IMG-LOGO
Nasional

IKANU Mesir Keluarkan 5 Maklumat Kebangsaan

Senin 17 Juni 2019 17:30 WIB
Bagikan:
IKANU Mesir Keluarkan 5 Maklumat Kebangsaan
Halal Bi Halal IKANU Mesir di Lasem, Jateng
Jakarta, NU Online
Konstelasi sosial dan politik Indonesia terus berkembang pascapemilu yang berlangsung dua bulan lalu. Memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan keagamaan bangsa Indonesia saat ini, Ikatan Keluarga Alumni Nahdlatul Ulama (IKANU) Mesir menyampaikan lima maklumat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen IKANU Mesir Anis Mashduqi pada Halal Bi Halal Nasional di Pesantren Al-Hamidiyyah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada Ahad (16/6).

Pertama, Syawal adalah bulan silaturahim bagi umat Islam dalam rangka memperbaiki hubungan antarsesama umat manusia (hablum minannas). Ajaran ini, menurutnya, akan sangat baik apabila mampu menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia.

"IKANU mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus mempererat silaturahim antarsesama anak bangsa untuk memperkuat persaudaraan, serta menyembuhkan luka anak bangsa setelah terjadinya benturan, konflik, dan perpecahan," katanya.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa relasi agama dan negara diharapkan mampu mendorong kepada terwujudnya cita-cita perdamaian dan kesejahteraan sebagaimana karakter moderasi Islam itu sendiri (wasathiyyah al-islam), bukan menjadi sumber permusuhan dan perpecahan sesama anak bangsa.

Oleh karena itu, IKANU menyeru kepada seluruh elemen bangsa, umat Islam pada khususnya, untuk menebarkan karakter moderasi Islam (wasathiyyah al-islam) sebagai pemersatu dalam rangka menciptakan kondisi bangsa yang kondusif, aman, tenteram, dan damai.

"Agama dengan tegas melarang segala bentuk perilaku berlebihan dalam beragama, termasuk provokasi, fitnah, dan kekerasan yang mengarah pada perpecahan," ujar Direktur Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Krapyak Wetan, Yogyakarta itu.

Ketiga, lanjutnya, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah elemen fundamental dalam bangunan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam.

Karenanya, IKANU menyeru kepada seluruh elemen bangsa, wajib kiranya menjaga dan memupuk komitmen kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta dengan tegas melawan gerakan yang akan mengusik dan mengancamnya.

"Di samping itu, seluruh elemen bangsa wajib menghormati pemerintahan yang sah serta menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Keempat, bagi umat Islam, hukum Islam adalah produk pengetahuan yang hanya bisa dikonseptualisasikan oleh pihak-pihak yang terdidik dalam disiplin metodologi hukum Islam dan memiliki kompetensi khusus. Tidak semua orang memiliki kompetensi dan otoritas untuk melakukannya. Hukum Islam merupakan hasil kerja ilmiah dan profesional di tangan-tangan yang ahli di bidangnya.

"IKANU mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, para dai dan ustadz untuk menahan diri memberikan pandangan hukum Islam kepada masyarakat, kecuali ia merasa yakin dan dinilai memang memiliki keahlian atau kompetensi dalam hal ini," ucapnya.

Menurutnya, saat ini, banyak sekali pandangan hukum yang membingungkan dan distorsif yang justru memperburuk citra agama Islam sebagai agama yang rasional dan humanis, karena perumusannya tidak melibatkan syarat kompetensi dan metodologi yang benar.

Kelima, penegakan hukum merupakan keniscayaan untuk menjaga supremasi hukum. IKANU meminta agar seluruh lembaga penegak hukum mampu menjaga kejujuran, keadilan, dan independensi.

"IKANU juga meminta masyarakat tidak melakukan aksi-aksi inkonstitusional, tapi menyerahkan semua keputusan kepada penegak hukum serta tidak melakukan upaya pemaksaan kehendak," pungkasnya pada kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 100 alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu. (Syakir NF/Muiz)
Tags:
Bagikan:
Senin 17 Juni 2019 22:0 WIB
Suhu Medsos Masih Tinggi, Warganet Perlu Jaga Komunikasi
Suhu Medsos Masih Tinggi, Warganet Perlu Jaga Komunikasi
Wasekjen PBNU, H Ulil Abshar Hadrawi
Jakarta, NU Online
Konstelasi sosial politik Indonesia masih terus berkembang. Dunia media sosial (medsos) pun masih ramai pembahasan hal tersebut dengan suhu yang belum menurun signifikan.

Melihat suasana yang masih hangat tersebut, warganet mestinya mengembalikan fungsi medsos sebagaimana semula, yakni sarana silaturahim, menjalin hubungan baik satu sama lain.

"Mengembalikan media sosial sebagai fungsinya, yakni wahana bersosialisasi untuk saling berkomunikasi dengan baik, tanpa saling mencaci," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Ulil Abshar Hadrawi di Kantor NU Online, Gedung PBNU lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (17/6).

Ulil menegaskan bahwa medsos harus benar-benar menjadikan sebagai alat perantara untuk saling memahami yang lain, tidak mereduksi media sebagai alat berbohong. Pasalnya, medsos harus betul-betul mengantarkan informasi yang benar, bukan alat penyebaran hoaks.

"Sebagaimana konduktor yang mengalirkan listrik, tentu informasi dari pengantar dan penerima harus sama. Yang diantar A, ya sampai sana ya harus A," tegas dosen Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Oleh karena itu, Ulil menyampaikan bahwa Ramadhan yang telah dijalani selama sebulan penuh mestinya dapat memberikan dampak positifnya pada hari ini dan seterusnya ke depan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Ramadhan yang baru saja beberapa waktu lalu dilewati itu harus dimanfaatkan menjadi momentum evaluasi atas perilaku yang telah dilakukan selama ini. "Jangan berlarut-larut tenggelam dalam kubangan lumpur yang sama," tegas alumnus Pondok Pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah itu.

Hal tersebut, menurutnya, harus dibuktikan dengan unggahan kita di medsos. "Bukti puasa kita memiliki efek dengan realisasi kita di media sosial dengan lebih jujur," ujarnya.

Selain itu, Ulil juga meminta para pengguna medsos agar saling menerima dan menghargai perbedaan pandangan yang terjadi antara individu dengan mitra komunikasi di medsos. Perbedaan itu, menurutnya, bukan wahana untuk saling menghujat.

"Mencoba membuka hati dan pikiran, mendengarkan pendapat orang lain, menerimanya, sebagaimana diri kita menginginkan orang lain menerima dan mendengarkan pendapat kita," pungkasnya. (Syakir NF/Muiz)
Senin 17 Juni 2019 19:40 WIB
Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023 Dibuka, Ini Pesan PBNU
Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023 Dibuka, Ini Pesan PBNU
Gedung KPK (istimewa)
 Jakarta, NU Online
Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membuka pendaftaran bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah untuk periode 2019-2023. Pansel membuka pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dari 17 Juni hingga 4 Juli 2019.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpesan kepada Pansel agar dalam menjaring calon pimpinan KPK dilakukan dengan tekad yang kuat dan integritas yang tinggi, sehingga menghasilkan pimpinan KPK yang dapat menyelesaikan persoalan korupsi.

“Pansel KPK tidak boleh memberikan pertimbangan yang lain dalam mencari calon pimpinan KPK, kecuali clean and clear,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud Kiai Said di antaranya ialah tentang latar belakang agama, golongan, suku, dan politik. Pansel juga tidak boleh menerima titipan dari siapa pun dalam menjaring calon pimpinan KPK.

“Calon pimpinan KPK harus mempunyai kredibilitas, kapablitas, kapasitas, kemampuan, dan integritas, itu yang penting, supaya KPK betul-betul mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan sembilan anggota Pansel KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023 pada 17 Mei 2019.

Sembilan nama anggota Pansel tersebut, ialah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang menjabat sebagai pimpinan Pansel, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Senoadji ditetapkan menjadi wakil ketua Pansel.

Adapun sebagai anggota pansel, Presiden menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada juga Hendardi sebagai pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia yang merupakan Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. (Husni Sahal/Fathoni)
Senin 17 Juni 2019 18:50 WIB
Perselisihan Hasil Pilpres 2019, PBNU: Percayakan ke MK
Perselisihan Hasil Pilpres 2019, PBNU: Percayakan ke MK
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat, terutama umat Islam dan Nahdliyin agar mempercayakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Percayakan kepada mereka (MK) karena mereka juga diangkat sebagai hakim konstitusi di bawah sumpah untuk menjaga netralitas, objektivitas seadil-adilnya,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Menurut Kiai Said, selama ini para hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga menurutnya, siapa pun tidak perlu melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat dan mengganggu ketertiban umum.

“Siapa pun tidak usah melakukan kegiatan yang sifatnya mengganggu ketertiban masyarakat, seperti demonstrasi atau menggeruduk ke kantor MK yang tidak bermanfaat,” ucapnya.

Menurutnya, MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir ini bersifat final dan absolut. Keputusan MK tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. 

“(Siapa pun) Tidak bisa memengaruhi keputusan MK, tidak bisa mengubah keputusan hasil pemilu, tidak bisa memengaruhi sedikit pun kebenaran. Kebenaran pasti akan menang, insyaallah. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebatilan,” jelasnya.

Untuk itu, sambungnya, apa pun nanti keputusan MK harus diterima oleh masyarakat dengan lapang dada, besar hati, dan kepala dingin. Menurutnya, semua capres-cawapres merupakan putra-putra terbaik bangsa.

“Jadilah masyarakat yang bermartabat dan dewasa,” ajak Kiai Said.

Sebagaimana diketahui, MK telah memulai sidang perdana perselisihan Pilpres pada 14 Juni 2019 dengan agenda membacakan permohonan gugatan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis hasil penghitungan suara pada 20 Mei 2019 lalu.

Sidang dilanjutkan pada 17-21 Juni 2019 dengan agenda pemeriksaan perkara gugatan. Selanjutnya pada 24-27 Juni 2019, hakim MK menggelar rapat musyawarah hakim. Terakhir, pada 28 Juni 2019 MK membuat rilis putusan sidang terkait PHPU untuk Pilpres 2019. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG