IMG-LOGO
Nasional

Tak Ada Penyaluran Dana Haji secara Langsung untuk Infrastruktur

Rabu 19 Juni 2019 19:35 WIB
Bagikan:
Tak Ada Penyaluran Dana Haji secara Langsung untuk Infrastruktur
Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono (kanan)
Jakarta, NU Online
Beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dana haji digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dibantah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Tidak ada penyaluran dana kepada haji infrastuktur secara langsung," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono saat Media Briefing di Hotel A One, Jalan Wahid Hasyim No 80, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Beny menyampaikan bahwa hampir keseluruhan dana haji disalurkan kepada surat berharga. "Kami menyalurkannya hampir 100 persen kepada surat berharga," katanya.

Selain kepada surat berharga, ada lagi yang disalurkan kepada Bank Muamalat. Hal itu, menurutnya, sejak pengelolaan dana masih di Kementerian Agama. Sementara saat dana haji mulai dikelola oleh BPKH, Beny menyebut belum pernah menempatkan atau menyalurkan ke selain surat berharga. “Dan surat berharganya ini kepada pemerintah dalam bentuk SBSN,” ucapnya.

Hal itu mulai diinvestasikan sejak sebelum 2017, artinya sebelum BPKH mengambil alih pengelolaan dana haji atas amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Ketika itu, jelasnya angkanya masih sekitar Rp36 triliun. Sejak 2017, 2018, sampai sampai 2019 juga jatuh tempo.

Saat ini, sisa dana tersebut berjumlah sekitar Rp18 triliun sampai Rp20 triliun. “Nah apakah itu yang kemudian ditafsirkan menjadi penempatan kepada infrastruktur? Kami sudah konfirmasi kepada Kementerian Keuangan, ini peruntukannya untuk anggaran mereka,” katanya.

Beny menyampaikan bahwa investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menyelamatkan dana haji sampai hari ini masih produktif. “Kami masih memperoleh return kurang lebih sekitar 7,3 persen,” katanya.

BPKH, jelasnya, terkena pajak deposito hingga 20 persen dan surat berharga terkena 15 persen. Padahal, beberapa lembaga negara lainnya tidak demikian, seperti BPJS, Taspen, Baznas, Badan Wakaf, dan sebagainya.

Seandainya tidak terkena pajak, menurutnya, BPKH mampu membayar semua biaya kuota haji 10 ribu yang berjumlah Rp350 miliar. Hal tersebut mengingat beban pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan berjumlah Rp1,2 triliun.

“Masalahnya adalah kita masih berusaha untuk diperlakukan sama dengan yang lain sebagaimana layaknya sebuah investmen company yang memang bertujuan jangka panjang dan untuk mengelola dana masyarakat yang memang itu jelas tujuan dikelola oleh badan yang resmi yang ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dan beberapa anggota lainnya. Hadir pula Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi dan beberapa anggotanya. (Syakir NF/Kendi Setiawan)
Tags:
Bagikan:
Rabu 19 Juni 2019 19:5 WIB
Peserta PBK Jurusan Waiter Praktik Meracik Minuman
Peserta PBK Jurusan Waiter Praktik Meracik Minuman
Lotim, NU Online
Peserta pelatihan kejuruan Pariwisata Perhotelan BLK Lombok Timur jurusan Waiter angkatan I Tahun 2019, menggelar praktik meracik minuman yang dilaksanakan di ruang praktik Studio Kitchen BLK Lotim, NTB, Rabu (19/6).

Kepala BLK Lombok Timur, Sabar mengatakan praktik kejuruan ini dilaksanakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan para peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dalam melatih kemampuannya setelah mengikuti teori. Beragam kegiatan praktik dilaksanakan semata-mata mengasah ilmu dan keterampilan yang dimiliki peserta.

"Dari tahun lalu Lulusan BLK Lotim ini telah banyak terserap di pasar industri," kata Sabar seraya menyebut lulusan PBK juga banyak membuka usaha sendiri seperti membuat kafe kecil-kecilan.

Peserta pelatihan jurusan Waiter terlihat antusias dipandu oleh instruktur Andri Misra dan Laksmi Puspita. Menurut Laksmi, para peserta ini dilatih bagaimana meracik menu minuman dan cara penyajian yang baik untuk para tamu Hotel, seperti ice chocolate,Thai ice tea, classic ice tea, dan sirup.

"Kegiatan praktik ini dilaksnakan hingga seminggu jelang penutupan pelatihan, karena pelatihannya dilaksanakan satu bulan hingga dua bulan," ujar Laksmi. (Red: Kendi Setiawan)

Rabu 19 Juni 2019 13:45 WIB
Dikunjungi Menteri Rini, Ketum PBNU Berharap Kerja Sama Perkuat Islam Moderat
Dikunjungi Menteri Rini, Ketum PBNU Berharap Kerja Sama Perkuat Islam Moderat
Menteri BUMN Rini Sumarno bertemu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj berharap NU dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat bekerja sama untuk memperkuat Islam moderat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tantangan ke depan lebih berat dibandingkan masa lalu, terutama dalam mempertahankan NKRI dan Islam Ahlussunnah wal jamaah, Islam moderat, dan Islam toleran," kata Kiai Said saat menerima kunjungan Menteri BUMN, Rini Sumarno di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Menurut Kiai Said, tantangan dari kelompok-kelompok yang merongrong Islam moderat dan NKRI semakin nyata. Keberadaannya telah ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka mulai berani menyalahkan paham keagamaan yang dipraktikkan NU maupun tradisi masyarakat Islam Indonesia.

"Ini serius tidak bisa dianggap remeh. Kalau umat Islam dianggap kafir terus kemudian yang benar yang mana. Sangat-sangat membahayakan untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Sementara itu Menteri BUMN Rini Sumarno mengajak masyarakat untuk semakin mempererat persaudaraan sesama warga bangsa dan terus menggelorakan semangat Islam Nusantara.

"Marilah kita mengeratkan persaudaraan, memperkuat komunikasi untuk kita terus memperjuangkan Islam Nusantara yang kita banggakan," ucapnya.

Terkait kerja sama antara NU dan BUMN, Rini menyambut dengan baik. Menurutnya, kerja sama kedua pihak sangat penting. Rini mengatakan bahwa pihaknya sedang mendorong pendataan masyarakat

Indonesia yang menggunakan pelayanan BUMN, seperti kereta api, DAMRI, dan PLN. Melalui program itu, nantinya diharapkan bisa terjalin kerja sama dengan warga NU.

"Jadi mungkin ini salah satu cara bagaimana kita mempererat persaudaraan untuk kita betul-betul menjaga NKRI dan menjaga Islam toleran di Indonesia. Jadi saya yakin kalau NU bahu-membahu dengan BUMN, saya yakin kita bisa semakin kuat," pungkasnya.

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani, H Robikin Emhas, H Aizzuddin Abdurrahman, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Wasekjen PBNU Ishfah Abidal Aziz, dan Andi Najmi Fuadi. (Husni Sahal/Zunus)

Rabu 19 Juni 2019 13:0 WIB
PWNU Sumsel Tegaskan Siap Tuan Rumah Muktamar NU ke-34
PWNU Sumsel Tegaskan Siap Tuan Rumah Muktamar NU ke-34

Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kiai Heri Candra dan sejumlah Ketua PCNU di Sumsel sowan ke Ketua Umum PBNU, KH Aqil Siroj di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (18/6).  Kedatangan para ketua tahfidiyah NU di tanah Adenan Kapau Gani itu untuk menindaklanjuti pengajuan PWNU Sumsel sebagai menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke 34 tahun depan.

Menurut Kiai Heri Candra, kehadiran dirinya dan rombongan pimpinan NU dari kawasan pempek itu juga dalam rangka Halal Bi Halal pasca Idul Fitri 1440 H. Dan sekaligus mengundang Kiai Said Aqil Siroj pada Pelantikan PCNU Kabupaten Okus, yang akan dilangsungkan Kamis (11/7) mendatang.

"Jadi selain ada beberapa hal yang kami laporkan terkait NU di Sumsel, kami juga mengundang beliau di acara Pelantikan PCNU Okus, jawaban beliau tadi, Insyallah siap hadir," katanya.

Ia juga berharap agar Kiai Said merestui penyelenggaraan Muktamar dilangsungkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Daerah maritim itu, kata Heri Candra, memiliki pengalaman sukses menggelar Muktamar NU pada tahun 1953 silam sehingga hal tersebut menjadi modal untuk kuat menggelar hajatan serupa digelar di Selat Sunda tersebut.

Di sisi lain, ia mengaku sudah melakukan konsolidasi secara intensif dengan semua keluarga besar NU Sumsel termasuk Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Semua personalia dan tokoh sepuh di Sumatera Selatan, telah mengizinkan forum sakral dan termegah di NU tersebut digelar di Sumatera Selatan.  

"Sumsel termasuk provinsi yang paling siap menggelar kegiatan nasional seperti Muktamar NU. Sebab semua perangkat sudah dipersiapkan dan memadai untuk kebutuhan para kiai sepuh dari Sabang sampai Merauke, tadi kita sampaikan ke Ketum PBNU. Kiai Said hanya senyum senyum saja, itu tandanya beliau sepakat," ucap Heri sambil berkelakar.

Sebagai pimpinan PWNU di Sumatera Selatan, tentu ia sangat menginginkan PBNU mempertimbangkan usulanya tersebut untuk menjadi tempat Muktamar NU ke 34 tahun depan.  

Seperti diketahui, Muktamar Ke-33 telah digelar 2015 lalu di Jombang, Jawa Timur. Pada Muktamar itu terpilih Kiai Said Aqil Siroj menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2015-2020.

Seiring mulai habisnya masa khidmah Kiai Said, pengurus NU di wilayah mulai ramai mengajukan diri menjadi tuan rumah Muktamar Ke-34, padahal waktu untuk kegiatan itu belum dapat dipastikan kapan digelar. (Abdul Rahman Ahdori/Aryudi AR).

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG