IMG-LOGO
Internasional

China Bangun Kota Islam Terbesar di Dunia

Senin 17 Juni 2019 8:45 WIB
Bagikan:
China Bangun Kota Islam Terbesar di Dunia
Salah satu bangunan di Hui Culture Park (foto: Imron Rosyadi Hamid)
Jakarta, NU Online
Pemerintah Tiongkok tengah membangun kota Islam terbesar di dunia, Hui Culture Park. Diperkirakan pada tahun depan (2020) menjadi tahun terakhir pembangunan Hui Culture Park yang merupakan pengembangan pembangunan tahap pertama (2001-2005).

Hui Culture Park dibangun dengan biaya 3,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 45 triliun rupiah. Berlokasi di atas lahan seluas 67 hektar di Yongning Kota Yinchuan China, Hui Culture Park didesain khusus sebagai 'Jembatan Peradaban China dan Arab' atau Sino Arabic Cultural Bridge.

"Tidak mengherankan jika di tempat ini banyak ditemui tulisan transliterasi China ke tulisan Arab," kata Rais Syuriyah PCINU Tiongkok, H Imron Rosyadi Hamid.

Ia menginformasikan, Hui merupakan nama etnis Muslim di China yang tinggal di sisi barat utara China. Hui juga dikenal sebagai etnis yang mampu melakukan akulturasi antara Islam dan budaya China.

"Di zaman Soekarno, ada satu tokoh Hui bernama Dapusheng yang sangat berjasa membangun komunikasi antara muslim China dan Indonesia," imbuhnya.

Selain dibangun masjid-masjid dengan arsitektur ala Taj Mahal dan Timur Tengah, Hui Culture Park dilengkapi museum, taman-taman raksasa, dan berbagai fasilitas lain termasuk tempat pameran atau ekspo dan restoran halal. 

Di samping memberi perhatian kepada pengembangan Islam melalui pembangunan Hui Culture Park, China juga melakukan perbaikan pelayanan haji dengan memasukkannya dalam Rencana Aksi Pemerintah China 2016-2020.

"Salah satu bagian dalam yang Rencana Aksi tersebut secara eksplisit menyebut perbaikan pelayanan haji. Improving organization and services for the Islamic Hajj atau Meningkatkan kemampuan organisasi dan layanan untuk ibadah haji umat Islam," terangnya.

Indonesia perlu tahu bahwa ada banyak Muslim di Tiongkok yang menjalankan ibadah haji. "Tahun 2016 saja ada 14.500 jamaah Tiongkok yang menunaikan ibadah haji," imbuhnya.




Sementara itu, Wakil Ketua PCINU Tiongkok, Waki Ats Tsaqofi mengatakan berdasarkan survei tahun 2015 oleh National Survey Research Center (NSRC) of the School of Philosopy, Renmin University bahwa Islam menjadi agama dengan pemeluk anak muda usia di bawah 30 tahun terbanyak di China, melampaui Budha dan Katolik.

Hasil survei yang melibatkan wawancara dari 4.382 situs keagamaan (seperti masjid, kuil, gereja, dan sejenisnya) di 31 wilayah antara 2013 hingga 2015, kata Waki, menunjukkan bahwa perkembangan Islam di China sangat baik.

"Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mampu diterima oleh kalangan muda yang notabene merupakan kalangan yang lebih kritis dan lebih memilih segala sesuatu sesuai dengan keinginan hati," ungkap Waki. (Kendi Setiawan)
 

Bagikan:
Senin 17 Juni 2019 20:15 WIB
Indonesia Ajak Negara GNB Kerja Sama Hadapi Tantangan Dunia Kerja
Indonesia Ajak Negara GNB Kerja Sama Hadapi Tantangan Dunia Kerja
Jenewa, NU Online
Indonesia mengajak negara-negara yang tergabung dalam  Gerakan Non-Blok (GNB) agar meningkatkan perannya sebagai mitra efektif dalam  International Labour Organization (ILO). Hal ini dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia kerja.
 
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto mengatakan Indonesia siap untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB untuk menghadapi tantangan dunia kerja secara lebih adaptif dan responsif
 
"Kita harus tetap berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan inklusif bagi semua. Hal itu guna memanfaatkan peluang dan untuk memastikan bahwa kita akan berkontribusi pada perdamaian abadi," kata Dirjen Sugeng saat menyampaikan pernyataan Indonesia pada rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan Gerakan Non-Blok, dalam International Labour Conference (ILC) ke-108, Jenewa, Swiss, Senin (17/6).

Dirjen Sugeng mengatakan GNB harus memainkan peran penting dalam ILO untuk memastikan implementasi yang efektif dari 'agenda yang berpusat pada manusia (human-centered agenda)' yang diusulkan.
 
Menurut Dirjen Sugeng ada tiga langkah ke depan yang harus dipertimbangkan oleh GNB untuk menangani beberapa masalah ketenagakerjaan yang menjadi perhatian bersama di ILO. Pertama yaitu memastikan inklusivitas dan efektivitas ILO.
 
"Kami berpandangan bahwa para anggota GNB harus terus mendesak ILO untuk mempercepat upayanya mempromosikan penerimaan Instrumen Amandemen 1986 terhadap Konstitusi ILO. Semua wilayah harus diwakili secara setara dalam Governing Body ILO," kata Sugeng.
 
Kedua yaitu GNB perlu melanjutkan upayanya untuk mendukung ILO dalam memperkuat sistem pengawasan ILO. "Ini harus bekerja secara adil, transparan dan tidak memihak, termasuk dalam pemilihan daftar kasus-kasus individual pada Komite tentang Penerapan Standar," kata Sugeng.
 
Ketiga yaitu ILO perlu memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya dalam upaya mereka untuk mengarusutamakan agenda yang berpusat pada manusia sesuai dengan strategi pekerjaan masa depan.
 
"Kami percaya bahwa peningkatan kemitraan dengan ILO dan konstituen tripartitnya akan menjadi cara untuk memenuhi tantangan pekerjaan layak yang dihadapi oleh negara-negara anggota GNB," kata Sugeng. 
 
Selain itu, Indonesia kembali tegaskan fokusnya pada masalah pekerja di wilayah Arab yang diduduki khususnya di Palestina. "Karena masalah ini dekat dengan hati rakyat Indonesia, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung Negara Palestina dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial," kata Sugeng.
 
Indonesia sangat prihatin dengan situasi perburuhan dan pekerjaan di Palestina yang terus memburuk. Indonesia juga mengecam keras blokade yang diberlakukan secara tidak adil oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina yang telah sangat berdampak pada ekonomi dan pasar tenaga kerja Palestina. (Red: Kendi Setiawan)

Senin 17 Juni 2019 2:35 WIB
Atasi Masalah Ketenagakerjaan Dunia, Indonesia Usulkan 3 Gagasan
Atasi Masalah Ketenagakerjaan Dunia, Indonesia Usulkan 3 Gagasan
Jenewa, NU Online
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terlibat aktif menyampaikan pendapat dalam sidang International Labour Organization ( ILO) ke-108 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Senin (17/6).

Pada sidang bertajuk Centenary Session on Work for a Brighter Future ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri yang menjadi delegasi Indonesia menuturkan gagasannya di masing-masing komite. Adapun komite yang dimaksud adalah Standard Setting Committee on Violence and Harassment in the World of Work, Committee of the Whole, Committee on the Application of Standars, dan Thematic Forums.

"Perbaikan dan peningkatan pembangunan ketenagakerjaan serta perjuangan kepentingan Indonesia di dunia internasional harus dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan ILC ke-108 ini," kata Hanif.

Pada komite pertama, yakni Standard Setting Committee, Hanif membahas tentang standar ketenagakerjaan internasional baru tentang ending violence and harassment in the world of work. Menurut Hanif, standar tersebut memiliki tujuan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja dan menjamin perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

"Diharapkan dapat diadopsi menjadi suatu standar ketenagakerjaan baru baik berupa rekomendasi dan/atau konvensi mengenai penghentian kekerasan dan pelecehan di tempat kerja," kata Hanif.

Kedua, Committee of the Whole. Di sini hanif membahas draft ILO Centenary Declaration yang memberikan arahan bagi ILO dalam menyusun pekerjaan masa depan (future of work).

Selanjutnya, yang ketiga yaitu Committee on the Application of Standards. Hanif membahas laporan penerapan konvensi tahun 2018 termasuk laporan Committee of Expert on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) pada tahun 2018. Ada pula General survey atas unratified convention tahun 2018 dan pembahasan individual case (kasus ketenagakerjaan yang menjadi fokus ILO) dari beberapa negara.

"Pada tahun ini Indonesia tidak termasuk dalam negara yang dibahas dalam individual case. Ini berarti suatu capaian akibat dialog sosial yang baik antara pemerintah, SP/SB, dan organisasi pengusaha," terang Hanif.

Pada komite terakhir, yaitu Forum Tematik membahas, Hanif membahas beberapa isu-isu pekerjaan masa depan. Seperti bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi pekerja anak, kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk berunding bersama-sama.

Sementara itu, pembahasan lainnya, yaitu mengenai pekerjaan dan keterampilan yang lebih cerah, menjamin transisi yang berkelanjutan sepanjang hidup, jalur teknologi untuk pekerjaan yang layak, multilaterisme untuk masa depan pekerjaan yang adil, dan bisnis untuk kerja layak. (Red: Kendi Setiawan)
Ahad 16 Juni 2019 22:15 WIB
Skill, Syarat Wajib Hadapi Dunia Kerja Semakin Dinamis
Skill, Syarat Wajib Hadapi Dunia Kerja Semakin Dinamis
Kabiro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaa Indah Anggoro Putri

Jenewa, NU Online

Saat ini penguasaan keterampilan (skill) menjadi syarat wajib yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan dengan perubahan pasar kerja yang semakin dinamis dan fleksibel. Untuk itu, pemerintah menjalankan konsep triple skilling guna mengatasi ketimpangan skill angkatan kerja Indonesia, sehingga bisa masuk pasar kerja atau berwirausaha.

"Skill memang paling penting bagi angkatan kerja. Mereka (tenaga kerja) dapat memproteksi diri mereka sendiri jika mereka memiliki skill yang baik," kata Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaa Indah Anggoro Putri dalam Forum Tematik dengan tema Jobs and skills for a brighter future, International Labour Conference (ILC) ke-108, Jenewa, Sabtu (15/6) kemarin.

Putri mengatakan, Presiden Indonesia Joko Widodo telah mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Pengembangan SDM seyogyanya tidak hanya difokuskan pada generasi muda saja, melainkan bagi semua usia.

"Pelatihan vokasi disediakan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk pemberian hard and soft skills secara masif, tanpa memandang usia dan latar belakang pendidikan melalui triple skilling (skilling, upskilling, dan reskilling) bagi SDM Indonesia," kata Putri.

Skilling berarti mendorong dan memfasilitasi para angkatan kerja untuk berpartisipasi dalam program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja. Upaya tersebut juga didukung dengan adanya program reskilling dan upskilling agar para pekerja yang terdampak job shifting bisa memperoleh keterampilan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kerja.

Selain itu, mereka juga didorong untuk masuk ke job creation. Job creation adalah adanya talent-talent baru untuk menginovasikan dan mengembangkan diri menjadi wirausaha dan sociopreuner. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan dunia kerja, konsep triple skilling tersebut harus terus dikembangkan melalui beberapa peningkatan di berbagai bidang.

Pertama, pemerintah Indonesia melakukan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui konsep rebranding, reorientasi, dan revitalisasi (3R). "Kedua, konsep triple skilling untuk pembangunan SDM/peserta pelatihannya. Dan yang ketiga instruktur di BLK harus terus ditingkatkan keahliannya sehingga kita siap memasuki era industri 4.0 ke depan," kata Putri.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, Pemerintah Indonesia juga menggalakkan program pemagangan di perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Program ini dimaksudkan untuk menciptakan calon pekerja yang memenuhi standar dan kualifikasi pasar kerja," kata Putri. (Red: Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG