlibat fitnah atau hoaks.

"Di antara akhlak mulia adalah tidak berbohong alias selalu jujur, tidak memfitnah, tidak membenci yakni selalu mengasihi dan menyayangi, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak, tidak memaki-maki, tidak dendam, dan sejenisnya," ucapnya.

Selain itu, lanjut Marzuki, salah satu penyebab rapuhnya akhlak anak bangsa adalah tidak bijak menggunakan media sosial. Tidak bisa membedakan mana berita bohong dan benar, berita yang mendidik dan tidak, dan mana medsos yang memuat ajaran agama yang benar dan mana medsos yang hanya memolitisasi agama.

"Nah, di sini perlu ada edukasi publik yang mencerahkan dan membebaskan. Agama harus menjadi teladan dan mampu mengubah kehidupan umat manusia menuju kesempurnaan akhlak yang mulia, yakni jujur, adil, ramah, penuh cinta kasih, bijak, dan maslahat," tuturnya.

Untuk mengantisipasi rapuhnya akhlak anak bangsa, kata tokoh muda NU ini, agamawan, ulama dan ustadz harus menjadi teladan akhlak mulia di tempat tinggalnya masing masing. Bukan sebaliknya, memprovokasi, melakukan kekerasan, melakukan ujaran kebencian,  menyebarkan kebohongan, dan melakukan fitnah.

"Fitnah dan bohong, apalagi provokasi melakukan kekerasan adalah tindakan kriminal dan melawan hukum. Oleh karena itu perlu ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku agar jera dan sebagai pendidkan publik," ucapnya.

Seperti diketahui, data Kementerian Komunikasi dan Informasi  RI menyebutkan, ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. 

Internet dan medsos salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. Peristiwa inipun menjadi pemicu baru terjadinya perselisihan di masyarakat. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
Sabtu 15 Juni 2019 16:45 WIB
Pemerintah Gandeng Tangan NU Jaga Keamanan Negara
Pemerintah Gandeng Tangan NU Jaga Keamanan Negara
Menhan RI dan Ketum BNU di Jakarta
Jakarta, NU Online
Akhir-akhir ini masih ada kelompok bangsa Indonesia yang dengan lantang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Gejolak tuduhan miring terhadap presiden juga masih dibunyikan, seperti antiislam.

Melihat fenomena demikian, tentu pemerintah tidak bisa menanganinya sendirian. Masyarakat juga harus turut ambil bagian mengingat tanggung jawab bersama.

"Harus bergandengan tangan antara Pemerintah dan NU," tegas KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), usai menerima kehadiran Menteri Pertahanan Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Gedung PBNU lantai 3, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (14/6).

Pasalnya, lanjut Kiai Said, NU memiliki basis yang kuat di mushalla-mushalla dan pesantren-pesantren yang jumlahnya puluhan ribu.

Terlebih, katanya, perkembangan zaman terus maju dan melahirkan tantangan baru. "Bahwa tantangan negara ke depan jauh lebih berat daripada kemarin," ujar Pengasuh Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

Mereka yang menolak Pancasila itu menginginkan gejolak pertikaian yang ada Timur Tengah dibawa ke Bumi Pertiwi. Padahal, bangsa Arab sendiri, kata Kiai Said, menginginkan kedamaian seperti Indonesia.

"Setiap ada tamu, Mesir, Suriah, Lebanon, Iran ke sini mereka mendambakan ingin seperti Indonesia, bisa mengatasi perbedaan, bisa bersatu dalam berbagai ragam. Di Timur Tengah, sulit sekali yang seperti itu," jelas Kiai Said.

Bangsa Arab meskipun satu bangsa dan satu bahasa, katanya, tapi perang terus. Sementara Indonesia dengan perbedaan suku, bahasa, hingga agama bisa bersatu.

"Sementara orang sana kagum dengan kita, di eh di sini kagum ke sana," kata alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur dan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta itu.

Hal tersebut, menurutnya, karena besarnya pengaruh media sosial yang semakin masif dan mudahnya mengakses informasi. Demikian diperparah dengan kampus-kampus yang terpapar radikalisme melalui kelompok tarbiyah yang mengkaji Ikhwanul Muslimin dari Mesir.

Akibatnya, mahasiswa yang lulus dengan membawa bekal tersebut membawanya ke ruang-ruang yang mereka isi. Terlebih mereka menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan. "Kita lihat di berbagai kantor pemerintah banyak yang aneh," ujarnya.

Mestinya, jelas Kiai Said, Pancasila betul-betul menjadi pegangan falsafah orang Indonesia tapi tanpa dipaksakan. "Menjadi kewajiban tanpa ada paksaan," ucapnya.

Di samping itu, Kiai Said menyampaikan bahwa NU saban hari mengupayakan persatuan dan melakukan penguatan terhadap Pancasila kepada seluruh bangsa Indonesia.

"Kita ini disuruh atau gak disuruh, diinstruksikan atau gak diinstruksikan, digaji, dihonor, atau gak dihonor, digaji, yang namanya NU tiap hari, kiai-kiai pesantren, tokoh-tokoh NU di masyarakat, gimana coba kalau ceramah membimbing masyarakat, 'Ayo kita solid!' 'NKRI harga mati!', 'Pancasila jaya!'," pungkasnya. (Syakir NF/Muiz)

Sabtu 15 Juni 2019 15:15 WIB
KH Afifuddin Muhajir: Setuju Pilpres, Setuju Konsekuensi Puas dan Kecewanya
KH Afifuddin Muhajir: Setuju Pilpres, Setuju Konsekuensi Puas dan Kecewanya
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015 KH Afifuddin Muhajir mengatakan, konsekuensi dari pilpres adalah raihan suara terbanyak di satu kontestan dan suara lebih sedikit di kontestan lainnya yang menjadi ukuran menang dan kalah. Konsekuensi dari kontestasi pemilu lainnya berupa kepuasan dan kekecewaan ini harus diterima oleh semua pihak.

Demikian disampaikan Kiai Afifuddin Muhajir kepada NU Online ketika menanggapi siding perdana Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 pada Jumat (14/6) siang.

“Kita setuju di negara ini ada pilpres, maka secara tidak langsung kita menyetujui konsekuensi-konsekuensinya, sesuai kaidah ar-ridha bis syai’i ridha bi ma yatawalladu minhu. Konsekuensi pilpres antara lain adalah terjadinya pro dan kontra dalam menyikapi hasilnya, lahirnya rasa puas di satu pihak dan rasa kecewa di lain pihak, dan lain-lain,” kata Kiai Afif.

Kiai Afifuddin yang juga mendidik santri di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengajak semua pihak untuk tetap tenang mengikuti proses hukum yang sedang ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Pilpres 2019.

“Kini KPU sudah mengumumkan bahwa paslon 01 keluar sebagai pemenang Pilpres 2019. Kemenangan ini harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi produk dan sisi proses,” kata Kiai Afif.

Ia menjelaskan bahwa secara proses pilpres 2019 ini belum bisa dikatakan selesai karena ada pihak yang menganggap penyelenggara Pilpres 2019 di sejumlah titik pemungutan suara tidak netral sehingga pihak yang tidak puas masih menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, ia sendiri dalam soal ini tidak bisa memastikan terkait akhir cerita sidang gugatan perselisihan pemilu di MK.

“Secara produk, pasangan Jokowi-Ma’ruf hampir mendekati sempurna, sebuah pasangan antara pekerja keras dan seorang ulama,” kata Kiai Afif.

Sebagaimana diketahui, sidang perdana MK terkait PHPU untuk Pilpres 2019 diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis hasil penghitungan suara pada 20 Mei 2019 lalu.

Sidang perdana ini adalah siang awal untuk memeriksa kejelasan permohonan yang diajukan dan memberikan masukan kepada pemohon terkait keberatan yang diajukan. Pemeriksaan perdana ini sebagaimana disaksikan melalui layar kaca dilakukan oleh panel hakim yang terdiri atas sekurangnya tiga orang hakim MK.

Sidang akan digelar beberapa kali. Setelah sidang perdana ini, pihak pemohon gugatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, agenda sidang berikutnya yang rencananya dilangsungkan pada 17-21 Juni 2019 berisi pemeriksaan perkara gugatan.

Sidang selanjutnya berisi agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. Berikutnya, pada 24-27 Juni 2019, hakim MK menggelar rapat musyawarah hakim. Terakhir, pada 28 Juni 2019 MK membuat rilis putusan sidang terkait PHPU untuk Pilpres 2019. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG